Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha (Bagian II)

Oleh Lucianus Budi Kagramanto

Pengantar Redaksi:
Artikel ini cuplikan dari pidato pengukuhan Prof Dr Lucianus Budi Kagramanto SH MH MM sebagai guru besar Ilmu Hukum Persaingan Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabtu 6 Juni 2009. Judul aslinya adalah “Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Media Online GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 11 Juni 2009. Bagian II, edisi Kamis 18 Juni 2009. Bagian III, edisi Kamis 25 Juni 2009. Bagian IV, edisi 2 Juli 2009.

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah semakin mendesaknya kebutuhan untuk mendirikan lembaga baru, seperti badan regulator perlu dipercepat. Dengan berdirinya badan regulator untuk sector-sektor tertentu, diharapkan masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan dan mengoptimalkan efektifitas kegiatan ekonomi. dan usaha sector terkait. Institusi/lembaga baru yang dibentuk nantinya harus mampu menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kebijakan regulator dan hukum persaingan usaha di tanah air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait dengan kerangka harmonisasi kebijakan pemerintah di sektor tertentu dengan hukum persaingan usaha. Misalnya dengan terbitnya kebijakan pemerintah pada industri Migas di Indonesia, yang ditandai dengan disahkannya UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) untuk menggantikan UU No.8/1971. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, adalah dimungkinkannya peran serta swasta secara terbuka dalam mengelola industri migas, serta berubahnya peran serta/intervensi Pertamina sebagai satu-satunya pelaku usaha tunggal (monopoli) pada industri migas di tanah air. Terbukanya peluang bagi pelaku usaha dalam industri migas ini semata-mata untuk mendorong timbulnya persaingan usaha yang sehat (dengan menyediakan banyak pilihan, pelayanan dan harga yang terjangkau), meningkatkan efisiensi, serta upaya memaksimalkan pengelolaan migas yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Seperti kita ketahui, bahwa arah kebijakan persaingan industri migas di sisi hulu telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha/swasta untuk ikut mengelolanya. Hal ini lebih dikarenakan karakteristik industri hulu yang high technology, dan membutuhkan high capital (investasi besar). Terlebih lagi, dengan semakin menurunnya jumlah produksi migas nasional, sehingga semakin dibutuhkan investor-investor baru di sisi hulu migas. Namun di sisi hilir, pembukaan pasar hilir, menyebabkan semakin bertambahnya pelaku usaha hilir, banyaknya pilihan dan perbaikan kualitas dengan penciptaan harga yang kompetitif, efisiensi, dan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

Namun dalam praktek, masuknya sector swasta dalam pengelolaan industri migas tersebut ternyata tidak mudah diterima begitu saja. Hal ini terbukti dengan keinginan untuk merevisi UU No 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, karena dinilai terlalu liberal dan tidak berpihak pada kepentingan pemerintah/negara. Perbedaan pendapat ini terpaksa diakhiri dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan mencabut beberapa pasal penting lainnya.

Pencabutan terhadap beberapa pasal dalam UU No 22 Tahun 2001 (Migas) oleh Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan arah kebijakan persaingan di sektor migas menjadi bias, dimana di satu sisi pemerintah membuat keputusan untuk membuka pasar, namun di saat yang bersamaan mengambil alih fungsi pengendalian harga (penetapan harga/price fixing) sehingga berakibat terjadi persaingan tidak sehat pada industri migas. Namun demikian, walau sekalipun pemerintah berhak menentukan arah kebijakan untuk melindungi rakyat, kepastian berusaha tetap dijamin untuk membuka peluang bagi pelaku usaha potensial, dan jangan ada lagi barrier to entry bagi pelaku usaha.

Kondisi faktual menunjukkan, bahwa bentuk kebijakan tersebut belum sepenuhnya mendorong (pro) persaingan sehat, sehingga berdampak pada iklim usaha/industri migas. Terkait dengan masalah tersebut akhirnya KPPU memberikan saran dan pertimbangan guna mendorong agar pemerintah dapat membuat langkah yang lebih nyata mengenai tahapan pengembangan industri migas dengan tetap mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu instrumen dalam menjamin kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha dan menciptakan efisiensi pasar. Oleh karena itu harmonisasi kebijakan pemerintah dalam industri migas dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha masih diperlukan/dibutuhkan dalam upaya menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyat pada umumnya.

Demikian pula dalam industri telekomunikasi. Perkembangan industri telekomunikasi di tanah air, dari hari ke hari semakin pesat. Paling tidak ada 3 (tiga) kasus menarik yang perlu disimak berkaitan dengan industri jasa telekomunikasi, yaitu kepemilikan silang (cross-ownership) saham PT Indosat dan PT Telkomsel oleh Temasek Holding, kemudian kasus dugaan kartel SMS yang dilakukan oleh 6 (enam) operator layanan jasa telekomunikasi, serta Layanan SLJJ Telkom yang menolak pembukaan kode akses yang memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat pada industri telekomunikasi.

Tentang penulis:
Prof Dr Lucianus Budi Kagramanto SH MH MM, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis buku : “Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)”, dan buku “Mengenal Hukum Persaingan Usaha”. Email: kagramanto@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,449 hits
Juni 2009
S S R K J S M
« Mei   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: