Kepailitan BUMN Persero (Bagian XIII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

4.1. Aspek Hukum Kepailitan BUMN Persero

Kegagalan suatu perusahaan yang pada akhirnya menuju pada kepailitan, bukanlah sesuatu yang luar biasa yang jarang terjadi, akan tetapi merupakan hal yang biasa dan bahkan sering terjadi dalam dunia usaha. Suatu perusahaan yang pada mulanya merupakan perusahaan yang sehat namun pada akhirnya menjadi bangkrut atau pailit adalah fenomena yang banyak terjadi baik perusahaan yang tergolong kecil sampai perusahaan raksasa. Dunia sempat terperangah dengan bangkrutnya perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat, yakni ENRON, di Indonesia misalnya Kasogi dan Bakri Group .

Kasus Enron dan Lehmon Brothers merupakan bagian dari keterkejutan dunia terhadap fakta bagaimana suatu korporasi yang kelihatan begitu besar, sehat dan powerful tiba-tiba begitu saja dipailitkan. Istilah transparansi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin good corporate governance hanya merupakan debat atau tudingan-tudingan pelipur lara setelahnya. Situasi yang sangat sulit yang merupakan bola panas perekonomian global saat ini suka atau tidak suka telah bergulir masuk pada wilayah perekonomian Indonesia, yang sangat memungkinkan mendorong peningkatan konflik utang piutang di kalangan pelaku usaha .

Demikian juga Indonesia sempat heboh bahkan terjadi demo dimana-mana ketika PT. DI (Persero) yang merupakan salah satu BUMN yang sempat mengedepan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2007. Tak kurang para birokrat termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika itu turut angkat bicara. Hal ini dikarenakan BUMN tersebut adalah perusahaan milik negara sehingga kalau sampai dipailitkan maka “seolah-olah negaralah yang akan bangkrut sehingga tidak mungkin dan tidak layak apabila negara itu pailit atau bangkrut. Tetapi mereka semua lupa barangkali bahwa kegagalan perusahaan bukanlah cacat bagi seorang pengusaha akan tetapi merupakan salah satu dimensi dari resiko usaha. Negara dalam hal melalui Menteri Keuangan untuk ikut dalam dunia usaha dengan mendirikan perusahaan yang disebut BUMN (khususnya Persero). Sehingga kedudukan negara adalah sebagai pengusaha yang memiliki saham di Persero tadi. Sebagai konsekuensi yuridisnya dari melaksanakan kegiatan usaha tersebut maka negara bisa memperoleh keuntungan atau sebaliknya akan menanggung kerugian. Dan pada akhirnya adanya kerugian tersebut sewaktu-waktu bisa mengarah pada kebangkrutan atau kepailitan. Mestinya filosofi inilah yang harus dipegang kuat oleh kita semua masyarakat Indonesia, termasuk oleh pemerintah dan terlebih lagi para aparat penegak hukum di Indonesia.

Ada banyak teori tentang sebab-sebab kepailitan suatu perusahaan, misalnya dari Mark Ingebretsen menyebutkan ada sepuluh alasan besar mengapa suatu perusahaan akan bangkrut, yakni:

“membiarkan harga saham mendikte strategi, perusahaan yang tumbuh terlalu cepat, mengabaikan konsumen, mengabaikan pergeseran paradigma, melibatkan diri dalam perang harga berkepanjangan, mengabaikan kewajiban-ancaman-krisis, berinovasi terlalu sering, perencanaan suksesi yang buruk, sinergi-sinergi yang gagal, serta arogansi dari perusahaan”.

Namun dari sekian banyak teori sebab-sebab kepailitan yang ada dua penyebab utama kepailitan yaitu: pertama, sebab internal perusahaan yang lebih disebabkan oleh salah urus pihak direksi dan manajemen. Kedua, sebab eksternal perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis .

BUMN Persero adalah merupakan badan hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya.

Dalam UU BUMN, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU serta UU PT dan UU BUMN, maka terhadap BUMN juga dapat dikenai kepailitan. Akan tetapi harus diperhatikan adalah apakah BUMN sebagai badan hukum tersebut berbentuk Perum ataukah Persero, karena apabila berbentuk Perum maka seperti ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU bahwa yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan, tetapi apabila berbentuk Persero berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU jo. UU PT dan UU BUMN maka yang mengajukan kepailitan sama seperti ketika suatu PT mengalami pailit artinya dapat diajukan oleh debitur, kreditur atau para krediturnya.

Sebelumnya pada Bab II, Nomor 2.3.3.1 telah saya bahas bahwa Persero itu identik atau sama dengan PT, maka untuk menjawab permasalahan ini tentunya kita harus mendasarkan pada ketentuan UU PT Tahun 2007 dan UUK dan PKPU.

4.2.1.BUMN Persero dapat dipailitkan

Perseroan adalah asosiasi modal yang oleh UU PT diberi status sebagai badan hukum. Oleh karena Perseroan adalah badan hukum (rechtperson) maka Perseroan adalah subyek hukum mandiri atau persona standi in judicio. Sejauh menyangkut kedudukannya dimuka hukum, Perseroan seperti halnya orang perseorangan (manusia) adalah pengemban hak dan kewajiban (drager van rechten en verplichtingen). Akan tetapi berbeda dari perseorangan, sekalipun Perseroan adalah subyek hukum yang mandiri, pada hakikatnya Perseroan adalah suatu ”artificial person” karena merupakan produk kreasi hukum .

Hal inilah yang menjadi sebab mengapa Perseroan memerlukan organ-organ tertentu seperti RUPS, direksi, dan komisaris untuk dapat melakukan perbuatan hukum . Karena untuk melakukan perbuatan hukum mutlak memerlukan jasa manusia sebagai wakilnya maka sudah tepatlah apa yang dinyatakan oleh UU PT Pasal 93 Ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah ”orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, …..”. Ketentuan serupa juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) UU PT.

Sebagai legal entity, PT dapat mengajukan permohonan pailit ataupun dimohonkan pailit. Sebagaimana hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UUK dan PKPU, bahwa yang dapat menjadi kreditur ataupun debitur adalah ”orang”. Pengertian kata ”orang” dalam pengertian kreditur dan debitur dalam UUK dan PKPU tersebut meliputi orang pribadi (personal entity) ataupun badan hukum (legal entity). Perseroan Terbatas atau PT adalah ”orang” dalam bentuk badan hukum (legal entity) . Sebagai suatu legal entity, PT merupakan pribadi hukum yang mandiri yang secara tegas mempunyai keterpisahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan masing-masing pribadi pemegang saham ataupun pengurusnya (separate entity separate liability) .

Walaupun PT merupakan wadah persekutuan modal dari para pemodalnya, akan tetapi, pada saat PT disahkan menjadi suatu badan hukum oleh Depkum dan HAM berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) jo. Pasal 1 Ayat (1) UU PT, maka sejak saat itulah PT. lahir menjadi ”orang” yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari masing-masing pemegang sahamnya yang secara mandiri dapat dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya denngan pihak lain, begitu pula penyelesaian kewajibannya ataupun utang-utangnya kepada krediturnya dengan menggunakan hartanya berdasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1 angka (6) UUK dan PKPU .

Hal tersebutlah yang menjadi dasar, bahwa dalam UUK dan PKPU, PT dapat dikategorkan sebagai kreditor ataupun debitor, sehingga sebagai kreditur PT mempunyai kewenangan (presona in standi judicio) untuk mengajukan permohonan pernytaan pailit terhadap debitornya ataupun sebaliknya dimohonkan pailit oleh kreditornya ataupun secara volunter oleh dirinya senidri atas terpenuhinya bukti bahwa PT tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pailit .

Demikian juga menurut Fred BG. Tumbuan, bahwa perseroan sebagai subyek hukum mandiri cakap dan berwenang atas namanya dan untuk kepentingannya sendiri mengadakan aneka ragam hubungan hukum mengenai harta kekayaan (vermongensrechtelijke rechstbetrekkingen) dalam upayanya melaksanakan maksud dan tujuannya. Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah bahwa terhadap Perseroan dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh kreditornya . Bilamana permohonan pernyataan pailit diputuskan maka karena hukum kewenangan pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Perseroan yang tercakup dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit secara eklusif diberikan kepada kurator .

Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur daam UUK dan PKPU . Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Persero itu sama dengan PT, maka terhadap Perseroan juga tentunya dapat dipailitkan, dengan catatan apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk dapat dipailitkan seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 UUK dan PKPU. Sampai disini memang ada hal yang harus diperhatikan dengan cermat, khususnya ketika terkait dengan siapa yang berwenang untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan (legal standing) nya ketika menyangkut debitornya tersebut adalah BUMN.

Dalam Pasal 2 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan kepailitan atas debitor yang tidak membayar utang-utangnya adalah: (1). Debitor sendiri, (2). Seorang atau lebih kreditor; (3). Kejaksaan ;(4). Bank Indonesia; dan (5). Menteri Keuangan.

4.2.2.Pihak Yang Dapat Mengajukan permohona pailit BUMN Persero

Menurut Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik , permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU dinyatakan, yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Lebih lanjut dengan merefer pada UU BUMN Pasal 1 angka 4, bahwa BUMN yang modalnya tidak terbagi dalam saham adalah Perusahaan Umum (Perum). BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak termasuk dalam kategori ini karena seluruh modal Persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki Negara .

Saya kurang sependapat mengenai contoh yang diberikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, terkait dengan ”badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik”. Remy memberi contoh bahwa ”BUMN yang dimaksud, misalnya Pertamina, PLN, PT KAI, dan Jasa Marga” . Alasannya, karena pada faktanya contoh-contoh yang disebutkan tersebut adalah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk PERSERO. Sementara bila mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU dan lebih lanjut dihubungkan dengan UU BUMN Pasal 1 angka 4, jelas-jelas bahwa yang dimaksudkan adalah BUMN Perum bukan Persero. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU tersebut yang membedakan adalah mengenai modalnya, seluruhnya dimiliki oleh negara dan ”terbagi atas saham” atau ”tidak terbagi atas saham”. Artinya Bila BUMN tersebut modalnya ”tidak terbagi atas saham” dengan kata lain BUMN Perum, maka permohonan kepailitan diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai representasi negara sebagai pemilik modal.

Apabila BUMN tersebut modalnya ”terbagi atas saham”, itu artinya BUMN Persero maka seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU yaitu permohononan kepailitan boleh diajukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri. Sehingga tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Mengapa demikian, karena filosofinya Persero adalah sebagai suatu legal entity, identik dengan PT. yang merupakan pribadi hukum yang mandiri yang secara tegas mempunyai keterpisahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan masing-masing pribadi pemegang saham ataupun pengurusnya (separate entity separate liability). Sementara dalam Persero, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, sehingga hak dan kewajiban yang ada sama seperti pemegang saham biasa yang lainnya.

Pasal 1 UU BUMN menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara melalui penyertaan langsung berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. UU BUMN mengenal dua bentuk BUMN, yakni Perusahaan perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Kewenangan Menteri Keuangan RI untuk mengajukan pernyataan kepailitan hanya untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 UUK dan PKPU menyatakan, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Dengan penjelasan diatas tentunya mudah difahami apabila ada BUMN Persero atau saya sebut dengan Persero saja apabila telah memenuhi syarat untuk dipailitkan maka bukan merupakan kewenangan atau tidak harus Menteri Keuangan yang mengajukan kepailitan seperti yang terjadi pada contoh kasus kepailitan PT DI (Persero) pada tahun 2007.

Karena apabila mendasarkan pada ketentuan-ketentuan UUK dan PKPU dan UU BUMN seperti yang telah diuraikan tadi maka sebagai Persero, pengajuan pailit PT. DI (Persero) tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan, akan tetapi dapat secara langsung diajukan oleh kreditornya, sepanjang persyaratan untuk memohonkan pailit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi. Inilah yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya No. 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt. Pst tanggal 4 September 2007 atas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) , yang antara lain berbunyi seperti berikut:

”menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majleis hakim sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak termasuk dalam kategori BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dengan demikian Pemohon Pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Permohonan pailit terhadap Termohon Pailit, PT. Dirgantara Indonesia (Persero)”.

Sesungguhnya status PT. DI (Persero) tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang publik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 4 UU BUMN. Karena dalam PT. DI (Persero) seluruh modalnya terbagi dalam saham. Mengenai status hukum PT. DI (Persero) dapat dilihat dalam Berita Negara mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas Tanggal 25 Oktober 2005 No. 85 oleh Depkum dan HAM RI. Sesuai dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No.C-04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT. DI (Persero). Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) disebutkan pemegang saham dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI cq. Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI cq. Negara Republik Indonesia .

Pada dasarnya, permohonan pailit kepada BUMN Persero, bukan baru pertama kali diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebelumnya, pengajuan pailit telah pernah diajukan kepda PT. Hutama Karya (Persero) yang pada tingkat kasasi telah diputuskan pailit. Akan tetapi kemudian putusan kasasi tersebut dibatalkan Majelis H akim PK MA. Tidak dengan menggunakan alasan hukum seperti yang diajukan dalam putusan PT. DI (Persero), akan tetapi dengan membuktikan fakta bahwa kewajiban PT. Persero tersebut kepada kreditur lainnya, ternyata telah dilunasi, sehingga terbukti mempunyai kreditur lainnya seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Demikian juga terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh The Vietnam Frontier Fund terhadap PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang ditolak oleh Pengadilan Niaga hingga pada tahap kasasi, tidak didasarkan oleh adanya hak khusus terhadap Persero .

Pertimbangan yang dipergunakan hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas putusan pailit PT. DI (Persero), antara lain seperti dikutip berikut:

” bahwa oleh karena itu, Pemohon kasasi I/Termohon sebagai Badan Usaha Milik Negara yang keseluruhan modalnya dimiliki negara dan merupakan obyek vital industri, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang hanya dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 / 2004”.

Saya sependapat dengan Ricardo Simanjuntak dalam hal ini, bahwa Pengadilan Niaga harus secara berani mengambil sikap yang tegas dan berkepastian hukum sehubungan dengan kedudukan BUMN dalam hal permohonan pailit yang tetap akan memungkinkan diajukan kepadanya sebagai badan hukum pendukung hak dan kewajiban. MA tidak dapat dengan begitu saja mengesampingkan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU dan dalam penjelasannya serta dalam UU BUMN yang secara jelas dimaksudkan dalam hal BUMN tersebut adalah Persero, maka permohonan pailit terhadapnya dapat diajukan secara langsung oleh krediturnya .

4.2.3.Kedudukan hukum direksi BUMN Persero dalam kepailitan

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar UU PT. mewajibkan pada setiap anggota direksi untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pengawasan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan. Artinya direksi harus bertanggung jawab atas setiap pengurusan dan perwakilan terhadap perseroan dalam rangka untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Demikian juga mestinya di dalam menjalankan BUMN yang berbentuk Persero, karena pada prinsipnya pengelolaan untuk BUMN Persero itu sama dengan pengelolaan dalam Perseroan Terbatas.

Sehingga direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Karena pentingnya fungsi dan kedudukan direksi, Nindyo Pramono menyitir teori organisme dari Otto Von Gierke dan teori perwakilan dari Paul Scholten dan Bregstein. Menurut teori organisme, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ seperti: kaki, tangan, panca indera, dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktivitas pengurus badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya menurut Paul Scolten dan Bregstein, bahwa pengurus mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten, maka direksi PT. bertindak mewakili PT. sebagai badan hukum. Hakekat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab orang itu . Dari ketentuan normatif dalam UU PT dan teori dari Gierke- Scholten-Bregstein maka fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan .

Sehubungan dengan kepailitan perseroan perlu diperhatikan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 jo. Pasal 122 UUK dan PKPU, yang secara khusus berlaku bagi pengurus/direksi dan komisaris prseroan dan badan hukum lainnya.

Bahwa pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan menjadi bubar. Karena berkenaan dengan kepailitan Persero bisa bubar, hanya apabila terjadi salah satu dari dua kejadian berkenaan dengan kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf d dan e UU PT, bahwa pembubaran perseroan terjadi:

(d).dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

(e).karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Oleh karena itu, perseroan pailit kecuali dibubarkan sebagaimana disebut di atas, tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana selanjutnya kewenangan organ-organ Perseroan pailit.

Kepailitan tidak menyentuh status badan hukum, mengingat bahwa kepailitan berkaitan dengan dan hanya mencakup harta kekayaan badan hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum mandiri tetap cakap bertindak dan oleh karena itu, pada dasarnya organ-organ badan hukum tersebut mempunyai kewenangannya berdasarkan hukum (rechpersonenrechtelijke bevoegdheden) .

Oleh karena itu apabila Persero tadi mengalami kepailitan, maka direksi BUMN Persero tersebut tetap berwenang mewakili perseroan secara sah dalam melakukan setiap perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya, sejauh perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pengurusan (beheersdaden) dan perbuatan pengalihan (beschikkingsdaden) berkenaan dengan kekayaan perseroan yang tercakup dalam harta pailit .

Akan tetapi Remi Sjahdeini berpendapat lain, menurutnya Kurator berkedudukan sama dengan direksi perseroan karena kurator menggantikan kedudukan direksi perseroan setelah perseroan dinyatakan pailit.

Saya sependapat dengan Fred BG.Tumbuan , bahwa kepailitan sebuah perseroan tidak berarti status badan hukum suatu PT. menjadi hilang. Eksisnya badan hukum PT. berarti organ-organ perseroan juga harus tetap eksis. Status badan hukum suatu perseroan yang pailit, tetap eksis sebelum perseroan tersebut dibubarkan yang dilanjutkan dengan likuidasi. Karena status badan hukum BUMN Persero sebagai badan hukum privat itu sama dengan PT. maka apabila terjadi kepailitan pada BUMN Persero sama perlakuannya dengan kepailitan yang terjadi pada sebuah PT.

Kepailitan perseroan berakibat bahwa Perseroan (cq. Organ-organnya) tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit Perseroan, karena kewenangan tersebut secara ekslusif ada pada kurator. Hal ini tidak berarti bahwa kurator selanjutnya menggantikan kedudukan organ-organ Perseroan. Pada dasarnya organ-organ Perseroan tetap berfungsi sesuai dengan UU PT dan anggaran dasarnya.

Khusus berkenaan dengan tugas kurator, perlu diperhatikan bahwa baik direksi maupun dewan komisaris wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 124 UUK dan PKPU 2004. Bahwa dalam kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93–Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisaris . Pasal 110 Ayat (1) menyatakan, debitor pailit wajib menghadap hakim Pengawas, Kurator atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberi keterangan.

Sementara M. Hadi Shubhan berpendapat bahwa, yang berwenang melakukan pengurusan dan pemilikan adalah kurator, dan demi hukum usaha PT tersebut harus berhenti. Jika mau melanjutkan usaha (on going concern) harus ijin hakim pengawas, akan tetapi dalam praktik, tenaga direksi masih diperlukan oleh kurator sehingga direksi dapat membantu kurator. Jadi harus ada pelimpahan wewenang atau perintah dari kurator.

Amir Abadi Jusuf , sejalan dengan pendapat Fred bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan kekayaan perusahaan pailit. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan direksi dan komisaris. Meskipun ada kesan bahwa dengan kewenangan tanggung jawab yang dimilikinya, kurator menggantikan kedudukan direksi/ komisaris, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha atau badan hukum.

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 143 Ayat (1) jo. Pasal 142 Ayat (2) UU PT. Dalam Pasal 143 Ayat (1) UU PT menyatakan dengan tegas bahwa: ”pembubaran perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan”.

4.2.4.Tanggung jawab direksi BUMN Persero dalam kepailitan

Untuk membahas mengenai tanggung jawab direksi BUMN Persero atas kepailitan tersebut, ada dua doktrin yang penting untuk dikemukakan yaitu: fiduciary duty dan business judgement rule .

Dalam teori tentang perseroan terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban pengurus perseroan memiliki 2 macam kewajiban menurut Sutan Remi Sjahdeini , yaitu:

1. Statutory duties, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai statutory duty sebagaimana diatur dalam UU PT Pasal 92 Ayat (1), Pasal 97 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1), yang pada intinya bahwa tugas utama pengurus perseroan (direksi) adalah melaksanakan pengurusan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perusahaan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

2. Fiduciary duties direksi terhadap perseroan tercermin dalam dua macam kewajiban yaitu (1) duty of loyalty and good faith dan (2) duty of care and diligence . Dalam konteks duty of loyalty and good faith, direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan perseroan, melainkan juga para stakeholders perseroan yang didalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham perseroan, kreditor perseroan dalam arti luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga konsumen. Berdasarkan duty of care atau kewajiban untuk berhati-hati, anggota direksi dan pegawai suatu perseroan harus bersikap dan berbuat: ”They must exercise that degree of skill, diligence, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances” .

Menurut Remy, bahwa di negara-negara yang menganut common law system acuan yang dipakai adalah standard of care atau ”standar kehati-hatian”. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar standar of care, direksi tersebut dianggap telah melanggar duty off care-nya.

Sementara menurut Munir Fuady menyatakan adanya doktrin putusan bisnis (business judgement rule), ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

1. putusan sesuai hukum yang berlaku

2. dilakukan dengan itikad baik

3. dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose)

4. putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rational basis)

5. dilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa

6. dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.

Gunawan Widjaya menyatakan bahwa dalam konsepsi business judgement rule seorang anggota direksi tidak dengan mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas duty of care and skill, selama ia dalam mengambil suatu tindakana telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), atau perbuatan melawan hukum (illegality). Business judgement rule secara tradisional juga dikonsep untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban diambilnya keputusan usaha tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan . Jadi sebenarnya dengan diberlakukannya prinsip judgement rule, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga bahwa direksi (dan/atau anggotanya) tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan wajib membuktikan adanya dugaan tersebut .

Dari uraian tersebut diatas, seolah-olah kedua doktrin tersebut ”fiduciary duty” dan ”business judgement rule” saling bertolak belakang. Menurut Robert Charles Clark agar kedua doktrin ini tidak saling berbenturan, tetapi dapat sejalan satu dengan yang lainnya perlu dijadikan pegangan formulasi berikut: ”the directors business judgement can not be attacked unless their judgement was arrived at in negligent manner, or was tainted by fraud, conflict of interest, or illegality” atau secara lain dirumuskan bahwa ”the business judgement rule presupposes that reasonable deligence lies behind teh judgement in question”. Clark mengakui bahwa untuk membuat kedua konsep tersebut konsisten satu sama lain tidaklah mudah karena memisahkan antara apa yang disebut a honest dan a negligent mistake sangat sulit dilakukan.

Dalam UU PT. yang baru ini rupanya telah menganut prinsip ”business judgement rule” sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 Ayat (2), yaitu: direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dalam penjelasan pasal tersebut dibatasi definisi kebijakan yang dipandang tepat yaitu kebijakan yang didasarkan pada: (1). keahlian, (2). peluang yang tersedia, dan (3). kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Di dalam Undang-undang, mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU PT, adalah:

1. direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

2. dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut,

3. tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,

4. anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 104 khususnya Ayat (4), memberi kesempatan pada direksi untuk tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila direksi dapat membuktikan 4 hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (4). Dengan demikian, beban pembuktian berada pada direksi yang bersangkutan. Mengenai pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian ini menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggung jawaban anggota direksi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksudkan dengan ”kesalahan” dalam Pasal 90 Ayat (2) UU PT yang lama adalah ”kesengajaan”, karena dalam Pasal 90 Ayat (2) UU PT lama disebut pula secara tersendiri unsur ”kelalaian” .

Remy sependapat dengan sikap pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, bahwa seorang anggota direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab apabila kelalaian yang dilakukan adalah kelalaian berat (gross negligence) .

Dalam UUK dan PKPU, ada 2 pasal yang dapat diterapkan terhadap pengurus perseroan baik direksi maupun komisaris, yaitu Pasal 111 dan Pasal 122.

Di dalam UU PT yang baru yakni UU No. 40 Tahun 2007 juga telah mengatur tentang tanggung jawab yang seimbang dan adil antara direksi dan dewan komisaris dalam hal terjadi kepailitan suatu perseroan, yang mana sebelumnya dalam UU PT yang lama yaitu UU No. 1 tahun 1995 tidak dibebankan kepada dewan komisaris.

4.2.5.Terhadap kekayaan BUMN Persero dapat dilakukan sita umum dalam kepailitan

Terhadap kekayaan BUMN yang berbentuk Persero maupun Perum dapat saja dilakukan sita umum dalam kepailitan. Karena status harta kekayaan yang ada pada BUMN yang berbentuk Persero maupun Perum, keduanya adalah merupakan harta kekayaan negara yang telah dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN.

Oleh karena itu berdasarkan PP tersebut harta kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut dengan mengacu pada doktrin mengenai badan hukum, sudah bukan merupakan aset negara atau milik negara lagi tetapi telah menjadi harta kekayaan BUMN baik itu yang berbentuk Perum apalagi BUMN yang berbentuk Persero maka sejak adanya akte notaris tentang pendirian persero, jelas-jelas merupakan badan hukum privat. Karena BUMN sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah dapat mempunyai hak dan kewajiban layaknya subyek hukum pribadi atau person. Oleh karena itu sudah tidak ada aset negara atau modal milik negara lagi tetapi yang ada adalah modal atau saham milik perseroan itu sendiri sebagai badan hukum.

Sehingga aset BUMN Perum dan Persero tidak termasuk dalam pengertian atau kategori ketentuan Pasal 50 khususnya huruf (a) dan (d) UU PBN . Oleh karena itu terhadap aset BUMN Persero tersebut karena tidak masuk dalam pengertian aset milik negara maka tentunya dapat dilakukan sita.

Dalam UU PBN, pada Bab VIII mengatur mengenai Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/ Daerah dan/ atau Yang Dikuasai Negara/ Daerah.

Pasal 50, menyebutkan “pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

Karena bukan merupakan uang dan/atau barang milik negara (tidak memenuhi rumusan Pasal 50 huruf (a) dan (d) UU PBN, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Ayat (5) dan penjelasannya UUK dan PKPU, aset BUMN termasuk obyek dalam kepailitan artinya terhadap aset BUMN dapat diajukan untuk dimohonkan pailit. Hanya memang ada ketentuan yang berbeda terkait dengan siapa pihak yang dapat mengajukan pailit ke pengadilan niaga antara BUMN yang berbentuk Perum dengan yang berbentuk Persero. Karena menurut UUK dan PKPU apabila terkait dengan kepailitan BUMN Perum yang harus mengajukan adalah Menteri Keuangan sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat (5), lain halnya dengan BUMN Persero maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kemudian terkait dengan syarat dan putusan untuk pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ayat (5), dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan pulik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Khusus mengenai kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara maka dapat dirujuk penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU seperti berikut:

”Yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dibawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan badan pengawas pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa bila BUMN itu modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham berarti bukan BUMN Persero. Karena apabila Persero maka terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PT yang baru disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan modalnya terbagi atas saham (ayat 2).

Karena bukan Persero berarti Perum karena menurut UU BUMN, bentuk BUMN hanya ada dua yaitu Perum dan Persero. Sehingga untuk BUMN Persero berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (1) artinya untuk dapat mempailitkan BUMN Persero bukan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut, dan apabila BUMN dalam bentuk Perum maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan.

Ini artinya terhadap BUMN pun dapat dimohonkan untuk dipailitkan bukan kebal pailit, hanya pihak yang mengajukan permohonan kepailitan saja yang berbeda, bila Perum oleh Menteri Keuangan sebagai pihak yang mewakili pemerintah pada Perum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 yang merujuk pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU. Untuk Persero diajukan oleh debitur itu sendiri, kreditur atau para krediturnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU.

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,474,665 hits
September 2010
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: