Pelajaran dari Pilpres Iran

Oleh A Safril Mubah

Hasil pemilihan presiden Iran (12/6/09) yang dimenangkan calon presiden incumbent Mahmoud Ahmadinejad diprotes kubu oposisi yang dimotori Mir Hossein Mousavi. Mengacu pada pengumuman Kementerian Dalam Negeri Iran (13/6/09), Ahmadinejad unggul dengan perolehan 62,63 persen. Dia dikuntit oleh Mousavi (33,75 persen), Mohsen Rezaei (1,73 persen), dan Mehdi Karroubi (0,85 persen).

Hasil itu mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya Mousavi diprediksi menang satu putaran. Karisma Mousavi yang mampu merebut hati sebagian besar rakyat Iran dengan program-programnya yang reformis menjanjikan adanya perubahan di negeri para mullah itu. Popularitas mantan perdana menteri Iran di era Perang Iraq-Iran (1980-1988) ini mampu menenggelamkan Ahmadinejad yang dianggap gagal dalam mengatasi problem domestik meskipun berkibar di panggung politik internasional.

Berdasar tren semacam itu, tudingan bahwa pemerintah berkuasa bertindak curang menjadi perkembangan yang tak terhindarkan. Tak pelak, Mousavi yang merasa dirugikan menggelar demonstrasi besar-besaran di Teheran. Akibatnya, stabilitas politik Iran terganggu seiring dengan terjadinya bentrok antara pendukung Mousavi dan polisi antihuru-hara yang berpihak kepada Ahmadinejad.

Menyimak perkembangan politik terkini di Iran, setidaknya ada tiga pelajaran yang bisa kita petik.

Jujur dan Adil
Pertama, pemilihan seorang pemimpin negara harus dijalankan dengan jujur dan adil sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Krisis politik Iran bermula dari adanya dugaan manipulasi suara yang dilakukan pemerintah. Dugaan itu kian kuat setelah media Inggris The Daily Telegraph berhasil mendapatkan bocoran hasil asli pilpres Iran (Jawa Pos, 16/6/09). Menurut hasil itu, Mousavi memenangkan pilpres dengan torehan 19,1 juta suara. Sebaliknya, Ahmadinejad menduduki peringkat ketiga dengan capaian 5,7 juta suara, sekitar 7,7 juta suara di bawah Karroubi.

Benar atau tidaknya versi bocoran itu jelas masih menunggu pembuktian lebih lanjut. Tetapi, yang pasti, pilpres Iran menyisakan masalah yang mengancam penegakan demokrasi di negara itu. Secara substansi, demokrasi mensyaratkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan tepercaya sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak yang berkompetisi.

Bagi kita di Indonesia, pelajaran yang bisa diambil adalah untuk menghasilkan sebuah pemilu yang kredibel dan tepercaya, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bertindak jujur dan adil. Tidak boleh ada manipulasi suara hanya untuk mengamankan posisi di kekuasaan.

Tidak boleh ada pula tekanan kepada pihak-pihak tertentu untuk memilih capres tertentu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan huru-hara politik seperti di Iran menular pada kita.

Jalur Hukum
Kedua, setiap ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan presiden semestinya dilaporkan kepada institusi yang berwenang untuk kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku.

Iran menyajikan sebuah contoh yang tidak patut ditiru. Perasaan kalah karena dicurangi tidak dilampiaskan melalui gugatan hukum sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, kekecewaan itu dimuntahkan di jalanan dalam bentuk aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh. Konsekuensinya, kerugian tidak hanya terlokalisasi pada capres yang kalah, tetapi kian meluas pada rakyat yang menjadi korban tak bersalah dari aksi anarkis itu. Perkembangan terakhir, tujuh orang tewas dalam kerusuhan itu.

Memang benar Mousavi telah melayangkan gugatan atas kemenangan Ahmadinejad kepada Dewan Wali sebagai institusi tertinggi yang berwenang memutuskan sengketa pemilu. Namun, gugatan itu baru dilayangkan setelah dia mengerahkan ratusan ribu pendukungnya untuk turun ke jalan memprotes hasil pilpres. Gugatan itu terasa terlambat karena harus menunggu bentrok massa yang menghasilkan kerusuhan terburuk sejak Revolusi Islam 1979.

Pelajarannya, setiap capres yang tidak puas dengan hasil pilpres hendaknya langsung menggugat melalui jalur hukum. Kita memiliki pengalaman yang menyejukkan ketika banyak pihak tidak puas dengan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu. Waktu itu, sejumlah partai memilih memerkarakannya melalui Mahkamah Konstitusi dan bukannya memprovokasi massa untuk protes di jalanan. Pengalaman ini patut diulangi manakala pada pilpres 8 Juli nanti ada pihak yang merasa dirugikan.

Keterlibatan Asing
Ketiga, keterlibatan asing perlu diminimalkan dalam proses penentuan pimpinan nasional suatu negara. Pilpres Iran menarik perhatian banyak kekuatan asing, terutama negara-negara yang selama ini menjadi musuh Iran, seperti Amerika Serikat dan Israel. Mereka berkepentingan atas pergantian kekuasaan di Iran karena eksistensi Ahmadinejad yang kerap melontarkan kecaman-kecaman keras kepada AS dan Israel menjadi ancaman tersendiri bagi kedua negara itu.

Patut diduga, kekuatan-kekuatan asing itu mendukung penantang Ahmadinejad. Buktinya, mereka menuding adanya kecurangan dalam pilpres Iran dan tidak mengakui terpilihnya Ahmadinejad. Intervensi asing menjadikan stabilitas politik domestik Iran dan juga kawasan Timur Tengah kian tidak menentu.

Menyongsong pilpres bulan depan, Indonesia patut waspada terhadap kemungkinan keterlibatan negara lain untuk ikut menentukan pemimpin masa depan negeri ini. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang dihuni mayoritas muslim, Indonesia memiliki daya pikat tinggi di hadapan negara-negara lain. (Sumber: Jawa Pos, 17 Ju I 2009)

Tentang penulis:
A Safril Mubah, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,332 hits
Juni 2009
S S R K J S M
« Mei   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: