Tata Pemerintahan Indonesia di Daerah

Oleh Potsdam Hutasoit

Membicarakan tentang Tata Pemerintahan Indonesia di Daerah adalah sangat penting dalam rangka mengetahui keseluruhan Tata Pemerintahan NKRI. Sekaligus, untuk mengetahui sejarah proses perjalanan Pemerintahan Daerah yang sudah pernah diterapkan sejak Indonesia Merdeka hingga sekarang, apakah mempunyai makna terhadap kemajuan bangsa atau malah mempersulit percepatan pembangunan. Tulisan ini dapat membuka pemikiran-pemikiran baru dalam membina sistem tata pemerintahan Indonesia di daerah dalam arti bahwa Pemerintahan di Daerah adalah bagian dari Pemerintah Pusat, serta untuk memantapkan Pemerintahan Negara yang lebih terkendali dan sempurna.

Sejak Indonesia Merdeka pemerintahan kita telah beberapa kali mengalami pergantian UU Pemerintah Daerah. Pertama, Undang-Undang No, 1 Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950. Kempat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1947. Kelima, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Keenam, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. Ketujuh, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Kedelapan, Undang- Undang No. 22 Tahun 1999. Kesembilan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Pemerintahan Zaman Penjajah

Pengalaman jalannya pemerintahan pada zaman penjajahan Belanda di mana Tata Pemerintahan Daerah yang diberlakukan adalah bersifat Sentralistis berdasarkan Regerings Reglement (RR) tahun 1854. Kekuasaan yang sangat sentralistis adalah dalam rangka bagaimana agar kekuasaan itu dapat menguasai seluruh jajahan. Namun dalam perjalanannya Undang-undang tersebut mengalami banyak hambatan-hambatan mengakibatkan banyak urusan-urusan pemerintahan pusat yang tidak efektif sampai ke daerah-daerah dan menumbuhkan birokrasi yang semrawut yang berakibat pemerintah jajahan merubah Tata Pemerintahan menjadi Desentralisasi pada tahun 1903.

Kalau kita teliti Pemerintahan sejak Merdeka dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1945 dengan beberapa kali pergantian sampai UU No. 5 Tahun 1974 berlaku, telah diberikan kewenangan kepada daerah yang bersifat otonom serta melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi asal tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi. Namun, sering terjadi perdebatan-perdebatan sampai mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan sejarah bangsa, dalam hal menuntut otonomi se luas-luasnya akibat ketidakpuasan daerah-daerah terhadap pusat di dalam pelaksanaan pembangunan.

Zaman Orde Baru

Dalam periode berikutnya pada zaman Orde Baru, lahir UU No. 5 Tahun 1974 yang hampir 15 tahun berlaku di Indonesia, muatan dan nama undang-undang ini sangat berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang- undang ini berjudul “Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, untuk mengatur tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom dan Pokok-pokok Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Berarti, urusan-urusan pemerintah diatur berdasarkan azas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan di daerah.

Susunan undang-undang dibuat agar istilah “otonomi Seluas-luasnya” jangan dipergunakan lagi karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemberian otonomi malah dianggap membahayakan kesatuan bangsa. Sebab, pemberian otonomi adalah otonomi yang bertanggung jawab, berarti berjalan sesuai dengan tujuannya untuk terlaksananya pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan tidak bertentangan dengan program-program yang sudah ditentukan sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dan menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam arti, “Daerah punya pusat dan pusat punya daerah”, sehingga Negara Kesatuan di dalam ndang-undang ini ditekankan bahwa pemerintahan di daerah itu adalah bagian dari Pemerintah Pusat.

Namun, dalam perjalanan berlakunya Undang Undang No.5 Tahun 1974 banyak juga timbul masalah lama seperti ketidakpuasan daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerintahan seperti, pertama, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan Daerah. Kedua, kepincangan bagi hasil pendapatan Negara. Ketiga, kehidupan demokrasi. Keempat, bocornya dana APBN yang dilaksanakan di daerah melalui azas pembantuan karena tidak terkontrol di daerah.

Zaman Reformasi

Zaman Reformasi sudah berjalan sekitar 10 tahun lebih dan berhasil mengubah UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 selanjutnya direvisi kembali.

Banyak perubahan yang fundamental sejalan dengan Amandemen UUD Tahun 1945. Ternyata di dalam pelaksanaannya banyak juga menimbulkan masalah-masalah baru seperti menjauh dari cita-cita persatuan Bangsa seperti, pertama, Panatisme daerah. Kedua, mangarah paham separatis. Ketiga, kebocoran dana APBN ternyata masih terus berlanjut karena tidak terkontrol, dimana keberadaan Bupati dan Wali Kota tidak punya hak untuk mencampuri proyek-proyek yang diperbantukan Pusat kepada Propinsi. Keempat, yang tidak kalah menariknya adalah tentang suasana pemilihan langsung kepala-kepala daerah yang sangat mencekam dan lain-lain. Malah sekarang ini di kalangan masyarakat mengatakan undang-undang ini membuat kita tidak terkendali atau kebablasan.

Masa Mendatang

Pikiran-pikiran tentang Pemerintahan Indonesia di Daerah di masa mendatang, perlu ada forum-forum pembicaraan atau seminar-seminar untuk mambahas undang-undang yang dengan keinginan bahwa Pemerintahan Pusat bisa mengendalikan seluruh daerah. Daerah memiliki azas otonomi untuk bisa mengatur rumah tangga sesungguhnya.

Pada masa Orde Baru, Pemerintahan Soeharto pernah membicarakan masalah-masalah Pemerintahan secara terbuka selama 5 tahun baik dalam seminar-seminar yang mengarah kepada permasalahan daerah otonomi di Indonesia. Struktur Pemerintahan Indonesia, selain pusat masih mempunyai dua daerah otonom di bawahnya yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sedangkan di negara-negara Eropa, AS dan Asia hanya mempunyai satu tingkat otonomi di bawah Pemerintah Pusat. Dengan adanya dua daerah otonomi, sangat sulit melaksanakan rentang kendali Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah, belum lagi persoalan pembagian tugas antara Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II dan juga mengakibatkan tugas kepala daerah tidak jelas terutama kepala daerah tingkat I.

Dengan demikian sudah saatnya kita membuat rencana jangka panjang dengan dilandasi pengalaman-pengalaman masa lalu bahwa daerah otonomi tingkat I sudah harus diubah menjadi wilayah. Artinya, provinsi wilayah A yang dipimpin seorang gubernur dengan demikian titik berat otonomi betul-betul berada di Kabupaten dan Kotamadya.

Gubernur ditunjuk oleh Presiden sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan bertanggung jawab terhadap Presiden berarti Gubernur alat Pemerintah Pusat. Dengan perubahan ini, secara langsung istilah tingkat I dan II ditiadakan, cukup dengan Gubernur Kepala Wilayah Provinsi A, Kepala Daerah Kabupaten B dan Kepala Daerah Kota Madya C atau Pemerintah Pusat hanya memiliki Provinsi Wilayah dan Daerah Kabupaten serta Kota Madya.

Tugas Gubernur sebagai kepala wilayah dapat membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangannya terhadap setiap persoalan yang timbul di daerah tanpa menunggu Pemerintah Pusat.

Dalam hal anggaran provinsi sebagai wilayah akan ditentukan Pemerintah Pusat melalui APBN dengan bentuk pagu, dan seterusnya Gubernur membagi ke daerah-daerah Kabupaten dan Kota Madya yang berada di wilayahnya. Sebagai titik berat otonomi yang berada di daerah Kabupaten dan Kota Madya, semua anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah atau APBN langsung dikelola Pemda Kabupaten dan Kota Madya dan pelaksanaannya Gubernur dapat mengawasi langsung sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bupati dan Wali Kota sebagai Kepala Daerah dipilih melalui DPRD secara demokratis dengan pemahaman bahwa lembaga yang dipilih melalui Pemilu adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dan mempunyai aparat wilayah sebagai ujung tombak pemerintahan yaitu Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Kepala kecamatan di tunjuk oleh bupati/wali kota dan kepala desa serta kepala Kelurahan diangkat camat sehingga kewenangan dan pengawasan lebih efektif.

Semua konsep perubahan Pemerintahan Indonesia di Daerah harus terjadwal dan terencana karena membutuhkan waktu, misalnya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya sekarang ini cukup melalui DPRD sambil menunggu keputusan politik, sebab DPRD juga dipilih secara demokratis melalui Pemilu dengan menjunjung azas “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. (Sumber: Suara Pembaruan, 13 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Oleh Potsdam Hutasoit, Mantan Staf Departemen Dalam Negeri, Mantan Anggota MPR/DPR Tahun 1982-2004

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,105 hits
Agustus 2010
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: