Mengkritisi UU Penanaman Modal Dalam Negeri (Bagian V)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar Redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Senin 28 September 2009. Bagian II, edisi Senin 5 Oktober 2009. Bagian III, edisi Senin 12 Oktober 2009. Bagian IV,edisi Senin 19 Oktober 2009. Bagian V, edisi Senin 26 Oktober 2009. Bagian VI, edisi Senin 2 November 2009.

 

a. T entang Sumber daya Alam (SDA)

Pada prinsip tentang pengolahan sumber daya alam yang sifatnya ekonomis potensiil menjadi nyata diatur dalam pertimbangan peraturan ini dengan mengedepankan aspek ketiadaan permodalan, pengalaman, dan teknologi dalam pengelolaannya dengan berdasarkan pada ekonomi berdemokrasi Pancasila dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan dari dunia luar dalam pembangunan nasional yang terus berkelanjutan dengan tujuan kemandirian bangsa dengan tujuan bangsa Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri .

Landasan yuridis yang dipakai dalam hal ini merupakan prinsip dasar semangat kebangkitan ekonomi dengan pengaturan terkait baik itu tentang pertambangan, migas ataupun mekanisme pengaturan lalu lintas devisa. Terutama aspek pengaturan hubungan luar negeri yang dirasakan sebagai agen terpenting dalam mengatasi kemerosotan ekonomi dengan daya beli masyarakat yang turun pada waktu itu. Tujuan utama adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa melalui percepatan penanaman modal, penggunaan teknologi, pengetahuan, peningkatan ketrampilan, kemampuan beroraganisasi dan manajemen .

b. Penyebutan para pihak sangat umum (sempit makna definitnya).

Dari segi para pihak yang terkait dalam peraturan tersebut masih begitu sempit makna definitifnya . Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan sangat umum para pihak dan unsur yang terkait. Disebutkan hanya 6 para pihak dan unsur, adalah unsur dari produksi, pihak perusahaan, pihak pengusaha, pihak perusahaan asing, pihak dewan pelaksana dan unsur modal asing. Padahal kalau kita lihat kondisi Indonesia waktu itu, tidak cukup dalam arti definitif yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Hal ini diperparah tentang tanggung jawab investor asing tidak diatur secara jelas bagaimana mekanismenya.

Sedikit perbedaaan mendasar dari peraturan sebelumnya bahwa para pihak yang terkait dalam peraturan ini adalah tidak berubah. Hanya saja sedikit berbeda mengenai makna modal asing itu, bahwa penananam modal juga ikut bertanggung atas modal penyertaannya. Jadi modal ini sifatnya bukan kredit dan peraturan ini merupakan pengaturan mekanisme dari penggunaan modal asing bukan kredit asing. Sehingga, kemungkinan yang terjadi adalah bahwa adanya modal asing yang digunakan dalam suatu usaha sepenuhnya ataupun juga bisa kerjasama dengan modal nasional .

c. Ketentuan mengenai Badan Hukum.

Badan hukum yang diatur mengalami perkembangan sebagaimana diatur apada peraturan perundangan yang lama. Selain harus berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, daerah disini juga bisa berperan dalam pengembangan potensi daerah secara langsung dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat .

d. Jenis Bidang Usaha.

Mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup terjadi sifat dualisme aturan mengenai pengaturannya. Pada satu sisi pemerintah sendiri menetapkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya tertutup atas masuknya pengusahaan asing akan tetapi pada peraturan selanjutnya memberikan peluang bagi pemilik modal asing untuk berinvestasi didalamnya tanpa adanya mekanisme pengaturan yang jelas .

Pada bidang usaha yang diperbolehkan masuknya investor asing adalah berdasarkan pada skala prioritas dan yang jelas dalam bidang pertambangan yang mekanisme pengaturannya adalah tidak jelas yang mana akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kemudian hari dengan prinsip pembangunan jangka pendek atau menengah, ataupun jangka panjang . Sedangkan pada bidang usaha tertutup sudah jelas yang mana pihak asing tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya tanpa syarat apapun . Hal ini tentu berbeda dengan mekanisme pengaturan undang-undang yang lama, bahwa pemerintah masih bisa mengintervensi modal asing untuk masuk pada bidang usaha yang tertutup dengan penyertaaan modal.

e. Jangka waktu pemberian Hak Atas Tanah.

Hak atas tanah yang diberikan pada investor asing adalah kembali pada peraturan agraria UUPA No. 5 tahun 1960 . Yang mana untuk HGU diatur dalam pasal 28-34 UUPA paling lama 60 tahun, HGB dari pasal 35-40 UUPA paling lama 50 tahun, dan Hak Pakai dari pasal 41-43 UUPA dengan masa waktunya ditentukan oleh pemerintah sendiri .

f. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada peraturan selanjutnya tidak ada mekanisme pengaturnya atau dapat dikatakan tidak ada pembatasan pekerja asing di perusahaan yang berdiri di Indonesia meskipun ada penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pendidikan dan laihan bagi WNI .

Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak warganegara pribumi Indonesia diberikan atas perlindungan usaha , pengolahan hak atas tanah , tentang ketenagakerjaan , kesempatan kerjasama antara pribumi dengan asing , dengan adanya prinsip nasionalisasi dengan dewan pelaksana penanaman modal sebagai pelaksana teknis resmi dari pemerintah.

Tentang Penulis:
Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sedang studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: rahayuhartini@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,449,839 hits
Oktober 2009
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: