Arsip untuk Maret, 2009



Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian VI)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

III.           ASPEK HUKUM PRIVAT (HUKUM PERSEROAN)

PADA PERSERO

 

1.         Pendirian Persero melalui Akta Notaris

 

Tata cara pendirian Persero pada dasarnya sama persis dengan tata cara pendirian sebuah PT. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengaturan bahwa, pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan tersebut, adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan HAM RI, pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara.

Tata cara pendirian PT yang diatur UU PT merupakan standar yang harus diikuti bagi semua badan usaha yang akan mengambil karakter PT. Pasal 7 (1) UUPT yang menyatakan bahwa, “Perseroan didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Dalam konsep hukum perseroan tidak dimungkinkan sebuah PT didirikan oleh satu orang saja, kecuali apabila ternyata di perjalanan terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan semua saham perseroan ada di tangan satu orang. 

Tentang ketentuan harus “dibuat dengan akta notaris” merupakan syarat yang terkait dengan eksistensi perseroan. Akta notaris berfungsi sebagai akta pendirian. Berdasar Pasal 8 (1) UU PT akta notaris berisi anggaran dasar dan keterangan lain yang merupakan syarat pendirian sebuah PT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak dalam pendirian untuk suatu perseroan.[1] 

Akta notaris Persero yang memuat anggaran dasar selanjutnya dimohonkan pengesahan pada Depkum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum. Pengesahan merupakan lembaga pengaman agar PT tidak digunakan sebagai alat untuk penipuan (misbruik).[2] Latar belakang pengamanan adalah bertujuan untuk melindungi pihak ketiga, karena badan hukum merupakan institusi yang mengurangi hak gugat pihak ketiga. Artinya bahwa dengan “pertanggunganjawab terbatas” pihak ketiga tidak dapat menggugat lebih dari harta kekayaan PT. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk mengawasi “tanggung jawab terbatas” dari PT.

Istilah pengesahan berasal dari “bewilliging”. Dalam teks asli Wetboek van Koophandel lama “… aan de Koning worden ingezonden, ten einde daarop Zijne bewilliging te erlangen”.[3] Bewilliging” bergeser menjadi “verklaring van geen bezwar” atau pernyataan tidak keberatan.[4] Lebih tepat untuk saat ini disebut “kelayakan”. Oleh karena itu pada lembaga pengesahan juga dilakukan uji materiil. Apakah akta pendirian telah sesuai dengan UU PT dan atau peraturan-peraturan lain terkait. Apabila terdapat ketidaksesuaian, Menkum dan HAM berwenang menolak atau memberi perintah pembetulan anggaran dasar. Pasal 9 (1) UU PT menetapkan bahwa bentuk Pengesahan Menkum dan HAM adalah Keputusan Menteri.

            Termasuk bagian pengamanan bagi pihak ketiga, adalah pengaturan pada Pasal 29 (1) dan 30 UU PT yang menentukan bahwa pendiri wajib melakukan pendaftaran atas akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan, serta publikasi atas eksistensi PT melalui Tambahan Berita Negara. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga adalah dengan cara pengarsipan. Berdasar Pasal 29 (5) UU PT, sifat Daftar Perseroan adalah terbuka untuk umum. Setiap orang berkepentingan berhak memeriksa, membaca atau meminta copy anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku pada sebuah PT. Setiap orang dapat memeriksa apakah Direksi suatu PT telah melanggar anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan lain-lain. Demikian juga dengan pengumuman. Makna kata pengumuman adalah terbuka.

 

2.            Prinsip Kepengurusan Suatu Organ

 

2.1.        Kewenangan Dan Tanggung Jawab Direksi

 

Persero adalah badan hukum yang berbentuk PT. Kepengurusan PT dilakukan oleh suatu ‘organ’, yaitu lembaga tersendiri yang mempunyai kedudukan terpisah dari para pemegang saham.[5] Berdasar Pasal 1 (2) UU PT, Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kedudukan Negara pada Persero adalah pemegang saham. Kedudukan Negara terpisah dari Direksi Persero. Negara tidak dapat ikut campur dalam kepengurusan yang dilakukan Direksi Persero. Negara dapat ikut campur dalam Persero, hanya dengan cara menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Pasal 1 (4) s/d (6) UU PT memberikan definisi tentang ketiga lembaga atau organ-organ ini sebagai berikut:

(4)      Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(5)      Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

(6)      Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam konsep hukum perseroan, hubungan hukum organ-organ Persero yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris berdiri sendiri-sendiri. Berhasil tidaknya suatu Persero bergantung pada organ-organ ini. Masing-masing organ mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sendiri menurut dan dalam batas yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar. Kedudukan ketiganya adalah sejajar atau neben dan bukan untergeordnet.[6]

Direksi berdasarkan Pasal 92 (1) UU PT diatur bahwa, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Penjelasan Pasal 92 (1) UUPT menegaskan bahwa, “Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan”. Maksud pengurusan sehari-hari tidak dijelaskan oleh UU PT. namun dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa, “Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.

Berdasar pengaturan-pengaturan di atas dapat dikatakan bahwa, mengurus perseroan semata-mata adalah kewenangan penuh Direksi yang tidak dapat dicampuri organ lain. Pengaturan-pengaturan ini juga memberikan pedoman kepada Direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada maksud dan tujuan perseroan.

Pada sisi lain kebebasan Direksi dalam mengurus perseroan dijamin oleh Pasal 92 (2) UU PT yang menentukan bahwa, Direksi dalam pengurusan Perseroan dapat mengambil kebijakan yang dipandangnya tepat, yang dalam sistem common law hal ini dikenal dengan “duty to retain discretion”.[7] Kebijakan yang dipandang tepat berdasar Penjelasan Pasal 92 (2) UU PT adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Wewenang Direksi dalam pengurusan atau day to day operation perseroan dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:[8]

a.    mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;

b.    mengelola kekayaan Perseroan; dan

c.    mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.

Dari ketiga hal di atas dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai 2 (dua) macam kewenangan yaitu pengurusan dan perwakilan.[9]

Pengurusan Perseroan pada dasarnya adalah kewajiban semua anggota Direksi tanpa kecuali (collegiale bestuurs-verantwoordelijkheid).[10] Termasuk sebagai kewajiban Direksi dalam pengurusan atau day to day operation perseroan adalah:

a.    membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;[11]

b.    membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;

c.    menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris;

d.    melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS tersebut.[12]

Bardasarkan Pasal 66 (2) UU PT, laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

        a.        laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

        b.        laporan mengenai kegiatan Perseroan;

        c.        laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

        d.        rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

        e.        laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

         f.        nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

        g.        gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Berdasarkan Pasal 67 (1) UU PT, laporan tahunan diharuskan ditandatangani semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris pada tahun buku yang bersangkutan. Apabila salah satu anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak tanda tangan, maka berdasarkan Pasal 67 (3) UU PT, harus disebutkan alasannya secara tertulis. Bila tidak memberi alasan tertulis, maka secara hukum dianggap menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68 (1) UU PT selanjutnya menegaskan bahwa bagi beberapa perseroan laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik. Perseroan-perseroan tersebut adalah perseroan yang  mempunyai kegiatan usaha: menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; merupakan Perseroan Terbuka; dan merupakan Persero. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, laporan tidak disahkan RUPS.

 

2.2.      Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PT dapat dikatakan bahwa adanya Dewan Komisaris merupakan keharusan.[13] Tugas Utama Dewan Komisaris berdasar Pasal 108 (1) UUPT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi. Menurut Fred Tumbuan, Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi executive. Meskipun dalam Anggaran Dasar ditentukan bahwa dalam hal-hal tertentu Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, namun persetujuan tersebut tidak termasuk pengurusan.[14]

Kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada Dewan Komisaris adalah demi kepentingan Perseroan, bukan kepentingan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 108 (2) UU PT bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris bukan pengawasan yang mewakili pemegang saham.

Pasal 108 (3) UU PT menentukan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya Dewan Komisaris berwenang meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi. Sebagai penetrasi agar fungsi pengawasan ini efektif, pada Pasal 106 (1) UUPT Dewan Komisaris diberi kewenangan represif berupa kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Direksi. Dalam hal pengurusan Perseroan, Direksi adalah organ mandiri. Demikian pula Dewan Komisaris, dalam hal pengawasan juga merupakan organ mandiri. Kedua organ kedudukannya adalah neben, tidak berjenjang atau berhirarki.

Dalam hal pertanggungjawaban, menurut Pasal 69 (3) dan (4) UU PT anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila terdapat laporan tahunan yang tidak benar dan atau menyesatkan.

 

2.3.        Kewenangan RUPS

 

Berdasarkan Pasal 1 (4) UU PT dapat dikatakan bahwa RUPS atau General Meeting of Shareholders mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Hal ini tampak pada kewenangan-kewenangan RUPS yang memang tidak dapat diserahkan pada Direksi dan Komisaris antara lain: mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris; memperoleh semua keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris; menetapkan perubahan Anggaran Dasar; dan menyetujui atau menolak konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan. 

RUPS merupakan tempat para pemegang saham menyalurkan kepentingannya. Oleh karena itu keputusan-keputusan penting terkait “kepentingan pemegang saham” harus melalui mekanisme RUPS. Fred Tumbuan menyatakan bahwa, RUPS adalah tempat para pemilik modal menentukan orang yang akan dipercaya mengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.[15]

Pada sisi yang lain konstruksi RUPS adalah sesuai dengan karakteristik PT sebagai asosiasi modal, yang memungkinkan saham dimiliki orang banyak. RUPS merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan agar pemegang saham tidak ikut campur secara langsung dalam kepengurusan PT. Selain itu RUPS juga merupakan penghalang Direksi agar Direksi tidak bertindak sewenang-wenang.[16]

Kewajiban menyelenggarakan RUPS ada pada Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 80 (1) UU PT, apabila Direksi dan atau Dewan Komisaris menolak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Hal ini tidak lain merupakan bentuk kontrol pemegang saham atas pengurusan dan pengawasan perseroan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan direksi dan atau komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut bahkan dapat juga menentukan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada UU PT dan Anggaran Dasar.

RUPS berwujud rapat pemegang saham. Namun khusus untuk Persero Tertutup, yang seluruh sahamnya dimiliki negara, wujud RUPS tidak selalu dalam bentuk rapat pemegang saham. Organ RUPS digantikan oleh Menteri Negara BUMN. Penggantian ini tidak bersifat prinsipiil, artinya bahwa penggantian ini tidak bertentangan dengan konsep RUPS dalam hukum perseroan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi.[17]

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya RUPS mempunyai dua fungsi yaitu:[18] a) sebagai lembaga kontrol dalam wujud menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris; dan b) sebagai tempat pemegang saham menyalurkan kepentingannya.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 



[1] Berbeda dengan firma, walaupun pendiriannya menurut Pasal 22 KUHD harus dengan akta otentik, namun tidak adanya akta notaris tidak dapat dipakai sebagai alasan bahwa firma tidak ada. Akta hanya merupakan alat bukti utama adanya firma. Kalau akta ini tidak ada masih dimungkinkan mempergunakan alat bukti lain tentang keberadaan firma.

 

[2] Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal. 29: “het preventive overheidstoezicht”.

 

[3] Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal. 29.

 

[4] Ibid.

 

[5] Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal. 16.

 

[6] www.hukumonline.com: Fred Tumbuhan, Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya, tanggal 27 September 2001 dan Rudhi Prasetya I, Op. Cit., hal 25.

 

[7] Fred Tumbuan, Op. Cit., hal. 9.

 

[8] Bandingkan dengan Fred Tumbuan, makalah, Op. Cit., hal. 12.

 

[9] Ibid.

 

[10] Ibid.

 

[11] Pasal 100 UU PT.

 

[12] Pasal 79 (5) UU PT.

[13] Fred Tumbuan, Op. Cit., hal. 18.

 

[14] Bandingkan dengan Fred Tumbuan, Loc. Cit.

 

[15] Fred Tumbuan, Op. Cit., hal. 6.

 

[16] Konsultasi dengan Promotor Tanggal 5 Agustus 2008.

 

[17] Ibid.

 

[18] Ibid. 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,433,416 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.