KDRT dan Perlindungan Anak (Bagian V)

Oleh Asri Wijayanti

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 25 Mei 2009. Bagian II, edisi Senin 1 Juni 2009. Bagian III, edisi Senin 8 Juni 2009. Bagian IV, edisi Senin 15 Juni 2009. Bagian V, edisi Senin 22 Juni 2009. Bagian VI, edisi Senin 29 Juni 2009. Bagian VII, edisi Senin 6 Juli 2009. Bagian VIII, edisi Senin 13 Juli 2009.

Selanjutnya terhadap perlindungan anak sama dengan istri. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamian di seluruh dunia. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Utuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif. [1] Sekitar 80 sampai 98 persen anak-anak mengalami hukuman fisik di rumah mereka.

ü  Di lebih dari 100 negara, anak-anak masih mengalami ancaman atau hukuman fisik dengan cambuk, ikat pinggang atau alat lain di sekolah.

ü  Sekurang-kurang di 30 negara, hukuman cambuk atau rotan masih diterapkan pada anak dalam sistem pidana.

ü  Hanya 2,4 persen dari anak di dunia secara hukum dilindungi dari hukuman fisik di semua lingkungan latar belakang.

ü  Setiap tahun, 133 juta dan 275 anak menyaksikan kekerasan yang sering terjadi di antara orang tua mereka.

ü  Antara 20 hingga 65 persen anak usia sekolah di negara-negara berkembang mengalami kekerasan verbal dan fisik.

ü  Dalam survei di 21 negara, setidaknya 7 persen perempuan dan 3 persen laki-laki mengalami viktimasi seksual selama masa kanak-kanak.

ü  Pada tahun 2004, 218 juta anak terlibat dalam perburuhan anak. Sebanyak 126 juta di antaranya bekerja di lingkungan yang berbahaya.

ü  Sekitar 5,7 juta anak berpartisipasi dalam kerja paksa; 1,8 juta anak dieksploitasi dalam pelacuran dan pornografi; dan 1,2 juta anak menjadi korban perdagangan manusia (trafficking).

ü  Hampir 53.000 anak diperkirakan tewas pada tahun 2002 akibat homisida. Di beberapa negara industri, anak yang berusia di bawah satu tahun menghadapi resiko homisida 3 kali lebih tinggi, sebagian besar di tangan orang tua, dibanding anak usia 1-4 tahun, dan 2 kali lebih tinggi dibanding dengan mereka yang berusia 5-14 tahun.

ü  Dari anak-anak yang menjadi korban homisida, 22.000 (atau hampir 42 persennya) berusia 15-17 tahun, dan dari jumlah itu, 75 persennya adalah anak laki-laki.[2]

 

Dasar pengaturan hak anak diawali dengan UUP. Pasal 42 UUP, disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. (Pasal 45 , 46 UUP).

 

Ketentuan UUP itu lebih lanjut menjadi salah satu dasar pengaturan perlindungan anak, sehingga melahirkan beberapa undang-undang yaitu UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

 

Selanjutnya diakhir makalah ini, perlu kita renungkan sejenak, sebagai umat Islam ada ajaran mengenai keluarga sakinah. Sudahkah kita professional di dalam kehidupan kita ? Dalam lingkungan keluarga sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Suami atau istri yang hanya takut kepada Allah ? Seandainya ajaran itu dilaksanakan mustahil akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

 

 

Terhadap kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 281 – 303 KUHP dengan kejahatan kesusilaan .

No Kriteria UU PKDRT KUHP
1 kekerasan fisik Mengakibatkan rasa sakit = srafmaxima pidana penjara  5 th atau denda Rp. 15 juta Penganiayaan :srafmaxima pidana penjara  2 th 8 bln atau denda Rp. 4.500 ; direncanakan pidana penjara  4 th
Mengakibatkan jatuh sakit/ luka berat  = srafmaxima pidana penjara  10 th atau denda Rp. 30 juta Penganiayaan berakibat luka berat = srafmaxima pidana penjara  5 th; direncanakan srafmaxima pidana penjara  7 th; penganiayaan berat = srafmaxima pidana penjara  8 th; direncanakan = pidana penjara  12 th
Mengakibatkan mati = srafmaxima pidana penjara  15 th atau denda Rp. 45 juta Penganiayaan berakibat mati = srafmaxima pidana penjara  7 th; direncanakan pidana penjara  9 th; penganiayaan berat = pidana penjara 10 th; direncanakan = pidana penjara  15 th
Tidak mengakibatkan penyakit / halangan kegiatan = srafmaxima pidana penjara  4 bulan atau denda Rp. 5 juta Penganiayaan tidak merusak kesehatan  = 3 bulan
Pasal 5, 6, 44 UU PKDRT Dilakukan oleh suami, istri atau anak ditambah 1/3 Pasal 351-356 KUHP
2 Kekerasan psikis Mengakibatkan penderitaan psikis = srafmaxima pidana penjara 3 th /denda Rp 9 juta. Belum di atur
Tidak mengakibatkan penderitaan psikis =  srafmaxima pidana penjara 4 bulan  /denda Rp 3 juta.
Pasal 5, jo 7 jo 44 ayat 2 jo Pasal 52 UU PKDRT 
3 Kekerasan seksual srafmaxima pidana penjara 12 tahun Pencabulan = srafmaxima pidana penjara 9tahun
Adanya hubungan seksual, srafmaxima pidana penjara  4 – 15 tahun atau denda Rp. 12 – 300 juta Perkosaan = srafmaxima pidana penjara 12 tahun
Berakibat luka berat , srafmaxima pidana penjara  5 – 20 tahun atau denda Rp. 25 – 500 juta  
Pasal 5, jo 7 jo 44 ayat 3 jo Pasal 53 UU PKDRT  Pasal 281 – 303 KUHP
4 Penelantaran dalam rumah tangga srafmaxima Pidana penjara  3 tahun atau denda Rp. 15 jutaPasal 5, jo 7 jo 44 ayat 4 jo Pasal 54 UU PKDRT

 

Belum diatur

 

Tentang penulis:
Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas  Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com


 

 

 


[1] Komisi nasional perlindungan anak, http://www.komnaspa.or.id/profile.asp, diupdate 30 Juni 2008

 

[2] “Menghapus Kekerasan terhadap Anak”, diterbitkan oleh Inter-Parliamentary Union dan Unicef.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,450,272 hits
Juni 2009
S S R K J S M
« Mei   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: