Oleh Siti Kotijah
Kawasan perbatasan Propinsi Kalimantan Timur dengan Negara Malaysia meliputi wilayah laut dan daratan, khusus untuk wilayah daratan mempunyai bentangan perbatasan dengan malaysia sepanjang 1.038 Km.
Terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 13 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak dan Sabah) yaitu 7 kecamatan di Kabupaten Nunukan (Kecamatan Sebatik Induk, Sebatik Barat, Nunukan, Sebuku, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan), 4 kecamatan di Kabupaten Malinau(Kecamatan Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan) serta 2 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat (Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari).
kawasan perbatasan di Kaltim rata-rata kondisinya sangat jauh dari sejahtera, yang ada keadaan banyak berupa desa yang terpencil, terisolir, dan masih berupa hutan. Hal disebabkan keterbatasan insfrastruktur transportasi wilayah yang ada di perbatasan. Jadi jika anda datang dan membandingkan antara perbatasan kita dengan negara tetangga jiran ( Malaysai), maka akan terasa bahwa desa-desa diperbatasan sangat diabaikan, dianak tirikan . yang jelas masih jauh kata pembangunan untuk masyarakat perbatasan baik jalan, sarana umum, dan fasilitas lainnya.
Secara sosial ekonomi, kawasan perbatasan masih tergantung pada negara tetangga, hal ini dapat dilihat karena belum memadainya fasilitas sosial dan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurang memadainya pelayanan kesehatan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya kesulitan memenuhi kebutuhan BBM dan kebutuhan pokok dan lain-lain. Permasalah-permasalah di atas menjadi pekerjaaan rumah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
Seiring dengan kepemimpinan Gubernur baru Kalimantan Timur untuk periode 2009-2013 yang dipilih secara langsung, ada secercah harapan bahwa pembangunan kawasan perbatasan akan mendapat perhatian lebih besar. Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur diantaranya melalui pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpencil dan Terisolir serta melalui pendekatan pada pemerintah pusat untuk mendapatkan peningkatan pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan.
Pengertian desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang sebagaian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Simanjuntak (1986), menyatakan dengan pola dasar dan gerak operasional pembangunan masyarakat desa yakni berupa: ”Pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit perusahaan terendah. Desa yang bercorak agraris, mengandung masalah antara lain produksi rendah, tingkat pendapat perkapita yang rendah, penyebaran penduduk yang tidak serasi, lapangan yang terbatas, dan terpusat pada sektor pertanian, pendidikan yang masih sangat terbatas, terisolir, swadaya gotong-royong yang tidak dinamis”.
Dengan demikian pembangunan dikawasan perbatasan, harus disesuaikan dengan kondsi masyarakat disana, potensial yang ada, dan kendala-kendala yang dihadapi diperbatasan
Tentu ini merupakan langka awal dari suatu penyusunan pengembangan rencana pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas Gubernur terpilih Kalimantan Timur tersebut selama masa empat tahun kedepan.
Mengingat kompleksitasnya permasalahan perbatasan di Kalimantan Timur, kedepan harus disediakan sautu acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan di masa depan khususnya pada periode 2010-2013 yang terpadu, sistematika, dan berkesinabungan.
Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com
KOMENTAR TERBARU