Menyikapi Putusan Bebas Pelaku Ilegal Logging

Oleh Siti Kotijah

Hutan yang lebat, pepohonan hijau yang terhambar sepanjang kepuluan Kalimantan, membawa suatu berkah dan nilai kekayaan alam yang tidak terhingga pada bangsa ini. Semua kekayaan atas sumber daya hutan yang berlimpah telah mengubah manusia menjadi serakah dan tidak terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai cara. Yang marak dan menjadi masalah nasional adalah banyaknya kasus ilegal logging di daerah yang masih menyimpang hutan, tidak terkecuali Kalimantan Timur.

Hampir setiap hari ada berita terjadinya pencurian, perambahan, kerusakan hutan, dan illegal logging, begitu besar nilai kekayaan sumber daya hutan, sehingga menarik beberapa oknum pejabat dari tingkat kampung sampai birokrat Jakarta berebut untuk menikmati madunya hutan dalam ramuan korupsi dengan cara melakukan tindakan illegal logging dan celakanya dalam rana hukum tindakan dalam kasus korupsi dan illegal logging yang dilakukan mendapat putusan bebas.

Menurut Indriyanto Seno Adji, menjadi sebab mengapa penanggulangan korupsi, serta suap pada kasus-kasus illegal logging, karena sudah mengakar kuat dalam perilaku politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Kemudian menurutnya dalam pembrantasan korupsi dan illegal logging perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan yang sistemik yakni dalam hal ini untuk meminimalisasi karupsi dengan salah satu cara upaya melakukan antisipasi terhadap meluasnya perbuatan korupsi dangan memaksimalkan peranan pengadilan pidana. Dalam sisi sistem, peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas tolerensi.

Terjadinya putusan bebas (verjspraak) yang dijatuhkan oleh hakim, pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP, jika pengadilaan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan illegal logging, sangat susah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana .

Untuk masalah korupsi, mengaju pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantaasan Tindak Pidana Karupsi, dalam undang-undang itu ada 30 (tiga puluh) bentuk/jenis perbuatan tindakan pidana karupsi. Illegal logging tidak ada defini secara tegas dalam aturan perundang-undangan Pada praktek pembrantasan dan penegakan hukum, rumusan illegal logging mengalami perluasan makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli, (impor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.

Dengan demikian, esensi dari tindak pidana illegal logging, bahwa tindakan itu menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikanya HAM, dalam hal ini dilanggarnya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan baik .

Banyak putusan bebas terhadap kasus illegal logging, misalnya di Papua ada 14 putusan bebas dalam perkara illegal logging, juga putusan bebas pada kasus Dalianus Lunggung Sitorus di Padang, yang didakwa melakukan illegal logging seluas 80.000 ha dan lain-lain.

Semua itu menjadi renungan kita bersama, dalam menyikapi putusan bebas terhadap kasus karupsi dan illegal logging, beberapa hal-hal yang terjadi dipengadilan adalah proses pembuktian, dimana hukum administrasi lebih diutamakan dari pada rana hukum pidana, apalagi dengan saksi ahli yang mendukung.

Kita tidak mencari kambing hitam dengan adanya banyak putusan bebas dalam kasus karupsi dan illegal logging, namun sudah saatnya kita bijak memandang alam yang indah nan hijau berubah hutan, jangan kemudian dijadikan hambaran lubang-lubang gundul akibat illegal logging bahkan menjadi padang pasir. Tentu sangat mengerihkan membayangkan.

Mulai menjaga hutan kita, milik Tuhan yang diberikan pada bangsa ini, jangan atas nama kesalahan prosudur admnistrasi, hutan kita dibiarakan dibabat habis, terdakwanya hidup bebas, semantara bencana mengintai kita kapanpun. Akan datang longsong, jika bukit gundul, akan ada pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, habitat hewan yang punah dan bencana ekologi. Sedih kita, yang menanggung bencana ekologi itu anak cucu kita kelak, akibat ulah dan keserakan untuk menguasai sumber daya hutan tanpa terkendali.

Birokrat jangan mengobral atas nama izin pemanfaatan hutan yang ujung-ujung untuk usaha memperlancar tindakan illegal logging, dan para hakim yang terhormat dalam memutuskan, sudah saat berbijak pada upaya melindungi lingkungan kita dari ulah serakah oknum yang merusakan hutan.

Kedepan sudah waktunya kita lakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal loging, semua aparat penegak hukum untuk melakukan komitmen dalam pembrantasan illegal logging. Jangan diputus bebes terus pak hakim, nanti hutan kita habis!

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,352,347 hits
Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: