Oleh Bayu Dardias
Aburizal Bakrie bakal memimpin Partai Golkar lima tahun ke depan. Di tengah kekecewaan Surya Paloh dan dua kandidat lain, Ical optimistis bisa membawa Golkar menjadi lebih baik. Bisakah target ideal itu direalisasikan? Bagaimanakah kemungkinan perpaduan Golkar baru dan pemerintahan SBY-Boediono, berdasarkan rekam jejak Golkar setelah Soeharto jatuh?
Terlepas dari kekalahan pada pemilu lalu dari Partai Demokrat, harus diakui, saat ini Golkar adalah salah satu partai politik dengan institusi yang mapan. Wajar seandainya posisi ketua umum Golkar menjadi stepping stone untuk meraih posisi puncak negeri ini.
Hal ini lebih disebabkan Golkar menikmati perlakuan khusus selama Orba. Kantor cabang Golkar di daerah selalu berada di pusat kota dan megah, lengkap dengan pohon beringin yang tumbuh lebat. Ini berbeda dengan partai lain yang masih bersusah payah membangun kantor baru agar bisa pindah dari kantor kontrakan. Golkar juga memiliki sistem partai yang baik dan kader-kader yang kenyang pengalaman.
Itu sebabnya, Golkar mampu mereposisi diri setelah Pemilu 1999 dan akhirnya memenangkan Pemilu 2004. Dalam sepuluh tahun terakhir, kader Golkar menduduki jabatan strategis di tingkat pusat dan daerah. Tapi, tampaknya, langkah Golkar ke depan akan semakin terjal karena kehilangan di dua ranah penting sekaligus, eksekutif dan legislatif.
Pertama, inilah kali pertama Golkar kehilangan posisi sebagai ketua DPR sejak Pemilu 1971. Ketika Soeharto jatuh, Golkar masih mampu menempatkan kadernya, Akbar Tandjung dan Agung Laksono, di posisi ketua DPR. Posisi itu sekarang dipegang Marzuki Alie dari Demokrat. DPR memiliki arti penting karena menjadi kekuatan politik baru Indonesia pascaempat amandemen UUD 1945.
Selain melakukan fungsi legislasi, kontrol, dan anggaran, DPR memiliki peran signifikan dalam menentukan pejabat negara. Presiden memerlukan DPR dalam menyatakan keadaan perang, mengangkat duta, serta memberikan amnesti dan abolisi. Selain itu, persetujuan dan kerja sama DPR dibutuhkan untuk mengisi posisi di seluruh lembaga penting negeri ini. Misalnya, KPK, KPU, MK, dan gubernur BI.
Kuatnya posisi politik DPR juga menjadi daya tarik akan hadirnya politik uang. Karena itu, banyak anggota DPR yang ditangkap KPK dalam proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Fungsi ketua DPR dalam menjalankan keseluruhan tugas baru DPR ini jelas signifikan.
Hal ini berkebalikan dengan MPR yang hanya berfungsi seremonial. Tanpa agenda amandemen UUD 1945 dan presiden yang baik-baik saja, fungsi MPR hanya melantik presiden yang dipilih langsung rakyat. Dua fungsi MPR, memilih presiden dan membuat GBHN, telah digantikan dengan pilpres. Selain ruang yang besar, hampir tak ada yang bisa dibanggakan dari posisi ketua MPR.
Kedua, kekalahan Jusuf Kalla pada pilpres semakin memudarkan harapan kader Golkar untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan SBY-Boediono. Seandainya Golkar di bawah Ical akan bergabung dalam barisan koalisi SBY, posisi paling tinggi yang dapat diraih hanyalah menteri. Dalam pemerintahan sebelumnya, Jusuf Kalla masih berada di posisi cukup menentukan sebagai Wapres yang berbagi peran dengan presiden. Selain itu, beberapa pos penting seperti kepala Bappenas masih dipegang kader Golkar.
Jika diumpamakan pemudik, Golkar yang terlambat masuk bus, dipaksa berdesakan untuk mendapatkan kursi yang telah terisi pendukung koalisi. Sementara itu, kursi semakin sulit didapat setelah Banteng lebih dulu melompat naik bus. Karakter sopir yang ingin merangkul semua golongan, mempersilakan siapa saja masuk bus, walaupun sadar kursinya tak cukup lagi.
Walaupun tak mudah, harapan satu-satunya bagi bagi Golkar adalah memegang kontrol di tingkat daerah. Di legislatif daerah, masih banyak kader Golkar yang mampu menentukan agenda setting berhadapan dengan kader partai lain.
Pada tataran eksekutif, Golkar memang masih signifikan dengan menduduki 42 persen posisi bupati/wali kota dan 25 persen gubernur yang diperebutkan langsung lewat pilkada. Tapi, jumlah itu tetaplah sudah menurun drastis. Kehilangan besar Golkar di tingkat provinsi, salah satunya disebabkan tergantikannya kader dari TNI-Polri. Ketika Orba, misalnya, Soeharto rajin mengumpulkan enam gubernur se-Jawa-Bali yang selalu berasal dari unsur militer di Golkar, selain DIJ. Dari enam provinsi itu, ditambah Banten, kini Golkar hanya memiliki kader asli di DIJ, DKI, dan Banten. Pukulan terbesar Golkar terjadi saat kalah pada Pilgub Jabar.
Selain itu, Golkar di daerah menghadapi tantangan serius karena hanya menyumbang 12,41 persen suara untuk JK-Wiranto, di bawah perolehan suara legislatif 14,45 persen.
Dari fakta-fakta di atas dapat dipastikan, 2009-2014 adalah lima tahun terberat Golkar selama 45 tahun masa berdirinya. Golkar harus mampu bangkit di tengah kegagalannya pada pemilu, pilpres, perebutan posisi legislatif dan eksekutif serta tantangan berat di daerah. (Sumber: Jawa Pos, 9 Oktober 2009)
Tentang penulis:
Bayu Dardias SIP MA, dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM, sedang melanjutkan studi di Australian National University, Canberra.
KOMENTAR TERBARU