Mediasi Penal untuk Kasus Prita

Oleh Prija Djatmika

Penanganan represif kepolisian dan Kejaksaan Negeri Tangerang terhadap Prita Mulyasari, gara-gara dituduh mencemarkan nama baik melalui e-mail terhadap RS Omni Inter¬nasional, dengan memfungsikan hukum pidana sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara menunjukkan adanya kesalahan pikir dan kemandekan berpikir (kejumudan) di kalangan oknum penegak hukum.

Kesalahan pikir terletak pada pemfungsian hukum pidana sebagai senjata utama (primum remidium) untuk menyelesaikan segala kasus hukum yang masuk ke meja para penegak hukum. Padahal, fungsi hukum pidana adalah sebagai senjata pemungkas (ultimum remidium) ketika cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi gagal menyelesaikannya.

Untuk itulah, kejaksaan oleh undang-undang diberi hak oportunitas, hak untuk mengesampingkan perkara atau mendeponir perkara demi kepentingan umum. Sementara itu, polisi (penyidik) diberi hak untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak mempemroses hukum sepanjang demi kepentingan moral.

Peradilan Pidana bak Mesin
Sebenarnya, dalam masyarakat demokrasi yang melindungi hak-hak konsumen, termasuk pasien, apa yang dikeluhkan Prita Mulyasari dan kemudian tersebar luas melalui e-mail itu, adalah manisfestasi dari hak-hak sebagai masyarakat sipil.

Memang pelaksanaan hak itu memiliki batas. Yakni, tertuang dalam pasal 19 ayat 3 ICCPR yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak tersebut disertai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh sebab itu, dapat dikenakan pembatasan tertentu. Tetapi, hal demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang diperlukan. Menghormati hak atau nama baik orang lain, atau menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Pasal-pasal dalam KUHP, UU Pers, dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur batas-batas yuridis sebagai impelementasi kewajiban dan tanggung jawab khusus dari penggunaan hak atas informasi itu. Namun, bukan berarti serta merta pasal-pasal dalam beberapa UU tersebut berlaku ketika ada pihak yang melanggar.

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan ketika menggunakan pasal-pasal yang membatasi perwujudan pelaksanaan hak atas informasi itu. Terutama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap suasana keterlindungan kebebasan bersuara bagi rakyat, yang merupakan unsur fundamental dan esensial dalam masyarakat demokratis.

Oleh sebab itu, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), penggunaan hukum (pidana) untuk membatasi rakyat menyampaikan aspirasi, baik yang melalui pers cetak maupun pers elektronik, sangat ditentang. Konstitusi Amerika Serikat menempatkan kebebasan informasi tersebut sebagai The First Amandment. Sementara itu, MEE melarang negara-negara yang menjadi anggotanya menggunakan hukum pidana untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan impelementasi hak atas informasi itu oleh rakyat.

Kesadaran yang sangat signifikan untuk pembangunan demokrasi itu, sayang, tidak ada dalam benak para penegak hukum kita. Pola pikir mereka sangatlah normatif-positivistik dan legalistik. Begitu ada perbuatan yang dinilai (dipersepsi) sudah memenuhi unsur-unsur dalam UU, yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, langsung saja hukum pidana diberlakukan. Tanpa berpikir pada aspek dampak subtansialnya, baik bagi keadilan (subtantif) maupun perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Itulah yang menyebabkan Prof Hulsman, tokoh abolisionistik Belanda, menilai bahwa sistem peradilan pidana kita sudah ibarat mesin (criminal justice system like machine). Ada masukan (input) berupa perkara apa pun langsung diproses untuk menghasilkan keluaran (output) berupa hukuman atau pemidanaan. Tanpa mencoba berpikir alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak berdampak signifikan bagi nilai-nilai kehidupan yang lebih besar.

Ironisnya, tindakan bak mesin itulah yang dilakukan para penegak hukum kita dalam kasus Prita Mulyasari. Hukum pidana menjadi primum remidium.

Mediasi Penal
Penanganan represif terhadap kasus Prita Mulyasari itu juga menunjukkan adanya kemandekan atau kejumudan berpikir kalangan penegak hukum. Mereka tidak mau atau enggan mengikuti perkembangan praktik penegakan hukum (pidana) di negara-negara maju.

Saat ini, di Amerika dan di beberapa negara Eropa sedang diintrokdusi praktik penegakan hukum pidana dengan menggunakan lembaga mediasi (penal mediation). Terutama jenis-jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak berat dan tidak ada korban mati. Misalnya, kenakalan anak-anak, penghinaan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak model dari mediasi penal. Namun, yang paling populer adalah mediasi antara korban dan pelaku (victim offender mediation/VOM). Dalam VOM, aparat hukum hanya bertindak sebagai mediator untuk perdamaian. KUHAP kita memang belum mengatur model mediasi penal itu, namun polisi dengan hak diskresinya dan jaksa penuntut umum dengan hak oportunitasnya bisa saja melakukan inovasi kreatif dengan menempuh model mediasi penal tersebut, terutama untuk kasus-kasus ringan atau delik-delik aduan, sebagaimana yang dialami Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional itu. (Sumber: Jawa Pos, 6 Juni 2009).

Tentang penulis:
Prija Djatmika, doktor hukum pidana pers Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,735 hits
Juni 2009
S S R K J S M
« Mei   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: