Inkonsistensi Kedudukan Hukum BUMN (Bagian II)

Oleh Deni SB Yuherawan

Pengantar Redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 27 Agustus 2009. Bagian II , edisi Kamis 3 September 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 September 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 September 2009.

Pokok-pokok pikiran tentang kedudukan hukum dan peran PERSERO diwujudkan dalam bentuk aturan hukum (recht regels) dalam ketentuan-ketentuan pasal UU BUMN. Pasal 1 angka (1) UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada angka (2)nya ditegaskan bahwa PERSERO merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Dari ketentuan pasal tersebut, PERSERO adalah entitas yang berupa badan hukum privat (korporasi), berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuan utamanya mengejar (memupuk) keuntungan. Tujuan mengejar keuntungan ini ditegaskan lagi pada Pasal 12 UU BUMN, bahwa maksud dan tujuan pendirian PERSERO adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Entitas PERSERO sebagai badan hukum privat (korporasi) yang berbentuk Perseroan Terbatas dipertegas oleh Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 UU BUMN. Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pendirian PERSERO diusulkan oleh Menteri (dalam hal Menteri Negara BUMN) kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan oleh Menteri (Menteri Negara BUMN) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang Pasal 11 UU BUMN menentukan, terhadap PERSERO berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pada saat ini, UU Nomor 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU PT. Dalam praktek, pendirian PERSERO dilakukan dengan tatacara yang sama dengan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7-14 UU PT.

Menurut Rudhi Prasetya (2008:4-5), kenyataan dalam praktek, seluruh prosedur yang berlaku bagi pendirian Perseroan Terbatas berlaku pula untuk pendirian PERSERO, seperti: melalui akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar PERSERO dimintakan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, akta pendirian berikut pengesahan Menteri Hukum dan HAM didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang disediakan oleh Departemen Hukum dan HAM, kemudian Akta berikut pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara berikut Tambahan Berita Negara yang bersangkutan. Ditandaskan lagi oleh Rudhi Prasetya, dari segi perpajakan, segala ketentuan perpajakan yang berlaku untuk PT biasa, berlaku pula untuk PERSERO. Meskipun saham secara keseluruhan atau lebih dari 51% dimiliki oleh negara, tetap tidak terkecuali harus membayar pajak.

4. Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Disertakan Sebagai Modal PERSERO Merupakan Harta Kekayaan PERSERO.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) UU BUMN, modal PERSERO terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Pasal 1 angka (10) UU BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada PERSERO dan/atau PERUM serta perseroan terbatas lainnya. Ketentuan ini ditegaskan lagi oleh Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menentukan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan istilah ’ dipisahkan’. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, yang dimaksud dengan ’dipisahkan’ adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Jadi, istilah ’dipisahkan’ harus dipahami dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: (1) Kekayaan negara tersebut bukan lagi sebagai kakayaan negara, tetapi sebatas penyertaan modal dalam PERSERO, karena telah berubah menjadi harta kekayaan PERSERO dan (2) Jika terjadi kerugian sebagai akibat resiko bisnis (bussiness risk), harus dipahami dan diperlakukan dalam konteks ’bussiness judgement’ berdasarkan ’bussiness judgement rules’.

Sebagai entitas Perseroan Terbatas, keberadaan harta kekayaan PERSERO harus didasarkan pada aturan hukum tentang harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU PT, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedang menurut Pasal 31 ayat (1) UU PT, modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedang harta kekayaan Perseroan Terbatas meliputi modal dasar yang berupa nilai nominal saham dan aset-aset lainnya.

Jadi, semua kekayaan termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO adalah bagian dari persekutuan modal, berupa nilai nominal saham, yang merupakan modal dasar PERSERO. Modal dasar ini beserta aset yang lain merupakan harta kekayaan PERSERO. Singkatnya, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO berubah menjadi harta kekayaan PERSERO, yang pengelolaannya didasarkan pada ’good corporate governance’.

Aturan hukum dalam UU BUMN dan UU PT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu ’separate legal entity’. Mengutip pendapat Rudhi Prasetya (2008:10), secara universal berlaku ajaran tentang ’separate legal entity’ (badan hukum/korporasi), bahwa suatu harta kekayaan yang telah dipisahkan dan dimasukkan sebagai modal ke dalam korporasi/badan hukum, harta kekayaan itu menjadi harta korporasi, dan tidak dapat diperlakukan sebagai harta kekayaan pemilik awal.

5. Hakim Harus Melakukan Penafsiran Sistematif (de systematische interpretatie) dan Menggunakan Asas ’Preferensi Hukum’.

Keberadaan Pasal 2 huruf (g) UU KN, yang menyatakan: ’keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah, … termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah’, telah menimbulkan pertentangan/konflik (antinomie) aturan hukum, sehingga dalam praktek menimbulkan penafsiran ganda tentang kedudukan hukum PERSERO dalam kaitannya dengan keberadaan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO.

Pandu Djajanto (2008), Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Tata Kelola Perusahaan, memberikan pokok-pokok pikiran tentang Kedudukan Hukum BUMN Terkait dengan Keuangan Negara sebagai berikut: (1) UU BUMN hanya mengatur tentang sistem pengelolaan dan pengawasan serta privatisasi BUMN, sedang pengaturan tentang PERSERO mengacu kepada UU PT, (2) UU KN menganut sistem keuangan negara dalam arti luas, dimana pengertian dan ruang lingkup kekayaan negara meliputi ’kekayaan negara yang tidak dipisahkan’ dan ’kekayaan negara yang dipisahkan’ pada perusahaan negara/BUMN. Perlu dipahami, kekayaan negara pada BUMN hanya terbatas pada modal/saham yang disetor, tidak termasuk keseluruhan aset/kewajiban BUMN, (3) Kekayaan negara yang telah dipisahkan, pengelolaannya diatur oleh norma hukum korporasi (UU PT, UU BUMN dan UU Pasar Modal). Sedang kekayaan negara yang tidak dipisahkan (APBN), pengelolaannya diatur oleh norma hukum keuangan negara, yaitu UU KN, UU PN (Perbendaharaan Negara) dan UU PPTJKN (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara), (4) Sebagai konsekuensi dari diperluasnya lingkup keuangan negara, kedua norma hukum di atas berlaku terhadap BUMN. Tetapi, dalam memberlakukan kedua norma hukum tersebut, harus terlebih dahulu dilakukan pemisahan atau pemilahan secara tegas mengenai ’tindakan-tindakan hukum yang berlaku norma hukum Keuangan Negara’, dan ’tindakan-tindakan hukum yang berlaku norma hukum korporasi’. Norma hukum keuangan negara diberlakukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan permodalan/kepemilikan, misalnya pendirian BUMN, diperlukan Peraturan Pemerintah (yang mengatur pemisahan modal, bidang usaha BUMN, dan jumlah modal). Peraturan Pemerintah juga diperlukan pada tindakan-tindakan untuk melakukan perubahan modal, penggabungan, pengambilalihan, peleburan dan pembubaran/likuidasi. Sedang norma hukum korporasi diberlakukan untuk tindakan-tindakan operasional dalam BUMN, sehingga pengelolaan BUMN dilakukan secara korporasi seperti layaknya badan usaha lain (swasta), (5) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU BUMN, PERSERO sepenuhnya tunduk pada UU PT. Sesuai dengan mekanisme korporasi, menurut Pasal 91 UU BUMN, pengelolaan BUMN dilakukan oleh organ perusahaan yaitu Direksi, Komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Apabila Pemeriksa dan Penyidik masuk ke BUMN, harus memperhatikan mekanisme korporasi, yaitu urusan operasional perusahaan sepenuhnya berada dalam kewenangan organ perusahaan, di mana mekanisme hubungan antar organ dan pengambilan keputusan (bussiness judgement) berikut sanksinya sepenuhnya tunduk pada ’norma hukum korporasi’, dan (6) Konsekuensi penanganan korupsi yang kurang hati-hati, BUMN dibawa ke alam berpikir bahwa prosedur lebih penting dari pada profit, prosedur lebih penting dari pada percepatan pelayanan. Artinya, Direksi sebagai seorang profesional dibawa untuk berpikir seperti seorang birokrat yang mengutamakan prosedur dari pada hasil. Kegiatan usaha BUMN menjadi lamban, bahkan stagnan dan manajemen enggan mencari terobosan baru. Selain itu, mitra bisnis BUMN juga ikut-ikutan takut dan menjauhi BUMN.

Tentang penulis:
Deni SB Yuherawan SH MS, dosen FH Universitas Trunojoyo Madura, sedang studi S3 Ilmu Hukum di Unair. Email: deniyuherawan@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,456,605 hits
September 2009
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: