Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota (Bagian I)

Oleh Edra Satmaidi

Pengantar Redaksi:
 Artikel ini terdiri atas 2 (dua) bagian yang dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 10 Agustus 2009. Bagian II, edisi Senin 17 Agustus 2009.

 

A. Pendahuluan
Kota sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, industri, dan pendidikan menjadi magnet yang membuat orang tertarik untuk tinggal dan melakukan berbagai aktifitas di Kota. Disamping itu, persoalan sistemik yang berlangsung di Desa seperti terbatasnya lahan pertanian, besarnya ongkos produksi, tidak adanya jaminan pasar dan harga produk pertanian, persoalan iklim yang tidak menentu (global warming), dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan, menyebabkan terjadinya urbanisasi. Akibatnya penduduk Kota semakin bertambah padat dengan berbagai masalah sosial yang menyertainya seperti masalah pemukiman liar, alih fungsi lahan pertanian sehubungan dengan kebijakan konversi lahan, sampah yang tidak tertangani, pencemaran bantaran kali dan air bawah tanah oleh aktivitas rumah tangga dan industri, pencemaran udara dan kebisingan oleh kendaraan bermotor, dan sejumlah masalah sosial lainnya.

Semakin kompleksnya permasalahan Kota, membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius dari para stakeholder. Pendekatan hukum sebagai instrument untuk merencanakan pembangunan (planning law) memegang peranan penting bagi Pemerintah Kota dalam menata pembangunan wilayahnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Melalui pendekatan hukum perencanaan, aktivitas penduduk dan kegiatan pembangunan harus dapat dikendalikan agar pemanfaatan ruang wilayah Kota sesuai dengan peruntukkannya dan ramah lingkungan.

B. Pembangunan dan Hukum Penataan Ruang
Pembangunan berarti mengolah dan mengubah sumber-sumber daya lingkungan…(Munadjat Danusaputro, 1980:82). Peranan hukum disini adalah untuk menjamin bahwa perobahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka…(Mochtar Kusumaatmadja, 1986:3). Ekonomi merupakan subsistem dari lingkungan, sehingga perlu dikembangkan pola pembanguan baru yang kini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Proses pembangunan ekonomi bisa berlanjut bila dijaga agar ekosistem bisa berfungsi secara berkelanjutan (Emil Salim, Kompas: 26 November 2002).

Pembangunan berkelanjutan, yang dirumuskan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dari rumusan diatas, penekanan dari pembangunan berkelanjutan adalah pertimbangan lingkungan diintegrasikan dalam proses pembangunan, sehingga pembangunan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan hukum berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan pembangunan sosial dan ekonomi harus dibahas sebagai bagian dari konsep-konsep pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Daud Silalahi, 2003:1).

Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beranekaragam di Daerah Kota, dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan untuk menghindari konflik antara berbagai macam kegiatan pembangunan, perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis. Dengan kata lain tata ruang Kota perlu dikelola berdasarkan suatu pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Dalam penjelasan umum angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

C. Pengembangan Insentif dan Sanksi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
Imam Santoso Ernawi, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat dari 4 sisi pandang, meliputi : (1) Ijin yang diberikan tidak sesuai dengan RTRW, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW; (2) Ijin yang diberikan sesuai dengan RTRW, namun pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan; (3) Pemanfaatan ruang yang tidak didasari ijin dan tidak sesuai dengan RTRW dan (4) Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, tetapi tidak dilengkapi ijin.(http://www.penataanruang.net). Berdasarkan 4 persoalan tersebut, maka disinilah letak urgensinya perlu dilakukan secara optimal upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 26/2007 adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pasal 35 UU No. 26/2007 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dari ketentuan ini terlihat adanya dua cara pengendalian pemanfaatan ruang. Pertama, memprioritaskan terlebih dahulu cara-cara preventif dengan menetapkan ruang secara zonasi (membagi peruntukkan ruang dengan pendekatan kawasan) yang dapat menunjukkan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dalam suatu kawasan, sistem dan proses perizinan yang sesuai dengan peruntukkan kawasan dan kaídah-kaidah lingkungan, pemberian insentif dan disinsentif seperti keringanan pajak dan pengenaan pajak yang tinggi. Kedua, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara represif melalui pengenaan sanksi.

1. Insentif
Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Tentang penulis:
Edra Satmaidi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Email: edra_fhunib@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,459,348 hits
Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: