Inkonsistensi Kedudukan Hukum BUMN (Bagian I)

Oleh Deni SB Yuherawan

Pengantar Redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 27 Agustus 2009. Bagian II , edisi Kamis 3 September 2009. Bagian III, edisi Kamis 10 September 2009. Bagian IV, edisi Kamis 17 September 2009.

 ABSTRAK
Keberadaan Pasal 2 huruf (g) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cq PERSERO menjadi kabur, tidak jelas apakah sebagai badan hukum privat (korporasi) atau badan hukum publik. Kekaburan hukum ini dalam praktek telah menimbulkan penafsiran ganda tentang entitas PERSERO. Tulisan ini berpretensi untuk mengakhiri kekaburan tersebut dengan menganalisis tentang kedudukan PERSERO, harta kekayaan PERSERO, dan yang harus dilakukan hakim jika memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di PERSERO.

Kata Kunci: ’kedudukan hukum’, ’antinomie aturan hukum’, ’harta kekayaan PERSERO’, ’penafsiran sistematis’ dan ’asas preferensi hukum’.

1. Latar Belakang Masalah
UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) merupakan landasan yuridis bagi BUMN untuk berperan secara signifikan dan meningkatkan kinerja dalam dunia usaha dan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun internasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aturan hukum (recht regels) dalam UU BUMN sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat bagi BUMN untuk melakukan kegiatan bisnis untuk mengejar (memupuk) keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip kegiatan bisnis (bussiness judgement rules).

Namun, pelaksanaan peran yang signifikan dan peningkatan kinerja BUMN cq PERSERO menjadi terhambat dengan adanya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah dirubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kedua undang-undang ini disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU PTPK).

Aturan hukum yang menjadi hambatan pelaksanaan peran dan peningkatan kinerja BUMN adalah: (1) Pasal 2 huruf (g) UU KN, yang menyatakan: ”keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah, … termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” dan (2) Dalam hal adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di BUMN (cq PERSERO), selalu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU PTPK, yaitu unsur-unsur delik (bestandeel delict) tindak pidana korupsi pada BUMN adalah unsur ’melawan hukum’, ’menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan’, dan ’dapat merugikan keuangan negara’.

Unsur-unsur delik di atas, terutama unsur ’merugikan keuangan negara’ benar-benar menjadi dilema bagi PERSERO. Di satu sisi, PERSERO dituntut mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai tambah perusahaan berdasarkan ’good corporate governance’ dan ’bussiness judgement rules’’. Tetap pada sisi lain, jika terjadi kerugian sebagai akibat resiko bisnis (bussiness risk), pengelola PERSERO selalu dihadapkan pada proses hukum pidana dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, karena telah ’melawan hukum’ dan/atau ’menyalahgunakan kewenangan’, serta ’merugikan keuangan negara’. Tulisan ini hanya akan membahas unsur ’dapat merugikan keuangan negara’.

Unsur delik ini penting untuk dibahas, karena belum adanya kepastian hukum tentang apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan harta kekayaan PERSERO ataukah kekayaan/keuangan negara. Pada saat ini terdapat (dua) aliran yang saling bertolakbelakang, yaitu: (1) Aliran sempit: kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan harta kekayaan PERSERO dan (2) Aliran luas: kekayaan negara masih tetap merupakan kekayaan negara.

Dalam praktek, pihak Kementerian BUMN dan pengelola PERSERO menganut aliran sempit. Tetapi di pihak lain, KPK dan Kejaksaan Agung menganut aliran luas. Selain menghambat peningkatan peran dan kinerja PERSERO, keberadaan 2 (dua) aturan hukum tersebut menyebakan kedudukan hukum PERSERO menjadi kabur, tidak jelas apakah sebagai badan hukum privat (korporasi) ataukah badan hukum publik.

 2. Isu Hukum
Dengan adanya kekaburan kedudukan hukum PERSERO, beberapa isu hukum yang penting untuk dianalisis adalah:

1. Apakah PERSERO merupakan entitas badan hukum privat atau badan hukum publik?
2. Apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan harta kekayaan PERSERO atau masih merupakan kekayaan/keuangan negara?
3. Jika ada tindak pidana korupsi pada PERSERO yang diajukan ke sidang pengadilan, apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut, terutama berkaitan dengan unsur delik ’dapat merugikan keuangan negara’?

3. PERSERO merupakan Badan Hukum Privat (Korporasi)
Pokok-pokok pikiran pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU BUMN, dapat disimpulkan bahwa: (1) BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, sebagai salah satu pelaku ekonomi, selain swasta dan koperasi, (2) BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi, (3) Dalam tubuh BUMN perlu ditumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme. Untuk itu, pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), (4) Dimungkinkannya adanya privatisasi BUMN, yang salah satu tujuannya adalah penyebaran kepemilikan saham BUMN, (5) UU BUMN dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta memperjelas hubungan BUMN sebagai operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator, dan (6) Berdasarkan sifat usahanya, BUMN dibedakan atas PERSERO dan PERUM. PERSERO dibentuk dengan tujuan utama memupuk keuntungan, dan agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik, maka PERSERO diberi status sebagai Perseroan Terbatas. Dengan demikian, PERSERO merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum privat atau suatu korporasi. Sedang PERUM, meski dibentuk untuk melaksanakan kemanfataan umum (berbeda dengan PERSERO) diharapkan harus tetap mandiri dan mendapatkan laba.

Tentang penulis:
Deni SB Yuherawan SH MS, dosen FH Universitas Trunojoyo Madura, sedang studi S3 Ilmu Hukum di Unair. Email: deniyuherawan@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,456,023 hits
Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: