Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan dan Arbitrase di Indonesia (Bagian III)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini pernah dipresentasikan dalam Seminar International Conference On Corporate Law 2009 (ICCL 2009), 2-3 Juni 2009 di FH Unair Kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia (UUM), selengkapnya tulisan ini dapat dibaca dalam buku “Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan Dan Arbitrase di Indonesia, penerbit UMM Press, 2009 (dalam proses)”. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 3 Desember 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 Desember 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 Desember 2009. Bagian V, edisi Kamis 24 Desember 2009.

5. TERJADINYA PENYIMPANGAN PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PRAKTEK HUKUM DI PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG.

A. PENYIMPANGAN ASAS HUKUM/ KAIDAH HUKUM DI PENGADILAN NIAGA

Dari kelima kasus yang semuanya berklausul arbitrase tersebut diatas dapat diambil kesimpulan umum bahwa selain berklausul arbitrse yang mana tingkat penyelesaiannya seharusnya non-litigasi, akan tetapi para pihak berperkara melalui Pengadilan Niaga (litigasi). Hal ini akan bertolak belakang pada asas pacta sunt servanda yang mana kesepakatan dari para pihak yang bersengketa yang bersifat tertulis atau dtuangkan dalam perjanjian. Dari kelima perkara kepailitan tersebut sudah jelas secara umum terjadi perselisihan antara para pihak, maka hal itu akan diselesaiakn secara non litigasi.

Secara prinsip adalah bahwa hal ini didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata dengan prinsip asas kebebasan berkontrak yang bersifat mengikat para pihak dan 1320 KUH Perdata dengan asas konsensualismenya.

Hal ini yang akan menimbulkan dua sengketa kewenangan akibat dari penyimpangan asas-asas tersebut. Pertama adalah kewenangan dari wilayah absolute Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan sebagai extra ordinary Pengadilan. Kedua adalanya klausul arbitrase yang mana dengan menganut asas-asas yang berlaku, seharusnya perkara tersebut diselesaikan pada lembaga arbitrase.

Akan tetapi dari kelima kasus tersebut, semua pihak menyelesaikan kasusnya sampai pada tingkatan Mahakah Agung sebgai hight supreme court di Indonesia. Hal ini yang menjadikan preseden bahwa persoalan apapun di Indonesia seharusnya diselesaikan di Pengadilan. Padahal apabila kita lihat lebih lanjut, bahwa setiap perjanjian dengan prinsip hukum les specialist dari aturan hukum apapun yang berlaku, maka pengadilan seharusnya menolak setiap masalah yang diajukan apabila terdapat klausul arbitrase di dalamnya.

Pada 5 perkara yang disebutkan diatas, rata-rata Pengadilan Niaga pada tingkatan biasa menolak dari permohonan pailit yang diajukan dengan prinsip acta de compromittendo dan pacta sunt servanda sebagai pedoman penyelesaian putusan.

Pada kasus pertama, yaitu kepailitan terhadap PT. Daito Kogyo melawan PT. Bangun Prima Graha Persada. Pada tingkatan pertama, Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan dengan segala akibat hukumnya bagi termohon dengan pertimbangan utama bahwa termohon tidak ada itikad baik atas penyelesaian sengketa baik itu dalam lembaga Arbitrase dan juga pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama.

Akan tetapi hak ini sebenarnya bukan menjadi persoalan penting, karena adanya klausul arbitrase tertulis dalam akta perjanjian yang mana dengan asa pacta sunt servanda dan acta de compromittendo, persoalan ini tidak menjadi urusan Pengadilan Niaga secara materiil dan formil.

Pada kasus kedua, yaitu antara PT, Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Meserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation. Pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon ditolak dengan dasar hukum bahwa Pengadilan Niaga tidak berhak untuk memutus kasus ini dengan adanya klausul arbitrase yang tertullis dalam perjanjian yang dibuat para pihak dan sifatnya adalah mengikat para pihak.

Pada kasus ketiga, yaitu antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri melawan PT. Megarimba Karyatama. Majelis Hakim disini memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan dengan dasar yurisprudensi dari putusan Pengadilan Niaga pada kasus yang kedua, bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan persoalan ini karena diatur dalam klausula arbitrase yang tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada kasus keempat, antara PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional. Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa adanya klausula arbitrase (yurisprudensi pada kasus yang kedua). Adanya fakta dari asas nebis in idem karena pada awalnya masalah sudah terselesaikan di tingkatan Lembaga Arbitrase, akan tetapi masih menunggu eksekusi dari pemohon yang tidak sabar atas eksekusinya dan adanya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini dari termohon baik dalam Lembaga Arbitrase maupun Pengadilan Niaga.

Pada kasus kelima adalah antara PT. Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pernohon dengan segala akibat hukumnya bagi termohon. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa adanya klausula arbitrase sebagai extra judicial tidak mengesampingkan adanya extra ordinary dari kekuasaan absolute Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang diatur dalam peratutan perundang-undangan yang sifatnya adalah lex specialist.

B. PENYIMPANGAN ASAS HUKUM/KAIDAH HUKUM DI MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN KASASI

Di Indonesia, kasasi merupakan tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Bisa juga dikatakan sebagai pengawas tertinggi oleh Mahkamah Agung atas putusan-putusan pengadilan lain.

Pemeriksaan pada tingakatan kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah merupakan pemeriksaan tingkat kedua atau ketiga. Dalam tingkat kasasi, perkara yang masuk tidak pernah menjadai mentah lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tiadk dapat ditinjau kembali. Mahkamah Agung disini hanya akan meneliti soal penerapan hukumnya saja, apakah putusan atau penetapan pengadilan yang dimohonkan kasasi itu melanggar hukum atau tidak.

Pengadilan kasasi atau tingakat kasasi menurut pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal ini mengatakan terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini dipertegas dengan pasal 28 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pada kasus pertama, yaitu kepailitan terhadap PT. Daito Kogyo melawan PT. Bangun Prima Graha Persada. Pada tingkatan pada kasus ini tidak terdapat permohonan kasasi dari para pihak. Dalam setiap proses hukum dalam proses mencari keadilan, maka aturan-aturan dalam prose situ diatur dalam perundang-undangan sendiri dan harus dilakukan secara sitematis menurut hukum yang berlaku demi proses hukum yang adil bagi masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Pada kasus kedua, yaitu antara PT, Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Meserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation. Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Prinsip utama pertimbangan hukumnya adalah klausula arbitrase yang menghapus kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutus persoalan ini. Majelis Hakim mengikuti asas dari pacta sunt servanda dengan acta de compromittendo.

Pada kasus ketiga, yaitu antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri melawan PT. Megarimba Karyatama. Majelis Hakim memutuskan untuk mngabulkan permohoan pemohon kasasi dengan pertimbangan hukum secara materiil bahwa meskipun adanya klausul arbitrase sebagai extra judicial dengan tidak mengesampingkan kekuasaan extra ordinary Pengadilan Niaga. Putusan kasasi Mahkamah Agung ini bertentangan dengan prinsip dari perundangan yang sudah ada sebelumnya atau dengan yurisprudensi yang sudah ada. Dengan prinsip pengakuan pacta sunt servanda seharusnya menolak kasasi dari pemohon kasasi karena pada persoalan arbitrase secara prinsipiil tidak dapat diajukan proses hukum yang lebih tinggi karena sifatnya pertama, terakhir dan final mengikat para pihak yang bersengketa.

Pada kasus keempat, antara PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional. Majelis Hakim memutuskan bahwa menolak dari permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan pertimbangan klausul arbitrase dengan prinsip pacta sunt servanda yang mana dengan klausul arbitrase ini, maka para pihak berlaku hukum extra judicial dengan prinsip non-litigasi sebgai penyelesaian sengketa yang timbul dengan mengesampingkan pengadilan. Mahkamah Agung Mejelis Hakim kasasi telah tepat dalam judex facti dengan mempertegas posisi hukum putusan Pengadilan Niaga sebelumnya.

Pada kasus kelima adalah antara PT. Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra. Majelis Kasasi memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dengan pertimbangan hukumnya adanya kewenangan khusus dari persoalan kepailitan sebagai lex specialist dari hukum yang ada dan hal ini tidak menghapus kewenangan Pengadilan Niaga ntuk memutus persoalan ini, karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur kepailitan.

Kasus terakhir ini yang menjadi dilematis, karena pada satu sisi adanya aturan yang khusus mengatur dengan extra ordinary dari Pengadilan Negeri dengan extra judicial akibat dari klausul arbitrase yang disepakati bersama para pihak yang bersengketa dengan prinsip pacta sunt servanda. Akan tetapi dalam hal ini Majelsi Hakim kasasi telah salah dalam penerapan jeudex facti dalam perkara pailit ini. Hal ini dikarenakan sudah banyak persoalan yang diputus (yurisprudensi) mengenai sengketa yang ada dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang di masyarakat.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,457,808 hits
Desember 2009
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: