Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Oleh Siti Kotijah

Terbitnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagai ganti dari UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), merupakan reaksi terhadap kritikan yang tajam dari para pakar hukum lingkungan yang meragukan efektivitasnya UUPLH, karena sifatnya yang repressif, sedangkan pengelolaan lingkungan lebih menekankan kepada upaya preventif.

Hal yang menarik dari perubahaan UU No.32 Tahun 2009, yakni adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam pasal l ayat 10 disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.

Dengan demikian titik penekannya pada prinsip berkelanjutan, yang ini mengarah pada United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) atau dikelanl sebagai KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Jeneiro. UNCED menghasilkan kesepakatan tentang:

a. Convention on Biological Diversity (CBD);

b. Fremework Convention On Climate Change;

c. Agenda 21;

d. The Forest Principles;

e. Rio Declaration.

Selanjutnya dalam Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) mengandung prinsip-prinsip:

a. Inter generation equity;

b. Intra generation equity;

c. The precautionary prinsiple;

d. Conservation of biological diversity;

e. Internalization of environmental costs.

Prinsip-prinsip internasional ini yang coba diterapkan dalam UU PPLH, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang kian hari semakin parah. Karena selama ini pemerintah pusat dan daerah dalam kajian terhadap suatu rencana pembangunan yang akan dilakukan kadang mengabaikan faktor lingkungan, bahkan diabaikan jika atas nama investasi dan PAD. Yang pada akhirnya lingkungan hanya bisa menangis, hancur, terabaikan, dan hanya derita yang tersisa dari bencana. KLHS bentuknya sebagai kajian rencana kebijakan yang akan diterintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembungunan Jangka Menengah (RPJM) nasiona, propinsi, dan kabupaten/kota.

Untuk mekanismenya pada Pasal 15 ayat 3 UU PPLH, disebutkan bahwa,” Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. Perumusan alternatif penyempuraan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan KLHS memuat kajian antara lain:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hisup;

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan

f. Tingkat ketahanan dna potensi keanekaragaman hayati.

UU PPLH, ini menurut Menteri Lingkungan Hidup adanya Penetapan Kewajiban setiap pemerintah daearah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang terintergasi di dalam tata ruang dan di dalamnya memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kedepan pengawasan terhadap KLHS khususnya di daerah itu harus jelas, sanksinya tegas karenanya Peraturan Pemerintahnya harus cepat dibuat… jangan kayak UU No.23 Tahun 1997 selama 10 (sepuluh) tahun cuma 1 (satu) PP yang dibuat.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,708 hits
Desember 2009
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: