Oleh Benni Setiawan
Kerusuhan pilkada kembali pecah. Kali ini, terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kita menyaksikan kantor komisi pemilihan umum (KPU) di Kabupaten Bima dan juga gedung DPRD dan sejumlah aset negara seperti mobil dibakar massa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semua bersumber pada satu persoalan, ketidakpuasan massa pendukung calon terhadap kinerja KPU dan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kerusakan dan aksi anarki massa dalam pilkada tidak hanya sekarang. Sejak digelar pertama 2005 lalu, pilkada di beberapa daerah meninggalkan persoalan tersendiri di tengah masyarakat. Sekadar menyegarkan ingatan, kerusuhan pilkada pernah terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Depok, Jawa Barat, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kerusuhan pilkada masih menjadi senjata andalan masyarakat dalam menyampaikan aksi protes?
Banalisasi Kejahatan
Masyarakat yang teratomisasi dengan mudah dimanipulasi. Setiap individu memiliki kesetiaan, atau loyalitas terhadap gerakan. Hal ini ditandai dengan keinginan setiap individu untuk menghancurkan orang lain. Masyarakat yang telah tertular oleh tindak kekerasan negara cenderung melakukan kekerasan. Pada akhirnya, tidak hanya negara yang melakukan kekerasan, namun masyarakat yang telah dibunuh sisi yuridis dan moralnya, yang kehilangan spontanitasnya terlibat pula dalam berbagai tindak kekerasaan.
Daya spontanitas berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menilai secara kritis. Ketika spontanitas hilang, maka individu yang terkait dapat melakukan tindakan kejahatan yang disebut dengan banalitas kejahatan (banality of evil). Hannah Arendt menulis bahwa banalisasi kejahatan disebabkan oleh manusia yang kesepian yang melarikan diri pada ideologi, dan akhirnya menjadi budak ideologi dalam propaganda dan teror. Manusia dan kesepian menurut Arendt dapat mengarahkan manusia pada kedangkalan berpikir.
Dalam kesepian, tambah Arendt, manusia adalah satu, “Aku ditinggalkan oleh orang-orang lain”. Hal paling tak tertahankan dalam kesepian adalah hilangnya jati diri (dalam kesunyian jati diri masih dapat diwujudkan), serta makin lemahnya identitas dalam kebersamaan. Hal ini muncul karena tiadanya suasana mempercayai dan dipercayai oleh sesama.
Dalam kesepian, Aku kehilangan teman untuk berdialog, yaitu Diriku. Sehingga, manusia dalam kondisi ini akan kehilangan rasa percaya terhadap pikiran-pikirannya sendiri. Akibat paling menakutkan dari kesepian adalah baik diri sendiri, dunia, maupun kemampuan untuk berpikir dan mengalami, hilang secara kebersamaan.
Lebih lanjut, manusia yang kesepian adalah manusia yang telah kehilangan spontanitasnya. Manusia seperti ini kemudian melarikan diri pada ideologi. Jika ideologi yang diterapkan adalah ideologi tertutup, maka manusia yang terbentuk (ideologi dijalankan melalui mekanisme propaganda dan teror) adalah makhluk yang hanya bisa beraksi, dan tidak pernah berinisiatif. Ideologi tertutup melahirkan tirani logika, yang pada akhirnya menjebak manusia dalam banalisasi kejahatan (Rieke Diah Pitaloka: 2004).
Inilah potret atau realitas masyarakat Indonesia saat ini. Mereka telah kesulitan dalam memandang hal yang benar dan salah. Nalurinya hanya tertunduk pada kesetiaan pasif tanpa mampu berpikir kritis. Mereka sangat mudah digerakkan oleh “kekuasaan semu”. Ketertundukan pada kekuasaan semu merupakan awal terjadinya aksi anarki yang mengiringi hajatan lima tahunan pilkada sebagaimana terjadi saat ini.
Solusi
Kemudian bagaimana meminimalisasi aksi anarki ini? Pertama, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk watak dan karakteristik bangsa. Sistem pendidikan Indonesia sudah saatnya dikembalikan kepada khitahnya. Yaitu mendewasakan manusia, memanusiakan manusia, dan mengangkat manusia ke taraf insan, sebagaimana telah dinubuatkan oleh founding fathers. Jika pendidikan Indonesia masih saja berorientasi pada pemenuhan tenaga kerja (pasar), maka bangsa ini akan selalu dirundung masalah.
Kedua, kedewasaan calon yang kalah atau dinyatakan gugur oleh KPU. Kedewasaan ini dapat dimaknai dengan meredam gejolak emosi massa. Calon yang kalah harus mampu berada di tengah massa pendukungnya dengan baik. Artinya, menekankan arti pentingnya pendidikan politik adalah kunci utamanya. Dalam sistem demokrasi tentunya harus ada yang kalah dan menang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi.
Ketiga, memaknai demokrasi sebagai aset bangsa. Artinya, berkat demokrasi bangsa Indonesia dapat membangun dan saling memperbaiki. Ketika salah satu calon kalah maka ia berhak menjadi oposan dalam pemerintahan.
Oposan (oposisi) dapat dimaknai sebagai kekuatan penyeimbang jalannya pemerintahan. Pemerintah tentunya membutuhkan kritikan dan masukan yang membangun bagi kebaikan bersama. Kekuatan oposisi juga dapat melakukan serangkaian kegiatan politik yang tidak kalah pentingnya dari pemerintahan. Ia dapat berwujud beroposisi di dewan (parlemen) atau oposisi nonparlemen.
Berjalannya mekanisme kontrol melalui kekuatan oposisi ini harus dimulai dari daerah. Artinya, daerah adalah basis massa yang jelas dan mudah dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa kekuatan opisisi jalannya pemerintahan akan semau gue dan seringkali tidak berpihak pada rakyat. Sikap sportif calon untuk menerima kekalahan dan kemenangan dalam pilkada adalah modal bersama guna membangun daerah yang lebih baik. Membangun kemitraan antarcalon akan membawa situasi demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel (Benni Setiawan: 2006).
Pada akhirnya, jika pilkada hanya menghasilkan aksi anarkis dan bukan proses mencari dan memilih pemimpin yang mampu memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dikatakan hajatan lima tahunan ini menjadi zona atau area terjadinya konflik. Wallahu a’lam. (Sumber: Suara Pembaruan, 14 Juli 2010)
Tentang penulis:
Benni Setiawan, penulis buku Pilkada dan Investasi Demokrasi.
KOMENTAR TERBARU