Mendorong Sikap Kritis atas RUU Rahasia Negara

Oleh Jaleswari Pramodhawardani

Mengapa kita cemas dengan RUU Rahasia Negara? Apakah yang dimaksud dengan rahasia negara? Bagaimana kedudukannya dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Polemik yang terjadi selama ini menempatkan RUU Rahasia Negara sebagai tertuduh yang dapat menimbulkan beberapa kekacauan ketatanegaraan karena dianggap dapat mereduksi rahasia negara menjadi rahasia birokrasi. Sebab, lembaga yang kewenangannya diatur konstitusi itu bisa direduksi dengan RUU tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, ketika akan memeriksa dokumen tertentu, tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal karena klasifikasi dokumen rahasia negara menjadi hambatan untuk melakukan fungsi auditnya. Hal itu dipandang akan mereduksi peran konstitusional BPK.

Hal itu juga dapat dihadapi lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) dan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memiliki kewenangan di bidang hukum. Mereka bisa menghadapi hambatan pencarian alat bukti dengan alasan rahasia negara. Bahkan, DPR akan mengalami hal sama. Dikhawatirkan, hak angket DPR dapat dimentahkan karena pemerintah tidak mau memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelidikan dengan alasan rahasia negara.

Belum lagi ketika bicara anggaran operasi militer yang mendapat klasifikasi “sangat rahasia” selama ini. Padahal, persoalan anggaran sama sekali tidak boleh mengandung kerahasiaan karena ia harus transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. Strategi militer dan anggaran militer adalah dua hal yang harus dipahami secara berbeda. Strategi militer boleh rahasia, tapi tidak anggarannya. Kesalahkaprahan tersebut memang harus diluruskan sebelum RUU itu akan diundangkan kemudian.

Sebagian besar negara di dunia, penganut demokrasi yang paling jempolan sekalipun, pada masa lalu memerlukan perlindungan rahasia negara untuk menyeimbangkan perlawanan terhadap derasnya akses mendapatkan informasi, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat lainnya. Banyak negara yang menerapkan hukum itu meninjau ulang the Law on Secret State mereka untuk membatasi berlebihannya soal kerahasiaan. Tidak terkecuali Indonesia.

Namun, yang menjadi persoalan adalah UU tentang rahasia negara itu sering melebar dan meluas cakupannya jika dibandingkan dengan standar nilai-nilai internasional dan regional. UU yang dibentuk justru menunjukkan peningkatan kerahasiaan yang sudah ada.

Perluasan kerahasiaan negara tersebut terjadi dalam beberapa area. Misalnya, definisi rahasia negara itu; penggolongan/klasifikasi jenis informasi ”rahasia”, termasuk di dalamnya kategori baru yang ”tidak termasuk rahasia” yang justru akan membahayakan kebebasan mengakses informasi yang penting bagi publik, perluasan klasifikasi, dan mereduksi fungsi pengawasan parlementer/DPR.

Hal itu benar-benar memerlukan beberapa peningkatan konsep yang lebih baik untuk mendefinisikan kembali kategori ”rahasia negara” dan secara terbuka memerlukan uji kelayakan kepentingan publik. Jika itu tidak terjadi, justru akan merepresentasikan langkah mundur reformasi dibandingkan jika kita membuat ”sistem kerahasiaan” yang lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Harga” Keamanan Nasional
Setiap negara mempunyai informasi sangat sensitif atau peka berkenaan dengan keamanan nasionalnya, yang memerlukan perlindungan dan pengaturan pemerintah. Cukup banyak organisasi kerja sama untuk keamanan di Eropa mengambil bagian untuk turut berpartisipasi dalam mengadopsi hukum itu dengan memperkenalkan dan mengatur prosedur-prosedur rinci untuk klasifikasi, perlindungan, dan deklasifikasi informasi, yang memengaruhi keamanan nasional.

Hal-hal yang penting untuk dicermati adalah: Pertama, hukum ini akan mengatur penggolongan/klasifikasi jenis informasi, keterbatasan, jangka waktu klasifikasi, dan prosedur/mekanisme stakeholder. Sering terjadi konflik antara prosedur itu dan publik serta jurnalis ketika mencoba untuk memperoleh dan menerbitkan informasi untuk disampaikan kepada publik.

Kedua, pembatasan yang kaku terhadap kebebasan mengakses informasi yang dilakukan dengan dalih perlindungan keamanan sering menaikkan perhatian serius tentang keamanan nasional itu sendiri. Alasan keamanan nasional justru sedang digunakan untuk mengikis hak dasar warga, situasi tersebut terjadi bahkan di beberapa negara yang menganut demokrasi sekalipun.

Ketiga, perlindungan terhadap informasi rahasia yang berlebihan tidak boleh digunakan sebagai trump card yang akan dikeluarkan untuk menghentikan diskusi isu-isu penting. Ia harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan publik terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengannya, yang mencakup kebebasan untuk mengakses informasi, tanggung jawab demokratis, pengadilan yang adil, dan pemberantasan korupsi.

Memiliki ”Efek Domino”
Persoalan di atas penting untuk diperhatikan karena kerahasiaan berlebihan oleh badan pemerintah pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan yang diinginkan. Hal-hal tersebut antara lain, akan memperlemah perlindungan terhadap informasi penting itu sendiri. Bahkan, sebagian besar pembocoran rahasia berkas (file) dilakukan ketika sistem klasifikasi tidak diperlakukan secara hati-hati dan terorganisasi.

Menurut RL Balkan Report pada April 2003, misalnya, banyak berkas (file) keamanan UDBA, bekas polisi rahasia Yugoslavia, yang telah diterbitkan dalam situs web di Thailand.

Selain itu, informasi rahasia yang berlebihan mencegah lembaga pemerintah dan mereka yang di luar untuk saling berbagi informasi dan melakukan pembelajaran dari sana. The September 11 Commission di Amerikat Serikat menemukan banyak contoh akibat kerahasiaan berlebihan tersebut, yang mungkin jika itu tidak dilakukan, akan mencegah serangan yang terjadi hari itu.

Terakhir, kerahasiaan yang berlebihan akan berimplikasi pada penggunaan biaya yang sangat besar. Secara langsung, itu berpengaruh pada anggaran moneter. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi digolongkan beban signifikan terhadap pemerintah. Itu meliputi keamanan personel, keamanan fisik, keamanan informasi, pelatihan, manajemen, dan perencanaan. Di Amerika Serikat, menurut hasil penelitian OSCE 2007, diperkirakan biaya membuat dan melindungi kerahasiaan informasi negara menyedot anggaran lebih USD 9,9 miliar pada 2007.

Namun, di antara contoh kerusakan tadi, yang terpenting adalah akan mengikis kepercayaan publik, terutama ketika digunakan dengan kekerasan, seperti untuk mendukung agenda politik atau penyalahgunaan kepentingan/kekuasaan semata, korupsi, dan kesalahan manajemen. Jika itu terjadi, publik semakin percaya bahwa pemerintah hanyalah melakukan sesuatu sekadar untuk mempertahankan kepentingannya. (Sumber: Jawa Pos, 20 April 2009).

Tentang penulis:
Jaleswari Pramodhawardani, peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan The Indonesian Institute

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,738 hits
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: