Revolusi Menuju Indonesia Baru

Oleh Saut Maruli Siregar

Seberapa jauh komitmen pemerintah baru mendatang dan demokrasi kita terhadap moralitas serta keadilan? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat moralitas dan keadilan merupakan fondasi sebuah negara. Demokrasi sebagai arena politik membutuhkan moralitas serta keadilan. Tanpa itu, tak ada demokrasi sejati. Cita-cita demokrasi adalah keadilan sosial.

Prinsip keadilan dengan tujuan apa pun tidak boleh dilanggar siapa pun. Manusia yang bermoral ditandai, antara lain, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasar keadilan (John B. Rawls dalam buku a Theory of Justice, 1971). Panduan normatif itu belum bermakna jika tak diikuti bukti nyata untuk mewujudkannya.

***

Sejak Indonesia merdeka, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum pernah dijadikan prioritas utama pembangunan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir empat sila lain Pancasila, masih lebih sebagai slogan daripada realitas. Cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD ’45 lebih banyak janji daripada prestasi.

Berdasar pengamatan penulis, hanya pasangan capres-cawapres JK-Wiranto yang paling sering menyinggung perlunya keadilan, menyusul pasangan capres- cawapres Megawati-Prabowo pada kampanye Pilpres 2009 lalu. Kita harapkan, siapa pun yang terpilih pada pencontrengan hari ini, ada upaya serius untuk menerjemahkan janji konstitusi itu agar menjadi kenyataan.

Keadilan berdimensi ganda. Secara ekonomi, ia dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial dan politik, ia memperkuat kohesi kebersamaan, membuka wawasan demokrasi. Bahkan, keadilan sosial memberikan kontribusi terhadap persatuan Indonesia (nasionalisme), yaitu rasa memiliki terhadap negara.

Untuk menciptakan sistem politik Pancasila, semua sistem hukum, kebudayaan, dan sosial-ekonomi ber-Pancasila pula. Model matematiknya berbentuk Y= F(X). Artinya, (untuk) mewujudkan Y, sediakanlah X. Jika tidak, terjadi prinsip bertentangan sebagaimana terjadi selama ini.

Moralitas dan keadilan merupakan suatu dasar bangunan kuat terwujudnya stabilitas serta perubahan. Moralitas dan keadilan adalah saudara kembar, tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Pembangunan yang tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan karena bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan moral.

Moralitas dan keadilan membebaskan manusia dari penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Keadilan tanpa kemakmuran adalah suatu kemelaratan. Kemakmuran tanpa keadilan bisa mengakibatkan penindasan. Kondisi ini tak terlepas dari hubungan ekonomi kuat dan lemah. Selama ada kesenjangan antara asas keadilan dan praktiknya, konflik selalu terjadi dalam politik.

***

Demokrasi diharapkan menjadi wahana memperjuangkan moralitas dan keadilan. Sejak rezim Orde Baru, pemerintah belum mengupayakan kemandirian ekonomi dan berpihak kepada ekonomi rakyat kecil. Penghidupan petani serta pedagang kaki lima dan pasar tradisional sangat mengkhawatirkan. Tanpa perikemanusiaan, tak ada keadilan.

Contoh sederhana, penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahan tanah yang tidak produktif, tidak ada irigasi, atau gagal panen dikenai pajak. Rakyat di bawah garis kemiskinan pun dikenai pajak.

Sistem PBB mengakibatkan berkurangnya kesempatan hidup layak. Ketidakadilan penerimaan negara dari sektor itu disebabkan belum diterapkannya pajak progresif. PBB paling rendah 0 persen dan paling tinggi 500 persen. Langkah itu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Untuk menunjang KB (Keluarga Berencana), berlaku pajak progresif. Yang punya anak lebih dari satu orang dikenai pajak. Makin banyak anak makin besar pajaknya. Beristri lebih dari satu orang diganjar pajak besar. Penerimaan pajak itu untuk fakir miskin dan anak-anak telantar serta lingkungan hidup.

Tanpa pajak progresif, negara sulit mengendalikan jumlah penduduk (220 juta jiwa). Pertumbuhan penduduk berkisar 1,56 persen per tahun. Membiarkan penduduk membeludak akan membuat bangsa ini kesulitan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, energi, air, dan tanah.

Hambatannya, sebagian besar penyelenggara negara dan kalangan elite tergolong orang kecil yang hanya memikirkan diri sendiri. Bukan orang besar yang memikirkan keadilan. Siapa pun yang hanya memikirkan diri sendiri akan selalu menghadapi banyak musuh.

Kondisi itu diperparah kebudayaan (cara hidup) yang kurang mendukung keadilan sosial. Padahal, kebudayaan adalah bensinnya motor keadilan dan moralitas. Kebudayaan membentuk sikap sehingga berdaya dorong yang sama kuat dengan hukum, politik, dan ekonomi. Hukum dan keadilan tak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan kebudayaan.

Karena itu, perlu revolusi perilaku moral dan keadilan dalam pembangunan karakter bangsa. Revolusi perilaku tak terkait dengan revolusi kebudayaan. Revolusi perilaku bukanlah suatu perebutan kekuasaan, tetapi mengubah diri secara total menuju Indonesia baru. Perilaku baik lebih penting daripada peraturan, hokum, dan perundang-undangan. Semoga! (Sumber: Jawa Pos, 8 Juli 2009)

Tentang penulis:
Saut Maruli Siregar, mantan dosen Akabri umum/darat di Magelang dan mantan diplomat senior di KBRI Moskow

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,143 hits
Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: