Dewan Riset Daerah, Resmi tapi Tidak Sah

Oleh Naniek Yuniati

Saat pertama bertugas di Balitbang Pro¬vinsi Jatim pada 2008, penulis banyak men¬dengar keluhan dari para peneliti. Intinya, dengan adanya Dewan Pakar (tidak ada pijakan hukumnya) di Balitbang Jatim, banyak pekerjaan penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Akibatnya, para peneliti balitbang tidak bisa bekerja secara maksimal.

Setelah mendapatkan masukan itu, gubernur cukup tanggap. Akhirnya, Dewan Pakar dibubarkan pada Agustus 2009 dengan sema¬ngat reformasi birokrasi. Sayang, de¬ngan dibubarkannya Dewan Pakar, ternyata ma¬salah tidak selesai. Sebab, kami mende¬ngar informasi bahwa dalam waktu dekat di¬bentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang notabene pijakan hukumnya tidak jelas.

Misalnya, tidak diatur dalam PP No 41 Tahun 2007, Perda No 10 Tahun 2007 yang di pasal 37 berbunyi: ”Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga teknis daerah dan unit kerja di bawahnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.”

Dewan Pakar yang tidak diatur di dalamnya akhirnya dibubarkan. Tapi, mengapa Dewan Riset Daerah (DRD) berusaha di-pergub-kan? Padahal, Perda Jatim yang mencantum¬kan DRD jelas-jelas tidak berdasar hukum. Dalam PP No 41 Tahun 2007 juga tidak ada. Mengapa terkesan dipaksakan?

Agar kita tidak tergilas gerakan antikorupsi dan reformasi birokrasi yang bisa membawa para penyelenggara masuk penjara (karena menjadi korban sistem yang korup), secara khusus perlu kami jelaskan hal-hal yang terjadi di lingkungan Balitbang Jatim.

Karena tidak diatur dalam Pergub Jatim No 102/2008, Perda No 10 /2008, serta PP No 41/2007, pendirian DRD dipaksakan akan masuk kategori ”resmi tapi tidak sah”. Sebagaimana pernah ditulis seorang peneliti balitbang, bubarnya Dewan Pakar ternyata hanya ganti baju (casing). Sebab, setelah itu muncul DRD.

Kalau DRD memang wajib alias harus berdiri di Jatim, mengapa yang punya pemi¬kir¬an untuk mendirikannya justru balitbang? Padahal, seharusnya itu datang dari gubernur melalui analisis yang profesional. Tidak grusa-grusu. Kalau DRD memang didirikan gubernur, mengapa sudah ditentukan orang-orangnya yang diundang selaku ketua, sekretaris, dan anggota yang notabene mantan Dewan Pakar? Yang lebih lucu, yang mengatur/mengundang adalah anggota balitbang.

Kalau DRD memang harus didirikan, pere¬k¬rutan ketua dan anggota-anggotanya (sebagaimana yang ditentukan dalam UU) terdiri atas berbagai lapisan masyarakat melalui mekanisme yang benar dan transparan. Yang lebih penting, semestinya gubernur tidak percaya begitu saja terhadap usul balitbang (ingat, sudah berapa ratus juta bahkan berapa miliar rupiah yang dikorup orang balitbang bersama-sama Dewan Pakar dulu).

Dewan Pakar di balitbang merupakan ATM segelintir anggota balitbang. Kami ti¬dak mau uang rakyat di hambur-hamburkan dengan berkedok mendirikan DRD.

Jadi, kelak kalau gubernur tetap memaksakan diri menyetujui pembentukan DRD Jatim, bilamana tidak ada dasar hukum dan anggar¬an yang digunakan, ”memakai anggaran yang menempel pada balitbang”, itu adalah tindak¬an yang ”resmi tapi tidak sah”. Itu bahkan masuk korupsi pula. Resmi karena yang menyetujui adalah gubernur Jatim, tapi tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya.

Penyimpangan di Balitbang

Demi menunjang tugas-tugas gubernur dan SKPD-SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) Jawa Timur, kiranya perlu dipikirkan solusi lain. Yakni, biarlah Balitbang Jatim menjalankan aktivitasnya sesuai tupoksi yang sudah ditentukan dalam Perda No 10/2008, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (dengan DRD).

Kalaupun perlu ada DRD, itu bukan kapasitas balitbang yang mempunyai pemikir¬an untuk mendirikannya, tapi gubernur melalui biro organisasi dan biro hukum. Yang perlu penulis ingatkan, sesuai Permen¬dagri No 33 Tahun 2007, kewenangan pe¬nyelenggaraan penelitian, kajian, dan pe¬ngembangan berada pada badan litbang dan balitbangda. Apakah hal itu sudah dilak¬sanakan secara benar dan disiplin?

Balitbang Jatim tidak berkembang karena selama ini memang tidak diurus secara benar. Sesuai pasal 6 ayat 1 Permendagri No 33 Tahun 2007 yang berbunyi, penelitian dan penyeleng¬garaan dilaksanakan secara swakelola. Tapi, selama 1,5 tahun kami bekerja di balitbang, banyak terjadi penyimpangan. Contoh:

1. Penelitian yang semestinya dikerjakan secara swakelola dikerjasamakan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam bekerja, ada istilah 40-60 persen, ada 35-65 persen. Dengan model demikian, balitbang hanya berperan sebagai makelar atau broker. Menurut pemikiran kami, praktik seperti itu merupakan modus operandi korupsi.

2. Adanya judul-judul (usul penelitian) siluman yang tidak tahu datang dari mana. Padahal, bidang (yang ada di balitbang) tidak mengusulkan.

3. Adanya judul-judul penelitian dari titipan-titipan anggota DPRD yang dalam pelaksanaannya memberikan imbalan persentase.

Selama bertahun-tahun peneliti balitbang berkeberatan masuk kantor setiap hari sesuai ketentuan jam kerja. Mereka hanya datang setiap Rabu dengan alasan tidak ada kerjaan karena (penelitian) dikerjasamakan dengan PTN.

Padahal, berdasar Permendagri No 33/2007, peneliti adalah ”pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipe¬kerjakan pada suatu organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan”.

Itu terjadi karena adanya Dewan Pakar di balitbang. Mereka mogok kerja karena tugas-tugas penelitian dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Tapi, beberapa bulan ini (setelah adanya surat dari gubernur) tentang apel pagi dan apel sore, beberapa peneliti mulai sering ke kantor. Tapi, dengan adanya isu akan didirikannya DRD yang diprakarsai balitbang, para peneliti berkeberatan lagi.

Demi optimalisasi peran balitbang, kami berharap gubernur mengambil langkah: 1. Segera merekrut CPNS untuk peneliti dari berbagai disiplin ilmu guna penelitian, kajian, dan pengembangan, sehingga bisa melaksanakan penelitian secara swakelola yang diamanatkan undang-undang. Dengan demikian, tidak ada lasan lagi jumlah peneliti tidak memenuhi/mencukupi.

2. Segera melaksanakan pasal 17 ayat 2 Permendagri No 33/2007. Untuk meningkatkan penelitian, kajian, dan pengembang¬an yang aktual serta berkualitas, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 1 persen dari APBD.

3. Segera menghentikan SKPD-SKPD di Provinsi Jatim yang melakukan korupsi dengan modus operandi melakukan kajian yang bukan wewenangnya (amanat undang-undang dan kembali ke tupoksi masing-masing).

4. Segera menghentikan langkah-langkah balitbang untuk medirikan DRD dan disarankan kembali ke fitrah serta tupoksi balitbang (yang ada saja ditingkatkan/dioptimalkan). Jangan mendirikan hal-hal yang bukan wewenangnya. Itu hanya kepentingan segelintir orang.

5. Gubernur harus mengoptimalkan dulu fungsi balitbang. Kalau tidak bisa memenuhi harapan, baru gubernur mendirikan DRD yang dalam pembentukannya tidak (berasal) dari balitbang, tapi wewenang gubernur/pemerintah daerah. Itu sesuai amanat undang-undang. Yaitu, pasal 11 Peraturan Presiden No 16/2005 yang berbunyi, Dewan Riset Daerah dibentuk oleh gubernur/kepala daerah propinsi.

6. Kalaupun DRD dipaksakan ada di Jawa Timur, itu berarti perbuatan yang tidak terpuji/korupsi karena menghambur-hamburkan uang negara serta perbuatan melanggar hukum. (Sumber: Kompas, 22 April 2010)

Tentang penulis:

Ir Naniek Yuniati SH, Kasubid Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Balitbang Jatim

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,473,166 hits
April 2010
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: