Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan dan Arbitrase di Indonesia (Bagian V)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini pernah dipresentasikan dalam Seminar International Conference On Corporate Law 2009 (ICCL 2009), 2-3 Juni 2009 di FH Unair Kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia (UUM), selengkapnya tulisan ini dapat dibaca dalam buku “Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan Dan Arbitrase di Indonesia, penerbit UMM Press, 2009 (dalam proses)”. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 3 Desember 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 Desember 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 Desember 2009. Bagian V, edisi Kamis 24 Desember 2009.

A. PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KEPAILITAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PRAKTEK (DAS SEIN)

Berdasarkan lima putusan kepailitan yang berklausula arbitrase diatas, bahwa apa yang diputuskan Mejelis Hakim masih “mengekor” pada putusan sebelumnya dengan prinsip yurisprudensi. Seharusnya hakim dapat menggali hukum dengan seksama dan cermat dengan prinsip menjunjung tinggi keadilan. Akan tetapi disini para hakim hanya cukup menulis ulang pada kasus yang sebelumnya sudah ada. Hal ini menjadikan preseden apabila seorang hakim akan memutuskan kasus kewenangan lembaga peradilan mana yang akan memutus antara lembaga extra judicial dengan lembaga peradilan extra ordinary, bukan antara lembaga peradilan yang sudah ada di bawah Mahkamah Agung yang sama-sama sebagai lembaga extra ordinary.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim seharusnya menelaah dengan cermat dan tepat antara kekuasaan mana antara kepentingan dari lemabga arbitrase sebagai lembaga peradilan extra judicial dengan lembaga peradilan niaga sebagai lembaga peradilan extra ordinary. Pada satu sisi peraturan yang mengatur kewenangan dari kedua model peradilan tersebut tidak ada dan selama ini hakim sulit untuk melakukan rechvinding pada masalah tersebut. Hal ini memang akan dibatasi pemikiran para yuris tersebut karena akan mengkaji banyak pertimbangan dari berbagai sisi fundamen dasar ilmu hukum, yaitu asas-asas ilmu hukum.

Akan tetapi, keadilan yang dicari masyarakat kita adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi serta domisili mereka antara satu dan yang lain juga berbeda. Jadi tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru yang membutuhkan bantuan seorang yuris untuk peka terhadap perkembangan jaman ini. Hal ini muncul karena hukum itu sebenarnya control terhadap sosial meskipun adanya hukum diawali dengan adanya masalah yang berkembang dalam masyarakat yang digeneralisir dan dijadikan patokan bagi masyarakat luas.

Dari putusan PT. Enindo dan kawan melawan PT. Putra Putri Fortuna dan kawan yang dijadikan landasan yurisprudensi bagi setiap masalah kepailitan yang masuk ke lembaga pengadilan niaga akan tetapi permasalahan itu juga memunculkan klausul arbitrase dalam sengketa tersebut.

Adanya klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian para pihak tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 280 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998, bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit.

Pertama, adalah berdasarkan pada pasal 280 ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit.

Kedua, adanya klausula arbitrase berdasarkan penjelasan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 337 HIR dan pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukannya sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebgai pengadilan negara biasa.

Ketiga, adalah bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari klausul arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolute bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Asas pacta sunt servanda yang ditetapkan dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Keempat, adalah adanya kewenangan absolute tersebut diatas kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai extra ordinary yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang yang sifatnya khusus (special law).

Oleh karena itu dalam putusan tersebut yang perlu dikritisi adalah bahwa putusan tersebut menyimpang dari ketentuan hukum khususnya terkait dengan pengangguhan asas lex specialist derograt lex generalist yang menjadi dasar utama kasus kepailitan PT. Enindo dan kawan melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan kawan.

Pertama, pada tingkatan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan. Hal ini memberikan arti bahwa dengan mendasarkan pada UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 pasal 3, 11 jo 7 (sebagai special law) dan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 (sebgai general law).

Kadua, pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung RI diputus dengan mengadili sendiri bahwa menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus serta mengabulkan pernyataan pailit. Hal ini mendasarkan pada pasal 180 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (specialist law) dan UU Arbitrase (general law).

Ketiga, pada tingkatan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung RI yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Niaga dan mengadili kembali dengan menolak permohonan pailit pemohon dengan alasan bahwa dengan tidak mempertimbangkan formil permohonan kasasi, dan alasan ini dapat dibenarkan menurut Mahkamah Agung karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 PERPU Nomor 1 Tahun 1998, yakni telah melampaui tenggang waktu pengajuan kasasi (lebih dari 8 hari diputus) sehingga harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara; bahwa tentang klausul arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga dengan pertimbangan Mahkamah Agung:

a. Bahwa benar Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari badan peradilan umum yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri. Namun berkaitan dengan penyelesaian pailit telah dilimpahkan kewenangannya kepda Pengadilan Niaga, maka status hukum dan kewenangan Pengadilan Niaga mempunyai kapasitas hukum untuk menyelesaikan permohonan pailit;

b. Bahwa klausula arbitrase sebgai extra judicial dan yurisprudensi telah mengakui legal effect, maka badan arbitrase mempunyai kewenangan absolute, akan tetapi kesenangan absolute tersebut tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa masalah kepailitan;

c. Meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili a quo sehingga belum memeriksa tentang substansi perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan serta sifat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat dan sederhana dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka Mejelis peninjauan kembali pada MAhkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan pertimbahan persyaratan kepailitan dalam undang-undang kepailitan, yaitu adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo dan adanya 2 atau lebih dari kreditur.

6. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan yang ada dapat disimpulkan bahwa: pertama, adanya dualisme hukum terjadi karena akibat perbenturan hukum dari UUK dan PKPU No.4 tahun 1998 jo UU No. 37 Tahun 2004 dengan UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Hal lini terjadi karena dari kedua undang-undang ini masing-masing memiliki kewenangan hukum, dalam hal ini UUK PKPU sebagai lembaga hukum peradilan extra ordinary dan UU Arbitrase sebagai lembaga peradilan extra judicial. Sedangkan persoalan yang mengatur sengketa kewenangan ini belum ada aturan hukumnya yang mengakibatkan terjadinya bias hukum sehingga kasus-kasus yang ada diselesaikan dengan model rechvinding yang menjadi yurisprudensi bagi hakim selanjutnya.

Kedua, adalah adanya penyimpangan asas atau kaidah hukum yang berlaku dalam klausul arbitrase yang tertulis yang disebabkan oleh terjadinya kekuasaan absolute antara lembaga peradilan extra ordinary dengan lembaga peradilan extra judicial yang belum jelas dasar hukum sengketa kewenangan. Hal ini mengakibatkan para hakim melakukan analisa sendiri sehingga dari beberapa kasus menyimpang dari asas atau kaidah hukum yang ada.

Ketiga, akibat dari bola salju persoalan pertama dan kedua. Hakim pada faktanya lebih memilih memakai yurisprudensi pada hakim sebelumya dengan prinsip persoalannya yang sama dan tidak ada peraturan yang jelas untuk mengaturnya.

B. SARAN

Seyogyanya Mahkamah Agung dengan menggunakan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan hasil putusan hakim pada lembaga peradilan di tingkatan manapun, sehingga putusan lebih mudah diakses. Ha ini penting dilakukan, karena legal opinion para praktisi hukum dari kalangan akademik ataupun lainnya mungkin berbeda dalam pengambilan keputusan. Hal ini dalam rangka pengembangan hukum ke depan yang lebih baik dan akomodatif mengikuti perkembangan laju dari budaya sosial masyarakat.

Diperlukan adanya lembaga yang mengatur khusus persoalan kewenangan absolute dari lembaga peradilan extra ordinary dengan lembaga extra judicial, sengketa ini akan semakin banyak muncul di masyarakat luas karena perkembangan dari kebudayaan manusia itu sendiri dan semakin pesatnya globalisasi yang berpengaruh pada arus perdagangan. Sehingga regulasi yang memberikan rasa keadilan dalam masyarakat secepatnya diperlukan demi hukum.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU:

  • Ahmad Fauzan, Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, Kencana , Jakarta.
  • Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2000, Aspek-aspek Hukum Kepailitan dan Problematikanya Dalam Praktek Peradilan, Makalah Dialog Hukum Bisnis, Independent Lawyers Club (ILC) Surabaya, 14 April.Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaya, 2000, Kepailitan, Seri Hukum Bisnis, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • —————————————-, 2003, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • Bernadette Waluyo, 1999, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, Mandar Maju, Bandung.
  • B. Arief Sidharta, 2004, Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman, Penerpan Azas-Azas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini, Makalah Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum Dan Metode Pengajaran Yang Mendukung Pembangunan Nasional, BPHN Depkeh dan HAM RI- FH UGM dan Kanwil Depkeh dan HAM RI Provinsi DIY, 21-22 Juli.
  • CST. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta.
  • CST. Kansil dan Cristine ST Kansil, 2006, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Cetakan ketiga, PT. Pradya Paramitha, Jakarta.
  • Fatah Ghozali Hasyim, 2003, Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Periode 1994-2003 Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)(Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya), Skripsi, FH-UMM.
  • Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cetakan pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  • Hartini Mochtar Kasran, 2000, UU. No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Makalah Seminar tentang Arbitrase dan E -Comerce, 6 September.
  • HFA. Kuffal, 2005, Himpunan Sembilan Undang-Undang, Cetakan pertama, UMM Press, Malang.
  • H.M.N. Purwosutjipto, 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan dan Penundaaan Pembayaran, Jilid 8 , Jakarta, Djambatan.
  • Ilham Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • Komisi Hukum Nasional, 2003, Laporan Akhir Penelitian Tentang Pengadilan Niaga (2002), Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi) Desember.
  • Marthen Ferry Karerth, 1999, Penyelesaian Sengketa Dagang melalui Arbitrase dan Pelaksanaannya di Indonesia, Laporan Penelitian, FH- UNCEN.
  • Marulak Pardede, 2002, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, Hasil Penelitian dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19, Mei- Juni.
  • Munir Fuady, 2000, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
  • M. Yahya Harahap, 2003, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
  • ————————, 2007, Hukum Acara Perdata, Cetakan ketiga, PT. Cinar Grafika Persada, Jakarta.
  • Paripurna P. Sudargo, 2002, Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Jurnal hukum Bisnis, Volume 17, Januari.
  • Peter Mahmud Marzuki, 1997, Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS.
  • Priyatno Abdur Rasyid, 2000, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Makalah Seminar Nasional tentang Arbitrase dan I E-Commerce, 6 September.
  • Rahayu Hartini, Peran Dan Fungsi BHP dalam Kepailitan Pasca Lahirnya UU No.4 Tahun 1998, Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah Hukum “Legality” Volume 10/ VII/ September, 1999, ISSN: 0854-6509.
  • ——————-, Implementasi Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase (Studi Pada BANI Jawa Timur Di Surabaya), Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah Hukum “Legality” Volume 10, Nomor 1, Februari- Agustus 2002, ISSN: 0854-6509, No. Akreditasi: 118/DITI/KEP/2001.
  • ——————–, 2004, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Berklausula Arbitrase, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
  • ——————-, 2002, Aspek Hukum Bisnis, Edisis Revisi, Cetakan Ketiga, UMM Pres, Malang.
  • ——————-, 2003, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, Maret, Bayu Media, Malang.
  • ——————-, 2005, Hukum Komersial, Cetakan Pertama, April, UMM Press, Malang.
  • Ratnawati Prasojo, 1996, Kebijakan Pemerintah dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan di Indonesia, Semarang, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijapranata.
  • Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kedelapan, Mandar Maju, Bandung.
  • Toni Budidjaja, 2002, Recognition and Enforcrment Foreign Arbitral Awards in Indonesia, Cetakan pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.
  • Ricardo Simanjuntak, 2002, Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari.
  • Riyanto, 1996, Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas, Semarang, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijapranata.
  • R. Soebekti dan Tjiptosudibio, 1998:KUH Dagang dan UU Kepailitan, Jakarta, Cet. XVI, Pradnya Paramita.
  • ——————-, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Cetakan XVIII, Pradnya Paramita.
  • R. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan XVII, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
  • Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, Pokok-pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bhakti Persada, Jakarta.
  • Sri Redjeki Hartono, 1996, Prospek Lembaga Kepailitan Di Indonesia, Semarang, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pelaksanaan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijapranata.
  • ——————-, 1997, Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum, Semarang, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Elips Project.
  • Sudargo Gautama, 1989, Pekembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia, Eresco Bandung.
  • ———————-, 1999, Undang-Undang Arbitrase Baru, Citra Aditya Bhakti.
  • Sunarto, 2004, Undang-undang Nomor :4 tahun 2004 sebagai pilar penyangga kemandirian dan sarana akuntabilitas publik hakim, (Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek), makalah.
  • Sutan Remy Sjahdeini, 1997, Likuidasi dan Tanggung Jawab Pengurus Pemegang Saham terhadap Pihak Ketiga, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS, Semarang 11 Desember.
  • S. Suryono, 2002, Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, BP Cipta Jaya.
  • ——————–, 2005, Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, BP Cipta Jaya.
  • Sudikno Mertokusuma, 2002, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Edisi empat, Liberty, Yogyakarta.
  • Wiryo Lukito, 1997, Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan), Semarang, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Elips Project
  • Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2007, Pedoman Prilaku Hakim (Code of Conduct) kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Cetakan pertama, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Peraturan/ Perundang-undangan/ Majalah:

  • ———————, 1998, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, Surabaya, Arkola.
  • ——————–, Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, PT Kloang Klode, Jakarta.
  • ——————–, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Eko Joyo , Jakarta.
  • ———————, Putusan-putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
  • ———————, Jurnal Hukum Bisnis, Globalisasi Pasar Modal Dengan Undang-Undang Baru, Vol.14, Juli 2001.
  • ———————, Jurnal Hukum Bisnis, Permasalahan Utang Dan RUU Kepailitan Baru, Vol 17, Jan 2002.
  • ———————, Jurnal Hukum Bisnis, UU Antimonopoli: Tantangan Dan Masalah Di Seputarnya, Volume 19, Mei 2002.
  • ———————, Jurnal Ilmiah Hukum, Legality, Implementasi Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Volume 10 Nomor 1, Februari-Agustus 2002, ISSN: 0854-6509, No. Akreditasi: 118/DIKTI/KEP/2001.
  • ———————, Majalah Hukum Varia Peradilan, 2005, Tahun XX No. 233 Februari.

Internet:

  • Jon Sarman Saragih, 2006, Pendapat mahkamah agung dalam pembangunan Hukum Kepailitan Melalui Putusan-putusan Kepailitan (1998-2004), Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, diakses dari USU Repository @ 2007, Senin tanggal 25 September 2007.
  • ———————-, Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, Laporan Hasil Penelitian, Direktorat Hukum dan Hak asasi Manusia, diani@bappenas.go.id, diakses tanggal 21 Agustus 2007.
About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,655 hits
Desember 2009
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: