Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan dan Arbitrase di Indonesia (Bagian II)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini pernah dipresentasikan dalam Seminar International Conference On Corporate Law 2009 (ICCL 2009), 2-3 Juni 2009 di FH Unair Kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia (UUM), selengkapnya tulisan ini dapat dibaca dalam buku “Resolusi Konflik Dualisme Hukum Kepailitan Dan Arbitrase di Indonesia, penerbit UMM Press, 2009 (dalam proses)”. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 3 Desember 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 Desember 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 Desember 2009. Bagian V, edisi Kamis 24 Desember 2009.

4. DUALISME HUKUM KEPAILITAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE.

A. TERJADINYA DUALISME HUKUM DALAM PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DEGAN KLAUSUL ARBITRASE.

1. Lahirnya UU Kepailitan

Gejolak moneter pertengahan 1997 menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutam kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya, terutama kemampuan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan yang sifatnya berantai dan tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif.

Oleh karena, Fv disempurnakan lagi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 yang prinsipnya adalah tambal sulam dari Peraturan Kepailitan (Fv) dan direvisi lagi menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Peraturan terbaru ini mempunyai cakupan yang lebih baik dan luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-utang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

2. Lahirnya UU Arbitrase

Secara hukum perkembangan arbitrase dengan mengacu kepada Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang memberikan konswekuensi berlakunya Rv menjadi peraturan arbitrase nasional di awal kemerdekaan. Sedangkan Rv sendiri sudah berlaku sejak satu abad yang lalu.

Baik pada masa Rv dan Aturan Peralihan masih belum Nampak penerapan arbitrase sehingga tidak dapat diajukan data tentang yurisprudensinya. Bahkan pembentuk undang-undang sendiri tampaknya masih belum memiliki visi yang tegas mengenai arbitrase atau ADR.

Pada tanggal 3 Desember 1997 berdiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), akan tetapi tentang arbitrase memerlukan waktu yang lebih lama lagi bagi dunia peradilan umum sendiri karena terbukti bahwa mereka juga menerima pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memuat klausul arbitrase yang seharusnya menyatakan tidak berwenang.

Munculnya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi Konvensi New York 1958 yang inti utamanya adalah putusan arbitrase asing di Indonesia adalah pengakuan dan pelaksanaan. Maka dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.

3. Dualisme Pengaturan Penyelesaian Pailit dan Arbitrase di Indonesia

Adanya dualisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi juga berdampak pada perkara kepailitan, karena sifatnya masih mencakup dalam wilayah hukum dagang dan perdata. Hal ini yang memberikan konflik kewenangan yang sama-sama mengatur mekanisme penyelesaian. Hal inilah yang menjadikan tarik ulur penyelesaiannya dalam ranah hukum arbitrase atau kepailitan.

Hal ini menjadikan dualisme sengketa akan menyulitkan dalam penyelesaiannya, maka perlu segera ada solusi agar tidak berlarut-larut dan demi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. PUTUSAN PAILIT YANG TERDAPAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BISNISNYA DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA DAN MAHKAMAH AGUNG (PERIODE 1998-2004)

Sejak UU Kepailitan berlaku di Indonesia, maka dapat dilihat dari data hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Bappenas. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga pada periode 1998-2002 terbanyak di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu sejumlah 315 perkara dan yang diputus 308. Di Pengadilan Niaga Surabaya hanya ada 11 perkara dan yang diputus 9. Sedangkan di Pengadilan Niaga Semarang perkara yang masuk 5 perkara dan diputus. Jumlah perkara ini menurun dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan yuridis.

Analisis penelitian adalah putusan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan yang dianalisis adalah putusan dari tahun 2001-2004 dengan jumlah 320 putusan yang terdiri dari Pengadilan Niaga Tingkat Pertama 145, 109 Kasasi dan 66 Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Sedangkan total putusan dari tahun 1998-2004 sekitar 491 putusan pailit yang merupakan objek kajian dan telah dianalisis dalam penelitian ini.

Dari sekitar 491 putusan pailit (periode 1998-2004) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam Kasasi maupun PK tersebut dilakukan ada 5 kasus kepailitan dimana dalam perjanjian (bisnisnya) memuat adanya klausul arbitrase.

Pertama adalah Putusan Nomor 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan PK Nomor 14/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst antara PT. Bangun Prima Graha Persada melawan PT. Daito Kogyo Ltd. Dalam perkara ini tidak ada kasasi tapi langsung pada PK.

Kedua adalah Putusan PN Nomor 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Kasasi Nomor 13/PK/N/1999 serta PK Nomor 13 PK/N/1999 antara PT. Environmental Network Indoensia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.

Ketiga adalah Putusan PN. Nomor 32/Pailit/1999/P.Niaga/Jkt.PSt dan Kasasi Nomor 019 K/N/1999 serta PK Nomor 020 PK/N/1999 antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri melawan PT, Megarimba Kayatama.

Keempat adalah Putusan PN. Nomor 80/Pailit/2000/PN.NIaga/Jkt.Pst dan Kasasi Nomor 05 K/N/2001 serta PK Nomor 04 PK/N/2001 antara PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional.

Kelima adalah Putusan PN. Nomor 81/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Kasasi Nomor 04 K/N/2001 serta PK Nomor 10 PK/N/2001 antara PT. Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,019 hits
Desember 2009
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: