Pengaturan Hukum Konservasi Kawasan Laut (Bagian III)

Oleh Deni SB Yuherawan

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Senin 23 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 30 Nopember 2009. Bagian IV, edisi Senin 7 Desember 2009.

6. Asas-Asas Yang Seyogyanya Menjadi Dasar Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Asas-asas yang seyogyanya mendasari penyusunan kebijakan untuk mengelola Kawasan Konservasi Laut (KKL), terutama asas-asas yang menjadi visi dan misi masyarakat Internasional yang tumbuh berkembang sejalan dengan kerisauan masyarakat internasional tentang adanya degradasi dan/atau kerusakan lingkungan laut.

Asas pertama yang perlu dipahami adalah gagasan Arvid Pardo dari Malta tentang ’commond heritage of mankind’, yang disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB tahun 1967. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja (1992:20), gagasan Pardo dalam waktu singkat mendapat sambutan yang luas karena adanya suatu kesadaran yang kuat akan perlunya suatu perlindungan terhadap lingkungan laut secara global disebabkan oleh tekanan-tekanan dari pertambahan penduduk, kemajuan teknologi, dan ketergantungan yang bertambah daripada umat manusia pada laut, sebagai sumber kekayaan alam.

Ternyata, keprihatinan Pardo kemudian berkembang menjadi suatu gerakan umum melindungi lingkungan hidup manusia secara global, yang tidak saja terbatas pada lingkungan laut, tetapi juga meliputi ruang udara dan daratan. Keprihatinan seluruh dunia tentang perlu adannya perlindungan terhadap lingkungan kehidupan manusia dalam skala global dinyatakan secara jelas dalam Konferensi Stockholm tahun 1972 (Mochtar Kusuma Atmadja, 1992:20). Tidaklah berkelebihan jika gagasan ’common heritage of mankind’ cukup berpengaruh terhadap Konferensi Stockholm.

Konferensi Stockholm telah membuahkan Deklarasi Stockholm. Beberapa asas dalam deklarasi tersebut adalah (Mochtar Kuuma Atmadja, 1992:21-22):

a. Hak asasi setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan yang baik dan sehat. Serta memberikan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup manusia sedemikian rupa hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang;

b. Kewajiban kepada semua negara untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, sumber kekayaan hayati laut dan lain-lain penggunaan lingkungan laut;

c. Untuk mencegah terjadinya persaingan atau benturan kepentingan dalam penggunaan lingkungan hidup termasuk lingkungan laut, harus diadakan koordinasi dan harmonisasi di dalam usaha penyusunan perencanaan pembangunan nasional;

d. Untuk mencapai tujuan ini harus ada suatu badan nasional yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perencanaan, pengelolaan atau pemantauan dari pemanfaatan/penggunaan sumber kekayaan alam dengan cara yang berorientasi pada ekologi.

Secara prinsip, asas-asas sebagai kerangka konsepsional pendekatan global terhadap perlindungan lingkungan laut sebagaimana terdapat dalam Konferensi Stockholm diakomodasi dan diwujudkan dalam bentuk aturan hukum dalam ‘United Nations Convention on The Law of The Sea’ (UNCLOS), 10 Deember 1982, di Montego Bay, Jamaica. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 UNCLOS, ketentuan-ketentuan hukum dalam UNCLOS berlaku mulai berlaku sejak tanggal 16 Nopember 1994.

Tentang konservasi kelautan diatur dalam Bab XII UNCLOS tentang Protection and Preservation of The Marine Environment (Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut). Pasal 192 menentukan: “States have the obligation to protect and preserve the marine environment” (negara-negara berkewajiban untuk melindungi dan meletarikan lingkungan laut).

Pasal 193 UNCLOS menentukan: “States have sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and accordance with their duty to protect and preserve the marine environment” (Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka berdasarkan kebijakan lingkungan dan sesuai dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut).

Pada pasal 194 195 UNCLOS, secara prinip mengatur tentang tindakan-tindakan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut. Pasal 195 UNCLOS mengatur tentang kewajiban untuk tidak mengalihkan kerusakan atau bahaya ataupun mengalihkan satu macam pencemaran ke bentuk lain. Sedang pasal 196 UNCLOS mengatur penggunaan teknologi baru atau pemasukkan jenis bentuk yang asing atau baru.

Disadari sepenuhnya bahwa melaksanakan ketentuan hukum dalam UNCLOS sangat sulit dan berat sehingga perlu adanya kerja sama global dan regional, sebagaimana diatur dalam pasal 197.

Pada tahun 1992 diadakan peringatan “Dasa Warsa Ketiga Lingkungan Hidup” sekaligus peringatan 10 tahun Konferensi Stockholm, yang ditandai dengan diselenggarakannya “The United Nations Conferenceon Environment and Development (UNCED)” pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, yang lebih dikenal dengan nama ‘Earth Summit’ (KTT Bumi). Konferensi ini menghasilkan ‘Deklarasi Rio’ yang merupakan penegasan kembali isi ‘Deklarasi Stockholm’. Satu hal penting dalam Deklarasi Rio adalah gagasan tentang ‘sustainable development’ (pembangunan berkelanjutan).

Beberapa asas dalam Deklarasi Rio adalah:

a. Human being are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature (manusia adalah sasaran utama pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan produktif yang serasi dengan alam);

b. The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations (hak untuk membangun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi secara tepat keseimbangan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup, baik bagi generasi sekarang maupun masa datang);

c. Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus diperhitungkan sebagai bagian dari proses tersebut dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah;

d. Pemerintah harus memberlakukan peraturan tentang lingkungan hidup yang efektif. Persyaratan baku dalam hal lingkungan hidup, tujuan yang ingin dicapai dan prioritas harus mencerminkan lingkungan hidup dan pembangunan yang diberlakukan. Standar yang diterapkan di negara tertentu belum tentu sesuai bila diterapkan di negara berkembang;

e. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation (guna melindungi lingkungan hidup, setiap negara hendaknya dapat menerapkan pendekatan yang bersifat pencegahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila muncul ancaman mengenai timbulnya kerusakan yang serius dan tidak dapat diperbaiki, maka kelangkaan data atau kemampuan ilmiah tidak boleh dijadikan alasan penundaan upaya pencegahan terhadap timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang sebenarnya dapat dilakukan oleh negara yang bersangkutan).

Gagasan lain yang dihasilkan oleh KTT Bumi adalah rencana Aksi Global yang dikenal dengan nama ’Agenda 21’. Yang berhubungan langung dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adalah Chapter 17 yang mengatur tentang: ”Protection of The Oceans, All Kind of Seas, Including Enclosed and Semi-enclosed Seas, and Coastal Areas and protection rational use and development of their living resources. The marine environment-including the oceans and all seas and adjacent coastal areas- forms an integrated whole that is an essential component of the global life support system and positive asset that present opportunities for sustainable development”.

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Inter generational Equity;

b. Intra generational Equity;

c. The Precautionary Principle;

d. Conservation of Biological Diversity;

e. Internalisation of Environmental Costs.

Selain didasarkan pada Asas, berdasarkan Agenda 21, pembangunan berkelanjutan harus menggunakan pendekatan: Integrated in Content and are Precautionary and Anticipatory in Ambit. Pendekatan ini merupakan refleksi dari strategi pembangunan berkelanjutan atas lingkungan laut, yaitu integrated coastal management (ICM). Pendekatan dan strategi ini diwujudkan ke dalam bidang-bidang program, seperti:

a. Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones;

b. Marine environment protection;

c. Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas;

d. Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction;

e. Addressing critical uncertainties for the management of marine environment and climate change;

f. Strengthening international, including regional cooperation and coordination;

g. Sustainable development of small islands.

Beberapa hasil KTT Bumi telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations on Biological Diversity (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati) dan UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).

Mayarakat internasional mengakui bahwa asas-asas dan gagasan yang dihasilkan oleh KTT Bumi merupakan hasil pemikiran terbaik tentang tragedi lingkungan hidup. Namun demikian, pembahasan pengelolaan lingkungan hidup secara yuridis belum banyak dikemukan. Akhirnya, 5 (lima) tahun setelah KTT Bumi, pada era ’Rio+5’, Majelis Umum PBB melalui Sidang Khusus pada tanggal 23-27 Juni 1997, dengan penuh keprihatinan mengeluarkan deklarasi untuk mengingatkan semangat Deklarasi Rio, bahwa implementasi Agenda 21 pada level nasional, regional dan internasional guna mendukung pembanguan bekelanjutan belum memuaskan.

Peran Hukum Lingkungan Berkelanjutan juga belum mengemuka. Sebenarnya, penerapan instrumen hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan mutlak diperlukan. Praktek di Indonesia, pada 19 September 1997 telah diberlakukan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Misi UUPLH adalah pengelolaan lingkungan hidup. UUPLH merupakan ujian bagi bangsa Indonesia tentang keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Dari perspektif gagasan pembangunan berkelanjutan secara internasional, UUPLH diharapkan mampu menyelaraskan diri dengan tatantangan kesepakatan global tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamantkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21.

Sepuluh (10) tahun setelah Deklarasi Rio (KTT Bumi), pada tanggal 26 Agustus-4 September 2002 diselenggarakanlah ’World Summit on Sustainable Development’ (WSSD) di Johanesburg, Afrika Selatan. Peserta WSSD menegaskan kembali kesepakatan untuk mendukung gagasan ’pembangunan berkelanjutan’, dengan menetapkan Deklarasi Johanesburg, yaitu: ’The Johanesburg Declaration on Sustainable Development”, yang tediri atas beberapa gagasan yaitu:

a. From our origin to the future;

b. From Stockholm to Rio de Janeiro to Johanesburg;

c. The challenges we face;

d. Our commitment to sustainable development;

e. Multilateralism is the future;

f. Making it Happen!

Yang terakhir, asas yang dapat digunakan adalah gagasan yang terdapat dalam ‘Manado Ocean Declaration’ 2009 (terdiri atas 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif)., yaitu:

a. Komitmen negara-negara untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem;

b. Memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berwawasan lingkungan;

c. Strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai;

d. Penerapan pengelolaan laut dan daerah pantai secara terpadu;

e. Kesepakatan untuk bekerja sama dalam riset kelautan serta pertukaran informasi terkait hubungan perubahan iklim dan laut;

f. penerapan kebijakan terpadu yang ramah lingkungan dalam pengelolaan laut dan daerah pantai dengan memperhatikan kehidupan masyarakat yang paling rentan, yakni mereka yang hidup di pesisir atau pantai;

g. dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim;

h. Pertukaran teknologi untuk pengurangan dampak perubahan iklim terhadap laut;

i. Kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta membangun area perlindungan laut.

Selain asas-asas yang berkembang pada masyarakat internasional, kebijakan pengelolaan Kawasan Konervasi laut (KKL), dalam perspektif pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, atau dapat disingkat pembangunan lingkungan berkelanjutan, juga dapat menggunakan beberapa asas yang berkembang secara nasional (meski tidak terlepas dari pengaruh pemikiran masyarakat internasional). Paling tidak asas pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat menggunakan asas dalam Deklarasi Bunaken yang ditandatangani oleh Presiden BJ. Habibie, pada tanggal 26 September 1998, yaitu: visi pembangunan dan peratuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Visi tersebut akan terlaksana, jika semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi kelautan.

Selain Deklarasi Bunaken, asas pembangunan lingkungan berkelanjutan, terutama pentingnya pembentukan KKL terdapat dalam gagasan Deklarasi Senggigi, pada 18 Nopember 2000. gagasan yang dikembangkan adalah kebijakan serta upaya pengelolaan KKL perlu dikembangkan dengan menjalin kerjasama antar berbagai pihak dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan upaya-upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan Nasional yang lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa asas yang seharusnya dijadikan dasar kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah:

a. Lingkungan laut merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan pembangunan;

b. Common heritage of mankind;

c. Pengelolaan lingkungan laut untuk generasi sekarang dan akan datang;

d. Negara berkewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut;

e. Keseimbangan eksploitasi dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

f. Kerjasama global dan regional untuk mengelola lingkungan laut;

g. Ketidakmampuan ilmu dan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan lingkungan laut;

h. Pengelolaan lingkungan laut harus dengan pendekatan ekosistem;

i. Inter generational Equity;

j. Intra generational Equity;

k. The Precautionary Principle;

l. Conservation of Biological Diversity;

m. Internalisation of Environmental Costs.

n. Integrated in Content and are Precautionary and Anticipatory in Ambit.

Tentang penulis:
Deni SB Yuherawan SH MS, dosen FH Universitas Trunojoyo Madura, Sedang Studi S3 Ilmu Hukum di Unair. Email: deniyuherawan@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,200 hits
November 2009
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: