Seputar Hak Pengelolaan

Oleh Oscar Yugi Yustiano

Beberapa kali media massa lokal Surabaya memberitakan permasalahan yang terkait dengan hak pengelolaan. Yang pertama adalah proses perpanjangan hak guna bangunan (HGB) perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) PT Ketabangkali yang berada di wilayah hak pengelolaan PT SIER (Persero). Karena kasus ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Indra Iriansyah dijadikan tersangka. Dia dianggap bertanggung jawab atas dugaan korupsi Rp. 600 juta menyangkut perpanjangan HGB di kawasan industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Yang kedua adalah pro dan kontra PT Surya Inti Permata (SIP) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai tanah dan bangunan di Dukuh Kupang Barat, kawasan Surabaya Selatan. Yang terakhir sekaligus paling hangat adalah masalah pengelolaan Kebun Bibit antara Pemkot Surabaya dan PT SIP.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hak pengelolaan (HPl) dan bagaimana asal-muasal HPl? Hak pengelolaan menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya.

Istilah hak pengelolaan berasal dari hak penguasaan yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, yakni hak yang diberikan pemerintah kepada suatu kementerian atau jawatan atau daerah swatantra untuk keperluan dan peruntukan kepentingan tertentu dari kementerian atau jawatan tersebut.

Pakar hukum pertanahan A.P. Parlindungan menyebutkan bahwa istilah hak pengelolaan itu tidak dari semula bernama hak pengelolaan. Itu bermula dari bahasa Belanda Beheersrecht, yang kemudian diterjemahkan sebagai hak penguasaan. Hak penguasaan sendiri berasal dari makna hak menguasai dari negara yang merupakan perwujudan dari asal-muasal hukum pertanahan di Indonesia.

Domeinverklaring

Dahulu, di era penjajahan Belanda, hak menguasai negara dimaknai sebagai hak pemerintah Belanda untuk memiliki tanah-tanah rakyat Indonesia yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya atau lebih dikenal dengan domeinverklaring. Tetapi, kondisi itu tidak berlangsung lama. Pada saat masa kemerdekaan Indonesia, politik hukum pertanahan berubah. Makna menguasai dari hak menguasai negara bukan lagi memiliki, akan tetapi mengelola demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Sebab, tanah di wilayah Indonesia adalah milik dan hak bangsa Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. ”Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.”

Negara hanya mengatur dan menyelenggarakan peruntukan tanah. Sebab, pada hakikatnya, tanah di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia (hak bangsa) sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 UUPA: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Wujud penyelenggaraan tersebut adalah dikeluarkannya macam-macam HAT (hak atas tanah), yakni hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Di samping HAT, negara juga dapat melimpahkan sebagian hak penguasaannya kepada instansi, pemerintah daerah, dan BUMN.

Izin Pemakaian Tanah (IPT)

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu daerah swatantra yang memperoleh pelimpahan hak pengelolaan (HPL) dari pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Isinya menyebutkan bahwa Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tujuannya adalah mendukung kegiatan pemerintahan. Di samping untuk mendukung kegiatan pemerintahan, Pemkot Surabaya dapat menyewakan/memberikan penggunaan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau masyarakat umum.

Bentuk sewa/pemberian hak bagian tanah HPl berupa izin pemakaian tanah (IPT) atau yang biasa disebut sebagai surat ijo (disebut surat ijo karena warna dokumennya hijau). Izin pemakaian tanah memang bukanlah dokumen yang asing di kalangan masyarakat Surabaya karena hampir sebagian masyarakat Surabaya memakai tanah Pemkot Surabaya dengan IPT. Mereka rata-rata menggunakan tanah tersebut untuk rumah tinggal atau tempat bisnis. Untuk mendirikan bangunan, mereka juga harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Surabaya.

Dokumen IPT bukanlah dokumen kepemilikan tanah seperti halnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan, melainkan dokumen izin untuk memakai tanah yang penggunaannya dibatasi oleh waktu. Karena itu, tidak heran apabila Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pemkot Surabaya pada waktu-waktu tertentu banyak didatangi warga yang hendak memperpanjang waktu penggunaan IPT atau balik nama IPT karena jual beli. Para pemegang IPT juga diwajibkan untuk membayar retribusi.

Penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan IPT karena Pemkot Surabaya merupakan badan publik yang terdiri atas kumpulan pejabat publik (tata usaha negara) yang tunduk kepada hukum publik, di antaranya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Produk hukum dari pejabat publik berupa keputusan-keputusan, di antaranya keputusan untuk memberikan izin penggunaan bagian tanah HPL.

Karena itu, di dalam kasus Kebun Bibit terdapat sedikit kejanggalan. Sebab, pem¬be¬rian HPl kepada PT SIP pada 17 Februari 1998 dan PT Floraya pada tanggal 4 Oktober 2001 dilakukan dengan perjanjian (Metropolis, 22 Juni 2010). Seharusnya, produk hukum yang dikeluarkan Pemkot Surabaya adalah surat izin, dalam hal ini adalah IPT.

Dengan demikian, seharusnya perjanjian penggunaan HPl Pemkot Surabaya kepada PT SIP pada 17 Februari 1998 dan PT Floraya pada 4 Oktober 2001 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni terkait dengan kecakapan dan causal yang diperbolehkan (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Sumber: Jawa Pos, 8 Juli 2010)

Tentang penulis:
Oscar Yugi Yustiano, Alumni Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, bekerja sebagai staf Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,236 hits
Juli 2010
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: