Otoda dan Demokrasi Partisipasi Masyarakat (Bagian II)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 10 Mei 2010. Bagian II, edisi Senin 17 Mei 2010.

 

Partisipasi merupakan suatu pendekatan pembangunan yang mengakui kebutuhan untuk melibatkan masyarakat terutama dalam mendisain dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi keadaan lingkungan masyarakat sendiri. Pada saat ini sistem pmerintahan daerah yang dijalankan sebagai satu kesatuan organisasi kenegaraan banyak mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu tetapi seperti telah dikemukakan pada awal tulisan ini dimana pelaksanaan partisipasi masih bersifat mengiyakan keputusan birokrasi yang ada dan bukan sebagai pengambil keputusan tetapi sebagai pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan, hal ini kembali ke sistem demokrasi yang pernah berlaku.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka beberapa propinsi maupun kabupaten/kotabanyak mengeluarkan peraturan berupa perda tentang proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun pembangunan daerah masing-masing, tetapi sangat disayangkan ternyata proses tersebut hanya untuk mengelabui kehendak masyarakat dalam berpartisipasi, sebab dalam beberapa perda tentang partisipasi tersebut adalah elemen-elemen masyarakat yang merupakan pendukung dari pemerintah maupun pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Salah satu contoh; oleh presiden mencanangkan prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional didukung oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan nasional mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai ke tingkat nasional untuk menetapkan pembangunan yang lebih menyentuh kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam proses tersebut juga terdapat permasalahan (problem) tentang partisipasi masyarakat di daerah masing-masing dimana masyarakat belum memiliki mekanisme dialog yang efektif, ruang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mengenai sisue-issue pembangunan. Sehingga yang muncul lebih sebagai komunikasi satu arah seperti yang sudah saya sampaikan diatas, bahwa partisipasi melalui birokrasi pemerintah adalah merupakan suatu komunikasi satu arah dimana pemerintah daerah memberikan instruksi dan perintah sementara masyarakat hanya menerima dan melaksanakan keputusan yang ada.

Keikutsertaan masyarakat sangat minim dalam proses pengambilan keputusan yang ada. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak warga sangat sedikit, juga sering muncul keenganan dari pihak pemerintah karena biasanya proses pengambilan keputusan akan berjalan alot jika melibatkan banyak pihak. Maka secara struktural pendapat masyarakat akan sulit diterima.

Sementara disisi lain masyarakat hanya dijadikan sebagai komoditas politik sesaat untuk mencapai tujuan politik semata. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pendidikan mengenai keterlibatan mereka sebagai warga negara dalam proses partisipasi, karena masyarakat adalah merupakan salah satu unsur yang mengontrol penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan.

Monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan masyarakat dalam mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat merupakan saran kontrol yang sangat baik karena menumbuhkan “sense of belonging” terhadap daerah dengan semua problem yang dimilikinya jika masyarakat semakin berdaya, maka kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan semakin kecil. Selain itu juga mekanisme partisipasi dan pengawasan sosial terbangun, akan memperkecil cara-cara penyampaian aspirasi yang bersifat kekerasan dan pemaksaan.

Oleh karena itu, perlu di bangun ruang untuk mendorong partisipasi masyarakat antara lain ; melaksanakan forum-forum dialog dan konsultasi lintas pelaku pembangunan di daerah; pembangunan mekanisme penanganan pengeluhan masyarakat dan mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan, jika hal itu terwujud maka harapan atas tumbuhnya partisipasi dan pelaksanaan pemerintahan daerah akan berjalan dengan baik.

Dalam peningkatan pelayanan publik maka sangat diharapkan partisipasi masyarakat hal ini sangat berguna dalam nilai kuantitas, kualitas, efesiensi pelayanan, memotivasi dan memonitor birokrat pelaksana, demi mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik di daerah tersebut. Dalam menilai kinerja pemerintah dalam pelayanan publik banyak indikator yang bisa dipergunakan antara lain : akuntabilitas, responsivitas, orientasi tahap pelayanan, dan efisiensi.

C. Sistem Birokrasi Pemerintah Daerah

Sistem demokrasi pemerintah saat ini terlebih khusus pemerintah daerah terjadi pemasungan partisipasi masyarakat oleh karena itu masyarakat lebih bersifat apatis dalam setiap pelaksanaan pembangunan, hal ini terjadi karena sistem birokrasi yang ketat dengan tidak memikirkan kepentingan masyarakat, secara otomatis dengan sistem birokrasi yang bertumpuh pada kekuatan politik tidak berlandaskan pada hukum maka sistem pemerintahan di daerah akan lebih bersifat otoriter dalam hal ini pelaksanaan pembangunan maupun dalam pelayanan publik, oleh masyarakat sering menjadi bulan-bulanan karena sistem birokrasi yang di jalankan masih bersifat top-down dan bukan bersifat bottom-up. Untuk merubah sistem birokrasi seperti ini memerlukan waktu yang sangat panjang oleh karena itu sangat diperlukan suatu sistem yang benar-benar mengimplementasikan partisipasi.

Dalam mencapai suatu birokrasi harus menyeimbangkan antara partisipasi dan tata pemerintahan maka secara sadar akan terlihat perubahan dalam birokrasi yang ada. Memang saat ini pola birokrasi yang diterapkan adalah birokrasi lama yaitu otoriter atau biasa disebut dengan birokrasi orde baru, yaitu mengikuti petunjuk format langsung dari atasan tidak melalui dengan kedaan masing-masing daerah. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan dalam pelaksanaan birokrasi saat ini yaitu dengan menerapkan sistem birokrasi partisipasi. Maka dengan sendirinya daerah tersebut akan lebih maju dan berkembang karena pasti akan didukung oleh masyarakat di daerah tersebut.

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kontak person : 085256856810 dan 085291868898. Email: ynnor_jr78@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,471,442 hits
Mei 2010
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: