Inkonsistensi Kedudukan Hukum BUMN (Bagian III)

Oleh Deni SB Yuherawan

Pengantar Redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 27 Agustus 2009. Bagian II , edisi Kamis 3 September 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 September 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 September 2009.

Di pihak lain, Bibit S Rianto (2008), Wakil Ketua KPK, pada Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Good Governance di BUMN dan BUMD, pada tanggal 1 November 2008 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, secara tegas menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO tetap sebagai kekayaan/keuangan negara.

Dengan berpandangan luas tentang konsep keuangan negara, jika terjadi kerugian pada PERSERO, KPK atau Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan penututan adanya tindak pidana korupsi. Dengan adanya ’antinomie’ aturan hukum, peran hakim yang didasarkan pada profesionalisme dan kearifan benar-benar dibutuhkan. Kedudukan pengadilan cq. hakim sebagai gerbang terakhir pencarian keadilan dipertaruhkan. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dituntut mampu membuat putusan yang dapat menyelesaikan antinomie ini, selama belum adanya ’legislative review’ terhadap UU KN. Putusan hakim ini diharapkan menjadi ’land mark’ bagi hakim lain. Untuk itu, hakim harus kembali kepada teori hukum ataupun asas hukum, yaitu melakukan penafsiran sistematis (de systematische interpretatie) dan menggunakan ’asas preferensi hukum’.

Metode penafsiran sistematis mengajarkan bahwa perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang logis, konsisten dan sistematis. Untuk memperoleh makna suatu aturan hukum harus selalu mengaitkan pasal yang satu dengan pasal yang lain yang relevan dalam satu perundang-undangan atau antar pasal dalam beberapa perundang-undangan untuk memperoleh ’makna yang sebenarnya’ tentang suatu konsep atau proposisi hukum. Penafsiran sistematis menghasilkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) memperoleh makna yang saling menguatkan dan menyatu dan (2) memperoleh makna yang saling bertentangan. Persoalan yuridis timbul jika terdapat makna yang saling bertentangan (antinomie)

Jika terdapat ’antinomie’ aturan hukum, tindakan ’belah bambu’ dengan memilih dan menerapkan salah satu aturan hukum, tanpa didasarkan pada teori hukum atau asas hukum, dengan mengenyampingkan aturan hukum yang lain merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya ’antinomie’ tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

Menurut Hadjon dan Tatik (2008:31-32), untuk menyelesaikan ’antinomie’ aturan hukum harus menggunakan ’asas preferensi hukum’, yaitu: (1) Lex superiori derogat legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi tinggi tingkatannya mengalahkan perundang-undangan di bawahnya), (2) Lex posteriori derogat legi apriori (perundang-undangan yang baru mengalahkan perundang-undangan yang lama), dan (3) Lex spesialis derogat legi generali (perundang-undangan yang khusus mengalahkan perundang-undangan yang umum). Ada beberapa sikap berkaitan dengan ’antinomie’, yaitu: (1) pengingkaran (disavowal), (2) reinterpretasi, (3) pembatalan (invalidation), dan (4) pemulihan (remedy).

Yang perlu diperhatikan adalah ’disavowal’, ’reinterpretasi’, dan ’invalidation’. ’Disavowal’, merupakan sikap yang mengingkari adanya ’antinomie’ meskipun nyata adanya. ’Reinterpretatie’ adalah sikap: (1) mengintepretasi kembali norma utama dengan cara yang lebih fleksibel dan (2) menginterpretasi norma preferensi, kemudian menerapkan norma tersebut dengan mengenyampingkan norma yang lain. Pada ’invalidation’ ada 2 (dua) cara pembatalan yaitu: pembatalan abstrak formal dan praktikal. Pembatalan abstrak formal dilakukan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan peraturan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan Undang-Undang dilakaukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud pembatalan praktikal adalah tidak menerapkan aturan hukum yang ’bermasalah’ (mengandung antinomie) pada kasus konkrit.

Berkaitan dengan isu hukum pada tulisan ini, hakim seyogyanya tidak mengembangkan sikap ’disavowal’, tetapi justeru perlu melakukan ’reinterpretasi’ (penafsiran ulang) dengan menggunakan asas lex posteriori derogat legi apriori dan lex spesialis derogat legi generali, dengan harapan adanya ’invalidation’ (pembatalan) secara praktikal terhadap Pasal 2 huruf (g) UU KN.

Secara kronologis, UU KN diundangkan pada tanggal 5 April 2003, UU BUMN diundangkan pada tanggal 19 Juni 2003, dan UU PT diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dari kronologi pengundangan jelas bahwa UU BUMN dan UU PT (lex posteriori) diundangkan setelah adanya UU KN (lex apriori). Dengan menggunakan asas lex posteriori derogat legi apriori, aturan hukum yang seharusnya digunakan adalah UU BUMN dan UU PT. Tidak perlu ada keraguan lagi bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan kekayaan PERSERO. Dengan demikian, unsur delik ’merugikan keuangan negara’ seyogyanya dianggap tidak ada.

Asas lain yang dapat digunakan adalah lex spesialis derogat legi generali. Asas ini juga direpresentasikan oleh Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur: ”jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang digunakan”.

Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur tentang ’perbarengan peraturan dari suatu tindak pidana’ (eendaadsche samenloop/concursus idealis) dalam perspektif spesialitas. Makna spesialitas adalah jika ada beberapa aturan yang dapat diterapkan pada suatu tindak pidana, harus dipilih salah salah satu yang spesifik sifatnya. Menurut Schaffmaister dkk (1995: 179-181), Pasal 63 ayat (2) KUHP mengandung prinsip ’spesialitas logis’ dan stelsel ’absorbsi’ (penyerapan).

Keterkaitan aturan hukum yang bersifat umum dan khusus adalah sebagai berikut, aturan hukum yang bersifat umum terdiri atas unsur-unsur berupa konsep/proposisi dengan segala karakteristiknya. Sedang aturan hukum yang bersifat khusus, selain memiliki semua unsur yang dimiliki oleh aturan hukum yang bersifat umum, juga memiliki unsur lain yang bersifat khas/spesial. Inilah yang disebut ’spesialitas logis’. Berdasarkan prinsip ’spesialitas logis’, dibangunlah ’stelsel absorbsi’ bahwa unsur-unsur ’lex generalis’ diserap oleh ’lex spesialis’. Tidak ada urgensinya menerapkan ’lex generalis’ karena unsur-unsurnya sudah diserap oleh ’lex spesialis’, sehingga ’lex spesialis’ yang harus diterapkan.

Sebelum menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU PTPK terhadap tindak pidana korupsi di PERSERO, harus ditetapkan terlebih dahulu mana yang merupakan aturan yang bersifat khusus (lex spesialis) dan yang bersifat umum (lex generalis) antara Pasal 1 angka (1) dan angka (2) jis Pasal 1 angka (10) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN serta Pasal 1 angka (1) jo Pasal 31 ayat (1) UUPT ataukah Pasal 2 huruf (g) UU KN. Terdapat 2 (dua) konsep hukum yang perlu dianalisis, yaitu: (1) ’PERUSAHAAN NEGARA’ dan ’PERSERO’ dan (2) ’harta kekayaan PERSERO’ sebagai suatu badan hukum privat (korporasi).

Konsep ’PERUSAHAAN NEGARA’ menurut Pasal 1 angka (5) UU KN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Secara teori, badan usaha terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Konsep PERUSAHAAN NEGARA bersifat luas karena meliputi seluruh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, PERUSAHAAN NEGARA hanyalah nama jenis (genus) yang tidak mengarah kepada suatu entitas badan usaha tertentu, tetapi kepada semua badan usaha yang dimiliki negara (termasuk PERSERO). Sedang konsep ’PERSERO’ adalah nama spesies yang khusus, mengarah kepada suatu entitas badan hukum tertentu, yaitu jenis BUMN yang berupa badan hukum privat (korporasi), berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuan utamanya mengejar (memupuk) keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, PERSERO bersifat lebih khusus dibanding PERUSAHAAN NEGARA.

Berkaitan dengan konsep hukum ’harta kekayaan PERSERO’, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dengan mendasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) jis Pasal 1 angka (10) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, serta Pasal 1 angka (1) jo Pasal 31 ayat (1) UU PT juga prinsip hukum ’separate legal entity’, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan harta kekayaan PERSERO.

Berdasarkan pada 2 (dua) landasan pemikiran di atas, ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) jis Pasal 1 angka (10) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, serta Pasal 1 angka (1) jo Pasal 31 ayat (1) UU PT merupakan aturan yang bersifat khusus (lex spesialis). Dengan demikian, Penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU PTPK harus dikaitkan dengan ’lex spesialis’ tersebut.

Tentang penulis:
Deni SB Yuherawan SH MS, dosen FH Universitas Trunojoyo Madura, sedang studi S3 Ilmu Hukum di Unair. Email: deniyuherawan@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,448 hits
September 2009
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: