Negara Besar Tanpa Kekuatan

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Di negara besar ini, media massa se¬ring menayangkan adanya kebrutalan antara masyarakat dengan pasukan Polri atau Satpol Pamong Praja, harga-harga barang kebutuhan primer yang melonjak, tarif dasar listrik (TDL) naik.

Sementara itu pun, banyak kasus tabung gas elpiji yang meledak.

Berbagai bentuk protes pun kemudian marak, mulai dari mogok makan sampai kerbau diajak masuk kota. Namun, semua kejadian yang menyayat rasa keadilan rakyat kebanyakan ini seolah dianggap sebagai kewajaran belaka.

Pada level menengah lebih memilukan. Elite bangsa ini bersuka ria mempermainkan hati dan perasaan rakyat banyak. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu ricuh oleh perilaku “rakyat bayaran”, korupsi berjemaah menjadi tontonan harian, dan tentara aktif menggusur paksa rumah purnawirawan. Hal itu semua terjadi di seluruh wilayah dan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, masih banyak lagi peristiwa yang ganjil dilihat dari manajemen bernegara, di samping bencana bertubi-tubi menghampiri seluruh wilayah Indonesia.

Lantas, level teratas yang seharusnya memecahkan semua persoalan bangsa, apa yang mereka perbuat? Mafia di segala bidang dihalalkan, semua ingin berkuasa, reke¬ning gendut menjadi lelucon, seorang tersangka dilantik menjadi pejabat publik, keputusan DPR tentang kasus Bank Century tak digubris. Sementara itu, anggota DPR-RI yang suka bolos ingin menfasilitasi diri agar setara de¬ngan anggota legislatif di negara maju. Semua bidang kehidupan tanpa kepastian, selain pertumbuhan naik, nilai IRD rendah, dan citra SBY di dunia internasional makin mencorong.

Begitulah wajah bangsa dalam menjalani masa transisinya. Dari kekangan 32 tahun, lantas menikmati kebebasan yang tanpa batas. Segalanya menjadi tidak ada yang mapan. Semua wajar saja, termasuk harga cabai yang naik empat kali lipat menjadi Rp 60.000/kg, bandara internasional mati lampu berkali-kali, seseorang yang melaporkan kebenaran malah dipenjara, dan sebagainya. Sebaliknya, kita boleh bersyukur karena ongkos naik haji turun sedikit dan hari libur makin banyak. Tampaknya, produktivitas tidak diperlukan di negeri ini.

Tanpa Kekuatan

Kapankah masa transisi akan berakhir, lalu menjadi stabil seperti di negara maju? Atau akan tetap terapung, terombang-ambing oleh berbagai konsep dari luar versus kenyataan lapangan yang tidak akan pernah klop? Kecenderungan kedua tampaknya lebih kuat, yaitu terombang-ambing. Presiden mendatang, apabila bukan putra Susilo Bambang Yudhoyono, pasti akan mengubah arah perjalanan bangsa sesuai nilai (konsep) kebijakannya.

Pasti berubah karena tidak satu kekuatan pun, konstitusi maupun fisik/organisasi, yang mampu menolak adanya perubahan. SBY yang begitu kuat posisinya, sudah harus berakhir 2014. Arah pemba¬ngunan yang dia canangkan tak mungkin dilanjutkan oleh siapa pun, karena merupakan satu paket dengan pesona SBY itu sendiri.

Presiden mendatang yang dihasilkan oleh mekanisme one man one vote (pemilu langsung) akan melaksanakan janji-janji kampanye yang sama sekali berbeda dengan presiden sebelumnya (lihat materi kampanye dari tiga calon presiden di tahun 2009, sangat beragam dan tidak satu pun tampak kemiripannya).

UUD 1945 yang kini berlaku tak mengharuskan adanya kesinambungan program. Katakan pemindahan ibu kota Jakarta tahun 2032, redenominasi rupiah di tahun 2018, atau Indonesia akan menjadi ajang Piala Dunia 2026. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa menjamin bahwa di tahun itu akan terlaksana, karena presiden mendatang yang legitimate terpilih oleh rakyat tidak bisa dipaksa. DPR pun tidak punya kewenangan untuk memastikannya. Mungkin GBHN memang diperlukan dan dikelola oleh lembaga tertinggi yang berwibawa.

Ada kemungkinan yang lain, yaitu kekuatan fisik atau organisasi besar yang bermoral, berwibawa dan telah dibuktikan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, partai politik atau kekuatan yang kini berjaya mampu membuat masyarakat bergetar seperti FPI atau FBR. Begitu juga yang seharusnya HKTI, HNSI, dan FBSI. Mungkin mereka sanggup menjaga kesinambungan arah perjalanan bangsa

Sebenarnya, sejarah sudah membuktikan bahwa TNI adalah satu-satunya kekuatan nasional yang tetap utuh seperti kata Pak Dirman. Hasil keutuhan kekuatan itu adalah kedaulatan negara yang diakui internasional, lalu mereka memelopori pengisian kemerdekaan. Kekuatan itu tercederai ketika mereka me¬ngawal ketat kekuasaan Soeharto dengan segala kenikmatannya, dan berpuncak pada kegagalan untuk mempertahankan UUD 1945 seperti termaktub dalam Marga-1 dari Sapta Marga. Kini (sebagian orang berkata) UUD-RI telah menjadi UUD 2002, dan kekuatan TNI sudah tidak utuh lagi, lalu akhirnya termarginalkan.

Merdeka atau Mati

Masuk tahun ke-65 kemerdekaan RI, kekacauba¬lauan menyadarkan bahwa negara RI sudah tidak punya kekuatan apa pun. Konsep luar sudah mendominasi kehidupan berbangsa, dan masyarakatnya terombang-ambing oleh nilai-nilai yang tidak jelas implementasinya. Negara ini terapung-apung terbawa oleh derasnya arus di tingkat internasional, entah ke mana.

Konsep itu berhadapan dengan kultur Bhinneka Tunggal Ika yang sudah terpatri menjadi satu kesadaran. Pertempuran sedang terjadi di dalam tubuh bangsa ini, antara kultur yang ingin dilestarikan sebagai “jati diri bangsa”, versus struktur yang menonjolkan independensi dan ingin “memaksakan kehendak” sesuai konsep-konsep siapa pun sang presiden yang berganti-ganti. Negara besar bernama Indonesia ini sedang berada dalam persimpangan sejarah.

Ketika seseorang tidak boleh dipilih menjadi presiden lebih dari dua kali, roadmap perjalanan bangsa semakin dibutuhkan agar seluruh keluarga bangsa bisa berpartisipasi. Apa pun program dari seorang presiden di suatu masa harus dijamin kesinambungannya ke masa-masa berikutnya.

Program harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rak¬yat yang serba binneka ini. Seluruh rakyat segala usia harus merasakan “sejahtera atau hancur” dan bertekad untuk itu, seperti semboyan 65 tahun yang lalu: “merdeka ataoe mati”.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang serba miskin ini ternyata tidak termatikan oleh teknologi persenjataan canggih milik Belanda, bahkan menuai kemerdekaan dan kedaulatannya. Dirgahayu Republik-ku yang tak mau terombang-ambing! (umber: Sinar Harapan, 16 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Roch Basoeki Mangoenpoerojo, Ketua Masyarakat Musyawarah Mufakat (M3).