Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian IV)

Oleh Padma D Liman

 

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

 

2.  Prinsip Perlindungan Rahasia Dagang  

 

Menurut Philip Griffith, secara umum bentuk perlindungan rahasia  dagang yang menjadi acuan negara-negara di dunia dapat ditinjau dari 2 (dua) tipe[1],  yaitu :

2.1.  Common Law Approach.

2.2.  Statutory Approach.

 

2.1. Common Law Approach.

Common law Approach digunakan oleh negara penganut sistem common law, misalnya Inggris. Perlindungan rahasia dagang di Inggris diatur dalam hukum perlindungan informasi atau the law of confidence yang mulai dikenal dan mendapat perhatian melalui pengadilan sejak tahun 1800.  Dalam sistem common law, tidak membatasi jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Pengertian informasi yang dilindungi sangat luas, meliputi ‘business information’ (merupakan ‘trade secret’), ‘personal in­formation’ dan ‘governmental informa­tion’[2]  bahkan informasi apa saja diluar dari ke tiga hal tersebut. Informasi yang dimiliki pihak tertentu, tidak dianggap sebagai property, tetapi lebih merupakan hubungan yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak untuk me- rahasiakan informasi yang dipelajari atau diterima atau yang dike- tahuinya dari dalam hubungan tersebut (confidential re­lation ship) dan informasi yang dirahasiakan ini dianggap sebagai  benda berge-rak yang tidak berwujud (intangible)[3].  Apabila kewajiban meraha-siakan ini kemudian tidak ditepati dan secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkapkan atau menggunakan informasi itu, maka perbuatan penerima informasi ini akan dianggap sebagai breach of confidential (pelanggaran kewajiban merahasiakan) atau breach of fiduciary obligatoir (pelanggaran kepercayaan yang menjadi kewajiban) atau breach of contract (pelanggaran kontrak), yang merupakan pelanggaran rahasia dagang dan  dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya[4]

Perkembangan konsep hukum tentang rahasia dagang mulai terjadi pada tahun 1948 di Ingggris. Dari janji yang harus dirahasia- kan atas ‘informasi apa saja’ menjadi ‘informasi harus memiliki si- fat kerahasiaan’ dan bukan merupakan informasi milik umum.  Apa bila informasi yang diperjanjikan tidak memiliki sifat kerahasiaan dan merupakan milik umum, maka perjanjian ini dianggap tidak ada dan pengungkapan informasi tersebut tidak dianggap melanggar hukum.  Demikian pula sifat kerahasiaan informasi adalah relatif[5], maksudnya tidak tergantung pada banyaknya orang yang mengeta- hui rahasia tersebut tetapi pada apakah rahasia itu masih mengun- tungkan atau masih mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya.  

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berdasar- kan kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya atau dikenal dengan stare decisis. Peranan hakim sangat menentukan karena putusannya merupakan peraturan (judge made law), termasuk dalam penentuan bentuk remedi (upaya pemulihan) dan besarnya damage (ganti rugi) yang harus diberikan. Pelanggaran rahasia dagang pada sistem common law tidak dikenal adanya sanksi pidana.

Kasus pertama kali yang merupakan perlindungan Rahasia Dagang sebagai bagian dari informasi yang dirahasiakan di negara penganut common law terjadi di Italia pada tahun 1741, dalam Pope v. Curl[6],  kemudian tahun 1817 di Inggris terjadi kasus  Newberry  v. James[7] dan selanjutnya tahun 1822 terjadi kasus Bryson v. Whitehead (1822).[8].  Kasus yang melibatkan pihak ketiga pertama kali terjadi pada tahun 1849 dalam kasus Prince Albert v. Strange[9] dan kemudian pada tahun 1851 ada kasus Morison v. Moat[10].   Dari putusan kasus-kasus ini tidak nampak adanya pengertian yang jelas tentang rahasia dagang. Umumnya putusan dikarenakan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dan berdasarkan prinsip keadilan. Apabila salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya maka pihak yang merugikan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau menghentikan kegiatannya. Menurut David I. Bainbridge “akar dari the law of confidence” didasarkan kepada keadilan (equity) yang berkembang dari kasus-kasus hukum.[11]  Begitu pula pendapat W.R Cornish dalam bukunya Intellectual Property menyebutkan:[12]

“The jurisdiction to restrain breach of confidence has its roots in equity, partly because the remedy most often sought has been injuction, and party becuase the subject matter occupies the same moral terrain as breach of trust”.

 

Menurut Common Law, elemen rahasia dagang adalah[13] :

1.    Adanya informasi yang secara relatif bersifat rahasia .

2.    Penerima informasi mempelajari informasi dalam suatu hubungan yang memwajibkannya untuk menyimpan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia tersebut.

3.    Apabila penerima kewajiban tanpa izin melakukan tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan .

4.    Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

 

    Untuk membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan pihak yang wajib merahasiakan informasi tersebut (Tergugat) maka peme- gang atau pemilik informasi (penggugat)  harus  membuktikan bah- wa dirinya dengan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebe- lumnya berupa perjanjian atau kontrak sebagaimana dikenal dalam Prinsip Kontrak, yaitu prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak.[14]  Bahkan dengan kontrak, perlindungan terhadap pemilik/ pemegang rahasia dagang sangat luas melebihi ketentuan umumnya Perlindungan dalam kontrak masih berlangsung sepanjang jangka waktunya belum berakhir meskipun rahasia dagang sudah diketahui umum bukan karena perbuatan pihak-pihak dalam kontrak.  Perlin-dungan yang sangat luas ini terjadi dalam kasus Listerine.[15] 

Dalam Restatement of the Law of Torts  juga menentukan bahwa rahasia dagang tidak perlu baru (novelty) tetapi harus asli (originality)[16]. Sepanjang keasliannya terbukti, maka meskipun ada penemuan  pihak lain, ini tidak mengakibatkan berakhirnya perlin-dungan atas rahasia dagang tersebut.  Kecuali pengungkapan formu- la tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, maka dapat mengakibatkan berakhirnya perlindungan bagi pemilik. Pandangan  yang  luas tentang prinsip kontrak ini juga  terjadi dalam kasus  Rodgard Corp. v Miner Enters, Inc. (1989)[17] dimana pengadilan memutuskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbu- atannya yang telah mengambil keuntungan dari hubungan keperca- yaan dan memperoleh pengetahuan tentang produk atau proses produksi meskipun bukan merupakan rahasia dagang, yang diper- cayakan kepadanya[18] karena dianggap pelanggaran rahasia dagang.

Pada tahun 1948, konsep hukum ‘rahasia dagang’ mulai berkembang di Inggris. Lord Greene pada kasus Saltman  Engineering  v. Campbell Co. (1948) 65 RPC 203[19] telah memberikan deskripsi tentang rahasia adalah fakta bahwa pembuat dokumen telah menggunakan pikirannya, sehingga memberikan hasil yang hanya dapat dibuat oleh seseorang yang menempuh proses yang sama.   Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa informasi confidential harus mempunyai kualitas rahasia  dan bukan informasi milik umum serta bukan pengetahuan umum”[20] (confidential information must not be something which was not public property and public knowledge).  Kasus ini kemudian menja- di dasar hukum modern dari informasi yang bersifat rahasia dan sebagai konsekuensi terdapatnya tindakan terhadap pelanggaran atas kepercayaan atau  kerahasiaan. Kewajiban  menghargai sesuatu yang rahasia tidak terbatas hanya pada pihak  yang terlibat dalam hubungan kontraknya[21].

Selanjutnya pada kasus Coco v Clark Engineering,[22] Lord Greene memutuskan bahwa suatu informasi sudah dapat dikatego-rikan sebagai rahasia apabila informasi tersebut mengandung kera-hasiaan yang relatif tanpa diperlukan kerahasiaan yang bersifat absolut.[23]  Pendapat ini dipertegas lagi dalam kasus Terapin v. Builder’s Supply Co. (Hays) Ltd, bahwa sepanjang masih ada secrecy yang tersisa dan memiliki nilai komersial., maka informasi yang dirahasiakan itu masih dilindungi sebagai rahasia dagang.[24].  Kasus ini juga mengemukakan springboard doctrine[25] bahwa seseorang yang mempelajari informasi pada saat terikat kewajiban menyimpan rahasia tidak boleh menggunakannya sebagai papan loncat untuk keuntungan dirinya..  Orang tersebut tetap dibebani kewajiban menyimpan rahasia dan kerahasiaan dianggap terus ber-langsung, meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum. Kemungkinan untuk dilakukan reverse engineering (rekayasa ulang) tidak menjadikannya menjadi informasi umum, tetapi ter-gantung pada tingkat kesulitan untuk memperoleh informasi itu[26].

Menurut Saidin,[27] dikebanyakan negara common law se-perti Inggris, Kanada dan Australia, ketentuan pelanggaran rahasia dagang berdasarkan dari keputusan pengadilan dan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang, seperti di Indonesia. Akan tetapi, dikebanyakan  negara,  unsur-unsur  pokok  hukum  rahasia  dagang

adalah sama.  Ada 6 prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni[28]: 

1.  Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.

2.  Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.

3.  Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan  oleh tergugat.

4.  Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibat- kan kerugian terhadap Tergugat.

5.  Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.

6.  Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.

 

Dari kasus-kasus yang terjadi di Inggris dan berbagai pen- dapat tentang  pengertian  rahasia dagang,  maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur esensialia yang terdapat dalam suatu informasi yang dirahasiakan  atau  rahasia dagang  menurut  sistem  common law  adalah bahwa Informasi tersebut haruslah bersifat ra-hasia secara relatif atau mempunyai kualitas rahasia tanpa memper- hatikan atau membatasi substansi dari informasi yang dirahasiakan itu dalam suatu bidang tertentu.  Pemegang hak informasi rahasia menganggap bahwa informasinya dapat memberikan profit atau ke-untungan dalam bidang bisnis, maksudnya informasi tersebut ber- potensial menghasilkan uang bagi pemiliknya jika hanya digunakan olehnya. Informasi yang dirahasiakan tidak dianggap sebagai suatu properti (hak milik) tetapi hanya sebagai hubungan yang  menimbul kan kewajiban atau itikad baik bagi penerima informasi dalam membina hubungan yang sudah diperjanjikan atau dipercayakan kepadanya untuk menjaga kerahasiaan yang diperoleh tersebut.  Penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan informasi secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang,  akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak baik secara  materil maupun immateril sehingga pemegang hak dapat menggugat pelakunya  secara perdata dan tidak ada penalty dalam bentuk pidana. 

 

2.2.  Statutory Approach:

Statutory Approach umumnya digunakan oleh negara penga- nut sistem civil law, yang telah mempunyai atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (statutory) dalam menentukan suatu masalah.  Sebagaimana halnya dengan negara penganut sistem civil law yang menggunakan statutory approach, di Belanda juga tidak mempunyai ketentuan secara khusus tentang rahasia dagang. Jika terjadi pelanggaran rahasia dagang, maka hanya dianggap sebagai suatu “perbuatan melanggar hukum”. Tidak satupun dari keputusan-keputusan pengadilan mengenai rahasia dagang atau rahasia perusahaan di Belanda, maupun dalam undang-undangnya yang memberikan definisi rahasia dagang atau “know-how”. Kasus perta-  ma yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang di Belanda terdapat dalam yurisprudesi, yaitu kasus Lindenbaum v Cohen. (putusan Hoge Raad Nederland 31 Januari 1919)[29].  Kasus ini sangat terkenal karena telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Pasal 1365 BW yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum telah secara akomodatif me­lindungi bentuk-bentuk rahasia dagang yang dewasa ini dikenal berupa daftar pelanggan (costumer list), metode pemasaran dan data keuangan (harga) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Upaya membujuk seseorang membocorkan informasi rahasia itu secara memuaskan telah dikualifikasikan oleh pengadilan kasasi di Belanda ke dalam perbuatan melawan hukum.   Putusan  pengadilan  ini[30] menerapkan teori perbuatan melawan  hukum  untuk  menjerat  pelanggar rahasia dagang..

Disamping istilah rahasia dagang ada juga istilah “know-how” dan rahasia perusahaan di Belanda.   Istilah “know-how”[31] digunakan berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat rahasia yang dapat diterapkan pada produksi dan komposisi bahan-bahan untuk membuat produk, cara atau metode produksi  dan distribusi produk-produk atau pemberian jasa-jasa oleh perusahaan, pembentukan dan manajemen perusahaan, daftar pemasok, cara melayani pelanggan serta yang memberikan hasil yang praktis, dan juga dapat dipin- dahkan.  Sedang rahasia perusahaan adalah rahasia dagang yang terdiri dari informasi yang bersifat rahasia dan fakta-fakta yang di- simpan mengenai perusahaan, yang tidak sesuai untuk penerapan praktis maupun dipindahkan, merupakan rahasia-rahasia mengenai daftar langganan dan pemasok, penjualan produk, harga  dan infor- masi keuangan mengenai perusahaan.

Dalam Neuw Burgelijk Wetboek (NBW) Belanda atau The Netherlands Civil Code Patrimonial Law yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1992, perlindungan  rahasia dagang dan know how diatur dalam Pasal 6:162 tentang perbuatan melanggar hukum, bahwa penggunaan sederhana atas rahasia dagang oleh pihak-pihak ketiga tidak selalu masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum, tetapi tergantung pada cara bagaimana informasi yang bersifat raha-sia diperoleh. Informasi yang diperoleh dengan cara tidak sesuai standar kesopanan yang berlaku dalam masyarakat terhadap pesaing pesaingnya, misalnya dengan memata ­matai atau menyogok karya- wan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian.  

Disamping menggunakan prinsip perbuatan melawan hu-kum, perlindungan rahasia dagang, know-how dan rahasia perusa- haan di Belanda juga menggunakan prinsip kontrak yang diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW),  prinsip itikad baik, dan ketentuan sanksi pidana. Prinsip kontrak[32] meng­klasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.  Jika dalam suatu rencana hubungan hu- kum, telah dikemukakan secara detail suatu informasi oleh salah satu pihak, tetapi kemudian rencana ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka jika informasi yang diperoleh selama negosiasi itu dimanfaatkan oleh pihak pendengar,  hal ini termasuk melanggar kewajiban “itikad baik” yang mengatur hubungan hukum yang khusus antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi.  Berdasar-kan prinsip Perbuatan Melawan Hukum yang lebih menitik berat- kan perlindungan informasi terhadap itikad baik dan moral dari pihak penerima informasi, maka pemegang hak atas informasi tersebut dapat menuntut ganti rugi. Pihak yang memanfaatkan informasi tersebut, seharusnya memahami bahwa informasi diberi- kan kepadanya selama berlangsungnya negosiasi yang bersifat rahasia hanya bertujuan untuk itu.  Apabila ia menggunakan infor- masi tersebut tanpa izin dari pemilik hak maka ia wajib bertang-gung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggarannya.

 Dalam Pasal 6:162 Kitab Hukum Perdata Belanda (New BW) ditentukan bahwa yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah :

a.  pihak yang berkewajiban menjaga kerahasiaan suatu informasi tetapi kemudian diungkapkan;

b.  pihak yang mendorong atau memberikan kesempatan terungkap nya kerahasiaan suatu informasi;

c.  Pihak ketiga yang memanfaatkan rahasia yang diungkapkan orang lain atau mengambil  keuntungan  dari  rahasia  yang diungkapkan oleh orang yang wajib merahasiakannya.

 

Contoh mengenai hal ini terjadi pada kasus B. V. Wavin dan Pipe Liners Incorparated (1992),[33]  yang mana B. V. Wavin akan memperoleh rahasia dagang “U Liners System” dari Pipe Liners Inc dengan perjanjian bahwa selama 4 tahun kedua belah pihak tidak diperkenankan menyebarluaskan penemuan yang bersi- fat komersial tersebut. Selanjutnya jika B.V. Wavin mengembang-kan penemuan baru yang sifatnya komersial dan akan meng- untungkan kedua belah pihak karena penemuan tersebut dipasarkan secara komersial, maka B. V. Wavin bersedia membayar ganti rugi kepada Pipe Liners Inc. Ternyata kemudian Pipe Liners Inc. tidak menepati janjinya dan digugat oleh B.V. Wavin. Akan tetapi penga- dilan akhirnya menolak ganti rugi yang diajukan B. V. Wavin dengan pertimbangan perjanjian rahasia dagang antara B. V. Wavin dan Pipe Liners Inc. tidak sah karena tidak terdaftar pada  komisi  EEG, Komisi Kerjasama Dagang antara negara-negara Eropa[34].  Terlepas dari pendaftaran yang tidak dilakukan,  apabila perjanjian mereka dianggap sah maka pihak Pipe Liners Inc wajib memberi- kan ganti rugi karena melakukan wanprestasi.  Selain pembayaran ganti rugi dianggap sebagai sarana hukum untuk mendapatkan kea- dilan dan hak-haknya kembali maka masih ada lagi upaya lain, mi-salnya dengan perintah pengadilan yang melarang atau menghenti-kan penggunaan informasi yang diperoleh secara tidak sah itu. Sejak diberlakukannya kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru di Belanda, pada tanggal 1 Januari 1992, maka dimungkinkan memperoleh ganti rugi karena alasan kekayaan hasil ketidakjujuran (unjust enrichment) yang diatur dalam ketentuan Pasal 6: 212  UU Hukum Perdata, dan tindakan ini dapat  digabung dengan tindakan umum yang berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum[35].

Sebagaimana halnya dalam common law approach, subs-tansi informasi yang dirahasiakan dalam statutory  approach juga merupakan unlimited scope information.  Akan tetapi pada statutory  approach, perlindungan rahasia dagang meliputi bidang perdata maupun bidang pidana.  Pelaku pelanggaran rahasia dagang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan  Pasal 272 dan 273 Wetboek van Straafrecht (WvS) Nederland tahun 1935. Berdasarkan Pasal 272, seseorang diwajibkan menyimpan rahasia dikarenakan jabatannya atau pekerjaannya baik pada tempat kerjanya saat ini maupun pada mantan tempat kerjanya. Jika hal ini sengaja dilanggar maka akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 1 tahun atau hukuman denda tidak lebih dari 6,000 NFL. Ketentuan ini juga menganut prinsip unlimited scope information, karena tidak menentukan substansi informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai rahasia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 273, maka seseorang pekerja yang dengan sengaja mengungkapkan informasi dalam bidang perdagangan atau industri yang seharusnya dirahsiakan, maka akan dihukum penjara tidak lebih 6 bulan atau hukuman denda tidak lebih dari 6,000 NFL.  

Substansi informasi yang dirahasiakan oleh suatu perusaha- an, tergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Kondisi-kondisi atau hal-hal yang ingin dirahasiakan dalam perusahaan tersebut da- pat dikategorikan sebagai informasi rahasia. Akan tetapi informasi rahasia ini belum tentu merupakan rahasia dagang berdasarkan UU No. 30/2000.  Hal ini nampak pada kasus geheimhouding (1935) , yang mana putusan Mahkamah Agung menjabarkan[36] bahwa fakta-fakta yang dilindungi tidak harus secara obyektif rahasia, tetapi dapat merupakan fakta-fakta yang oleh perusahaannya tidak boleh dibicarakan atau tidak diungkapkan secara terbuka oleh karyawan-karyawannya, walaupun pesaingnya dengan sedikit lebih berusaha dapat menemukan fakta-fakta ini melalui cara-cara lain. Keadaan atau informasi apapun jika ingin dirahasiakan oleh  perusahaan dan tidak menghendaki  dibicarakan atau diungkapkan secara terbuka oleh karyawan-karyawannya, maka informasi itu menjadi informa- si yang dirahasiakan dan dilindungi oleh  Pasal 272 WvS Nederland 1935.  Demikian pula menurut Pasal 273 WvS Nederland  1935, Informasi yang akan dirahasiakan tergantung dari kebijakan perusahaan bukan pada sifat atau substansi dari informasi itu, akan tetapi informasi itu harus merupakan informasi bisnis atau industri. 

Pihak yang mendapat informasi dari orang  yang  berkewa- jiban merahasiakan informasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 dan 273 WvS Nederland  1935, harus pula turut  bertang-gung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan yang infor- masinya dibocorkan itu, misalnya pada kasus Lindenbaum v. Cohen  dan kasus N.V. Koningklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders Sluis v Hakkenberg dan Hoopman ­Ceoncern (1971). Dalam kasus NV Koningklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders Sluis v Hakkenberg dan Hoopman ­Ceoncern (1971)[37],   Koningklijke sebagai penemu “Split-Pill” menggugat Hakkenberg, mantan pekerjanya yang me- ngetahui rahasia pembuatan “Spit-Pill”.   Hakkenberg berhenti kerja pada N. V. Koningklijke dan pindah kerja di perusahaan Hoopman ­Ceoncern (para tergugat) kemudian menggunakan penemuan “Split-Pill” milik penggugat  di Hoopman.  Dalam hal ini pengadilan  mengabulkan permohonan penggugat karena adanya persaingan curang yang berkenaan dengan rahasia dagang.  Dalam statutory approach,  putusan hakim berdasarkan perundang-undangan buatan legislator  bukan  judge made law.  

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip Perlindungan Rahasia Dagang yang digunakan dalam statutory approach adalah prinsip perbuatan melawan hukum, prinsip kontrak, prinsip itikad baik dan ketentuan sanksi pidana.  Substansi informasi rahasia yang dilindungi  adalah  informasi yang digunakan dalam perdagangan atau informasi bisnis dan informasi yang oleh perusahaan (sebagai pemiliknya) akan dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain.  Ini berarti tidak mutlak merupakan hasil kerja atau karya intelektual manusia, misalnya pangsa pasar produknya meningkat atau menurun. Substansi Informasi rahasia dagang yang dilindungi dalam statutory approach lebih luas atau lebih general dibandingkan dalam TRIPs.

Elemen rahasia dagang  menurut Statutory Approach adalah adanya informasi yang kerahasiaannya bersifat relatif dan informasi   ini dianggap sebagai property (hak milik). Konsep ‘property’ merujuk pada ‘exclusive right’ (hak eksklusif) baik secara absolut maupun terbatas, yang diakui hukum untuk menjelaskan hubungan seseorang dengan ‘things’ (sesuatu) baik berwujud maupun tidak berwujud.  Pemilik mempunyai hak yang absolut untuk melarang pihak lain agar tidak menggunakan haknya tanpa seizinnya tetapi disisi lain pemilik juga harus merelakan haknya digunakan apabila untuk kepentingan umum atau pertahanan negara dengan mendapat kompensasi yang wajar dari penggunaan tersebut.  Pihak yang mengetahui informasi atau penerima informasi wajib menyimpan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia itu berdasarkan itikad baik atau perjanjian maupun tanpa perjanjian. Pemilik atau Pihak yang menguasai informasi rahasia tersebut berupaya untuk menjaga kerahasiaan informasinya agar tidak terungkap. Tindakan pero-lehan, penggunaan atau pengungkapan tanpa hak dapat mengakibat- kan kerugian bagi pemilik informasi.  Dalam keadaan demikian, pemilik informasi berhak menuntut upaya pemulihan (remedi) kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran atas haknya, berupa ganti rugi (damage) atau didasarkan pada ketentuan  pidana.  Pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dapat mengajukan pembelaan, bahwa :

  1. informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, undang undang atau hal tersebut timbul dari tindak kriminal, penipuan atau tindakan curang.  
  2. Pihak yang dianggap melanggar ini merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mengetahui bahwa informasi yang diperolehnya tersebut adalah milik orang lain dan hal ini harus dibuktikan.

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 

 

 


 

[1] Rahmi Jened  I, Op. Cit.,  h. 21, sebagaimana dikutip dari Philip Griffith. “Executive Summary oi Trade Secret Paper. Makalah Pelatihan HAKI. FH Unair bekerja sama dengan Tim Keppres 34 dan IASTP. Surabaya.  10-25 September 1997, h. 1-2.

[2]  Rahmi Jened I, Op. Cit.,  h. 21.

 

[3] Ibid.

 

[4] Ibid.

 

[5] Cita Citrawinda Priapantja II , Op. Cit. h. 61.

[6] Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, (Selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 217, sebagaimana mengutip dari Miller v. Taylor (1769) dalam Robert Dean, The law of Trade secret, The Law Book, Australia, 1990, h. 1.

 

[7] Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit. h. 55-56 :   Newberry v. James., 35 Eng.Rep. 1011, 1012-13 (Ch.1817), dan 2 MER,446 (1817).  Lihat juga Carlos M. Nalda, Q.cit. h. 417, kasus Newberry v. James adalah kasus yang berhubungan dengan kewajiban untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang yang tertuang di dalam kontrak, dan pengadilan Inggris mengakui bahwa suatu perjanjian untuk mempertahankan kerahasiaan suatu formula obat-obatan yang tidak dipatenkan mengikat para pihak dan berlaku sah. Lihat juga Henry H. Perritt, Jr. op.cit. h. 18. Melvin F. Jager, Op.cit. Section 2.01, h. 2-2.

 

[8] Ibid., sebagaimana mengutip dari Bryson v. Whirehead, 1 Simons & Stuart 74 (Ch. 1822).

 

[9] Ahmad M. Ramli.   I, Op. Cit., h. 38. 

 

[10] Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit. h. 58,  sebagaimana mengutip dari Morisort v. Moat, 9 HARE 241, 68 Eng. Rep. 492 (Ch. 1851), affd, 21 L.J. (N.S.) (H.L. 1852).

 

[11] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 171 sebagaimana mengutip dari David I Bainbridge, Computers and The Law. Cetakan pertama, London: Longman, 1990, h. 36.

[12] Ibid, h. 172, sebagaimana mengutip dari W.R. Cornish, Intellectual Property, Edisi kedua, London: Swett & Maxwell, 1989:218.

 

[13] Rahmi Jened I, Op. Cit . h. 21.

 

[14] Ahmad M. Ramli I, Op. Cit ., h. 50-52.

 

[15] Ahmad M. Ramli I, Op. Cit., h. 59-61 sebagaimana mengutip dari R. Mark Halligan, Trade Secret Licencing, the Listerine Case 1998, Trade Secret Home Pagge (TM), http://www.execpc.com/-mhallighn/ h. 1-4

 

[16] Rahmi Jened II, Op. Cit . h. 219 dan Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit . h. 70.

[17] Ahmad M. Ramli I, Op. Cit., h. 51.

 

[18] Ibid.

 

[19] Cita Citrawinda Priapantja I, Op. Cit. h. 60.

 

[20] Jennifer Davis, Intellectual property Law, Oxford Universiity Press, New York, 2005, h. 321.

 

[21] Ibid, h. 61.

 

[22]  Cita Citrawinda Priapantja, Op. Cit.,   h. 107.

 

[23] Ibid, h. 62.

[24] Rahmi Jened II, Op. Cit. h. 220, sebagaimana mengutip dari Philip Griffith, “Intellectual Treaties and Organization in Industrial Prperty”, Bahan ajar Training of trainers of Intellectual Property Rights (TOT of IPR), University of Technology Sydney (UTS), Sydney, September-Desember 1997,  h. 6-7. Bandingkan Jill Mc Keough, op. cit., h. 82-3.

 

[25] Ibid.

 

[26] Ibid

 

[27] OK Saidin. Op. Cit, h. 455.   

 

[28] Ibid.

[29] Ahmad M. Ramli II. Op. Cit.,   h. 51- 52.

[30] Ahmad M. Ramli II, Op. Cit., h.  52.

 

[31] Cita Citrawinda Priapantja II , Op. Cit.,  h. 78.

 

[32] Ahmad M. Ramli, I. Op. Cit., h. 52-53,  sebagaimana menguitp dari Herman Cohen Jehoram, The Protection of Know-How Under The Law of The Netherlands, Kluwer-Deventer, h. 69 dan seterusnya. Selanjutnya dikatakan bahwa perlindungan ini didasarkan pada Pasal 1639 p. 2,9 dan Pasal 1639o Civil Code (BW) Netherlands. Sedangkan untuk pelanggaran berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1401 Civil Code (BVU) Netherlands. Untuk dasar hukum pidananya digunakan Pasal 272 dan 273 Criminal Code (W.v.S) Netherlands.

[33] Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit.,  h. 130, sebagaimana mengutip dari B. V. Wavin KLS v. Pipe Liners Incorporated, Pres. Rb.’s-Gravenhage 28 December 1990, IER 1991, 19 dan Hof’s-Gravenhage 16 Januari 1992, NJ 1993, 126, Kort Geding 1992, 85, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993, 44, IER 1992, 53.

 

[34] Ibid.

 

[35] Ibid. h. 131.

[36] Ibid., h. 80 Mahkamah Agung, 14 Januari 1935, NJ 1935, h. 430, W 12 872 (geheimhouding) Lihat juga Wichers Hceth, op.cit. h. 353 dan Charles Gielen and Nicole Hagemats, op.cit. Section B9.U3, h. B9-4 yang mengacu pada Sannes, Nederlands Juristenblad (NJB) 1932, h. 559 ff. Lihat Ulmer – Baeumer – Van Manen. Het recht inzake onerrlijke mededinging II, 2(1974), h. 139, Cohen Jehoram h. 72-73 dan Idenhurg h. 75

 

[37] Ibid h.134 sebagaimana mengutip dari  M. V. Koninktijke Zaai_aadbedrijven Gebroeders Sluis v. D. Hakkenberg; N. I! Hoopman Machines: N.V. Import Tuinbouw machines; ,N.! Hoopman Landbouwbedrijf Overkempink N.V.; dan A. Hoopman, Pengadilan Tinggi, I Desember 1972 (Nederlandse Jurisprudentie 1973, No. i 11), h. 305.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,433,276 hits
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: