Polri dan Doktrin Oposisi

Oleh Anang Sulistyono

Setidaknya tiga kali Susno membuat geger dunia peradilan, khususnya lembaga kepolisian. Pertama, “keberanian” Susno melawan KPK. Umumnya seseorang yang bermasalah secara hukum di negeri ini merasa miopik ketika mendengar akan diperiksa KPK.

Sebaliknya Susno justru merecoki KPK dengan cara menuduh Bibit-Candra terlibat dalam pelanggaran hukum dan kemudian menahannya (meski akibat desakan publik dan Presiden, akhirnya kasus ini menjadi cair).

Kedua, testimoni yang disampaikannya dalam sidang kasus Antasari tanpa perintah atasannya (Kapolri), dan ketiga, ketika dia menyatakan bahwa di tubuh Polri banyak penyakit seperti mafia kasus, salah satunya berkaitan dengan skandal pajak.

Kasus yang ketiga itulah, yang kini menjadi perbincangan publik. Terlepas dalam kasus pertama, dirinya ditempatkan sebagai “pecundang” akibat mencoba memperlemah KPK, dalam kasus kedua, justru apa yang dilakukannya seperti menunjukkan kepada publik, dirinya mencoba menunjukkan kepada masyarakat suatu sikap oposisi, sosok yang tidak yes men.

Memang ada yang menyebut kalau apa yang dilakukan Susno sebagai gejala umum mantan pejabat atau seseorang yang tidak kebagian kedudukan, yang kemudian bersikap vokal dan pemberani, khususnya pada komunitas institusional dan struktural yang pernah diakrabinya, akan tetapi apa yang dilakukan Susno layak dibaca dari sudut kultur Polri, di samping militer yang selama ini dikenal eksklusif

Anatomi relasi struktural Polri yang berpola senior-junior, atau komandan dan anak buah, prajurit dan pimpinan, yang menempatkan garis komando atau “menunggu perintah atasan”, atasan tidak boleh dibantah, dan atasan menjadi pemegang kunci mutlak, akhirnya menjadi lebih mudah terbaca akibat “dieksaminasi” oleh Susno.

Garis komando tersebut menggambarkan bahwa gaya sabdo pandito ratu atau apa yang “disabdakan” oleh pimpinan menjadi “ayat suci” yang menentukan ke mana anak buah, bawahan, prajurit, atau elemen Kepolisian yang berada di jalur nonstrategis untuk mematuhinya.

Siapa saja yang berposisi sebagai anak buah diwajibkan hanya patuh, menurut, dan “yes men” terhadap garis komando.

Secara contrario, siapa saja anak buah atau prajurit yang berani, vokal, atau berlawanan pandangan dan sikap terhadap garis komando, dianggap atau diperlakukan sebagai pembangkang

Dengan area peran demikian makro di masyarakat, barangkali saatnya Polri tidak memberlakukan doktrin sabdo pandito ratu secara kaku. Polri perlu melakukan pembaruan dengan cara membuka keran yang lebih fleksibel dan edukatif terhadap pilar-pilarnya, mulai dari atas hingga bawah untuk duduk bersama secara egaliter berbasiskan inklusivitas.

Dalam atmosfer tersebut bisa diproduksi pola dialektika yang memberikan kesempatan pada setiap anggota atau elemen dari golongan manapun untuk menyampaikan keluh kesah, aspirasi, atau suaranya secara terbuka, mulai dari yang masukan, kritikan tajam, hingga evaluasi bercorak berseberangan dengan kultur yang berlaku di Polri.

Disebutkan Muhibin dalam Rekonstruksi Moral Peradilan (2009) disebutkan, polisi juga manusia yang bisa melakukan kekerasan bermodus serius atau melanggar hak asasi manusia.

Polisi bisa terjerumus dalam tindakan di luar kode etiknya dengan melakukan perbuatan yang menodai citranya sebagai pilar dan penjaga pintu gerbang peradilan.

Polisi juga manusia yang bisa bersuara lantang saat menyaksikan ketidakbenaran, juga manusia yang mempunyai hak menjadi manusia yang lebih terdidik dan bisa menikmati iklim demokrasi, egaliter, dan kebersamaan yang memanusiakannya. ia juga bagian dari setiap warga negara yang punya hak dan kewajiban di depan hukum secara berkesederajatan (equality before the law)

Itu menunjukkan bahwa terlepas (barangkali) Susno terindikasi mempunyai kesalahan, apa yang dilakukannya dalam sidang Antasari atau ”nyanyiannya” dalam kasus dugaan mafia pajak, merupakan bagian dari sistem yang harus dijalaninya sebagai warga negara dan ”manusia” yang sedang underprivillege.

Kasus lain dapat dijadikan perbandingan, misalnya, Maret 2007, seorang polisi berjuluk Koboi Bangkalan menghabisi istri, mertua, dan PIL (pria idama lain) istrinya. Setelah melampiaskan amarahnya, ia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri.

Di Semarang, seorang polisi menghabisi atasannya dengan menyandera, sebelum menembaknya berkali-kali hingga tewas. Polisi ini nekat menghabisi pimpinannya karena kecewa dimutasi ke daerah lain.

Kekecewaan membuat seorang polisi yang dididik disiplin, patuh pada sabdo pandito ratu, dan dituntut mampu mengendalikan emosinya, bisa terjerumus dalam tindak kriminalitas kelas berat.

Memang bukan tak mungkin sikap Susno dapat dibaca sebagai bentuk ”kekecewaan lain” terhadap diri sendiri dan lembaga kepolisian, akan tetapi sikap kekecewaannya ini ditunjukkannya dengan mencoba menjadi pemeran proporsional dan tak melanggar hukum.

Perlu kita pahami dengan bening nurani, potret hitam putihnya kinerja peradilan, ditentukan kinerja polisi. Polisi memulai tugasnya terkadang dengan pertaruhan nyawa, yang belum tentu dilakukan aparat penegak hukum lainnya.

Pertaruhan dan pengorbanan yang dilakukan polisi ini berkorelasi dengan konstruksi dunia peradilan.

Jika polisi gagal menjadi “mesin peradilan” yang baik dan beradab, maka selain konstruksi kehidupan dunia hukum menjadi ternoda dan rusak, implementasi hak asasi manusia juga rawan dikorbankan.

Dus, saat polisi sudah berani ”melawan dirinya sendiri” , setidaknya ke depan, aparat fundamental ini akan semakin militan menjalankan perannya sebagai penegak hukum, penegak HAM, dan penegak demokrasi, pasalnya keberanian ”melawan diri sendiri” merupakan modal melawan segala bentuk penyakit bangsa. (Sumber: Surya, 30 Maret 2010)

Tentang penulis:
Anang Sulistyono, Lawyer, Penulis Buku Penegakan HAM

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,448,868 hits
April 2010
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: