Oleh Todung Mulya Lubis
Untuk kesekian kalinya, Thailand kembali bergolak. Thailand kembali mengucurkan darah. Satu setengah bulan sudah Bangkok diamuk amarah Kaus Merah.
Sekilas tampak ada perbedaan krisis politik Thailand kali ini dengan yang sudah-sudah. Negeri ini adalah negeri langganan kudeta militer selama beberapa dekade terakhir. Tapi krisis kali ini kelihatannya berbeda. Krisis kali ini, tampaknya, adalah persoalan rezim sipil pertahanan versus massa sipil pendukung seorang politikus sipil, yaitu Thaksin Shinawatra. Militer kali ini tidak termasuk pihak yang bertikai. Setidaknya begitulah yang terlihat hingga sebelum Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva “membukakan pintu” bagi militer untuk terlibat langsung dalam memulihkan keadaan pada 16 April lalu. Dan militer pun kelihatannya menyambut itu dengan senang hati.
Begitulah…. Meski tampaknya merupakan pertikaian antarkelompok politik sipil, ujung-ujungnya militer toh terlibat secara terbuka walau tidak dalam bentuk kudeta militer. Namun, kudeta demi kudeta militer selama ini, apalagi dengan frekuensi yang sebegitu tinggi, sebenarnya mencerminkan watak sesungguhnya kaum militer Negeri Gajah Putih: haus kekuasaan politik dan masih tidak rela menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil dalam kehidupan politik, sehingga selalu mencari celah untuk berkuasa. Masih segar dalam ingatan kita betapa tidak relanya militer menyelenggarakan pemilihan umum untuk menyerahkan kekuasaan kembali pada rezim sipil setelah berhasil menjungkalkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra melalui kudeta tak berdarah empat tahun silam.
Atas dasar itulah, kemelut politik kali ini, kalaulah betul sejatinya adalah masalah sipil versus sipil dan militer awalnya tidak termasuk pihak yang bertikai, setidaknya dapat dibaca sebagai militer mengail di air keruh. Dengan kata lain, militer memanfaatkan situasi ini untuk mencari celah legitimasi buat kembali berkuasa atau setidaknya menancapkan orang yang bisa mereka kendalikan ke posisi pucuk kekuasaan walau hal ini terus dibantah secara terbuka. Tetapi lingkaran elite dan rakyat jelata Thailand tahu bahwa militer tak terlalu nyaman berada di luar lingkar kekuasaan. Ideal untuk berkuasa belum sepenuhnya padam.
Semua orang tahu, tidak terkecuali Abhisit sendiri, militer tidak menyenangi Abhisit Vejjajiva maupun Thaksin Shinawatra. Semua orang tahu militer akan termasuk pihak pertama yang senang bila Abhisit akhirnya jatuh, tetapi bukan berarti militer akan membuka pintu lebar-lebar bagi kembalinya Thaksin. Itulah sebabnya, Abhisit pun mengambil jalan pintas: berdagang sapi dengan tentara, ketimbang berlaga secara jantan dalam pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana tuntutan Kaus Merah. Abhisit, yang sudah sempat berpikiran mengabulkan tuntutan tersebut, akhirnya memilih memberikan panggung yang luas kepada tentara untuk mengatasi kemelut sekarang ini dengan imbalan dukungan militer terhadapnya. Ini sesuai dengan tawaran pihak militer yang anti-Thaksin kepada Abhisit: urungkan niat memenuhi tuntutan itu, sebagai imbalannya ia akan tetap didukung penuh militer. Di sinilah terlihat jelas munculnya watak sesungguhnya militer Thailand.
Sampai di sini terlihat bahwa solusi terhadap kemelut yang sedang melanda Thailand bukanlah sekadar pembubaran parlemen dan pemilihan umum dini sebagaimana tuntutan Kaus Merah, tapi, lebih dari itu, juga militer yang dengan tulus ikhlas mengakui keniscayaan supremasi sipil dan demokrasi dalam kehidupan politik, militer yang bersedia stay out of power, militer yang tidak mengail di air keruh setiap terjadi krisis politik. Dengan kata lain, militer yang bersedia dengan tulus ikhlas kembali ke barak. Ketika krisis politik melanda, boleh saja tentara muncul menyelamatkan negara. Namun ia harus melakukannya tanpa pamrih, ia harus melakukannya dengan tujuan akhir memperkukuh kembali bangunan supremasi sipil dan demokrasi. Dan setelah itu ia segera kembali ke barak. Tentara juga harus berhenti menggadang-gadang alasan “demi menyelamatkan monarki” dalam mencari justifikasi atas nafsu berkuasanya.
Itu di sisi tentara. Di sisi lain, para politikus sipil juga harus berhenti berdagang sapi dengan tentara demi syahwat kekuasaannya. Para politikus sipil harus mengutamakan sehatnya bangunan supremasi sipil dan demokrasi Thailand dalam jangka panjang ketimbang kepentingan mempertahankan kekuasaan sesaat. Para politikus sipil juga harus belajar berdemokrasi secara dewasa dan matang–tidak sedikit-sedikit rusuh atas nama demokrasi–sehingga dapat mengurangi celah masuknya tentara dalam politik praktis dengan dalih “menyelamatkan negara”. Bila tidak, rakyat akhirnya bisa patah hati dengan demokrasi. Barangkali memang justru inilah yang paling ditunggu-tunggu kalangan militer Thailand yang penuh syahwat kekuasaan: ketika rakyat sudah lelah dan patah hati dengan demokrasi, saat itulah mereka akan tampil sebagai pahlawan.
Dengan segala kelemahannya, reformasi dan depolitisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama 12 tahun terakhir dapat menjadi contoh acuan bagi militer Thailand. Tidak ada salahnya militer Thailand belajar kepada militer Indonesia. Hanya dalam satu dasawarsa lebih TNI dapat menjauhkan diri sebegitu jauhnya dari politik praktis–dari yang sebelumnya begitu dekat melekat selama tiga dasawarsa lebih. Dengan segala kelemahannya, Indonesia saat ini relatif adalah demokrasi paling sehat dan dinamis di kawasan Asia Tenggara. Dan bagian yang sangat besar dari kredit atas prestasi ini harus dialamatkan kepada TNI. Bila TNI bisa, militer Thailand juga pasti bisa. Bila rakyat Indonesia bisa, rakyat Thailand juga pasti bisa. (Sumber: Koran Tempo, 11 Mei 2010)
Tentang penulis:
Todung Mulya Lubis, pengacara, dosen FH UI
KOMENTAR TERBARU