Senjakala Partai Golkar

Oleh Bonnie Triyana

Bagaikan menelan dua bungkus puyer pahit, tahun ini Partai Golkar harus menerima dua kekalahan sekaligus. Pertama karena kemerosotan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif dan kedua, kegagalan calon presiden Partai Golkar Jusuf Kalla untuk memenangi pertarungan pemilu presiden 8 Juli lalu. Kekalahan ini serta-merta mereduksi peluang Partai Golkar untuk tetap duduk dalam struktur pemerintahan yang akan datang.

Apakah ini pertanda akhir masa keemasan Partai Golkar setelah empat dasawarsa lebih selalu menjadi bagian integral kekuasaan? Mampukah Partai Golkar menjadi oposisi tanpa modal pengalaman dan tradisi beroposisi? Lantas akan ke mana Munas 2009 mendatang membawa Partai Golkar?

Membaca kembali catatan sejarah, praktis sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997 Golkar selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Bahkan ahli nujum politik paling slebor pun sudah bisa meramalkan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu, jauh sebelum pemilu itu sendiri dilangsungkan.

Selain dukungan pemerintah Orde Baru dan tentara, kemenangan Golkar pada era Orde Baru banyak dibantu oleh adanya kebijakan monoloyalitas yang mewajibkan seluruh korps pegawai negeri dan keluarga tentara menyalurkan aspirasinya kepada Golkar. Dampak kebijakan itu terlihat dari perolehan suara yang spektakuler. Pada 1971 Golkar meraih 62 persen suara, dan mencapai puncaknya pada Pemilu 1987 ketika berhasil mendapatkan 73 persen suara. Pada Pemilu 1997, di tengah ketidakpastian masa depan Orde Baru, Golkar meraup 70 persen suara. Setahun kemudian, alih-alih bubar sebagai tanggung renteng kebangkrutan Orde Baru, Golkar “ganti baju” menjadi Partai Golkar dengan mengusung semangat baru. Walhasil, Partai Golkar tetap eksis walaupun perolehan suaranya tak lagi sefantastis dulu.

Sekadar menyegarkan ingatan, pada 1999 Partai Golkar berada di posisi kedua di bawah PDIP dengan perolehan suara nasional sebanyak 22 persen. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar berhasil meraih posisi pertama dengan perolehan suara 21,58 persen. Puncak anjloknya pendulangan suara terjadi pada tahun ini dengan hanya memperoleh 14,5 persen.

Paling tidak, ada tiga hal yang ada kemungkinan menjadi musabab merosotnya perolehan suara Partai Golkar. Pertama, tentu saja, penghapusan monoloyalitas pegawai negeri sipil dan keluarga tentara yang telah membuat Partai Golkar kehilangan hampir separuh penyumbang suara terbesarnya.

Kedua, sebagai partai, Partai Golkar tak memiliki karakter ideologi yang jelas dan solid. Sekber Golkar, cikal-bakal Golkar dan kemudian Partai Golkar, didirikan atas sponsor Angkatan Darat dengan tujuan utama untuk mengimbangi kekuatan komunis. Di dalam Sekber Golkar berhimpun para politikus dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai kalangan Islam tradisional, moderat, sampai beberapa gelintir politikus nasionalis.

Pada 1999 sejumlah partai yang memiliki genealogi ideologis dengan partai-partai pra-fusi 1973 bermunculan kembali. Inilah suatu masa ketika para politikus Partai Golkar yang memiliki keterikatan ideologis kepada partai-partai pra-fusi 1973 pulang kembali ke partai asal setelah sekian lama menjadi anak yang hilang. Kepindahan itu, walaupun pengaruhnya masih bisa diperdebatkan, setidaknya turut andil dalam mengubah konfigurasi kekuatan Partai Golkar.

Ketiga, sekitar 30 persen dari total jumlah pemilih pada Pemilu 2009 datang dari kalangan pemilih pemula. Mereka adalah generasi yang tak memiliki ikatan, baik secara emosional maupun ideologis, terhadap partai politik, termasuk Partai Golkar. Generasi baru ini tak lagi menerima indoktrinasi P4 plus pelajaran sejarah ala Orde Baru yang hanya melegitimasi peran Soeharto dalam sejarah. Sementara itu, pesatnya kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan mereka mengakses secara reguler berbagai informasi tanpa khawatir akan mekanisme sensor.

Sebagaimana angkatan muda di era awal kekuasaan Soeharto yang melihat Orde Baru sebagai antitesis Soekarno dan Orde Lama, generasi baru ini pun mempunyai penilaian kritisnya sendiri terhadap Soeharto dan Orde Baru. Sehingga, kalaupun mereka tak memilih Partai Golkar, hal itu lebih karena pertimbangan logis berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Jumlah pemilih dengan tipikal seperti ini tentu akan bertambah seiring dengan berjalannya zaman.

Lantas, akankah Partai Golkar semakin terpuruk dalam Pemilu 2014 dan pada pemilu-pemilu selanjutnya? Apabila melihat tren perolehan suara Partai Golkar yang terjadi sejak Pemilu 1999 hingga hari-hari belakangan ini, bukan mustahil jika perolehan suara Partai Golkar akan terus menurun. Namun, politik tak ubahnya bola sepak yang bisa menggelinding ke mana saja. Selalu ada kesempatan untuk berbenah, terlebih ketika politik bisa diartikan sebagai suatu seni mempergunakan kesempatan. Sebagai warisan Orde Baru, Partai Golkar memiliki infrastruktur dan jaringan kerja yang luas. Partai Golkar tak punya pemilik saham mayoritas, baik berdasarkan genealogi ideologis, biologis, maupun hubungan patron dengan pendirinya. Hal tersebut menjadikan partai ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.

Melihat situasi yang berkembang saat ini, salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi Partai Golkar adalah melakukan “puasa berkuasa” dengan berperan sebagai oposisi di parlemen. Pada periode lima tahun ke depan, Partai Golkar harus bisa merekrut kader-kader partai yang berasal dari elemen aktivis muda yang lebih kritis dan memiliki visi perubahan yang lebih jelas dan terukur.

Barangkali Partai Golkar bisa meniru siasat Partai Demokratik Korea Baru (New Korean Democratic Party, NKDP), yang pada awal berdirinya di tahun 1985 menjaring kader dari kalangan aktivis mahasiswa oposisi dan pegiat lembaga swadaya masyarakat. Melalui jalan itulah NKDP tumbuh sebagai partai oposisi terpandang dan memiliki legitimasi kuat untuk mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa pada zamannya.

Untuk mempercepat transformasi dan menghindari delegitimasi atas peran oposisinya kelak, para politikus sepuh Partai Golkar yang pernah berlaga di panggung kekuasaan Orde Baru harus mundur secara legowo. Untuk selanjutnya, kemudi partai dipegang oleh para politikus muda yang lebih progresif.

Kalau Partai Golkar ingin mengubah jalan sejarahnya, sekaranglah waktu yang tepat. Momentum munas mendatang harus digunakan sebaik mungkin untuk melakukan perubahan. Kecuali kalau partai ini ingin dicemooh sebagai tempat berkumpulnya politikus jompo dengan libido kekuasaan yang masih menggebu-gebu, sementara secara tak sadar mereka sedang mengalami apa yang disebut orang sebagai post-power syndrome.

Pemeo Belanda berbunyi In het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal, dalam masa sekarang kita mendapati masa lalu, dalam masa sekarang juga kita mendapati apa yang akan datang. Apa yang Partai Golkar dapatkan di tahun ini, bagaimanapun, tak bisa dilepaskan dari masa lalunya. Karena itu, untuk meraih masa depan, kerja keras untuk mengubah tabiat partai warisan masa lalu menjadi suatu keniscayaan sejarah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. (Sumber: Koran Tempo, 18 Juli 2009).

Tentang penulis:
Bonnie Triyana, sejarawan, CUM, wartawan