Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian XI)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

III.           KEBERLAKUAN HUKUM PUBLIK PADA

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM

PENGELOLAAN PERSERO

 

1.            Permasalahan Rumusan pada UU Keuangan Negara

 

        Keluasan Cakupan Pengertian Keuangan Negara

 

Dalam Pasal 1 (1) UU Keuangan Negara diatur bahwa, pengertian keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengertian keuangan Negara dalam pengaturan ini terlalu luas. Tujuan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah agar Negara dengan mudah dapat mencegah terjadinya kerugian atau penyimpangan uang Negara. Pasal 2 UU Keuangan Negara bahkan menentukan lebih luas dan rinci tentang apa saja yang tercakup dalam keuangan Negara seperti dikutip sebagai berikut:

a.    hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b.    kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c.    Penerimaan Negara;

d.    Pengeluaran Negara;

e.    Penerimaan Daerah;

f.     Pengeluaran Daerah;

g.    kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah;

h.    kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i.      kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan pengaturan ini rincian tegas dan tidak menimbulkan kerancuan adalah pengaturan huruf (a) sampai dengan (f). Tetapi pengaturan pada Pasal 2 huruf (g) adalah pengaturan yang mudah menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukumnya, yaitu kata-kata “kekayaan Negara baik dikelola Negara sendiri atau pihak lain; berupa uang, surat berharga, piutang, barang; dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang”. Lebih lagi Pasal 2 huruf (h) dan (i) yang menentukan bahwa, kekayaan pihak lain (swasta atau perorangan) yang dikuasasi pemerintah terkait tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum; atau kekayaan pihak lain (swasta atau perorangan) yang diperoleh dari fasilitas pemerintah, tercakup dalam pengertian keuangan Negara. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud kekayaan pihak lain pada Pasal 2 huruf (i), adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian Negara/lembaga, atau perusahaan Negara/daerah.

Dalam hal ini Negara dipandang sebagai “penguasa” yang mempunyai hak atas kekayaannya secara mutlak berdasarkan undang-undang. Kerancuan akan timbul pada tataran dimana Negara seharusnya tidak memiliki kewenangan publik pada pengelolaan badan hukum privat yang tunduk pada aturan hukum privat. Pentingnya pembedaan antara hukum publik dan hukum privat dalam hal ini adalah terkait dengan perbedaan hubungan hukum dalam hukum publik dan hukum privat. Hubungan hukum dalam hukum privat bersifat horizontal dan sederajat, sedangkan hubungan hukum dalam hukum publik termasuk dalam “kuasa hukum” (rechtsgebiet) hukum publik yang tidak sederajat atau bersifat vertikal.[1]

Arifin P. Soeria Atmadja menyatakan bahwa perumusan Pasal 2 huruf (g) dan (i) UU Keuangan Negara adalah keliru. Hal ini disebabkan penggunaan pendekatan disiplin ilmu akuntansi disamping ilmu hukum.[2] Penggunaan disiplin ilmu hukum ada pada rumusan keuangan Negara yang diatur Pasal 1 (1) UU Keuangan Negara. Dikatakan bahwa, enter point definisi keuangan Negara adalah Negara sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya subjek hukum. Tetapi rumusan penjabarannya di Pasal 2 huruf (g), (h) dan (i) menggunakan pendekatan ilmu akuntansi.[3]

Dalam rumusan tersebut tidak dibedakan mengenai kuasa hukumnya (rechtsgebiet).[4] Pemikiran ini akan berakibat fatal bila dibalik pada pemikiran bahwa utang piutang badan hukum privat atau perorangan yang mengelola keuangan Negara sesuai pengaturan Pasal 2 huruf (g), (h) dan (i) UU Keuangan Negara, adalah merupakan utang piutang Negara. Sehubungan dengan itu Fatwa MA RI kepada Menteri Keuangan No. WKMA/yud/20/VIII/2006 mengenai piutang BUMN menyatakan bahwa: “Piutang BUMN bukanlah piutang Negara” dan “Pasal 8 UU No. 49 Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara”.[5]

Dalam konsep keuangan Negara Pasal 2 huruf (h) dan (i) UU Keuangan Negara, termasuk pengertian keuangan Negara adalah juga barang milik Negara. Berdasar Pasal 1 angka (10) UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa, “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Problem yang akan timbul pada cakupan pengertian ini sama dengan problem pada pengertian Keuangan Negara. Sebab cakupan pengertian ini sama luas dengan cakupan pengertian Keuangan Negara. Pada kalimat “berasal dari perolehan lain yang sah”, akan mengena pada semua jenis perolehan dari pemilik barang. Bahkan Pasal 1 angka (13) UU Perbendaharaan Negara menentukan bahwa pengguna barang milik Negara adalah “pejabat”, seperti dikutip berikut: “Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah”.

Konsekuensi pengaturan ini jelas bahwa siapa saja yang “menggunakan dan atau menguasai Barang Milik Negara”, apakah itu badan hukum publik maupun badan hukum privat, adalah masuk kategori “pejabat” yang merupakan “pengguna barang”, yang diatur Pasal 1 angka (13) UU Perbendaharaan Negara. Pada tataran ini fatwa MA tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan, sebab permasalahan pokoknya tidak terletak pada pesoalan kebadanhukuman tetapi pada “seseorang” yang menggunakan atau lebih tegas pada “seseorang yang memegang kewenangan”.

Persoalan yang timbul dari pengaturan demikian sama dengan persoalan yang timbul pada pengaturan Pasal 1 angka (12) UU Perbendaharaan Negara. Pengguna anggaran pada Pasal 1 angka (12) UU Perbendaharaan Negara didefinisikan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Dalam hal ini tidak dibedakan menurut jabatannya, tetapi siapa saja yang menggunakan “anggaran negara” adalah orang yang harus diperiksa atau merupakan subyek pemeriksaan UU Perbendaharaan Negara. Untuk itu harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan-aturan hukum publik, yaitu UU Keuangan Negara; UU Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

 

1.2.        Insinkronanisasi Pengertian

 

1.2.1.    Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

 

Istilah “kekayaan Negara yang dipisahkan” pertama kali digunakan oleh Pasal 6 (1) UU  No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mengatur bahwa: “Modal perusahaan Negara terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Pengaturan ini bersifat umum. Tekanan pengaturan adalah “modal perusahaan Negara” dan “kekayaan Negara yang dipisahkan”. Penekanan  “kekayaan Negara yang dipisahkan” adalah menunjuk pada asal modal perusahaan Negara. Tetapi kemudian hal ini berubah. Perubahan dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969, penggunaan kalimat “kekayaan Negara yang dipisahkan” nampak mulai difokuskan pada satu bentuk usaha Negara saja yaitu Persero. Pada kata “modal” dalam Pasal 6 (1) UU  No. 19 Tahun 1960 yang dikutip di atas, diganti dengan kata “penyertaan”, sehingga penekanan “kekayaan Negara yang dipisahkan” hanya ada pada “penyertaan Negara”, yang dikhususkan untuk Persero.

Pemisahaan kekayaan Negara terkait penyertaan modal Negara pada Persero diatur pada Pasal 3 (2) dan (3) UU No. 9 Tahun 1969 bahwa:

  1. Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Cara-cara penyertaan dan penatausahaan pemilikan Negara atas Persero akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep “penyertaan” terkait dengan “kekayaan Negara yang dipisahkan” juga tampak pada beberapa peraturan pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1969 yaitu PP No. 12 Tahun 1969 tentang Persero. Setelah UU No. 9 Tahun 1969, istilah “kekayaan Negara yang dipisahkan” dipakai terus dalam setiap pengaturan terkait Persero. Tahun 2003 definisi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur dalam UU BUMN.

Pasal 1 (1) UU BUMN, mengatur bahwa: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.  Pasal 4 (1) UU BUMN menentukan bahwa: “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Hal ini sinkron dengan semua peraturan-peraturan pelaksanaan UU BUMN antara lain: Pasal 1 (1) PP No. 43 Tahun 2005 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN;  Pasal 1 (1) PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara; Pasal 1 (1) PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pengurusan dan Pembubaran BUMN, yang menyebut: “ … BUMN adalah … melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.”

Definisi  kekayaan Negara yang dipisahkan diatur dalam Pasal 1 (10) UU BUMN bahwa: “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”. Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN menegaskan apa yang dimasud dengan “dipisahkan” bahwa:

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   untuk  dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

 

1.2.2.    Perumusan Perusahaan Negara

 

Pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN di atas tidak sinkron dengan cakupan pengaturan kekayaan yang dipisahkan dalam UU Keuangan Negara. Dalam UU Keuangan Negara istilah “kekayaan Negara yang dipisahkan” tercantum dalam Pasal 2 huruf (g) yang menentukan bahwa, “kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah”.

Pengertian “kekayaan yang dipisahkan” pada pengaturan ini dikaitkan dengan konsep keuangan Negara yang luas. Fokus penting pengaturan adalah sisi keamanan bagi kekayaan Negara, sehingga cakupan pengertian harus mengena pada semua dan untuk itu aturan didesain seperti jaring laba-laba.[6] “Kekayaan yang dipisahkan” pada pengaturan ini dikaitkan dengan Perusahaan Negara. Padahal istilah Perusahaan Negara setelah UU BUMN, tidak dipergunakan lagi.

Keluasan konsep ini juga terbukti pada rumusan Perusahaan Negara dalam UU Keuangan Negara. Pasal 1 angka (5) UU Keuangan Negara mengatur bahwa: “Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”. Seperti diketahui rumusan ini adalah definisi lama yang mengacu pada UU No. 19 tahun 1960.

Pengertian “kekayaan yang dipisahkan” pada konsep keuangan Negara, yang dikaitkan pada Perusahaan Negara, menekankan pada “kekayaan Negara yang dipisahkan” sebagai bentuk investasi pemerintah. Hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep“kekayaan Negara yang dipisahkan” pada UU BUMN. Namun penggunaan kata yang masih menggunakan “Perusahaan Negara” tidak sinkron dengan usaha penyatuan istilah usaha Negara menjadi BUMN. Kata “Perusahaan Negara” adalah kata yang telah diusahakan dihapus dalam konsep hukum BUMN, dengan tujuan bahwa bentuk BUMN hanyalah Perum dan Persero. Sedangkan penggunaannya kembali, mengakibatkan dua pengertian usaha Negara yang berbeda. Berdasar Pasal 1 (5) UU Keuangan Negara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pengertian Perusahaan Negara tercakup pengertian BUMN yaitu Persero dan Perum.

 

2.            Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

 

                Pejabat Pengelola Keuangan Negara

 

Dalam Pasal 1 (4) UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa: “pejabat dalam pengaturan ini (UU No. 15 Tahun 2004) adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan Negara”. Pada pengaturan ini tidak ada batasan yang menyatakan bahwa pejabat harus terkait dengan kewenangan publik, tetapi “semua orang yang diserahi untuk mengelola keuangan Negara” adalah pejabat yang harus diperiksa berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 1 (6) UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa yang dimaksud “Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”. Pada pengertian ini pengelolaan keuangan Negara tidak hanya hanya ditujukan pada pejabat publik.

 

2.2.        Ketertiban dan Sanksi Bagi Pejabat Pengelola Keuangan Negara

 

Dasar hukum ketertiban pengelolaan keuangan Negara diatur Pasal 3 UU Keuangan Negara jo. Pasal 1 (7) UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menentukan bahwa, “keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Ketertiban dalam pengeloaan keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah terkait akuntabilitas publik pengelolaan keuangan Negara.

Ketertiban pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara merupakan hal yang fundamental bagi pemerintah terkait good governance dan clean government. Terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat dipelajari dari pengertian Perbendaharaan Negara. Pasal 1 (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur bahwa, pengertian Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN.[7]

Berdasarkan pengertian ini termasuk Perbedaharaan Negara adalah kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Ruang lingkupnya adalah keuangan Negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan sesuai yang diatur APBN. Anggaran diluar yang ditetapkan dalam APBN, mempunyai mekanisme pertanggungjawaban tersendriri. UU Perbendaharaan Negara hanya mengatur pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan APBN.

Dalam Penjelasan Umum UU Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan Negara, prinsip-prinsip akutansi menjadi standar pelaporan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam sistem pertanggungjawaban keuangan Negara diikuti dengan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.[8]  Dalam Pasal 2 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) diatur bahwa: ”BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”.

Sebagai parameter tindakan apabila ditemukan penyimpangan ditetapkan pedoman pengertian tentang kerugian Negara. Pasal 1 (22) UU Perbendaharaan Negara mengatur bahwa, “kerugian Negara adalah seluruh jenis kekurangan baik uang, surat berharga, maupun barang, yang jumlahnya pasti dan nyata akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan pengaturan ini maka dapat dipastikan bahwa semua penyimpangan yang mengurangi jumlah dan terbukti dilakukan karena perbuatan melawan hukum ataupun suatu kelalaian, dapat dinyatakan sebagai kerugian Negara.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Dalam Pasal 22 (5) UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara tegas diatur bahwa, “Tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara bagi perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara, juga ditetapkan oleh BPK, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri”.[9]

Hal ini menegaskan bahwa Direksi Persero yang melakukan pelanggaran hukum atau melalaikan kewajibannya terkait keuangan Negara, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara, dapat dikenai sanksi sesuai ketetapan BPK. Di sisi lain pengaturan ini menegaskan bahwa BPK mempunyai kewenangan memeriksa keuangan semua Persero. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 6 (1) UU BPK bahwa: “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”.

Selain upaya pemulihan dengan penyelesaian ganti rugi, sanksi-sanksi lain adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada Pasal 34 (1) dan (2) UU Keuangan Negara ditentukan bahwa, sanksi pidana dikenakan pada pejabat yang melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan APBN; dan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Pasal 24  UU Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sanksi pidana juga dikenakan bagi pejabat yang terbukti sengaja tidak menyerahkan dokumen atau menolak memberi keterangan untuk kelancaran pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara; sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan; menolak pemanggilan BPK tanpa alasan  tertulis; sengaja memalsu atau membuat palsu dokumen yang diserahkan. Untuk sanksi administratif berdasarkan Pasal 34 (3) UU Keuangan Negara dikenakan pada pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya seperti diatur UU Keuangan Negara.

 

3.            Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

 

3.1.        Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

 

Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 (1) UU PTPK ini ada tiga unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dipidana dengan dakwaan tindak pidana korupsi: 1) perbuatannya bersifat melawan hukum; 2) memperkaya diri, orang lain atau korporasi; dan 3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Cakupan unsur ketiga pada pengaturan ini terlalu luas, yaitu pada kata “dapat” dan “merugikan perekonomian negara”. UU PTPK memang dirancang sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan judul undang-undang ini yaitu “pemberantasan”. Maksud pemberantasan ini juga tampak pada pengaturan Pasal 1 (3) UU PTPK tentang makna “setiap orang”, ditujukan untuk “orang perseorangan maupun korporasi” dapat dikenai pidana. Bahkan Penjelasan umum paragraf IV UU PTPK juga mempertegas makna pemberantasan dengan keluasan cakupannya, dengan memberikan pemahaman keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, dan dalam penguasaan siapapun.

Keluasan cakupan pengertian keuangan Negara dalam pengaturan ini menambah keluasan cakupan pengertian keuangan Negara yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Demikian luasnya cakupan-cakupan keuangan Negara ini menambah kekaburan batasan-batasan penerapan hukum terkait penegakkan hukum apabila terjadi penyimpangan keuangan Negara, yaitu antara hukum keuangan Negara yang masuk dalam hukum administrasi dengan hukum tindak pidana korupsi yang masuk dalam hukum pidana. 

Keinginan pengungkapan kerugian Negara terkait pengelolaan keuangan Negara merupakan kebijakan pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai pada UU PTPK tahun 1971. Sudarto mengemukakan bahwa perkataan “korupsi” semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. [10]

Terkait dengan hal ini sebenarnya perlu dibedakan antara bureaucratic corruption dan private corruption, sebab swasta juga dapat melakukan hal-hal seperti suap maupun penggelapan. Namun dalam bahasan ini hanya diperlukan persamaan dari kedua korupsi ini yaitu bahwa korupsi menunjuk pada pelaku yang merupakan para pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (public power) maupun kuasa ekonomis (economic power). [11] Karena kuasa pada dasarnya dipegang atau diperolehnya atas dasar kepercayaan masyarakat, maka penyalahgunaan kuasa (abuse of power) mempunyai dampak luas.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio” atau “corruptus”, bahasa Inggris “corruption atau corrupt“, bahasa Belanda “corruptie”, yang kemudian diadopsi bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.[12] Pengertian korupsi tidak hanya identik dengan penggelapan uang Negara, tetapi juga termasuk penyuapan (bribery) dan penerimaan komisi secara tidak sah (kickbacks). [13]

Dalam Black’s Law Dictionary arti corruption lebih ditekankan pada immorality atau perbuatan-perbuatan yang tercela adalah:

1.    Depravity, perversion, or taint: an impairment of integrity, virtue, or a moral principle; esp., the impairment of a public official’s duties by bribery.

2.    The act of doing something with an intend to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s or official’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.

Dalam konsep UU PTPK pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih” sebagai beleidsregel yang melibatkan masyarakat. Hal ini tampak pada pengaturan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU Anti KKN),  bahwa: “Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”.

 

 

 

3.2.        Unsur Kerugian pada Keuangan Negara

 

3.2.1.    Pengertian dan Konsep Kerugian Negara

 

Pengertian kerugian negara yang diatur Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

-        adanya kekurangan baik uang, surat berharga, maupun barang;

-        jumlah yang pasti dan nyata;

-        akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan aturan ini, semua bentuk kekurangan atau pengurangan jumlah pasti dan terbukti dilakukan akibat perbuatan melawan hukum ataupun karena kelalaian, dapat dinyatakan sebagai kerugian Negara. Pada sisi lain Pasal 2 (1) UU PTPK, menentukan unsur yang harus dipenuhi seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yaitu dilakukan secara melawan hukum; memperkaya diri, orang lain atau korporasi; dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk ancaman sanksi pada UU PTPK bagi orang yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, adalah sanksi pidana. Sedangkan UU Perbendaharaan Negara mengenakan beberapa sanksi yaitu pembayaran ganti rugi, sanksi adiministratif dan juga sanksi pidana.

Berdasarkan kajian ini nampaklah perbedaan rumusan UU Perbendaharaan Negara dan UU PTPK. Pada UU Perbendaharaan Negara menggunakan rumusan kerugian negara dengan tekanan kekurangan atau pengurangan jumlah, sedangkan UU PTPK berusaha mencakup apa saja tidak hanya pengurangan jumlah, tetapi cukup pada tekanan kata dapat merugikan. Selain itu pada UU Perbendaharaan Negara digunakan rumusan perbuatan melawan hukum, sedangkan UU PTPK menggunakan rumusan secara melawan hukum. Perbedaan rumusan ini menunjukkan bahwa terdapat pemakaian konsep hukum yang berbeda antara kedua undang-undang tersebut. UU Perbendaharaan Negara berlatar belakang konsep hukum administrasi, sedang UU PTPK berlatar belakang konsep hukum pidana.

Dalam konsep hukum pidana perbuatan pidana (Strafbaarfeit) intinya adalah feit yang wederrechttelijk atau perbuatan yang melawan hukum.[14] Ukuran normatif untuk menentukan dapat dipidananya perbuatan adalah nulla poena sine praevia legi poenali yang diatur Pasal 1 (1) KUHP. Jadi untuk adanya pidana (straf) harus didahului oleh kriminalisasi perbuatan dalam peraturan perundang-undangan.[15]

Pada sisi lain rumusan perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi mengadopsi onrechtmatige daad dari konsep hukum privat. Harus diakui bahwa Pasal 1365 BW memang telah berkembang dan tersebar pada berbagai macam undang-undang.[16]

Dalam onrechtmatige daad diatur bahwa: ”Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.[17] Yang diterjemahkan: ”tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.[18]

Pasal 1366 BW mengatur tentang kerugian karena kelalaian sebagai berikut: ”Een ieder is verantwoordelijk, niet alleen voor de schade welke hij door zijne daad, maar ook voor die welke hij door zijne nalatigheid of onvoorzigtigheid veroorzaakt heeft”.[19] Yang diterjemahkan: ”setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.[20]

Tujuan kedua pengaturan di atas adalah untuk mempertegas, bahwa tidak hanya perbuatan karena kesalahan (schuld) atau yang disengaja (nalatigheid) saja, tetapi juga perbuatan culpoos dapat digugat untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua konsep pengaturan kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara pada UU Perbendaharaan Negara jo. UU BPK dengan UU PTPK berbeda, meskipun kerugian Negara tentu saja dapat dimasukkan dalam kategori kerugian keuangan Negara. Pada dasarnya suatu kerugian (schade) dalam hukum privat menunjuk pada arti ekonomis yang dapat dinilai dengan uang saja sudah cukup. Oleh karena itu onrechtmatigedaaad meliputi: a) perbuatan yang melanggar hak orang lain; dan b) bertentangan dengan kewajiban hukum dader.[21]

Bentuk “kekurangan” atau “pengurangan jumlah” dalam konsep UU Perbendaharaaan Negara jo. UU BPK, harus menunjuk pada jumlah yang “pasti dan nyata”. Hal ini sangat beralasan. Dalam konsep hukum privat, meskipun kerugian yang ada adalah akibat “pelanggaran suatu hak”, tetapi jumlah kerugiannya harus dapat diperhitungkan secara ekonomis dengan jumlah yang “pasti dan nyata”. 
Pada rumusan UU PTPK dipakai kata “dapat merugikan”, yang tentu menunjuk pada pada jumlah yang belum pasti karena terkait pada kata “dapat”. Untuk hal ini tidak dapat dijelaskan dalam konsep hukum pidana. Tekanan Penjelasan Pasal 2 (1) UU PTPK hanya pada pembuktian terkait unsur melawan hukum. Tujuan Penjelasan ini adalah mencakup perbuatan yang tidak diatur undang-undang dan perbuatan tercela, untuk dipaksakan masuk dalam lingkup hukum pidana.  
Padahal tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara yang ditetapkan dalam UU Perbendaharaan Negara telah mengatur upaya pemulihan yang lengkap. Hal ini sesuai dengan konsep hukum privat yang diadopsi. Bahwa tekanan konsep onrechtmatigedaad adalah pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu BPK diberi kewenangan untuk menetapkan jumlah kerugian Negara. Upaya preventif, represif dan pengendalian intern yang ada adalah penyelesaian ganti rugi, sanksi administratif dan sanksi pidana, baik yang ditentukan oleh UU Perbendaharaan Negara sendiri, maupun UU Keuangan Negara,  UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU BPK.
 

3.2.2.    Kerugian Negara dan Kerugian Persero

 
Dalam konsep akuntabilitas keuangan atau sistem pertanggungjawaban keuangan sudah seharusnya selalu dikaitkan dengan sumber dana tersebut berasal untuk masing-masing subyek hukum, karena perlakuan pada masing-masing subyek hukum terkait asal sumber dananya tentu berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan Persero. Sumber-sumber keuangan Persero terdiri dari sumber-sumber yang berasal dari kekayaan Persero sendiri dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penugasan PSO. Kekayaan Persero berasal dari dan terdiri atas saham-saham, termasuk saham-saham yang dimiliki Negara. Sebagai pemegang saham Negara tentu berkepentingan terhadap keadaan untung rugi Persero, namun demikian dalam konsep hukum perseroan kerugian Persero belum tentu merugikan pemegang saham. 
Kerugian bagi pemegang saham salah satunya adalah tidak diterimanya dividen. Hal ini tentu saja dapat dikatakan merugikan Negara. Padahal dalam konsep hukum perseroan, alasan pemilihan bentuk PT salah satunya adalah mudahnya diketahui risiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham yaitu hanya sebatas saham yang ditanamkan. Jadi tidak menerima dividen seharusnya juga merupakan risiko yang telah diperhitungkan pemegang saham pada saat membeli saham.

            Konstruksi kepemilikan yang demikian sebenarnya adalah konstruksi yang adil atau fair. Dengan demikian risiko kerugian tidak menerima dividen, termasuk hilangnya capital gain (margin), dan hilangnya kekayaan Persero baik sebagian maupun seluruhnya pada saat pembubaran PT, seharusnya telah diketahui atau paling tidak diperhitungkan oleh pemegang saham, dalam hal ini Negara. Untuk itu kajian pentingnya pendirian sebuah Persero oleh Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menneg BUMN, pada tahapan pendirian sangat menentukan.

Kerugian Negara timbul apabila terdapat “kekurangan” uang. Uang Negara pada saat ini harus sudah ada dan kemudian berkurang. Tidak diterimanya dividen tidak mengurangi uang Negara, tetapi mengurangi penerimaan Negara. Berbeda halnya dengan capital gain. Karena saham-saham yang ditanamkan adalah modal yang menjadi kekayaan Persero. Kerugian Negara dapat terjadi bila harga saham menurun. Apabila harga saham menurun sampai mengakibatkan menurunnya jumlah kekayaan Persero, maka dapat dikatakan Negara sebagai pemegang saham menderita kerugian.  Kekurangan jumlah kekayaan berarti telah terjadi kekurangan uang. Jumlah kekayaan dapat diperhitungkan dengan pasti. Dengan demikian Negara hanya perlu membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Direksi dan atau Komisaris. Apabila terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian, maka Direksi dan atau Komisaris dapat dikenakan sanksi-sanksi berdasar UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

 

4.            Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pada Direksi Persero

 

4.1.        Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi

 

Menurut Pasal 1 (3) Jo. Pasal 2 (1) UU PTPK, Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah naturlijke persoon atau orang maupun badan hukum atau korporasi (rechtspersoon). UU PTPK memperluas pengertian orang maupun korporasi yang dapat dipidana, dengan cara mempeluas cakupan pengertian keduanya. Untuk hal itu nampak dalam Pasal 1 (1) dan (2) UU PTPK sebagai berikut:

  1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  2. Pegawai Negeri adalah meliputi:

a.    pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

b.    pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c.    Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d.    Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

e.    Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.[22]

Berdasarkan pengaturan ini pelaku orang adalah untuk pegawai negeri dan untuk orang yang diperlakukan sebagai pegawai negeri. Dengan demikian pengertian subyek dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK, yang memakai perumusan “setiap orang” menunjuk pada subyek pegawai negeri dan yang diperlakukan sebagai pegawai negeri yang diatur Pasal 1 (1) dan (2) UU PTPK.

Keseriusan UU PTPK untuk mengantisipasi korupsi didukung pengaturan yang terlalu luas. Pasal 1 (2) UU PTPK mengatur pegawai negeri dalam beberapa kategori, baik pegawai negeri berdasar UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Perubahan Pokok Kepegawaian); KUHP; dan orang yang menerima gaji atau upah dari Negara atau perusahaan yang mendapat bantuan keuangan atau fasilitas dari Negara. Padahal persoalan tindak pidana korupsi sudah seharusnya terkait hanya pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karena pada dasarnya korupsi adalah terkait dengan jabatan publik atau jabatan umum.[23]

Berdasar Pasal 1 (2) UU PTPK, maka orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan yang mendapat bantuan dengan uang  atau fasilitas Negara, dapat dikenai tindak pidana korupsi. Rumusan ini bukan hanya terlalu luas tetapi juga sangat membahayakan, terutama terkait dengan konsep-konsep hukum lain, dalam kaitan ini konsep hukum perusahaan. Bahkan dalam Pasal 1 (1) UU PTPK, ditegaskan bahwa arti korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak badan hukum. 

Pengertian pejabat umum atau pegawai negeri, pada dasarnya terkait dengan suatu karakter khusus yang melekat karena jabatan publik atau jabatan umum. Arti “corruption” yang telah dikutip dari Black’s Law Dictionary, sesuai dengan karakter pegawai negeri atau public officials. Pasal 1 angka 1 UU Perubahan Pokok Kepegawaian mengatur bahwa: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pegawai negeri sengaja dirancang mempunyai karakter khusus untuk membedakan dengan pegawai swasta. Karakter khusus pegawai negeri tercermin dalam Pasal 3 UU Perubahan Pokok Kepegawaian yaitu sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pegawai negeri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang tidak sama dengan pegawai swasta seperti melaksanakan tugas kedinasan dan wajib menyimpan rahasia jabatan. [24]

Sebagai contoh konkrit penyuapan atau bribery, hanya bisa dilakukan pada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu, karena suap memang ditujukan (intent to) agar pejabat yang dimaksud menyalahgunakan wewenangnya. Pada tataran ini jabatan harus diartikan dalam lingkup publik (pemerintahan).[25] Tetapi dalam hal penggunaan uang Negara atau fasilitas Negara yang tidak benar, belum tentu  merupakan masalah korupsi. Sebab pemeriksaan benar tidaknya penggunaan uang Negara atau fasilitas Negara terkait pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaannya.

 

4.2.        Direksi Persero sebagai Pejabat Publik Pengelola Keuangan Negara

 

Penerapan tindak pidana korupsi pada Direksi Persero yang terbukti merugikan keuangan Negara ini pada prinsipnya didasarkan pada pengaturan-pengaturan yang tidak sinkron seperti telah diuraikan. Kekayaan Persero diperlakukan sebagai aset Negara adalah didasarkan pada pengaturan-pengaturan berikut:

  1. Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara yang menentukan bahwa, termasuk dalam pengertian keuangan negara adalah kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain … , termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara.
  2. Pasal 1 angka 5 UU Keuangan Negara yang menentukan bahwa, Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
  3. Penjelasan UU Keuangan Negara angka 3 tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, meliputi pengertian dari sisi obyek, subjek, proses, dan tujuan.
  4. Penjelasan umum paragraf IV UU PTPK yang menegaskan bahwa termasuk keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, dan dalam penguasaan siapapun.

Semua pengaturan-pengaturan di atas bertentangan dengan Pasal 4 (1) UU BUMN. Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN menegaskan bahwa, maksud dari  kata “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Setelah Negara melakukan penyertaan, maka demi hukum penyertaan tersebut menjadi kekayaan Persero. Pendapat yang sama dikemukakan Arifin P. Soeria Atmadja Dalam hal ini dikemukakan bahwa telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat.[26]

Akibat ketidaksinkronan ini penegakkan hukum menjadi salah arah. Seluruh pengaturan mengenai keuangan Negara menjadi berlaku bagi Persero. Persero masuk dalam kategori Perusahaan Negara. Terkait hal ini Rudhi Prasetya menyatakan bahwa Persero Terbuka tidak identik dengan Perusahaan Negara.[27] Kata “sebagian” adalah rumusan yang terlalu umum, dan merupakan dasar kekeliruan pandangan bahwa dalam Persero berlaku aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan Negara; sehingga kerugian Persero adalah kerugian Negara.

Selain itu pemahaman salah tentang kekayaan Persero adalah kekayaan Negara, mengakibatkan seluruh penggunaan anggaran Persero merupakan obyek pemeriksaan yang berada dalam lingkup hukum publik (pidana). Padahal mekanisme APBN hanya diperlukan untuk pemisahaan kekayaan Negara. Mekanisme pertanggung jawaban APBN diperlukan bila beberapa penyertaan Negara tidak dijadikan modal Persero.[28] Kedudukan Direksi pada penyertaan jenis ini adalah pengguna anggaran atau pengguna barang.

Kesalahpahaman ini selanjutnya berakibat pada kepastian hukum. Dakwaan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan Negara pada direksi Persero, dapat dikatakan sebagai krisis pada hukum perseroan. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perumusan keuangan Negara baik dalam UU PTPK maupun UU Keuangan Negara. Hanya saja telah terjadi salah pengertian dan penerapan dengan apa yang dimaksud dengan keuangan Negara ketika dikaitkan dengan kekayaan negara yang dipisahkan.[29] Pendapat ini tidak seluruhnya benar. Permasalahan sebenarnya adalah adanya ketidakpahaman terhadap karakter Persero sebagai badan hukum yang mempunyai sumber-sumber dana berbeda dari PT swasta umumnya.

Dalam konsep hukum perseroan, direksi bukan pejabat publik dan juga bukan pegawai negeri. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Untuk itu Direksi bertanggung jawab hanya kepada RUPS. Pada sisi lain rumusan Pasal 1 (2) huruf d dan e UU PTPK, tentang pelaku “orang” yang diperlakukan sebagai pegawai negeri yaitu,  mengakibatkan seluruh karyawan Persero bukan hanya Direksi masuk kategori pelaku “orang” ini.

 

4.3.        Penyalahgunaan Wewenang sebagai Delik Tindak Pidana Korupsi

Pada Direksi Persero

 

4.3.1.    Konsep Penyalahgunaan Wewenang

 

Konsep  penyalahgunaan wewenang berasal dari hukum administrasi, sebab pada dasarnya unsur melawan hukum adalah bersifat administratif.[30] Dalam konsep hukum administrasi “penyalahgunaan wewenang” adalah salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang. Tidak ada “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan karena kealpaan (culpa). Menurut Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:[31]

1.    Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,

2.    Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain,

3.    Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pengertian “penyalahgunaan wewenang” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2. Pola dasar penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah bahwa wewenang untuk mengeluarkan keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Makna “penyalahgunaan wewenang” tidak sama dengan unsur “melawan hukum” dalam konsep tindak pidana korupsi.[32] Penyalahgunaan wewenang tersirat dalam sifat melawan hukum, tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapat unsur “penyalahgunaan wewenang”. Kedua unsur ini jelas berbeda, baik dari sisi “materiele feit” maupun “strafbare feit”, karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam UU PTPK.[33]

Untuk  mengetahui apakah terdapat unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bestanddeel delict harus dipenuhi kriteria yang bersifat alternatif,[34] yaitu bahwa unsur penyalahgunaan wewenang dinilai dari ada tidaknya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Aturan hukum tertulis adalah terkait dengan asas legalitas dalam menentukan terbukti atau tidaknya rumusan delik atau juga untuk menentukan ada tidaknya “kewenangan” seseorang dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsur penyalahgunaan wewenang harus terkait pada AAUPB[35] atau Algemene Beginselen Van Behoorlijk Berstuur.

 

4.3.2.    Penyalahgunaan Wewenang oleh Direksi Persero

 

Direksi Persero “dapat” diperlakukan sebagai “pejabat publik” terkait penugasan khusus dalam rangka pelaksanaan PSO. Berdasarkan tugas khusus ini Direksi Persero selain mempunyai kewenangan “privat” terkait kepentingan perseroan juga mempunyai kewenangan “publik”, yaitu menerbitkan peraturan-peraturan yang mengikat publik terkait pelaksanaan PSO. Direksi Persero juga dapat diperlakukan sebagai “pegawai negeri” berdasarkan Pasal 1 (2) huruf d dan e UU PTPK.

Sebagai “pejabat publik”, maka asas-asas terkait kewenangan publik dalam hukum administarasi berlaku juga untuk Direksi Persero. Untuk itu selain dikenai Pasal 2 UU PTPK, Direksi Persero juga dapat dikenai Pasal 3 UU PTPK tentang penyalahgunaan wewenang yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

            Penekanan pengaturan ini adalah bahwa tujuan penyalahgunaan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 2 UU PTPK, yang bertujuan memperkaya diri. Dengan demikian bila terbukti seseorang mendapat keuntungan dari suatu perbuatan penyalahgunaan, maka masuk kategori rumusan Pasal 3 ini.

            Bertujuan merupakan perbuatan yang intent to. Secara sederhana mudah dimengerti bahwa tujuan atau doel jauh dari sifat alpa atau lalai, karena perbuatan yang bertujuan dipandang telah mempunyai “niatan” sebelumnya. Dalam sistem common law, kata intent to mempunyai arti sengaja. Sebab penyalahgunaan merupakan “abuse”. Namun demikian dalam konsep hukum pidana, hal perbuatan ini harus dibuktikan bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan, diri pelaku (dader) atau seseorang atau korporasi telah memperoleh keuntungan dari perbuatan penyalahgunaan dimaksud.

Keuntungan menunjuk pada nilai tambah atau suatu peningkatan. Tanpa suatu peningkatan atau nilai tambah, maka seseorang tidak memperoleh keuntungan. Pada sisi lain harus dipenuhi syarat bahwa dari keuntungan yang diperoleh tersebut Negara dirugikan. Oleh karena itu tekanan rumusan Pasal 3 UU PTPK adalah bahwa keuntungan seseorang tersebut berakibat merugikan keuangan Negara. Dengan demikian apabila seseorang memperoleh keuntungan tetapi Negara tidak dirugikan, maka tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Pada contoh kasus Jamsostek, investasi beresiko tinggi yang tidak dijamin keamanannya telah dianggap berpotensi merugikan keuangan Negara.[36]

Parameter seseorang menyalahgunakan wewenang adalah bila kewenangan digunakan tetapi tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila kemudian berdasar kewenangan-kewenangan yang diberikan tersebut Persero menderita kerugian, maka Direksi dapat dituntut pertanggungjawabannya. Dalam konsep hukum privat kerugian-kerugian Persero dapat diuji, apakah kerugian tersebut merupakan kesalahan Direksi atau bukan. Apabila kemudian hal ini dimasukkan dalam konsep hukum administrasi, kerugian Persero tidak dapat begitu saja dikategorikan kerugian Negara.

 

4.3.3.    Cacat Prosedur Terkait Penyalahgunaan Wewenang

 

Kemungkinan cacat prosedur terkait dengan Persero, adalah pada tataran pelaksanaan PSO, bahwa hal ini bisa terjadi karena anggaran PSO terpisah dengan kekayaan Persero. Pelaksanaan PSO terkait erat dengan program pengadaan barang dan jasa. Pasal 99 PP No. 45 Tahun 2005 menentukan bahwa, tata cara pengadaan barang dan jasa Persero yang menggunakan dana APBN harus dilakukan berdasarkan Pedoman Umum dari menteri. Untuk Persero Tertutup, berdasarkan Penjelasan Pasal 99 (2) PP No. 45 Tahun 2005, Pedoman Umum tersebut harus dianggap sebagai keputusan RUPS. Untuk Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki Negara, pedoman umum tersebut harus dikukuhkan lebih dulu oleh RUPS. Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.

Pada hasil penelitian, pedoman menteri dalam pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini belum pernah dibuat. Cara yang dipakai saat ini adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri untuk masing-masing Menteri Teknis yang membawahi bidang BUMN yang bersangkutan tentang Pengadaan Barang dan Jasa tertentu. Surat Edaran Menteri teknis ini juga menunjuk bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus dirujuk Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006.

Berdasarkan Surat Edaran menteri teknis tersebut kemudian dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing perusahaan tentang Ketentuan Umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang pada dasarnya berisi tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Keppres 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006.

Dalam hukum administrasi bentuk hukum seperti Surat Edaran Menteri dan SOP ini mengikat sebagai suatu prosedur yang harus diikuti. Artinya bahwa bila proses pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai SE menteri dan SOP, maka dianggap telah terjadi cacat prosedur, yang dalam hukum administrasi harus diulang prosesnya. Untuk itu apabila proses pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai SE menteri dan SOP, atau pertanggungjawabannya tidak sesuai aturan-aturan pertanggungjawaban keuangan Negara, maka Direksi Persero dapat dianggap telah menyalahi prosedur, dan atau bahkan dapat diindikasikan pada korupsi apabila ternyata tindakannya di kemudian hari, terkait pengadaan barang dan jasa dianggap telah merugikan keuangan negara.

Sebagai contoh kasus untuk hal ini adalah kasus proyek pengadaan dua mesin pembangkit (turbin gas truck mounted) untuk PLTGU Borang, Palembang, Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh PT PLN. Pada kasus ini diindikasikan terjadi penggelembungan (mark up) dalam pembelian dua alat tersebut.[37] Di samping itu  proses pengadaan turbin tersebut tidak dilakukan dengan tender karena kondisi yang sangat mendesak yaitu rencana pemadaman listrik di Sumatera, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, dan pelaksanaan Pemilu 2004.[38] Modus  korupsi, adalah bahwa tim pelaksana projek membeli mesin bekas pakai, padahal anggarannya untuk pembelian mesin pembangkit yang baru.

Pada tanggal 2 Nopember 2007 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SK-SP3) No. Tap 03/0.1.14/ET.1/11/2007 untuk Ali Herman Ibrahim dan Agus Darmadi, No. Tap 04/0.1.14/ET.1/11/2007 untuk Yohanes Kenedy Aritonang, dan No. Tap 05/0.1.14/ET.1/11/2007 untuk Edy Widiono.[39] Surat Penghentian Penyidikan pada dugaan korupsi pembelian mesin PLTGU Borang ini menetapkan bahwa proses pembelian telah sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;[40] dan bahwa dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti, baik unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur kerugian Negara.[41]

Adanya cacat prosedur tidak secara otomatis terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang.[42] Sebagai contoh, dilakukannya penunjukkan langsung, ditujukan untuk menguntungkan salah satu rekanan. Pada tataran ini terdapat penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur. Apabila kemudian penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur ini menimbulkan kerugian Negara, maka dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

 

4.4.        Tindak Pidana Korupsi Pada Mantan Direksi Bank Mandiri dan PT Jamsostek

 

Dalam kasus contoh Bank Mandiri, Mantan Direksi dituntut korupsi karena kredit yang disalurkan macet. Pembuatan nota analisis fasilitas bridging loan dianggap menyimpang dari kebiasaan norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan, karena dibuat hanya dalam waktu sehari.[43] Selain kredit bridging loan tidak diatur oleh Bank Indonesia dan ketentuan kredit Bank Mandiri, penyaluran kredit ini juga tidak dilengkapi agunan pokok, dan neraca perusahaan karena PT CGN baru didirikan 6 (enam) bulan.[44] Direksi dalam hal ini dinilai tidak hati-hati, sehingga merugikan keuangan Negara, berdasar Pasal 2 (1) UU PTPK.[45] Akibat ketidak hati-hatian tersebut PT CGN macet membayar. Dalam kasus contoh PT. Jamsostek, Mantan Dirut dan mantan Direktur  Investasi didakwa korupsi, yang mengakibatkan kerugian Negara, terkait pembelian surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN).[46] Pembelian surat utang ini merupakan investasi beresiko tinggi karena hanya dijamin pernyataan kesanggupan membeli kembali saat jatuh tempo.[47] Untuk itu dikenai Pasal 3 UU PTPK tentang penyalahgunaan wewenang.

Tindak pidana korupsi berdasar Pasal 2 (1) UU PTPK mempunyai tiga unsur delik yang harus dipenuhi secara kumulatif yaitu, unsur melawan hukum; unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan unsur dapat merugikan keuangan Negara.

Dalam konsep tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum harus dilakukan dengan sengaja (opzet) atauintent toatau dengan tujuan. Kesengajaan harus ditujukan untuk memperkaya diri atau orang lain dan berakibat merugikan keuangan Negara. Unsur memperkaya diri dan kerugian Negara harus dibuktikan secara riil. Apabila seseorang tidak kaya karena perbuatannya dan Negara tidak nyata-nyata merugi, maka tidak ada perbuatan pidana (strafbaarfeit).[48] Padahal rumusan Pasal 2 (1) UU PTPK adalah “dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”.

Pengaturan Pasal 2 (1) UU PTPK nyata-nyata dilatar belakangi oleh kebutuhan hukum dari beleid anti KKN. Bahkan penyelesaian pada kasus ini antara hukum pidana dengan hukum perseroan tampak dicampur adukan. Persero adalah badan hukum mandiri sebagai persona standi in judicio. Apabila kredit yang disalurkan macet, maka yang merugi adalah Persero, bukan Negara. Kredit macet belum tentu merugikan Persero, apalagi pemegang saham. Pada tataran ini harus dibedakan dengan tegas antara kerugian negara dengan kerugian perseroan dan atau kerugian pemegang saham.

Kebijakan Direksi menyalurkan kredit ataupun membeli surat sanggup, harus bertujuan untuk meningkatkan aset Persero. Keputusan pemberian bridging loan dan pembelian surat sanggup, merupakan kebijakan yang diambil Direksi. Pengambilan kebijakan oleh Direksi diatur dalam Pasal 92 (2) UU PT bahwa direksi berwenang mengambil kebijakan yang dipandang tepat,  berdasar keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Apabila kebijakan kedua Direksi tersebut dianggap tidak tepat oleh pemegang saham, seharusnya berdasarkan Pasal 97 (6) jo Pasal 97 (3) dan (4) UU PT pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi untuk minta pertanggungjawaban Direksi secara tanggung renteng sampai harta pribadinya. Pada sisi lain seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan bahwa penyaluran bridging loan dan pembelian surat sanggup tersebut akan merugikan Persero terlebih dahulu. Apabila kemudian kerugian Persero tersebut menyebabkan pemegang saham rugi, maka Negara dalam kedudukannya sebagai pemegang saham dapat menderita rugi.

Terkait kasus contoh PT Jamsostek, untuk menentukan ada tidaknya “penyalahgunaan wewenang” Direksi, harus didasarkan pada aturan-aturan yang memberi kewenangan, yaitu UU PT dan Anggaran Dasar. Apabila tidak ada peraturan dasar yang dapat dipergunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, maka Direksi harus dibebaskan. Penyalahgunaan wewenang kepengurusan Persero, ukurannya adalah Penjelasan Pasal 2 (2) UU PT. Dalam hal ini berarti tidak ada unsur kesalahan (schuld) atau sifat melawan hukum dari perbuatannya. Tidak terbuktinya unsur “wederrechtelijk” (melawan hukum) akibat tidak terbuktinya unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan dasar peniadaan unsur pidana (negative materiele wederrechtelijk ).

Sebagai contoh perbandingan dikemukakan disini putusan kasus Bank Indonesia di PN Jakarta Pusat No. 2043/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst., 1 April 2003. Direksi Bank Indonesia (kolektif Institutional) dianggap secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair didasarkan fakta hukum mengenai Kebijakan Dewan Direksi Bank Indonesia atau “Overheidsbeleid”sebagai berikut :[49]

a.    Pemberian Dispensasi kliring bagi 18 (delapan belas) Bank yang mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No : 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 (tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal) dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No : 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 (tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring),

b.    Pemberian Kredit Likuiditas bagi 18 (delapan belas) Bank yang mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (antara lain) No. 21/54/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah.

Pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa Direksi Bank Indonesia telah melakukan:

·         Pemberian fasilitas Saldo Debet, yaitu dengan dispensasi kliring bagi 18 (delapan belas) Bank yang mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 (tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal) dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No : 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 (tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring),

·         Pemberian Kredit Likuiditas bagi 18 (delapan belas) Bank yang mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (antara lain) No. 21/54/Kep/Dir tanggal 27 Oktober1988 (tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah).

Kebijakan pemberian kredit likuiditas dalam keadaan yang darurat adalah sesuai Petunjuk Presiden Tanggal 3 Desember 1996 dan tanggal 15 April 1997 yang saat itu pada pokoknya melarang untuk melakukan tindakan likuidasi atau tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan gejolak sosial sehubungan dengan adanya dua agenda nasional, yaitu Pemilihan Umum dan Sidang Umum MPR-RI.

Berdasar petunjuk Presiden RI ini, maka pemberian fasilitas kredit likuiditas merupakan Kebijakan Negara atau Staatsbeleid yang diimplementasikan oleh aparatur Negara atau Overheidsbeleid”.  Dewan Direksi Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu “kebijakan” (beleid) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 13 tahun 1968 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1968 jo Tambahan Lembaran Negara No. 2865).  

Kebijakan Bank Indonesia secara kolektif institusional tentang pemberian kredit likuiditas ini merupakan persoalan “Kebebasan Kebijakan” atau “Beleidsvrijheid” atau “Freies Ermessen” yang dalam tugas publiknya Negara cq Direksi Bank Indonesia memiliki ruang gerak bebas. Sehingga landasan atau motivasi adanya kebebasan Negara dalam menjalankan tugas publik tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Umum, tetapi oleh Pengadilan TUN. Sebab hal ini adalah “separation of power”, khususnya dalam arti “separation of function” ataupun “separation of organism”.[50] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan tidak termasuk dalam penilaian Hakim Umum, yang memfokuskan pada “rechtmatigheid”, bukan “doelmatigheid”.[51]

Pembatasan terhadap Beleidsvrijheid adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam katagori penyalahgunaan wewenang (“Detournement de pouvoir”) dan perbuatan sewenang-wenang (“Abus de Droit”).  Dengan demikian Kebijakan Direksi Bank Indonesia merupakan kebebasan kebijakan suatu Freies Ermessen atau beleidsvrijheid dalam rangka Staatsbeleid yang dilakukan oleh direksi Bank Indonesia selaku Overheidsbeleid.

Surat keputusan atau surat edaran Direksi Bank Indonesia, tetap harus didasari  suatu norma umum pemerintahan yang baik, sesuai asas AUPB. Tujuan kebijakan bank Indonesia terbukti untuk memperbaiki likuiditas perbankan (saat itu) agar tidak terjadi kerugian pada nasabah bank disamping melindungi perekonomian negara dari krisis ekonomi, hal mana sesuai dengan asas Kecermatan Materiel (Kecermatan Substantif) dari AAUPB. Oleh karena itu keputusan Direksi Bank Indonesia masih berada dalam batas-batas kepatutan, artinya perbuatannya adalah materiele tetapi tidak wederrechtelijk.

Dalam menentukan unsur “penyalahgunaan wewenang” dengan persoalan “staatsbeleid” adalah bersifat alternatif pada Asas Kecermatan Substantif. Materiale Feit” berupa Rapat Direksi yang menghasilkan suatu diskresi atau kebijakan Dewan Direksi Bank Indonesia tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebab unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bestaddeel delict tidak terbukti sebagai Strafbare Feit, tetapi sebagai suatu kebijakan (beleid).[52]

Girindro Pringgodigdo menyatakan bahwa instant decision yang merupakan keputusan Direksi BI tersebut, baik tertulis dan/atau lisan harus didasarkan pada wewenang discretioner” (Discretionary Power atau authority) dalam batas asas kecermatan substantif AAUPB (Algemene Beginselen Van Behoorlyk Bestuur).[53]

Kewenangan diskresi seringkali lebih baik daripada aturan-aturan tertulis dibuktikan dalam menghadapi suatu hasil dari “unique facts and circum tones of particular cases”.[54] Untuk itu penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiel, seharusnya dilakukan lebih ketat, kondisional, situasif dan kasuistis, dengan kriteria yang jelas, yaitu perbuatan pelaku tidak memenuhi rumusan delik, tetapi kerugian lebih besar daripada keuntungannya.[55] Bahwa pelaku, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berkelebihan/menyimpang.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 


[1] Arifin P. Soeria Atmadja, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No 1 Tahun 2007, hal. 6, yang mengutip dari Simon, Henk,:” Publiekrecht of Privaatrecht?”, diss. 1993.

 

[2] Arifin P. Soeria Atmadja, Ibid., hal. 4.

 

[3] Bandingkan Arifin P. Soeria Atmadja, Ibid.

 

[4] Ibid.

 

[5] Sulistio, Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Bukan Keuangan Negara, Jurnal Ekonomi, Edisi XXI, 2006, hal. 14.

 

[6] www.hukumonline.com: Definisi Keuangan Negara Masih Tidak Jelas, merupakan pendapat Muladi yang dimuat tanggal 24 februari 2003.

 

[7] Berdasarkan Pasal 41 (2) dan (3) UU Perbendaharaan Negara, investasi pemerintah dapat berupa saham, surat utang, dan investasi langsung, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

 

[8] Mengenai hal ini Pasal 23E (1) UUD (amandemen III),  menegaskan bahwa kedudukan BPK adalah bebas dan mandiri. Berdasar Pasal 2 (2) UU No. 15 Tahun 2004, kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

[9] Pengaturan lama untuk sanksi ganti rugi bagi pegawai perusahaan Negara yang melalaikan kewajibannya diatur dalam Pasal 13 (1) UU No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara bahwa:

Semua pegawai perusahaan negara, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang; surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tentang pengnaan sanksi ganti rugi bagi pegawai perusahaan negara termasuk anggota Direksinya yang melakukan tindakan melawan hukum atau lalai tidak melaksanakan kewajibannya telah dikenal cukup lama.

 

[10] Rusli Effendi, Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Mengoptimalkan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), Paper, Seminar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Falultas Hukum Iniversitas Diponegoro, Semarang, 6-7 Mei 2004, hal. 8.

[11] Indriyanto  Seno Adji, Paper, Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Seminar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Falultas Hukum Iniversitas Diponegoro, Semarang, 6-7 Mei 2004, hal. 14, yang mengutip dari Mardjono Reksodiputro, dalam Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu, Cet. Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal. 42-43.

 

[12] Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Gramedia-Jakarta, Tahun 1991, hal. 7.

 

[13] Ibid.

[14] Mariam Darus. B, Op. Cit., hal. 5.

 

[15] Ibid.

 

[16] Ibid., hal. 2.

 

[17] De Wetboeken, dan Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie, Jakarta, Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1989, hal.329.

 

[18] Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht,  Jakarta, Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1989, hal. 521.

 

[19] Loc. Cit.

 

[20] Loc. Cit.

 

[21] Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthelena Pohan, Onrechtmatige Daad, Foto Copy Perc. & Stensil “Djumali”,  Surabaya, Desember 1979, hal. 3. 

[22] Berdasarkan penjelasan umum, yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksekutif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[23] Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 3 tahun 1971 UU PTPK yang telah dicabut, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas yaitu mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai oleh seseorang di dalam jabatan umum.

[24] Pasal 4-6 UU Pokok Kepegawaian jo UU Perubahan Pokok Kepegawaian.

 

[25] Sudarto, Hukum dan Hakim Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142.

 

[26] Loc. Cit:  www.hukumonline: Tanggal 24 Februari 2003.

 

[27] Kaligis, OC., Kumpulan Kasus Menarik, Jilid I,  OC Kaligis & Associates, April 2007, hal. 598.

 

[28] Pasal 4 (2) UU BUMN jo. PP 2 (2) PP No. 44 Tahun  2005.

 

[29] Ridwan Khairandy, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, N0. 1 Tahun 2007, Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan, hal. 36-37, yang mengutip dari Erman Rajagukguk, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, 2006, hal. 386.

[30] Hadjon, disampaikan dalam ceramah pada Pelatihan Deteksi Dini Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Surabaya, 11-12 Desember 2007.

 

[31] Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., hal. 25.

 

[32] Ibid., hal. 35.

 

[33] Ibid.

 

[34] Ibid.

 

[35] AAUPB atau Asas kepatutan dalam melaksanakan kebijakan atau zorgvuldigheid ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar atau ada peraturan dasar, tetapi peraturan dasar (tertulis) itu tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

 

[36] Potensi kerugian dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi berdasar Pasal 2 UU PTPK, bukan Pasal 3 UU PTPK. Hal ini yang mengakibatkan kerancuan.

 

[37]www.AntiKorupsi.org: Jumat, 21-April-2006: Pembelian Dua Buah Turbin Gas Truck Mounted Pada 2004.

 

[38] www.tempointeraktif, Dirut PLN Mengaku Tak Tahu Penggelembungan Dana Proyek Borang, Kamis, 26 Januari 2006 | 11:29 WIB.

 

[39] www.INNChannels, Minggu, 04 November 2007: Penghentian Kasus Borang Dinilai Positif.

 

[40] www.sinarharapan.co.id/berita/0711/03/nas03.html: Proses Hukum Dugaan Korupsi PLTGU Borang Dihentikan.

 

[42] Bandingkan dengan Nur Basuki, Op. Cit, hal. 132.

 

[43] Putusan MA No. 1144 K/Pid/2006, Op. Cit., hal.5.

 

[44] Ibid, hal. 6.

 

[45] Ibid., hal. 20.

 

[46] Suara Karya Online, www.suarakarya.com, Djunaedi Diancam Hukuman Seumur Hidup, 9 Desember 2005 dan www.hukumonline, Terdakwa Jamsostek Nilai JPU tidak Mengerti Transaksi Pasar Modal, , 7 April 2006.

 

[47] Ibid.

 

[48] Menurut Indriyanto  Seno Adji, Op. Cit., hal. 7, bahwa rumusan strafbaarfeit atau perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

[49] Indriyanto  Seno Adji, Op. Cit., hal. 28.

[50] Ibid.

 

[51] Ibid.

 

[52] Ibid., terkait Pertimbangan Hukum Putusan MA RI No. 572K/Pid/2003, Perkara Pidana Korupsi atas nama Ir. Akbar Tandjung, hal. 207.

 

[53] Ibid., hal. 31 pendapat Girindo Pringgodigdo, Kebijaksanaan, Hirarki Perundang-undangan dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, hal. 21.

 

[54] Ibid., yang mengutip pendapat Michael J. Allen dalam bukunya “Cases & Materials on Constitutional & Administration Law” Blackstone Press Limited. 1990, hal. 155.

 

[55] Ibid.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,639 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: