Arsip untuk April 13th, 2009

Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian VIII)

Oleh Wuri Adriyani

 

 

Pengantar Redaksi:
Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

4.            Mekanisme Pertanggungjawaban Direksi Melalui RUPS

 

4.1.        Pertanggungjawaban Direksi Melalui RUPS

 

Kemandirian RUPS sebagai organ dengan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris, tampak pada pertanggungjawaban kepengurusan dalam penyampaian laporan tahunan. Direksi dan Dewan Komisaris setiap akhir tahun harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada RUPS. Dalam Pasal 74 (1) UU PT diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus mengajukan semua dokumen sebagai laporan tahunan pada RUPS.

Laporan tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban pekerjaan Direksi dan sekaligus Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban yang pertama dapat terbaca adalah laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan. Bentuk laporan keuangan umumnya merupakan neraca laba rugi perbandingan akhir tahun buku dengan tahun buku sebelumnya, serta catatan-catatan penting lain. Apabila Persero mengalami kerugian, maka Direksi harus mempertanggungjawabkannya dihadapan RUPS. RUPS berwenang menolak atau menerima pertanggungjawaban tersebut. Apabila RUPS menerima pertanggungjawaban Direksi tersebut, maka secara hukum Direksi bebas dari tanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada tahun buku tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban ini berlaku juga pada hal-hal lain yang menjadi kewajiban Direksi untuk dilaporkan pada RUPS. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah tentang kegiatan-kegiatan usaha perseroan yang kemungkinan mengalami diversifikasi; masalah-masalah yang menghambat perkembangan perseroan; laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan pembayaran gaji atau tunjangan. Lebih jelasnya apabila RUPS menerima semua pertanggungjawaban ini, maka Direksi secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab terkait semua pertanggungjawaban yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut.

Wujud RUPS dalam Persero Tertutup adalah Menteri Negara BUMN. Dengan demikian laporan tahunan disampaikan pada Menteri. Kewenangan menerima atau menolak laporan tahunan tersebut ada pada Menteri. Demikian juga tentang pengesahan laporan tersebut, cukup diperiksa dan ditandatangani Menteri Negara BUMN.

Terkait pengesahan, RUPS atau Menteri Negara BUMN berwenang untuk tidak mengesahkan laporan keuangan bila pada laporan tersebut tidak diaudit oleh akuntan publik. Hal ini merupakan bagian dari pengawasan eksternal. Pengawasan dilakukan karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan, terutama untuk  perseroan yang menghimpun dana dari pasar modal. Apabila RUPS menyetujui laporan tahunan, maka berdasarkan Pasal 69 (1) UU PT, RUPS mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dalam Pasal 68 (4) UU PT ditetapkan bahwa, setelah pengesahan pengurus wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar. Kewajiban pengumuman ini tidak berlaku untuk Persero Tertutup atau yang semua sahamnya dimiliki negara.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa dalam konsep hukum perseroan pertanggungjawaban akhir dari kepengurusan Direksi ada pada RUPS. Secara hukum apabila semua telah sesuai prosedur UU PT dan Anggaran dasar, dan telah mendapat persetujuan yang dilanjutkan pengesahan, Direksi dianggap telah mempertanggungjawabkan pekerjaannya, sampai dibuktikan sebaliknya.

Pada Pasal 138 (1) diatur bahwa, pemeriksaan terhadap PT dapat dilakukan apabila terdapat dugaan:

  1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  2. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal 138 (3) UU PT menentukan bahwa upaya hukum di atas dapat diajukan oleh:

  1. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  2. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  1. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dasar-dasar pengajuan upaya pemeriksaan ini dapat dilakukan bila upaya wajar dan beritikad baik telah dilakukan. Dengan demikian upaya melalui Pengadilan Negeri ini merupakan upaya terakhir. Tujuan pemeriksaan melalui Pengadilan adalah untuk menentukan sikap lebih lanjut. Pemeriksaan melalui Pengadilan ini sifatnya merupakan bantuan pada pemegang saham, karena Organ PT menolak untuk bekerja sama. Pengadilan berfungsi sebagai wasit. Apabila Pengadilan telah selesai memeriksa baik dengan bantuan ahli, akuntan publik, saksi-saksi ataupun dengan bukti-bukti dokumen PT seperti diatur Pasal  139 (3) – (6) UU PT, hasil pemeriksaan diserahkan pada pemohon. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kesalahan kepengurusan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut untuk menuntut ganti rugi.

 

4.2.        Pertanggungjawaban Direksi terkait Sifat Kolegial

 

Direksi PT atau Persero dalam sistemnya bersifat kolegial.[1] Hal ini berarti bahwa meskipun jumlah Direksi selalu lebih dari satu orang, namun tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Pembagian tugas antar Direksi hanya berlaku untuk intern perseroan. Kedudukan antar anggota Direksi satu dengan lainnya tidak lebih tinggi. Pihak ketiga yang beritikad baik secara hukum dilindungi, artinya bila terdapat seorang anggota Direksi bertindak melampaui batas kewenangannya, Persero harus bertanggung jawab.   

Sifat kolegial juga berarti bahwa pengurusan atau day to day operation bukan hanya dipercayakan kepada semua anggota Direksi secara kolektif, melainkan, merupakan tugas dari setiap anggota Direksi tanpa kecuali dan oleh karena itu wajib dilaksanakan secara kolegial oleh masing-masing anggota Direksi. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 98 (2) UU PT bahwa: “Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar”.  Lebih jelas Penjelasan Pasal 98 (2) UU PT bahwa: “Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu”.

Hubungan kolegial Direksi terkait dengan day to day operation, juga tersirat pada pengaturan pertanggungjawaban Direksi pada Pasal 97 (4) UU PT bahwa: “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas jelas bahwa, pengurusan adalah tugas semua anggota Direksi. Tugas tersebut menimbulkan kewajiban pada setiap anggota Direksi untuk selalu menjaga kepentingan Perseroan. Kelalaian yang merugikan berakibat bahwa setiap anggota Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng, kecuali dapat dibuktikan Direksi telah melakukan kewajibannya sesuai UU PT dan Anggaran Dasar.

Hubungan kolegial Direksi juga tampak pada tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Direksi yang diatur Anggaran Dasar masing-masing Perseroan. UU PT tidak mengatur mengenai tata cara Rapat Direksi. Hal ini berarti bahwa pengaturan Rapat Direksi diserahkan pada kebebasan masing-masing perusahaan. Sementara itu Depkum dan HAM menerbitkan format baku tentang Anggaran Dasar PT. Format baku tersebut merupakan standar pembuatan Anggaran Dasar. Dalam Pasal 13 format baku tersebut ditentukan bahwa Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat Direksi dapat diadakan atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya, atau atas permintaan Rapat Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.[2] Dalam format baku diatur dua macam cara pengambilan keputusan:

  1. Melalui Rapat Direksi dengan tata cara rapat resmi.
  2. tanpa mengadakan Rapat Direksi.

Pada Rapat Direksi, ditentukan bahwa rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau salah seorang Direksi lain yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir bila Direktur Utama berhalangan. Anggota Direksi yang berhalangan dapat diwakili oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat Direksi ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat bila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.[3] Pada dasarnya keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi bila hal itu tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara vooting berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Apabila berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Tata cara mengeluarkan suara pada rapat Direksi diatur sebagai berikut:[4]

  1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

Pada rapat Direksi harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk. Berita Acara merupakan bukti sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga. Pengambilan keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi, juga merupakan keputusan sah dengan syarat semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis, dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.[5]

Terkait pertanggungjawaban kolegial, apabila semua anggota Direksi menyatakan persetujuannya (aklamasi), dan pertanggungjawabannya diterima oleh RUPS, maka jelas bahwa semua anggota Direksi bertanggung jawab renteng. Namun jika tidak semua anggota Direksi menyatakan setuju, maka tidaklah pantas dan adil apabila anggota Direksi yang tidak setuju harus bertanggung jawab. Dengan demikian tidak semua anggota Direksi harus bertanggung jawab secara kolegial, tetapi harus dikaji lebih dahulu cara pengambilan keputusan Direksi tersebut. Seandainya karena keputusan atau kebijakan yang diambil Direksi kemudian perseroan menderita kerugian, maka selayaknya apabila yang harus membayar ganti rugi hanyalah anggota Direksi yang memberikan persetujuannya dalam mengambil keputusan terkait.[6] Lepas dari itu tanggung jawab renteng pada intinya adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga. 

 

4.3.        Pemberian Acquit At De Charge oleh RUPS

 

Mekanisme pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris hanya dapat disampaikan dalam RUPS atau RUPSLB, tidak ada mekanisme lain. Pada Persero, kedudukan Negara sebagai pemegang saham mayoritas dalam RUPS sangat kuat. Apabila dalam kedudukannya sebagai pemegang saham telah menyetujui laporan tahunan yang diajukan Direksi, maka dalam laporan tahunan tersebut dianggap telah diterima dengan segala akibatnya, dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Untuk itu dalam konsep hukum perseroan, pertanggungjawaban yang disetujui RUPS ditandai dengan pemberian “acquit et de charge“.

Terkait acquit et decharge dalam Penjelasan Pasal 71 (1) UU BUMN ditegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkan Pasal 71 (1) UU BUMN adalah diperlukan untuk dasar pemberian acquit et decharge sebagai berikut:

Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

Dalam Persero Tertutup yang wujud RUPSnya adalah Menteri Negara BUMN, pemberian acquit et de charge dapat dilakukan oleh Menteri, namun UU PT tidak mengatur mengenai pemberian acquit et de charge ini. Dalam  praktik acquit et de charge banyak digunakan oleh hampir semua perseroan setelah laporan pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

Dalam Black’s Law Dictionary acquit diartikan sebagai “to clear (a person) of a criminal charge”. Sedangkan acquit et de charge sebenarnya merupakan kependekan dari “has fully acquitted and discharged”.[7] Kata “acquittedberarti bahwaJudicially discharge from an accusation; absolved”.[8]

Pemberian acquit et de charge dalam RUPS berarti bahwa para pemegang saham atau kuasanya secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui pembebasan tanggungjawab sepenuhnya  (acquit et de charge) kepada pengurus atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan. Ini berarti bahwa apabila dikemudian hari timbul kerugian pada perseroan atas kebijakan-kebijakan Direksi dan atau Komisaris pada masa kepengurusannya pada tahun buku tersebut, Direksi dan atau Komisaris tidak lagi dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara pidana (discharge from an accusation).  Karena pembebasan dalam arti “acquitted” ini yang penting adalah pembebasan tanggung jawab dari sisi pidananya.

Dalam hal ini pemikiran sah secara perdata tersebut juga terdapat dalam konsep persetujuan para pihak atau toesteming secara umum. Toesteming adalah salah satu alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari satu perbuatan yang semula dianggap bersifat melawan hukum. Persetujuan RUPS adalah bentuk perbuatan sama dengan toesteming dan atau ijin dari yang menderita kerugian untuk menghapus semua unsur melawan hukum.

Pada kasus contoh PT Bank Mandiri (Persero, Tbk), Direksi dianggap korupsi karena terbukti telah merugikan keuangan negara. Hal ini bertentangan dengan konsep hukum perseroan yang telah diuraikan di atas. Mekanisme pertangungjawaban menurut UU PT dan Anggaran Dasar, maupun UU Perbankan dan UU Pasar Modal sebenarnya dalam kasus ini telah dipenuhi dan RUPS telah menyetujui. Dengan demikian pertanggungjawaban telah sah diterima. Apalagi dalam konsep hukum perseroan, dianut bahwa kerugian perseroan belum tentu akan merugikan pemegang saham, dalam hal ini Negara.

Kedudukan antara pemegang saham dengan perseroan adalah terlepas secara hukum.[9] Artinya bahwa pemegang saham tidak identik dengan pemilik perseroan. Oleh karena itu kerugian perseroan tidak begitu saja dapat dibebankan pada pemegang saham. Demikian halnya dengan “kepentingan perseroan” adalah tidak identik dengan “kepentingan pemegang saham”. Kepentingan perseroan meliputi kepentingan semua pihak terkait perseroan, yaitu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur. Apabila Direksi melakukan kesalahan dalam menjalankan perseroan sehingga perseroan menderita kerugian pihak-pihak yang berkepentingan ini dapat menggugat Direksi atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum.[10]

Untuk itu penting bahwa ketentuan dalam Anggaran Dasar benar-benar dijalankan dan tidak sekedar hiasan.[11] Sehingga proses pengambilan keputusan antara anggota Direksi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terkait pada sistem pertanggungjawaban secara kolegial, seperti telah diuraikan di atas.

Selain itu juga telah diketahui bahwa sistem kontrol atas kebijakan Direksi dalam hukum perseroan ada pada dua lembaga kontrol, yaitu :

  1. Komisaris yang menjalankan kontrol sehari-hari, dan
  2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjalankan kontrol tahunan secara berkala dan insidental terkait hal-hal tertentu.

Bentuk-bentuk kontrol Dewan Komisaris pada Direksi antara lain diatur bahwa Komisaris ikut menandatangani neraca keuangan perusahaan setiap tahun, memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lain, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, mengetahui dan menyetujui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi. Bahkan Dewan Komisaris melalui RUPS berhak memberhentikan sementara (schorsing) seorang atau lebih anggota Direksi apabila dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian acquit et de charge“, setelah melalui mekanisme pertanggungjawaban yang panjang dan fungsi kontrol yang ketat, harus dianggap sah dan dihormati. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus contoh PT Bank Mandiri tidak menunjukkan hal itu. Masuknya negara sebagai pemegang kuasa rakyat dengan menggunakan hukum publik (pidana) ke dalam ranah hukum privat (perseroan), berdasar pemikiran bahwa modal Persero adalah kekayaan negara, dan dengan demikian harus dipertanggungjawabkan dengan tata cara hukum publik, adalah salah kaprah yang mengancam eksistensi kepastian hukum (rechtszekerheid).

Hukum seharusnya memberikan keamanan, certainty dan predictability.[12] Tanpa kepastian hukum akan mengakibatkan iklim usaha tidak kondusif. Apabila Negara sebagai organisasi kekuasaan harus lebih diutamakan, maka harus dipikirkan lebih dahulu diterapkan pada kasus yang tepat. Penegakkan hukum atau law enforcement yang salah akan lebih tampak sebagai komoditas politik,[13] yang mengesampingkan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi nasional. Terkait dengan hal ini dikatakan bahwa seharusnya hukum memperhatikan pertumbuhan ekonomi, oleh Hikmahanto Yuwono dikatakan bahwa, “during the past ten years law and economics have focused on how laws and legal procedures affect economic growth and development in poor countries”.[14]

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 

 

 

 

[1] Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal. 27.

[2] Format baku Anggaran Dasar dari Menkum dan HAM.

 

[3] Ibid.

 

[4] Ibid.

 

[5] Ibid.

 

[6] Konsultasi dengan Promotor Tanggal 5 Agustus 2008.

[7] www.mediaindonesia.com, RUPS dari EGMS, Bimantara Citra, Mobile-8.

 

[8] Black’s Law Dictionary, hal. 24.

[9] Bandingkan Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal. 16.

 

[10] Rudhi Prasetya, Paper, Aspek Hukum Good Corporate Governance, Lokakarya GCG, Jakarta, 11 September 2000, hal. 3.

 

[11] Ibid.

[12] Hikmahanto Yuwana, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi, Paper, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Depkumham RI, 29-31 Mei 2006., hal.8.

 

[13] Ibid., hal. 25.

 

[14] Ibid., hal 20, yang mengutip dari Edgardo Buscaglia dan William Ratliff, Law and Economics in Development Countries, Stanford: Hoover Institution Press, 2000, vii-viii.

 

 


Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian IX)

Oleh Lilik Mulyadi

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Lilik Mulyadi SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung, 19 September 2007. Judul aslinya “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk Buku oleh Penerbit Alumni, Bandung, 2007, dengan judul, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Februari 2009. Bagian II, edisi Senin, 23 Februari 2009. Bagian III, edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian IV, edisi Senin 9 Maret 2009. Bagian V, edisi Senin 16 Maret 2009,. Bagian VI, edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VII, edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VIII, edisi Senin 6 April 2009. Bagian IX, edisi Senin 13 Maret 2009.

 

 

Analisis:

     Seluruh responden mengetahui adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian  diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37,  Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut pendapat penulis, maka pengaturan pembalikan beban pembuktian secara baik telah diketahui oleh para teoretisi maupun para praktisi dalam praktik peradilan. Ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terhadap delik suap.

         Selain ketentuan tersebut maka pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan Pasal 35[1] UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Politik hukum kebijakan legislasi mengenai pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, bahwa: “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”. Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

      Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

       Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 mengundang poblematis atau bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana. Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk UU ketika membahas tentang UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mana ditegaskan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan asas pembalikan beban pembuktian. Begitu pula halnya terhadap ketentuan Pasal 37, 37A dan 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

       Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menentukan delik korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 menganut pembalikan beban pembuktian. Dari dimensi ini, maka politik hukum tentang kebijakan legislasi relatif nampak adanya ketidakjelasan perumusan pengaturan norma pembalikan beban pembuktian sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan UU tersebut.

 

F. KESIMPULAN

      Implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara pidana korupsi di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Praktik pembalikan beban pembuktian di Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut) dan India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) dilakukan terhadap asal usul kepemilikan harta pelaku dengan mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principles) sehingga implementasinya tetap menjunjung tinggi HAM dan ketentuan hukum acara pidana. Teori balanced probability principles menempatkan hak asasi pelaku tindak pidana korupsi dalam kedudukan (level) paling tinggi mempergunakan teori probabilitas berimbang yang sangat tinggi (highest balanced probability principles) dengan sistem pembuktian menurut UU secara negatif atau beyond reasonable doubt. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi diterapkan asas  pembalikan beban  pembuktian melalui teori probabilitas berimbang yang diturunkan (lowest balanced probability principles) sehingga kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena harta kekayaan orang ditempatkan pada level paling rendah ketika pelaku tersebut dalam kedudukan belum kaya. Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (materiele feit)  dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperatif membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem accusatoir yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Pasca berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) diperlukan suatu modifikasi perumusan norma pembalikan beban pembuktian yang bersifat preventif, represif dan restorative.

 

Tentang penulis:

Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            [1]Pasal 35 menentukan: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,391 hits
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.