Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian II)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Tulisan ini dengan judul aslinya; ”Domiciling Religious Advices ‘MUI’ Concerning Solving Of Disputes Through ‘BASYARNAS’ After Of Act Number 3 Year 2006 Concerning Religious Court, akan dipresentasikan Rahayu Hartini dalam Seminar Internasional dengan tajuk “The Inaugural International Workshop And Seminar On Siyar & Islamic State Practices In International Law”, diselenggarakan oleh Faculty Undang-undang, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 18-19 November 2009, di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Nopember 2009. Bagian II, edisi Kamis 19 Nopember 2009. Bagian III, edisi Senin 23 Nopember 2009.

1. Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006
Dengan lahirnya perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i, bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi 11 bidang yaitu: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah (lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).

Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari`ah menurut Wirdyaningsih, (2005; 295-296) adalah (1) adanya SDM yang sudah memahami permasalahan syari`ah; (2) adanya kewenangan absolut; (3) mayoritas masyarakat Indonesia tentang kesadaran hukum Islam. Akan tetapi kelemahannya adalah (1) pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa dalam beracara masih menggunakan sistem dualisme hukum karena pada satu sisi hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata barat; (2) masih barunya lembaga Basyarnas yang mengkibatkan kurang pengalaman dalam proses penyelesaian sengketa yang ada; (3) adanya kekhawatiran akibat keraguan pelaku LKS terhadap kemampuan dari Pengadilan Agama memberikan rasa keadilan (Wirdyaningsih, 2005: 296).

Disamping itu juga diharapkan adanya regulasi perubahan dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. hal ini penting sebagai penyeimbang dari adanya UU No. 3 Tahun 2004 sebagai perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan regulasi tersebut penting karena adanya dualisme kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi Islam dan konvensional.

Pasca UU No. 3 Tahun 2006 disahkan, muncul 4 (empat) buah fatwa MUI-DSN yang dikeluarkan, yaitu (1) fatwa tentang mudharabah musytarakah (No. 52/DSN-MUI/III/2006); (2) fatwa wakalah bi ujrah (No. 52/DSN-MUI/III/2006); (3) fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru` pada asuransi syari`ah; (4) fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah pada Asuransi Syari`ah. Dalam 4 fatwa tersebut dalam klausula penutup disebutkan apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui badan Basyarnas setelah terjadi kesepakatan para pihak.

Menurut peneliti hal ini perlu dicermati karena terjadi dualisme pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi syariah. Ketentuan dalam fatwa ini jelas bertentangan dengan undang-undang Peradilan Agama yang baru, hal ini bisa saja terjadi karena ketidak tahuan MUI akan disahkannya UU Peradilan Agama yang baru atau yang pasti MUI tidak teliti dalam memberikan fatwa khususnya yang terkait dengan ketentuan penyelesaian sengketa bidang ekonomi syari’ah. Sehingga ketentuan dalam fatwa tersebut (bahkan ada sekitar 52 fatwa DSN-MUI) yang harus segera dirubah disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006, yakni wewenang Pengadilan untuk menyelesaikannya kecuali apabila ada klausula arbitrase maka bisa merujuk UU Arbitrase yang pada akhirnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI untuk diselesaikan oleh Basyarnas karena menyangkut kegiatan ekonomi di bidang syari’ah.

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam
Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan (Rahadi Abdul Fatah, 2006:76). Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus dan memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur`an dengan sempurna dari segala seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur`an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (istinbath al-hukmi) dari ayat-ayat tersebut.

Ada korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad, fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli/pakar yang mampu menggali syari`at Islam secara canggih, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan kokoh dan memasyarakat di alam ini (Rahadi Abdul Fatah, 2006:108).

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti iijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya (Rahadi Abdul Fatah, 2006:78).

Dalam hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar`i (Muhammad Abu Zahrah, 1999:3).

Objek pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh di dalam menggali hukum syara` sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Juga meliputi pembahasan tentang: maslahat yang bertentangan dengan qiyas yang secara global disebut ihtihsan, hukum-hukum syara` beserta tujuannya, pembagiannya, rukhsah, `azimah dan lain sebagainya sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh untuk menggali hukum syara`(Muhammad Abu Zahrah, 1999:6).

Ilmu ushul fiqh selalu mengembalikan dalil-dalil hukum syara` kepada Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur`an-lah yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur`an, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian) yang mengikut pada kedua sumber tersebut (Muhammad Abu Zahrah, 1999:7).

Dalam kaedah landasan hukum yang dipakai dalam ilmu ushul fiqh secara urut adalah sebagai berikut; (1) al-Qur`an, (2) al-Hadits, (3) Ijma adalah salah satu dalil syara` yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil nash al-Qur`an dan Hadits. (4) Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur`an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash akan tetapi ada persamaan `illat-nya. (5) Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakuakn penyimpangan itu, (6)`Urf adalah bentuk-bentuk mu`amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat, (7) Maslahah Mursalah adalah pertimbangan kepentingan hukum yang sifatnya hakiki yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu; (a) keselamatan keyakinan agama; (b) keselamatan jiwa; (c) keselamatan akal; (d) keselamatan keluarga dan keturunan; (e) keselamatan harta benda. al-Dzari`ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan dikarenakan ketentuan hukumnya mengikuti pada perbuatan yang menjadi sasarannya. (8) Istihsab adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada yang mengubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan di masa lampau, berdasarkan hokum asal, tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa akan datang. Dan (9) syari`at umat terdahulu adalah pemakain hukum syari`at umat terdahulu selama tidak ada dalil yang menasakh hukum tersebut, ataukah syari`at itu tidak bisa diambil sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.

Tentang Penulis:
Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,006 hits
November 2009
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: