Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian V)

Oleh Padma D Liman

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

BAB  III

 

ARTI  PENTING  EKONOMI  RAHASIA DAGANG  DAN

PRINSIP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

  DALAM TRIPs

 

1.  Esensialia Rahasia Dagang

 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan.  Keadaaan ini tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional tetapi telah jauh menembus dinding dan batas teritorial suatu negara yang selanjutnya menyatu dengan pergaulan hukum dalam dunia perdagangan internasional.  Informasi dengan mudah dapat diakses melalui tehnologi yang canggih atau perangkat otomatisasi seperti internet, komputer, mesin faksimile, scanner dan foto copy, telah memberikan jalan yang sangat mudah untuk mencuri dan mengembangkan suatu informasi rahasia. Oleh karena itu informasi rahasia yang merupakan sumber pasokan dan komo- diti berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaan nya oleh pemilik informasi.  Akan tetapi informasi-informasi ini belum tentu merupakan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dalam Black’s Law Dictionary[1] yang dikategori- kan sebagai rahasia dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri,  perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan untuk memper- oleh keuntungan melebih dari siangannya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu.   Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/ perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan.

Menurut Restatement of the Law of Torts tahun 1939,[2] yang merupakan himpunan dan harmonisasi dari ketentuan rahasia dagang negara-negara bagian Amerika Serikat, telah menjabarkan definisi ‘rahasia dagang’ pada komentar (b) dari ketentuan Seksi  757 bahwa rahasia dagang adalah suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan atau nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan kepadanya kesempatan untuk mempero- leh keuntungan melebihi saingan-saingannya yang tidak mengeta-hui atau tidak menggunakannya.  Jenis Informasi yang merupakan rahasia dagang juga mulai nampak yaitu hanya informasi dalam bidang bisnis dan tehnologi.

Dalam Uniform Trade Secrets Act 1979, yang juga merupa- kan salah satu sumber hukum rahasia dagang di Amerika Serikat, menentukan bahwa substansi atau lingkup informasi rahasia yang dilindungi adalah suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, alat, metode, teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata atau potensial.    Sedangkan dalam Seksi 39 Restatement (Third) of Unfair Competition, tidak membedakan rahasia dagang dengan informasi yang bersifat rahasia lainnya  dan   rahasia dagang adalah semua informasi yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis atau perusahaan lain yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi,.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Uniform Trade Secrets Act (Kanada),[3] yang dimaksud dengan informasi dalam rahasia dagang adalah termasuk informasi yang mengemukakan, berisi atau berwujud tetapi tidak terbatas pada suatu formula, pola, rencana, kompilasi, program computer, metode, teknik, proses, produk perakat atau mekanisme semata-mata. 

Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat ini dapat disimpulkan bahwa yang merupakan rahasia dagang ada-lah formula senyawa kimia, rumus, program, pola mesin atau alat lain, alat atau kompilasi informasi, metode, teknik atau proses ma-nu fakturing, teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata atau potensial, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, atau daftar para langganan atau nasabah.

Menurut Tim Lindsey[4] dkk, suatu informasi dianggap rahasia apabila informsi itu merupakan sebuah konsep, ide atau informasi yang hanya oleh pemilik, serta tidak dapat diperoleh pihak lain dan  belum  diketahui secara umum.  Sedangkan Earl W. Kintmer[5],  berpendapat bahwa informasi yang merupakan trade secret dapat berupa rumus-rumus kimia (chemical for­mula), proses industri (industrial pro­cess), ‘know-how’, informasi harga (pricing information), barang atau produk yang dihasilkan (products), daftar konsumen dan informasinya (customer list and information), bahan pasokan (sources of supply) serta metode penjualan dan informasi bisnis (merchandising methods and business information).  Informasi-informasi ini sangat berharga bagi pemiliknya karena dapat mengungguli para pesaingnya dalam meraih pangsa pasar yang sebesar-besarnya dan akses pasar yang lebih luas. Apabila informasi tersebut tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh  para  pesaingnya,  maka ini merupakan keuntungan kompetitif (competi- tive  advantage)  bagi  si pemilik.

Selanjutnya Philip Griffith[6] mendefinisikan rahasia dagang  atau trade secret adalah sebagai berikut :

 trade secret” is  information (including a formula, pattern, compilation of data or information, program, device, method, technique or process), which derives economic value from not being generally known and which subject of effort to keep it secret.”

 

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha yang penuh persa- ingan telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjang-kau. Perdagangan tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa saja. Untuk meningkatkan kwantitas pelayanannya maka perusaha-an termotivasi membuat produk-produk baru.  Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide dan ide-ide ini dianggap berharga.  Oleh karena itu HKI pada saat ini juga meme-gang peran yang sangat penting pada dunia usaha dalam pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Winnie Tham, Direktur Amica Law LLC Singapura[7], mengemukakan bahwa perusahaan sekarang tidak lagi hanya dinilai berdasarkan sisi tangible aset saja, tapi intangible aset juga turut menentukan perkembangan perusahaan. Peningkatan yang signifi- kan dari aset yang berwujud (tangible aset) ke aset yang tidak ber-wujud (intangible aset) dalam suatu perusahaan nampak dalam studi yang dilakukan Baruch Lev[8].   Berdasarkan studi tersebut, yang dilakukan terhadap 500 perusahaan dalam indeks Standard & Poor, pada tahun 1982 rata-rata nilai pasar intangible aset baru sekitar 38%, akan tetapi pada dekade 2002 sudah meningkat menjadi 82%. Menurut Viktor Cheng, Senior Asisten Direktur Jenderal Intellectual Property Office of Singapura (IPOS), pentingnya peningkatan strategi kebijakan HKI dalam negosiasi perdagangan, agar bisa membentuk pola perdagangan global. HKI sudah merupakan bagian dari strategi kompetisi bisnis.[9]

Keberhasilan seorang pelaku usaha dalam mengelola suatu bidang usaha tertentu dapat memotivasi pelaku usaha lainnya untuk ikut berkecimpung pada bidang usaha yang sama itu. Bagi pelaku usaha yang baru terjun dalam bidang usaha tertentu akan menga- lami keterbatasan kemampuan baik dalam bidang manajerial mau- pun pengalaman.  Untuk mengatasi hal ini, adakalanya pelaku usaha yang bersangkutan melakukan pembajakan tenaga kerja yang ber-pengalaman dalam bidang yang akan ditekuninya atau mencari sendiri informasi bisnis yang dibutuhkan dalam bidang usaha barunya. Oleh karena itu, informasi menjadi penting terutama bagi kalangan bisnis karena dibutuhkan dan dapat menghasilkan profit atau uang.  Informasi ini dianggap mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomis dan merupakan intangible aset bagi perusahaannnya karena itulah dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Pemegang hak informasi yang bernilai ekonomi, menghendaki ada-nya upaya pencegahan terhadap para pesaingnya untuk mene-mu-kan dan menggunakan informasi rahasia yang dikuasai tanpa seizin- nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahguna- an dari kompetitor perusahaan lain untuk menjatuhkan usahanya.

Dalam perdagangan, pelaku usaha lebih sering membicara-kan HKI di belakang produk tersebut dari pada berbicara tentang produknya.  Nilai pasar HKI dalam perusahaan sekitar 70%, jauh meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.[10] Kema- juan tehnologi yang pesat ini menyebabkan informasi rahasia yang tidak dijaga dengan baik, akan tersebar dan berpindah dari pengua-saan seseorang ke orang lain dalam hitungan menit saja.  Hal ini mengakibatkan informasi yang semula rahasia menjadi tidak rahasia lagi dan akan kehilangan nilai ekonominya. Suatu informasi rahasia yang telah menjadi “public good” maka menurut Coleman[11] pro- duk ini akan memiliki dua sifat kepemilikan yang menonjol,  yaitu penggunaan produk oleh seseorang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menikmatinya; dan sekali produk itu dihasilkan, maka tidak ada lagi hal pokok atau cara efisien untuk melarang seseorang menikmatinya.. 

Banyak informasi  bisnis dan tehnologi  yang berharga bagi pelaku usaha yang berkecimpung dalam bidang usaha yang sama.  Pelaku usaha yang menghasilkan atau menguasai informasi berhar-ga tersebut tidak menghendaki informasi yang dianggap bernilai ekonomi itu diketahui apalagi digunakan oleh saingan-sa­ingan bis-nisnya. Misalnya, perusahaan Coca-Cola, berkat usaha perlindung- an yang ketat telah mampu melindungi rahasia formula coca cola selama lebih dari seratus tahun sejak formula tersebut pertama kali ditemukan.  Untuk menjaga kerahasiaan formula tersebut, maka disimpan dalam kotak penyimpan yang aman di Amerika dan hanya eskekutif Coca Cola yang tertentu saja dapat mengakses terhadap resep atau formula tersebut[12].   Pengamanan ini menunjukkan beta- pa lamanya rahasia dagang dapat  bertahan apabila dijaga secara baik, meskipun pada tahun 2006, didapati ada 3 orang yang secara tidak sah akan mencuri dan menjual rahasia dagang dari The Coca-Cola Company ke PepsiCo dengan nilai US$ 1,5 juta tunai[13].  Apabila formula ini dipatenkan maka tidak akan menjadi rahasia selama ini, karena perlindungan paten mempunyai batasan jangka waktu sedangkan rahasia dagang tidak. Di Indonesia, melalui Coca-Cola Bottling Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan de- ngan Coca-Cola Amatil Limited[14],  melakukan investasi sekitar tahun 1972, dengan satu pabrik yang berlokasi di Jakarta dan mem- perkerjakan 25 orang karyawan. Produksi tahunan pada saat itu hanya sekitar 10.000 krat. Sedang pada awal tahun 2000, Coca Cola Bottling Indonesia telah memperkerjakan karyawan sekitar 10.000 orang, memproduksi jutaan krat minuman Coca Cola dan didistribu- sikan serta dijual melalui lebih dari 400.000 gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia.[15] 

Peningkatan usaha juga terjadi pada makanan cepat saji KFC (Kentacky Fried Chiken) yang dipegang oleh perusahaan  PT. Fastfood Indonesia Tbk.  Pada awal investasi di Indonesia dimulai di Jakarta dengan membuka restoran pertama tahun 1979.   Produk unggulan perseroan, Colonel`s Original Recipe dan Hot & Crispy ini sekarang telah memiliki 270 restoran termasuk 1 unit mobile catering yang tersebar di 60 kota di Indonesia,  dan memperkerja- kan  10.293  karyawan dengan total penjualan lebih dari Rp. 1,276 triliun pada akhir 2006.[16]  Kondisi ini tentu juga menguntungkan perekonomian Indonesia.  Kekhawatiran Negara berkembang terha-dap perlindungan HKI yang dapat menimbulkan monopoli dan dianggap sebagai tembok penghalang[17] bagi perkembangan ekono- mi Negara berkembang dalam hal ini kurang terbukti. 

Perlindungan HKI yang secara essensial adalah hak eksklu-

sif dan tidak dapat dipungkiri memang akan menimbulkan mono- poli. Akan tetapi monopoli ini bukan berarti selalu menimbulkan hal yang negatif.  Monopoli ini hanya berlangsung untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.  Menurut Mahkamah Agung AS dalam putusan Zenith Radio Corp. v Hazeline Research, Inc[18]. mengatakan bahwa : “The heart of legal monopoli is the right to invoke the state’s power to prevent other from utilizing his discovery with out his consent.” (Inti pengesahan monopoli adalah hak memohon kewenangan negara untuk mencegah pihak lain memanfaatkan atau menggunakan penemuannya tanpa persetujuan). 

Di beberapa Negara, konsep atau informasi yang mendapat perlindungan Rahasia Dagang, adalah[19] :

§  daftar pelanggan;

§  penelitian pasar atau penelitian teknis;

§  resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;

§  sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;

§  ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;

§  informasi keuangan atau daftar harga yang menunjuk- kan marjin laba dari sebuah produk;

§  sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

 

Kepemilikan dan perlindungan atas suatu informasi rahasia yang dikategorikan sebagai rahasia dagang dan merupakan  intangible aset dari suatu perusahaan, terjadi secara otomatis. Siapa yang menemukan atau membuat rahasia dagang tersebut, maka otomatis oleh undang-undang dialah dianggap sebagai pemiliknya dan berdasarkan Pasal 4 UU No. 30 / 2000, pemilik ini berhak melarang penggunaan atau pengungkapan tanpa izinnya yang dila- kukan seseorang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dalam kasus Fireworks Spectacular, Inc and Piedmont Display Fireworks, Inc v Premier Pyrotechnics, Inc and Matthew P. Sutcliffe 2000 U.S. Dist. LEXIS 2362 (February 23, 2000)[20], data pelanggan (customer list) Fireworks Spectacular  Inc and Piedmont Display Fireworks, Inc yang dibuat dalam logbook dianggap sebagai rahasia dagang karena data pelanggan dalam bidang mercon tidak mudah diperoleh. Butuh jangka waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun sehingga data pelanggan dapat dikompilasi.  Oleh karena itu Pihak Fireworks menganggap data pelanggan tersebut memberikan nilai komersial yang sangat tinggi. Sebagai pemilik, Fireworks berhak menuntut ganti rugi dan mela-rang penggunaan maupun pengungkapan yang dilakukan seseorang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan terhadap gagasan-gagasan yang mempunyai nilai komersial dan memberikan keuntungan bersaing, dapat men- dorong iklim yang sehat dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan. Berdasarkan National Science Foundation, Science and Engineering Indicators,[21] tahun 1991, penerimaan total Amerika Serikat dari perdagangan HKI mendekati 18 milyar dolar Amerika. Selama periode tahun 1987 sampai 1991, perusahaan-perusahaan menerima empat sampai lima kali  jumlah pembayaran dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Hal ini me-nunjukkan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan. Oleh karena itu diperlukan perlin- dungan terhadap rahasia dagang agar informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum HKI lainnya, misalnya hak paten atau hak cipta atau hak disain, dapat dilindungi. Untuk memperoleh per­lindungan paten, seorang penemu (inventor) harus menemukan sesuatu yang sifatnya baru (novelty), memenuhi syarat langkah inventif,   dapat diterapkan dalam industri dan didaftarkan. Misalnya  penemuan suatu metode produksi dari teknologi cara penghancur sampah yang sangat cepat kemudian dituangkan dalam bentuk alat yang berwujud.  Agar ide dan alatnya ini dapat dilindungi, maka bisa didaftarkan sebagai hak paten.  Sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapat eksistensinya. Umumnya perlindungan atas HKI meliputi ide hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang dengan jerih payah diperoleh dari keahlian khusus pemiliknya.  Oleh karenanya selain ide kerja otak atau ide kerja ratio maka wajud nyata dari HKI tersebut juga dilindungi, kecuali rahasia dagang. Khusus untuk rahasia dagang, perlindungan hukum hanya terbatas pada konsep atau ide yang dihasilkan oleh kerja otak atau kerja ratio yang dirahasiakan, bukan melindungi wujud nyata dari rahasia dagang tersebut.  Oleh karena itu rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan tetapi secara otomatis langsung terlindungi dan sudah diakui kepemilikannya oleh negara. 

Adanya pengaturan rahasia dagang dalam TRIPs menunjuk- kan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, bahwa tanpa membuat kontrak mengenai kewajiban meraha-siakan suatu informasi yang berharga dengan pihak lain dalam berbisnis, otomatis rahasia dagangnya telah dilindungi.  Perlindung- an rahasia dagang dalam suatu negara akan  mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi.  Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas rahasia dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan pere-konomian negara. Perlindungan ini didasarkan pula pada adanya perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-­aset intelektual atau HKI, termasuk rahasia dagang, yang dilan-dasi oleh beberapa teori,  yaitu Teori Reward, Teori Recovery, Teori

Incentive, Teori risk dan Economic Growth Stimulus Theory. [22]

Menurut teori reward, pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindung- an hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu. [23]

Teori recovery beranggapan bahwa usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya dalam menghasilkan karya intelektu- alnya maka harus diberikan kepadanya hak eksklusif untuk meng- eksploitasi HKI guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkan-nya.  Sedangkan menurut teori incentive, pencipta dan penemu akan diberikan Insentif untuk merangsang kreativitas da­n upaya mencip-takan karya-karya baru di bidang teknologi.  Untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan serta pengembangan kreativitas penemu   agar menghasilkan sesuatu yang baru, maka diperlukan adanya sua- tu  insentif  yang  dapat memacu terjadinya kegiatan penelitian.

Penghargaan yang diberikan berdasarkan teori-teori di atas bukan satu-satunya upaya memberikan keuntungan bagi penemunya akan tetapi bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat bahkan untuk menemukan kreativitas secara nasional. Pemberian  penghargaan tersebut merupakan sumbangan konkrit bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya. Teori ini dina-makan Teori Kepentingan Makro.[24]

Selanjutnya ada pula yang dinamakan teori risk[25], yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya atau penelitian  yang mengandung resiko karena ada kemungkinan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan  perlin-dungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dengan adanya perlindungan maka resiko yang timbul dari penggunaan secara ilegal dan mengakibatkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat untuk melindungi HKI tersebut.

Selain teori-teori diatas juga dikenal adanya Economic Growth Stimulus Theory[26]. Teori ini mengakui bahwa perlindungan  atas HKI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi yang ber-tujuan membangun suatu sisem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.  Adanya teori ini mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha me-ngembangkan konsep, pengetahuan dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain. Teori ini dikenal di nega- ra-negara berkembang dengan nama “public benefit” atau “econo mic growth stimulus”, atau “social rate of return” atau bahkan teori “more things will happen[27]. 

Amerika Serikat telah memberikan perhatian khusus terha-dap perlindungan HKI warga atau perusahaan Amerika diluar nega-ranya. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan Amerika Serikat me-rugi milyaran dollar akibat banyaknya negara-negara yang meng- gunakan karya-karya intelektual warganya tanpa hak sehingga menghilangkan keuntungan financial para pemilik hak.   Melalui United Stated Trade Representative (USTR),[28]  USA  melakukan pembalasan terhadap praktek dagang curang negara-negara mitra dagang yang kurang memberikan perlindungan pada HKI. Berda- sarkan Seksi 301 Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988,  USTR diberi kewenangan untuk menunjuk negara-negara mana saja yang dianggap melakukan unfair trade practices[29] dan menjatuh- kan  sanksi-sanksi perdagangan tertentu terhadap negara tersebut. 

Amerika yang semula menerapkan prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik, merasa dirugikan oleh negara-negara lain yang kurang memberikan perlindungan HKI. Hal ini dikarenakan  aturan hukum Amerika lebih memberikan perlindungan HKI kepada pemi-lik HKI, misalnya Semiconductor Chips Protection Act (SCPA) tahun 1984[30].  Dalam sistem hukum Amerika, negara sangat  ber-peran melindungi HKI warganya karena hal ini berdampak pada pendapatan untuk negara. Selain upaya pemulihan berupa ganti rugi dan sanksi pidana dalam perlindungan rahasia dagang, maka dalam pengadilan Amerika Serikat juga menggunakan doktrin “inevitable disclosure”[31], yaitu pengadilan sudah dapat memberikan keputusan tanpa menunggu sampai terjadi pencurian rahasia dagang dengan maksud sebagai upaya menghentikan terjadinya penyalahgunaan sebelum hal itu terjadi.  Teori ini nampak dalam keputusan gugatan antara Quaker dan PepsiCo, Inc. pada tahun 1995 di Chicago, yang melarang seorang bekas eksekutif perusahaan PepsiCo, Inc. untuk menerima bekerja seorang bekas karyawan saingannya[32].

Pada awalnya, sebelum ada ketentuan Seksi 301 dari Omni- bus Trade and Competitiveness Act 1988, Amerika Serikat adalah  negara anglo saxon yang menganut sistem common law.  Akan teta- pi karena sistem ini kurang menguntungkan dan cenderung lebih merugikan pemilik  HKI, maka kemudian pengaturan  perlindungan HKI khususnya rahasia dagang, dibuat dalam bentuk tertulis berupa act atau undang-undang.  Kasus rahasia dagang yang pertama terja- di di Amerika yaitu Vickey v.Welch (1837). Kemudian ada kasus Jarvis v. Peck (1843)[33] di pengadilan negara bagian New York dan kasus Taylor v. Blanchard (1866) di pengadilan Massachusetts [34].  Dalam kasus Taylor  pengadilan menegaskan prinsip common law  bahwa  ‘kerahasiaan’  adalah suatu syarat yang dijadikan dasar bagi perlindungan rahasia dagang.  Pada kasus Peabody v. Norlfolk (1868)[35]  pengadilan membahas konsep ‘kerahasiaan’ dan menetap- kan peraturan umum bahwa ‘kerahasiaan’ tidak harus bersifat absolut atau mutlak. Konklusi yang sering dikutip dari pengadilan mengenai ‘kerahasiaan,’ yaitu bahwa: “a secret of trade or manufacture does not lose its character by being confidentially disclosed to agents or servants, without whose assistance it could not be made of any value.[36] Kerahasiaan suatu informasi tidaklah hilang dengan diungkapkannya secara rahasia kepada agen-agen atau pihak yang membantu, karena tanpa bantuan nya informasi tersebut tidak akan bermanfaat. Pengadilan tertinggi negara bagian Massachusetts Amerika Serikat, menolak pembelaan yang didalilkan tergugat dengan menyatakan sebagai berikut: [37]

“If a man invents or discovers, and keeps secret, a process of manufacture, whether a proper subject for a patent or not, he has not indeed an exclusive right to it as against the public, or against those who in good faith acquire knowledge of it; but he has a properly in it, which a court of chancery will protect against one who in violation of contract in breach of confidence undertakes to apply it to his own use, or to disclose it to third persons. “

 

Konsep mengenai kerahasiaan yang substansial, bukan absolut atau mutlak, sebagai syarat untuk perlindungan rahasia dagang, diakui oleh pengadilan Pennsylvania pada kasus Pressed Steel Car. v. Standard Steel Car  Co (1904).[38]  Pengadilan membe-rikan  pandangan  yang  realistis, bahwa ada beberapa keterbukaan dan akses umum yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun, dengan menyatakan sebagai berikut :

“A certain amount of publicity is unavoidable in any manufacto ry, but an unlocked door is not an invitation to the passerby… to help himself. Neither does a manufacturer abandon property in a design by delivering it or a copy to another for a restricted purpose, not by a limited publication [39]

 

Dari berbagai kasus yang telah terjadi, Pengadilan membuat observasi mengenai hal-hal substantif dari hukum rahasia dagang sebagai berikut [40] :

1.     The subject of trade secret must be secret; it must not be public knowledge or general knowledge in the trade or business.

2.     The protection afforded is against the disclosure or unauthorized use by those to whom the secret has been confided under the express or implied restriction of nondisclosure or nonuse, or when knowledge is gained by “improper means.”   

3.     Protection is not afforded against discovery of the trade secret “by fair and honest means, ” such as by independent invention, accidental disclosure, or reverse engineering.   

4.     Novelty in the patent law sense is not required, but secrecy implies “at least minimum novelty. “

 

Seiring dengan perkembangan dalam dunia perdagangan, maka makna Informasi atau hal-hal yang dirahasiakan di Amerika Serikat mulai dianggap sebagai milik yang berharga sehingga  perlu  dilindungi.   Pada awal abad ke 19, di Amerika Serikat mulai ada peraturan tentang rahasia dagang untuk mengakomodasi sifat dasar perubahan rahasia-rahasia bisnis persaingan, teknologi dan pola-pola pekerjaan[41].  Putusan pengadilan tidak lagi menitik beratkan pada hubungan hukum yang terjadi (seperti dalam putusan negara common law) tetapi pada informasi atau objek dari perjanjian terse- but.  Menurut Rahmi Jened, dasar pertimbangan dan pengambilan putusan juga tidak lagi pada judge made law melainkan sudah pada statutory approach yaitu dalam ketentuan tentang rahasia dagang Restatement of the Law of Torts Amerika Serikat, Uniform Trade Secret Act (UTSA) dan Restatement (Third) of Unfair Competition.  

Dalam Restatement of the Law of Torts dikemukakan pula  bahwa [a]trade secret is a process or device for continuous use in the operationthe business“.   Ini berarti rahasia dagang adalah suatu  proses  atau  alat untuk dipergunakan terus-menerus dalam menja-lankan kegiatan bisnis dan bukan merupakan penggalan informasi atau informasi yang sebagian saja tidak lengkap, misalnya nama pelanggan saja atau alamat dari pelanggan saja. Apabila penggalan informasi ini kemudian digabung, misalnya nama pelanggan yang beralamat disuatu tempat tertentu, apa kebutuhannya setiap minggu, dimana suatu barang akan dibeli pada setiap minggu dengan tunai dalam jumlah yang besar.  Kemudian jika pelanggan ini diberikan fasilitas tertentu misalnya diskon sekian persen, maka kemungkinan bisa menjadi pelanggan dari suatu produsen. Informasi ini barulah dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Selain harus merupa- kan proses dalam bisnis yang terus menerus, juga dikatakan bahwa “[n]ovelty and invention are not requisite for a trade secret as are for patentability.[42] Agar suatu rahasia dagang mendapat perlin-dungan maka tidak diperlukan adanya hal-hal baru dalam substansi informasi tersebut, tetapi harus ada keaslian atau orginality[43] dari pemilik informasi.  Menurut Rahmi Jened, berdasarkan faktor kebe- tulan, maka bisa saja rahasia dagang seseorang akan sama dengan orang lain..  Substansi rahasia dagang harus sungguh-sungguh rahasia atau memiliki sifat kerahasiaan, sebagaimana ditegaskan dalam  The Restatement  of the Law  of  Torts,  sebagai berikut[44] :

The subject matter of a trade secret must be secret. Matters of public knowledge or of general knowledge in an industry cannot be appropriated by one as his secret. Matters which are completely disclosed by the goods which are marketed cannot be his secret “.

 

Berdasarkan ketentuan Restatement ini,  maka kondisi ada- nya “kerahasiaan” merupakan keharusan atau syarat mutlak dari suatu rahasia  dagang. Pengetahuan publik atau pengetahuan umum dalam industri termasuk informasi untuk melengkapi suatu produk yang akan dipasarkan bukan merupakan rahasia dagang. Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengkualifikasikan kerahasiaan sua- tu informasi adalah tergantung pada rumit tidaknya atau tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi atau banyak tidaknya orang mengetahui informasi itu. Dalam The Restatement Art. 737 juga menguraikan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai batasan kerahasiaan suatu informasi adalah[45] :

1.  apakah informasi tersebut diketahui juga di luar dari bidang bisnisnya;

2.  apakah informasi tersebut diketahui oleh pekerja dan pihak lainnya yang terlibat dalam bidang bisnisnya;

3.  Apakah tindakan yang dilakukan pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut;

4.  nilai informasi tersebut bagi pemilik dan pesaingnya;

5.  besarnya usaha atau biaya yang dikeluarkan pemilik untuk menghasilkan informasi tersebut;

6.  tingkat kesulitan informasi tersebut diperoleh atau disalin / ditiru oleh pihak lain.

 

Dibandingkan dengan The Restatement Art. 737 maka Uniform Trade Secrets Act 1979,  selain menentukan bahwa rahasia dagang harus rahasia, memberikan keuntungan bersaing dan hak pemiliknya harus dilindungi, maka kerahasiaannya harus dijaga su-paya tidak menjadi pengetahuan umum.  Informasi rahasia yang ti-dak dijaga dengan baik (layak) oleh pemegangnya sehingga terung- kap maka pemegangnya tidak mendapat perlindungan hukum atas kewenangannya terhadap informasi rahasia tersebut.  

Berbeda dengan kedua ketentuan sebelumnya yang memba- tasi  substansi  rahasia dagang maka dalam Restatement (Third) of Unfair Competition, tidak dibatasi.    Sepanjang informasi itu dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis atau perusa- haan lain, cukup bernilai dan rahasia untuk menghasilkan keuntung- an ekonomi yang nyata atau potensial melebihi lainnya bagi pe- megangnya, maka dianggap rahasia dagang.

Berdasarkan ketiga ketentuan rahasia dagang di Amerika Serikat, maka disimpulkan bahwa informasi  yang  dikategorikan rahasia dagang adalah :

a.  Informasi harus rahasia dan sifat kerahasiaannya relatif;

b.  mempunyai nilai ekonomi karena jika digunakan dalam bisnis akan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya;

c.  tidak diketahui oleh pesaing-pesaingnya; 

d.  Harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik atau pihak yang berjanji untuk menjaganya.

e.  Substansi rahasia dagang dalam bidang bisnis atau teknologi.

 

 

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 

 


[1] Henry Campbell Black, M.A, Black’s Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition,  St. Paul, Minn – West Publishing co- 1990, h. 1494.

 

[2] Cita Citrawinda Priapantja II, Op.Cit., h. 69, sebagaimana mengutip dari Melvin F. Jager, Op.Cit., Section 3.01 [1], h. 3-3.      

[3] Ahmad M. Ramli, Perlindungn Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Mandar Maju, Bandung, 2001, (Selanjutnya disebut Ahmad  M. Ramli II), h. 3.

 

[4] Tim Lindsey et. Al., Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, h. 240.

 

[5] Rahmi Jened I, Op. Cit. h. 26, sebagaimana mengutip dari Earl W. Kintmer dan Jack Lahr.  An Intellectual Property Law Primer. Second Ed. Clark Boardman. New York., h. 136-149.

 

[6] Ibid., h.16,  sebagaimana mengutip dari Philip Griffith. “Executive Summary of Trade Secret Paper. Makalah Pelatihan HAKI. FH Unair bekerja sama dengan Tim Keppres 34 dan IASTP. Surabaya.  10-25 September 1997, hal. 1-2.

 

[7] Suwantin Oemar, HaKI kian berperan dalam persaingan global, http://202.158.49.150/artikel /2id647. html, Rabu, 14/11/2007 09:48 WIB.

[8]  Ibid.

 

[9]  Ibid.

 

[10] Ibid.

[11] Cita Citrawinda Priapantja II, Op.Cit., h. 165,  sebagaimana mengutip dari J. Coleman, Market, Morals, and the Law, London, Cambridge University Press, 1988, h. 253.

 

[12]  Tim Lindsey, et all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, h. 9.

 

[13] http://www.kapanlagi.com/h/0000123686.html, Jum’at, 07 Juli 2006 09:30

 

[14] Coca-Cola Amatil Limited adalah salah satu produsen dan distributor terbesar produk-produk Coca-Cola di dunia. Lihat http://www. coca-colabottling.co. .id/ina.

 

[17] Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1995, h. 8

 

[18] Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005,  h.14.

 

[19] Tim Lindsey, et all, Op. Cit. h. 236.

[20] Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, RajaGrafindo Perada, Jakarta, 2001, h. 35.

 

[21] Cita Citrawinda Priapantja II, Op.Cit., h. 167, sebagaimana mengutip dari National Science Foundation, Science  and Engineering Indicators 167 (1994).

[22] Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varieras Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis), Alfabeta, Bandung, 2007, h. 20-21, sebagaimana mengutip dari Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studies in Science, Technology and Public Agency, Westview Press Inc, San Fransisco, 1990, h. 37.

[23] Ibid., h. 20

 

[24] Ibid., h. 21.

 

[25] Ibid.

 

[26] Ibid.

[27] Cita Citrawinda Priapantja II, Op.Cit., h. 35.

 

[28] Sudarga Gautama, Op. Cit.,  h. 71.

 

[29] Ibid., h. 72.

 

[30] Ibid., h. 73.

 

[31] Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit., h. 122, sebagaimana mengutip dari Michael R. Levinson and Timothy J. Gerend, “New U.S. Doctrine Aids Trade Secrets“, Intellectual Propertv World Wide, No.3, July/August 1998 (American Lawyer Media, Inc.), h. 34-35.

[32] Ibid.

 

[33] Ibid.,  h. 66, Jarvis v. Peck, 10 Paige 118 (N.Y. Ct. 1843).

 

[34] Ibid, Taylor v. Blanchard, 95 Mass. 370 (1866)

 

[35] Ibid.  h. 67., Peabody v. Norlfolk, 98 Mass. 452 (1868).

 

[36] Ibid

 

[37] Ibid., sebagaimana mengutip dari Henry H. Perritt, Jr. Op. Cit., h. 21.

[38] Ibid., Pressed Steel Car Co v Standard Steel Car Co, 210PA. 464, 60A.4(1904).

 

[39] Ibid. h. 68, sebagaimana dikutip oleh Melvin F. Jager, Section 2.02, h. 2-10.

 

[40] Ibid. h. 68-69, sebagaimana mengutip dari Melvin F. Jager dari kasus Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. h. 476.

[41] Ibid. hal. 68.

 

[42]  Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit. h. 70 sebagaimana mengutip dari Seksi 757 Restatement of the Law of Torts.

 

[43]  Rahmi Jened II, Op. Cit., h. 219. dan Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit. h. 70.

 

[44] Cita Citrawinda Priapantja II, Ibid., h.70, sebagaimana dikutip dari Melvin F. Jager, Op.Cit., Section 3.01 [1], h. 3-3.

 

[45] Jill McKeough, Op. Cit. h. 80.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,520 hits
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: