Arsip untuk Maret, 2009



Harmonisasi Hukum Kontrak Kerja Bersama (Bagian I)

Oleh Asri Wijayanti

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 16 Maret 2009. Bagian II, edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian III, edisi 30 Maret 2009. Bagian IV, edisi Senin 6 April 2009.

 

 

 

Pendahuluan

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja, baik secara mandiri atau bekerja kepada orang lain.

 

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah[1]. Tenaga kerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU no. 13 tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan adalah unskillabour, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah.

 

Lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami pergeseran dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Pada tahun 1971, ada 73,04% tenaga kerja yang  bekerja di sektor pertanian, 11,19 % bekerja disektor industri dan 15,76 % bekerja di sektor jasa. Pada tahun 1990, terjadi perubahan yang cukup drastis di sektor pertanian menurun menjadi 49,9 % , sisanya 50,1 % disektor industri dan jasa [2]. Adanya perubahan jenis pekerjaan mengakibatkan adanya perubahan paradigma yang semula bersifat material (physical asset) bergeser menuju persaingan pengembangan pengetahuan (knowledge based competition ). Perubahan tersebut menuntut adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia sebagai landasan bagi setiap organisasi/institusi agar mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif[3].

 

Kenyataannya, lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Di Indonesia terdapat 11,6 juta penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka). 30 juta orang tergolong setengah menganggur dan 36 juta penduduk berpenghasilan dibawah Rp. 150.000 perbulan dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Separuh angkatan kerja yang ada berpendidikan sekolah dasar , atau bahkan tidak lulus SD.  Penduduk yang tergolong bekerja ada 70% bekerja di sektor informal dengan tingkat produktifitas rendah, sedangkan 30 % di sektor formal[4]

 

Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang- wenang kepada pekerja / buruhnya.

Buruh dipandang sebagai obyek. Buruh dianggap sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutip yang menjadikan perusahaan[5]

 

Pada umumnya tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh pengusaha tampak pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja sering dibuat secara sepihak oleh pengusaha. Pekerja yang unskillabour tidak mempunyai pilihan untuk menentukan isi perjanjian kerja. Dengan terpaksa  menerima klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja yang disodorkan pada saat akan dimulainya hubungan kerja. Posisi pekerja lemah pada proses pembuatan perjanjian kerja.

 

Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya serikat pekerja / serikat buruh yang ada di perusahaan. Ada anggapan selama ini serikat buruh belum menjadi suara pekerja baik di tingkat kerja ataupun dalam tingkat pengambilan keputusan secara nasional. Serikat pekerja/ buruh saat ini menghadapi tantangan yang berat.

 

Tetap mempertahankan kondisi tradisional yang mereka miliki atau berubah menjadi dinamis. Tantangan globalisasi berdampak pada pengurangan jumlah anggota karena sistem kerja yang berubah. Tantangan kemandirian terletak pada kemandirian dana.  Dari ketergantungan pada bantuan/dana dari organisasi lain untuk pelaksanaan kegiatan, menuju kepada kemandirian sumber dana. Adanya kebutuhan kepemimpinan serikat pekerja yang kuat dan benar-benar mewakili kepentingan anggotanya (strong leadership and wellrecognized)..[6]

 

Diharapkan dengan adanya serikat pekerja di perusahaan dapat mewakili dan menyalurkan aspirasi pekerja, sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan kata lain serikat pekerja / buruh diharapkan dapat sebagai wadah pekerja dalam memperjuangkan haknya.

 

Tujuan dibentuknya serikat pekerja/ buruh adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat buruh maka diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. Selain itu melalui wadah serikat pekerja / buruh ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan.

 

Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898). Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja secara umum dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang kurang meneruskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada masa Orde Baru serikat pekerja atau serikat buruh hanya diperbolehkan satu yaitu serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI).

 

Pada masa reformasi setelah adanya UU NO. 21 Thaun 2000 dimungkinkan dibentuk serikat buruh/ pekerja lebih dari satu. Hal ini menyebabkan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh banyak didirikan di satu perusahaan. Sayangnya karena ketidaksiapan buruh melaksanakan hak berserikat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingannya sendiri dengan menjual bangsa. Dikatakan demikian karena berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 diperbolehkan serikat pekerja / buruh itu menerima sumbangan dana dari negara lain. Sumbangan atau bantuan dari luar negeri itu dapat berasal dari Serikat Buruh atau gabungan Serikat Buruh yang berada di luar negeri.

 

Bantuan itu digunakan untuk pelatihan, program, maupun dana rutin. Misalnya bantuan dari American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Union Network International (UNI) yang berbasis di Geneva. SPSI Reformasi memperoleh bantuan dana dari International Confederation of Trade Union (ICFTU). AJI memperoleh dana dari International Federation of Journalists. SBSI menerima dana dari serikat buruh Kristen Belanda (CNV) dan World Confederation of Labor (WCL), selain iuran dari 70 persen anggotanya yang kini, menurut Sekjen SBSI Raswan Suryana, telah mencapai 1.693.275 orang. SBJ memperoleh dana dari organisasi buruh di Denmark. [7]

 

Pengaruh glogalisasi pada proses pembuatan perjanjian kerja bersama sangat kuat. Serikat Pekerja /Buruh mempunyai keinginan untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam mewujudkan hak untuk berserikat dan berkumpul. Salah satu wujud dari upaya itu melalui fungsi serikat pekerja / buruh.

 

Tentang penulis:

Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas  Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com

 

 


[1] Iman Soepomo, 1974, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, hal.6.

[2] Prijono Tjiptoherijanto, 1999, Keseimbangan Penduduk , Managemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah, Sinar harapan, Jakarta, H. 57.

[3] Lancourt & Ulrich dalam Wahibur Rokhman, 2002, Pemberdayaan dan Komitmen : Upaya mencapai kesuksesasn organisasi dalam menghadapi persaingan global , Amara Books, Jogjakarta, h. 122.

[4] Nur Hidayat, “Perhatian pada pengangguran , hanya di atas kertas”, Kompas, 11 Februari 2006. h. 50.

[5] HP Rajagukguk, 2000,Peran serta pekerja dalam pengelolaan perusahaan (co-determination), makalah, hal. 3.

[6] Www.world-psi.orgMendefinisikan kembali serikat pekerja”,  PROJECT NEWSLETTER

PSI/SASK/KTV/KNS Trade Union Development Project for Indonesia No. 2/FEBRUARI/2006, p. 2

 

[7]Orde Baru Runtuh, Serikat Buruh Tumbuh”., Kompas,  Selasa, 12 September 2000.

Terkuaknya Misteri Gedung Dewan

Oleh Akhmad Zaini

Apa makna terpenting tertangkapnya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Salah satunya, semakin terkuaknya misteri yang ada di gedung perwakilan rakyat. Yakni, misteri bagaimana mereka yang masuk ke gedung itu sering bisa mendadak berubah dalam sekejap.

Bagi mayoritas rakyat di negeri ini, perubahan itu memang sering amat sulit dipahami sehingga layak disebut misteri. Misalnya, seorang aktivis partai yang semula lontang-lantung tanpa pekerjaan yang jelas mendadak berubah menjadi orang kaya raya dengan jumlah aset yang menyilaukan. Selain daftar kekayaannya bertambah secara fantastis, orang tersebut juga mendadak berubah menjadi ”dermawan”. Banyak kegiatan di masyarakat yang pendanaannya ditanggung yang bersangkutan.

Begitu juga ketika musim pemilu tiba seperti saat ini, sang legislator yang kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) juga menunjukkan ”kehebatan” yang luar biasa. Baliho-baliho besar dirinya memenuhi sejumlah kota. Event-event besar pun dia biayai dengan entengnya.

Memang, rakyat tahu bahwa anggota dewan -dengan posisinya sebagai pejabat negara- memiliki gaji yang tinggi. Tapi, sering kalkulator gagal menghitungnya. Ada ketidakseimbangan antara pasak dan tiang. Antara gaji resmi yang telah diketahui umum dan ”gaya hidup” yang dipertontonkan seorang anggota dewan.

Singkat kata, semua itu bak misteri yang sulit dipecahkan. Dan kini, misteri itu sedikit terungkap ketika Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan yang memberikan uang kepada Hadi mengatakan bahwa uang miliaran yang dia serahkan itu untuk membantu dana kampanye Hadi pada pencalegan Pemilu 2009 ini.

Kompensasinya, Hadi akan memperjuangkan proyek-proyek infrastruktur Departemen Perhubungan (Dephub) yang diincar Hontjo (Jawa Pos, 11/03/09).

Memang, informasi itu masih pengakuan sepihak. Kebenarannya masih perlu dibuktikan di pengadilan. Namun, setidaknya, pengakuan itu menjadi salah satu indikasi atas misteri yang selama ini meliputi gedung dewan. Apalagi, kasus-kasus yang hampir mirip juga sudah berkali-kali terjadi, seperti kasus yang membelit politikus PPP Al Amin Nasution yang kini mendekam di penjara.

Tentu patut diyakini bahwa tidak semua anggota legislatif yang kini mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2009 menggunakan cara seperti kasus di atas. Pasti ada beberapa orang yang mengumpulkan dana kampanye secara benar. Dari membongkar deposito, pinjam ke bank, ke sanak famili, hingga menjual tanah warisan.

Hanya, masih sulit dipastikan seberapa besar persentase yang menggunakan jalur lurus itu. Karena kalau dilihat secara kasat mata, dana kampanye yang harus dikeluarkan seorang calon legislatif sangatlah besar. Untuk dewan pusat, pasti tidak cukup kalau hanya ratusan juta rupiah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penentuan anggota dewan berdasarkan suara terbanyak memang mengharuskan semua caleg memperkenalkan diri sendiri secara habis-habisan. Konsekuensinya, dana miliaran rupiah pun bisa tersedot karenanya.

Kalau seorang caleg mempunyai ambisi superkuat untuk jadi lagi, sementara dana plus imannya cekak, maka jalur pintas pun bisa ditempuh. Jabatan sebagai anggota dewan yang sekarang dipegang serta yang sedang diperebutkannya digadaikan ke para cukong.

Dengan menyinggung putusan MK itu, tentu penulis tidak bermaksud menggiring ke suatu kesimpulan bahwa putusan MK tersebut telah memicu terjadinya korupsi. Memang, putusan itu mendorong seorang caleg bekerja ekstra keras dan membutuhkan dana superjumbo. Tapi, itu bukan berarti bahwa korupsi merupakan salah satu jalan keluarnya.

Ke depan, putusan MK tersebut akan membuat logika keterwakilan semakin baik. Mereka yang duduk di gedung dewan akan tertuntut menjadi figur yang memiliki kedekatan dengan rakyat dan memiliki track record sebagai orang yang berkomitmen kepada rakyat. Sebab, kalau tidak begitu, sulit bagi orang itu untuk mendapatkan dukungan langsung dari rakyat.

Bila itu terjadi, tentu, ke depan akan membawa kebaikan bagi kita semua sebagai bangsa. Memang, rasanya, hal tersebut sulit terjadi pada hasil Pemilu 2009 ini. Sebab, masih banyak prakondisi yang tidak menunjang. Dari putusan MK yang begitu mendadak hingga sejumlah masalah yang masih membelit mayoritas rakyat di negeri ini. Misalnya, masalah keterbatasan ekonomi, informasi, serta pendidikan.

Yang perlu dicamkan dari perubahan ”revolusioner” itu, ke depan, mereka yang akan terjun ke kancah politik dan tidak akan mengotori dirinya dengan perilaku yang tidak benar harus memiliki modal yang sangat besar.

Modal di sini tentu tidak harus dimaknai sebagai modal uang. Tapi, bisa lebih luas daripada sekadar uang. Bisa modal kejujuran, pengabdian, dan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, hingga track record yang tidak cacat.

Semua itu tentu harus dibangun dalam waktu lama dan dengan pengorbanan yang besar. Namun, bila modal-modal sosial seperti itu dimiliki, tentu modal yang berupa uang tidaklah segala-galanya. Dan jika itu terjadi, korupsi atau kongkalikong dengan para cukong bukanlah cara yang layak dipertimbangkan.

Tentu, hal tersebut bukanlah jawaban atas semua praktik korupsi yang terjadi di negeri ini, khususnya yang melibatkan anggota dewan. Jawaban terpenting tetaplah berada di dada masing-masing penduduk di negeri ini. Yakni, apakah masih punya iman atau moral yang kuat untuk tidak korupsi meski kesempatan ada di depan mata? (Sumber: Jawa Pos, 12 Maret 2009).


Tentang penulis:
Akhmad Zaini, wartawan Jawa Pos (e-mail: zen@jawapos.co.id)

 

Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian IV)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

3.            Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligations/PSO)

 

3.1.        Kewenangan Persero terkait Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligations/PSO)

 

Persero tidak seperti PT swasta pada umumnya. Pada Persero dibebankan kewajiban yang tidak dibebankan pada PT swasta yaitu Kewajiban pelayanan umum atau Public Service Obligations (PSO).

Kewajiban pelayanan umum pada BUMN diatur Pasal 2 (1) huruf c UU BUMN bahwa salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah: “menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”.  Dalam Pasal 66 UU BUMN diatur tentang “fungsi kemanfaatan umum” dikaitkan dengan “penugasan khusus” pada BUMN, dikutip sebagai berikut:

(1)      Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

(2)      Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Pada dasarnya penyelenggaraan kemanfaatan umum adalah untuk perlindungan rakyat. Penyelenggaraan kemanfaatan umum terkait erat dengan kepentingan umum, dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kepentingan umum adalah kepentingan negara, yang meliputi kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah  dalam melaksanakan tugasnya, dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum publik maupun hukum privat, namun untuk penyelenggaraan kepentingan umum, tindakan pemerintah harus dalam bentuk tindakan publik yang berdasarkan pada undang-undang (wet). Karena aturan-aturan yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat hukum publik akan melanggar kepentingan atau hak orang lain. Untuk itu diperlukan undang-undang, agar masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang (willekeur, arbitrary).

Asas yang menentukan bahwa suatu kewenangan harus dilandasi oleh suatu ketentuan hukum disebut asas legalitas atau “legalicit beginsel” atau “wetmatigheids”. Asas legalitas lahir berdasarkan perlindungan pada hak atau kepentingan seseorang. Hak atau kepentingan hanya dapat dibatasi dengan hak yang lain. Dalam hukum publik hak individu dibatasi oleh hak lain yang bersifat umum, sebagai contoh adalah hak negara. Untuk mendasari suatu negara menjadi subyek hukum yang berhak atau yang disebut mempunyai ‘kewenangan yang sah’, harus dibuat ‘undang-undang’ (wet). Sebab  undang-undang melahirkan kewenangan atau bevoedgheid atau ‘hak yang bersifat publik’.

Terkait pada istilah penugasan khusus pada Persero, menunjuk pada hubungan vertikal. Persero dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan publik mewakili pemerintah. Sebab tugas penyelenggaraan kemanfaatan umum ini adalah tugas pemerintah. Dalam konsep hukum administrasi pengaturan dalam undang-undang akan memberikan kewenangan atribusi, namun karena fungsi kemanfaatan umum adalah tugas pemerintah, maka dipakai istilah “penugasan khusus” dari pemerintah. Oleh karena itu lebih tepat kewenangan Persero atau Perum adalah mandat, atau dalam hal ini penugasan. Pada mandat berarti tanggung jawab tentang pelaksanaan PSO tetap ada pada pemerintah. Dikatakan oleh Brower bahwa: “With mandate, there is no transfer, but the mandate-giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.[1]

Tujuan pemberian mandat pada Persero adalah pemberian kewenangan publik. Berdasarkan kewenangan ini Persero dapat menerbitkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat. dengan kata lain pemberian mandat adalah pemberian kewenangan publik, untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat publik.

Wewenang dalam konsep hukum publik terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu komponen pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (yang berlaku untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (hanya untuk jenis wewenang tertentu).[2]

Berdasarkan mandat atau penugasan khusus, Persero berwenang menerbitkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (komponen pengaruh),  namun demikian Persero hanya berwenang menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan materi penugasan khususnya saja, hal ini ada pada komponen konformitas hukum standar khusus. Kewenangan berasal dari UU BUMN merupakan dasar ‘kewenangan yang sah’ bagi Persero untuk melaksanakan PSO, hal ini ada pada tataran komponen dasar hukum.

Terkait kewenangan publik, dalam konsep hukum administrasi juga dikenal tiga macam penggunaan kewenangan publik yaitu: kewenangan mengatur, mengontrol, dan pemberian sanksi atau penegakan hukum.[3]

Kewenangan mengatur berkaitan dengan pemberian beban pada masyarakat untuk menjaga ketertiban. Kewenangan mengatur dapat dilakukan melalui undang-undang dalam arti formal (legislasi), atau dilakukan melalui pembentukan aturan umum atas kuasa delegasinya (regulasi). Kewenangan mengontrol dilakukan dengan cara membuat batasan-batasan (restrictions) tertentu pada masyarakat. Sebagai contoh adalah dalam kontrak antara pelanggan dengan PT PLN, terdapat ketentuan-ketentuan dalam kontrak jual beli aliran listrik termasuk hak-hak dan pembebanan kewajiban pelanggan. PT PLN pada tataran ini mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengotrolan terhadap semua pelanggannya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, dan atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewenangan pemberian sanksi pada dasarnya adalah pembebanan atau perampasan hak asasi. Dalam konsep hukum publik perampasan hak asasi hanya dapat dilakukan oleh undang-undang. Sanksi merupakan alat pemaksa yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengontrol agar aturan ditaati. Sanksi juga dapat dikatakan sebagai alat penegakan hukum pada ketentuan yang berisi larangan atau kewajiban. Sanksi-sanksi PLN juga berupa kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang termuat dalam kontrak. Apabila satu ketentuan tidak dilaksanakan atau dilanggar, PLN dapat menerapkannya. Sebagai contoh adalah pemutusan aliran listrik.

Dalam konsep hukum publik wewenang publik layaknya hanya dimiliki oleh ‘penguasa’.[4] Persero adalah badan hukum privat. Terkait dengan hal ini Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan bahwa:

semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UU PTUN, maka peraturan-peraturan Persero tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi termasuk perbuatan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum atau besluiten van algemene strekking. Terhadap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara.[5] Terkait hal ini Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU PTUN juga menegaskan bahwa, peraturan yang bersifat umum dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN), karena peraturan-peraturan Persero tidak memenuhi elemen individual yang ditentukan Pasal 1 angka 3 UU PTUN.[6]

E. Utrecht menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepentingan umum oleh negara dapat dilakukan melalui beberapa tindakan yaitu:[7]

1.    administrasi negara sendiri;

2.    subyek hukum (badan hukum) lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik diatur dengan hukum publik maupun privat, seperti penanaman modal asing;

3.    subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menyelenggarakan pekerjaan berdasarkan suatu konsesi (concessie) atau berdasarkan suatu izin (vergunning) yang diberikan oleh pemerintah;

4.    subjek hukum yang lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang diberi subsidi pemerintah, seperti sekolah swasta;

5.    pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain (beberapa subjek hukum) yang tidak termasuk administrasi negara dan kedua belah pihak itu bergabung dalam bentuk kerja sama tertentu yang diatur dalam  hukum privat atau menempatkan tenaga pengawas;

6.    yayasan yang didirikan atau diawasi pemerintah;

7.    koperasi didirikan atau diawasi pemerintah;

8.    perusahan negara;

9.    subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan pemerintah (delegasi perundang-undangan).

Dalam paparan ini E Utrecht menyebut bahwa subyek hukum lain dapat menyelenggarakan kepentingan umum apabila mempunyai hubungan dengan pemerintah, seperti:

1.    hubungan istimewa atau hubungan biasa;

2.    hubungan pekerjaan dengan pemerintah:

3.    merupakan penerima subsidi;

4.    hubungan kerja sama;

5.    yayasan, koperasi, perusahaan negara;

6.    pendelegasian wewenang.

Seperti diuraikan bahwa kewenangan publik seharusnya hanya dapat dimiliki oleh seorang penguasa atau pemerintah (bestuur). Dalam Persero kewenangan diberikan pada direksi sebagai penanggungjawab perusahaan. Dengan demikian direksi persero dapat disebut sebagai penguasa (bestuur) Persero,[8] karena Direksi bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Untuk itu pada Persero harus dipenuhi ‘syarat tambahan’, karena Persero adalah badan hukum privat.

Dalam konsep hukum publik setiap orang atau badan hukum privat (privatrechtelijke rechtspersoon) yang tidak termasuk dalam golongan badan pemerintahan umum atau badan hukum publik (publiekrechtelijke rechtspersoon) dapat saja memiliki wewenang hukum publik. Kewenangan publik terkait dengan badan semacam ini harus digolongkan dalam desentralisasi fungsional. Untuk penggolongan itu diperlukan satu syarat tambahan agar badan hukum privat  (privatrechtelijke rechtspersoon) tersebut dapat digolongkan dalam “organisasi pemerintah”.[9] Syarat tambahan pada Persero adalah minimal 51% saham harus dimiliki negara. Untuk itu Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa lebih baik tidak menggolongkan badan hukum privat ini kedalam desentralisasi (yang fungsional), tetapi pada suatu desentralisasi fungsional hukum perdata.[10]

Dalam desentralisasi fungsional hukum perdata, pertanggungjawaban tidak perlu diuraikan dengan jelas dalam satu atau lebih perundang-undangan yang dapat diketahui oleh setiap orang. Desentralisasi fungsional hukum perdata terjadi bila kewenangan dilaksanakan oleh pejabat yang dalam pelaksanaan kewenangan itu secara hirarki tidak berada di bawah suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi desentralisasi fungsional adalah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat-pejabat yang berkedudukan tidak resmi. Badan-badan tergolong dalam desentralisasi fungsional hukum perdata adalah:[11]

-          Badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik (yang bukan wewenang penasehat dan kekuasaan kehakiman)

-          Badan-badan hukum yang memiliki wewenang hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang.

-          Lembaga pemerintahan yang menurut surat keputusan organisasi mereka telah memperoleh otonomi tertentu terhadap Menteri.

Untuk itu nyatalah bahwa kewenangan yang dimiliki Persero yang mempunyai satu syarat tambahan tertentu yaitu 51% saham dimiliki pemerintah atau kepemilikan saham oligarchi (golden shares), adalah masuk dalam kategori badan adminitrasi atau organ pemerintah. Menurut wet AROB 1975 (Belanda), yang dimaksud organ adminitrasi negara atau badan administrasi adalah “ieder persoon en ieder college, met enige openbare gezag …..” (setiap orang dan setiap …. yang memiliki kekuasaan publik tertentu).[12] Menurut Pasal 1:A W B (Belanda) badan administrasi adalah:[13]

a.    an organ of legal person which has been establish under public law, or

b.    another person or body corporate which is invested with any public authority.

 

3.2.        Kewajiban Pelayanan Umum terkait Tujuan Pendirian

 

Kewajiban Pelayanan Umum atau  PSO merupakan bagian dari policy/beleidsregel. Oleh karena itu PSO diatur dalam Ketentuan Umum yang mengatur mengenai maksud dan tujuan. Dalam Pasal 2 (1) huruf c UU BUMN bahwa salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah: “menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”.  Dalam Pasal 66 UU BUMN, seperti diuraikan sebelumnya, karena “fungsi kemanfaatan umum” maka diatur “penugasan khusus” pada BUMN.

Mengkaji pengaturan di atas maka menyelenggarakan kemanfaatan umum merupakan salah satu tujuan didirikannya Persero. Dengan demikian, sebelum didirikan telah ada “niat” lebih dulu bahwa BUMN yang akan didirikan juga menyelenggarakan kemanfaatan umum. “Niat” atau motivasi ini tentu harus masuk sebagai hasil kajian yang dilakukan Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri BUMN, terkait perlunya pendirian suatu Persero. Makna untuk pengaturan ini bahwa “fungsi kemanfaatan umum”, adalah terkait pada layanan umum yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah.[14]

Penugasan khusus terkait pelayanan umum (public services) selayaknya bila diserahkan pada Perum, bukan pada Persero. Sebab pada dasarnya ciri-ciri Persero tidak memenuhi kualifikasi untuk layanan umum. Hal ini ada pada rancangan pembuat undang-undang untuk Perjan, Perum dan Persero dalam Lampiran Inpres No. 17 Tahun 1967.[15] Pada ciri-ciri Persero benar-benar tampak bahwa Persero akan dipakai untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya ditentukan status hukumnya sebagai badan hukum privat dengan bentuk PT. Sedangkan ciri-ciri Perum lebih memenuhi kualifikasi layanan umum. Ciri-ciri Perum dalam Lampiran Inpres No. 17 Tahun 1967 dikutip sebagai berikut:

  1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan-kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi, secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi, cost-accounting prinsiples and management masyarakat atau nasabahnya.
  2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang (dengan wetstuding).
  3. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (publik utilitiss). Pemerintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat public utility tidak perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai suatu perusahaan negara (misalnya perusahaan listrik untuk kota kecil yang dapat dibangun dengan modal swasta).
  4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya.
  5. Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata, (private rechtelijk).
  6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).
  7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karma politik Pemerintah mengenai tarip dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini. Namun bagaimana politik tarip dan harga dari Pemerintah, cara/sistem yang harus ditempuh adalah ketentuan tersebut A titik 4 diatas.
  8. Dipimpin oleh suatu Direksi.
  9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri atau Perusahaan Swasta Usaha (Negara) Perseroan.
  10. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungan jawab dan cara mempertanggungjawabkannya serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu.
  11. Yang karna sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa public utility, maka dipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarip dapat ditentukan oleh Pemerintah, dengan cara/sistim tersebut A titik 4 diatas.
  12. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca rugi dan kekayaan negara disampaikan kepada Pemerintah.

Dalam UU BUMN tidak ditegaskan apakah fungsi kemanfaatan umum dan penugasan khusus tersebut untuk Perum ataukah Persero. Karena Pasal 2 UU BUMN adalah Ketentuan Umum terkait “Maksud Dan Tujuan Pendirian BUMN”, yang berlaku baik bagi keduanya. Seharusnya untuk hal ini dipertimbangkan berdasar sejarah, bahwa penerbitan Inpres No. 17 Tahun 1967 adalah berdasar pengalaman inefisiensi dan rigiditas Perusahaan Negara. Artinya bahwa bentuk Persero dibuat dan sengaja dibedakan dengan bentuk Perum dan Perjan, untuk tujuan mencari keuntungan saja. Bahkan dicirikan bahwa dalam Persero tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Pada poin D Lampiran Inpres No. 17 Tahun 1967 menunjukkan hal tersebut. Pada poin D Inpres disebutkan bahwa memang pada dasarnya semua usaha negara “seyogyanya  berbentuk Persero, tetapi bila itu tidak mungkin dilakukan karena tidak cocok dengan kepentingan pelayanan masyarakat, maka pilihannya ada pada Perjan atau Perum, sebagai berikut:

Dari ketiga bentuk usaha-usaha negara tersebut A, B, C diatas sejauh mungkin apabila bentuk C masih dapat dilaksanakan bagi perusahaan/usaha-usaha negara yang ada sekarang, maka seyogyanya dipilih bentuk C saja, dan apabila tidak mungkin dimasukkan/disajikan bentuk C, baru dijadikan bentuk B, atau A yang sekiranya lebih serasi dan cocok bagi kepentingan pelayanan masyarakat tanpa merugikan Negara/secara tidak langsung merugikannya (masyarakat) juga.

Sinkron dengan hal ini Penjelasan Umum UU BUMN juga menandakan hal tersebut,  dikutip sebagai berikut:

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Penjelasan Umum ini ternyata tidak diikuti secara konsisten. Dalam Penjelasan Pasal 2 (1) huruf  b UU BUMN ditegaskan bahwa: “Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.

 

3.3.        Sistem Anggaran Terkait Pelaksanaan PSO

PSO sebenarnya adalah tugas pemerintah. Oleh karena itu anggaran terkait pelaksanaan PSO merupakan beban anggaran pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh beberapa pengaturan baik dalam UU BUMN maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam Penjelasan Pasal 2 (1) huruf  b UU BUMN ditegaskan bahwa:

Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dalam Pasal 65  PP 45 Tahun 2005 ditentukan bahwa pembukuan pembiayaannya terkait pelaksanaan PSO harus secara tegas dipisahkan dengan pembukuan perusahaan, sebagai berikut:

(1)      Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN.

(2)      Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan.

(3)      Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

(4)      Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

(5)      BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6)      Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.

Penjelasan Pasal 66 UU BUMN menegaskan kembali bahwa penugasan khusus terkait dengan keadaan yang “mendesak” sehingga ada kemungkinan merubah rencana kerja dan anggaran perusahaan, sebagai berikut:

(1)      Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

(2)      Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas diakui bahwa harus ada pemisahan tegas pada kegiatan Persero. Dalam artian bahwa Persero dalam menjalankan tugasnya melayani umum, berkedudukan sebagai wakil pemerintah yang berwewenang menerbitkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat (rechtshandelingen), harus dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan usaha inti dari Persero yang berada dalam lingkup hukum privat.

Pemisahan ini memang tidak dapat tegas diatur, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman tentang kedudukan ganda Persero ini. Hal ini mengakibatkan sumber-sumber anggaran dalam Pesero bervariasi.  Secara garis besar anggaran Persero dapat dibagi dua yaitu:

1.    kekayaan persero sendiri yang terdiri atas saham-saham; dan

2.    sumber-sumber lain terkait pelaksanaan PSO.

Kekayaan persero yang berasal dari saham-saham adalah murni kekayaan Persero, dan menjadi harta kekayaan Persero. Hal ini termasuk saham-saham yang ditanam pemerintah dalam Persero. Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN secara tegas memastikan hal ini, bahwa sesudah proses penyertaan, pembinaan dan pengelolaan keuangan BUMN tidak lagi didasarkan mekanisme APBN, tetapi didasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk sumber-sumber lain terkait pelaksanaan PSO, bentuk dan jenisnya tergantung pada kebijakan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 (2) PP No. 44 Tahun 2005, maka kemungkinan-kemungkinan sumber dana yang ada pada persero adalah: dana segar; proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN; piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan aset-aset negara lain yang tidak masuk kategori a, b dan c.

Keempat sumber dana ini dinyatakan berasal dari APBN, tetapi bila sumber-sumber dana ini tidak dijadikan penyertaan modal negara, maka mekanisme APBN terkait penyertaan negara tidak perlu digunakan. Untuk dana-dana yang tidak dijadikan penyertaan modal dan berasal dari APBN, maka berlaku sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dasar hukum sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya. Persero dalam hal ini berkedudukan sebagai pengguna angggaran dan atau pengguna barang.

Pasal 99 PP No. 45 Tahun 2005 menentukan bahwa, tata cara pengadaan barang dan jasa Persero yang menggunakan APBN harus dilakukan sebagai berikut:

(1)      Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)      Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)      Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.

 

Penjelasan Pasal 99 (2):

Pedoman umum yang ditetapkan Menteri tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan oleh menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 

 


[1] Brouwer J.G dan Schilder, A Survey of Ducth Adsministrative Law, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, Chapter 2: Administrative Power, hal. 16, disebutkan bahwa: “As regards the manner in which administrative authorities acquire power, we have to distinguish between three legal concepts: attribution, delegation, and mandate”, hal. 16-18.

 

[2] Hadjon, Philipus. M., Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), hal. 1-2.

 

[3] Tatiek Djatmiati, Op. Cit., hal. 75.

 

[4] Philipus M. Hadjon I, Op. Cit., hal. 131.

 

[5] Ibid.

 

[6] Elemen yang harus dipenuhi antara lain konkrit, final dan individual. Konkrit dan final dapat dipenuhi, tetapi tidak untuk elemen individual, kecuali apabila seluruh pelanggan dianggap menjadi satu individu, karena seluruh pelanggan tersebut adalah pelanggan dalam jenis yang sama, misalnya pelanggan telepon berlangganan tetap.

 

[7] Utrecht. E., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet IV, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, 1960, hal. 79 – 80.

[8] Kamus Kantong Indonesia Belanda Indonesia, Amin Singgih dan Drs W Mooijman, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 7. 1987, hal. 106, Dalam kamus bahasa belanda bestuur juga diartikan sebagai pengurus. Dalam Osborn’s Concise Law Dictionary, Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eight Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993, hal. 37, arti authority tidak dibedakan antara a local planning authority dengan  agent,  sebab keduanya bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya.

 

[9] Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon I,  Op. Cit., hal. 71.

 

[10] Ibid, hal. 72.

 

[11] Bandingkan Ibid., hal. 73.

 

[12] Dalam Hadjon, Philipus M., Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Diktat, Tanpa penerbit, 1985 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon III), hal. 1, menyebutkan bahwa: “Yang tidak termasuk pengertian organ adminitrasi negara adalah kekuasaan pembuat undang-undang Staten General, Badan Pemeriksa Keuangan, …  dan Dewan Oktroi”.

 

[13] Tatiek Djamiati, Op. Cit., hal. 69.

[14] Penjelasan Pasal 65 (1) PP No. 45 tahun 2005.

 

[15] Seperti diuraikan pada Pendahuluan, Inpres No. 17 Tahun 1967 merupakan landasan hukum dibuatnya UU No. 9 Tahun 1969.

Antikorupsi, Bisa Didiagnosis, Bukan Utopia

Oleh Henry Siahaan

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Abdul Hadi Djamal, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama staf dari Departemen Perhubungan. Tidak lama kemudian, kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga ramai diberitakan media melakukan korupsi serta pemerasan.

Yang bisa dipotret dari contoh buruk tersebut, institusi pemerintahan belum cukup serius mengantisipasi terulangnya kasus korupsi. Institusi pemerintahan seolah terjebak dalam semangat formalisme untuk memerangi korupsi. Antikorupsi menjadi ungkapan pemanis bibir, tidak keluar dari lubuk hati terdalam. Belum terbangun sistem integritas.

Padahal, berbagai upaya, termasuk slogan dan deklarasi antikorupsi, dibuat di berbagai tempat. Tapi, korupsi tidak pernah habis. Sekadar membuka kembali ingatan kolektif bangsa ini bahwa pada peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember 2008, hampir semua gubernur menyerukan slogan antikorupsi. Demikian pula, pada akhir Februari 2009, semua partai politik berikrar untuk tidak melakukan korupsi.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa pelaku (potensial pelaku) korupsi tidak pernah jera dan tiada habisnya terjadi di Indonesia? Tentu banyak pendapat dan analisis yang mampu menjelaskannya dan bahkan sudah diketahui publik.

Toh, menurut saya, dalam perspektif hukum dan pemerintahan belum banyak dibicarakan bagaimana mengangkat korupsi ke tataran aktual sekaligus implementatif. Sebab, bila tidak demikian, arahan dan strategi pemberantasan korupsi sangat mungkin berjalan di tempat.

Ada tiga alasan utama yang memperkuat pendapat tersebut. Pertama, pemahaman dan acuan yang beragam tentang korupsi dari partai politik dan antar penyelenggara negara. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kempan) mengindikasikan bahwa Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dipatuhi penyelenggara negara secara konsisten.

Bahkan, masih banyak departemen/daerah yang belum memiliki rencana aksi nasional/daerah pemberantasan korupsi (RAN/D-PK), apalagi menjalankannya. Diferensiasi seperti itu rentan terhadap berkembangnya bahaya laten korupsi.

Karena itu, hasil monev seperti ini perlu dijadikan rujukan untuk membangun kembali semangat antikorupsi dalam institusi pemerintahan dan tangan besi pemerintah seolah menjadi kebutuhan kontemporer pemberantasan korupsi dan keharusan sejarah bangsa ini untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusi, khususnya kesejahteraan rakyat, sebagaimana mimpi para founding fathers dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, tidak adanya ”blue print” pemberantasan korupsi yang komprehensif dan aplikatif yang melibatkan elemen-elemen masyarakat. Tidak ada penetapan status korupsi, sehingga seluruh agenda pemberantasan korupsi dianggap absah. Padahal, status korupsi akan menjadi titik tolak dalam melakukan berbagai kebijakan pemberantasan korupsi. Tidak mungkin semua rencana bisa dilakukan.

Karena itu, perlu menentukan prioritas, sehingga aksi yang dilakukan efektif dan berdampak signifikan. Hal tersebut juga ditujukan untuk mempermudah evaluasi hasil upaya pemberantasan korupsi.

Ketiga, antarinstitusi penegak hukum terkesan saling mengabaikan bahkan menegasikan tindakan yang dilakukan salah satu institusi. Tidak ada sinergisitas yang bisa dijadikan best practice.

Contoh yang paling mudah dilihat sewaktu Jaksa Agung Hendarman Supandji mengangkat Kemas Yahya Rahman serta M. Salim sebagai koordinator dan wakil koordinator I Satuan Khusus (Satsus) Supervisi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tuntutan Perkara Tipikor, Perikanan dan Ekonomi. Padahal, diduga kuat mereka terlibat skandal Urip yang ditangani KPK.

Berbagai realitas tersebut merupakan benang kusut kompleksitas persoalan korupsi yang patut diurai sebagai tantangan sekaligus peluang. Yakni, tantangan bagi institusi pemerintahan dan bangsa ini untuk menghambat laju korupsi dan membuat bangsa ini bermartabat serta peluang untuk membuat kesejahteraan rakyat bukan sebagai sesuatu yang utopis.

Karena itu, pertama, harus ada ruang yang lebih luas bagi masyarakat, baik nasional maupun lokal, untuk berpartisipasi. Partisipasi tersebut diwujudkan dengan terlibat dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi.

Kedua, perlu merumuskan dan menentukan status korupsi di Indonesia. Ibarat gunung api yang siap meletus, ada siaga satu, dua, tiga, dan seterusnya; ada early warning system; ada pelatihan evakuasi bagi masyarakatnya; dan sebagainya. Status itu penting untuk memperjelas strategi yang akan digunakan, instrumen yang diperlukan, dan mekanisme evaluasi yang akan dilakukan di berbagai sektor/bidang. Dengan demikian, target untuk meningkatkan peringkat CPI (corruption perception index) dan atau GCB (global corruption barometer) menjadi terukur.

Ketika itu semua dilakukan, sesungguhnya bangsa dan negara ini sedang terlibat dalam kesibukan substantif terhadap warganya dan sedang menganyam masa depan bangsa yang berpengharapan.

Antikorupsi bukan utopia, tapi bisa didiagnosis sebagaimana penyakit lainnya. Kalau negara-negara seperti di Skandinavia atau Swiss dapat melakukannya, mengapa kita tidak? Semoga jawabannya ada pada pemerintahan berikutnya. (Sumber: Jawa Pos, 12 Maret 2009).

Tentang penulis:

Henry Siahaan, penggiat antikorupsi, bekerja di Kemitraan, Jakarta

 

 

UU Nomor 19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan

Oleh Siti Kotijah

 

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, disyaratkan agar para pembuat hukum perlu bersungguh-sungguh untuk mengikuti ”delapan prinsip legalitas’. Menurut  Satjipto Raharjo, ada 8 prinsip legalitas yang harus dipenuhi dalam membuat hukum, yaitu :

1.    harus ada peraturan terlebih dahulu;

2.    peraturan itu harus diumumkan secara layak;

3.    perataran itu tidak boleh berlaku surut;

4.    perumusan peraturan perundang-undangan jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oelh rakyat;

5.    hokum tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin;

6.    di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;

7.    peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; dan

8.    harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan peraturan yang telah dibuatnya.

 

Dengan demikian, kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi  harapan dari isi peraturan itu.

 

Untuk itu apa pun hukum yang dibuat, pada akhirnya ditentukan oleh budaya masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen hukum itu akan menentukan berhasil atau gagalnya kebijakaan yang dituangkan dalam  bentuk hukum itu. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai yang disyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui isi suatu peraturan, dan apakah penyampaian isi maupun  makna dari hukum telah dilakukan.

 

Selain itu Pual dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum,  yaitu :

(1)  mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;

(2)  luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;

(3)  efisien dan efektifnya mobilisasi aturan-aturan hukum;

(4)  adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah, dijangkau dan dimasuki oleh warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ,dan;

(5)  adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif

 

Pengaturan di bidang kehutanan pada awalnya diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUPK) sebagai pengganti dari UU Nomor  5 Tahun 1967  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). Selanjutnya persoalan kehutanan diatur dalam UU Nomor  19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai Pengganti Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun  2004 tentang perubahan atas UU Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

Perpu Nomor 1 Tahun  2004 tentang perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada prinsipnya menambah ketentuan baru pada UU Nomor  41 Tahun 1999, yaitu pasal 83 (a) dan pasal (b) yang menegaskan bahwa semua perizinan  dan perjanjian pada bidang  pertambangan dikawasan hutan  sebelum berlakunya UU tersebut tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Terbitnya  Perpu Nomor 1 Tahun 2004, sebenarnya  syarat dengan kepentingan pemodal atau investor untuk mendapat jaminan izin yang peroleh sebelum berlakunya UU  Nomor 41 Tahun 1999.

 

Demikian pula pembentukan perpu ini bertentangan dengan sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan yang ada pada pasal 7 UU Nomoe 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

 

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam pembanguan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang  membuat perundang-undangan.

 

Kedua, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara repbulik sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan yangn sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

 

Pada akhirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 ini dibatalkan setelah dimintakan uji material pada Mahkamah Konsitusi , dasar pertimbangaanya karena Perpu bertentangan UU Nomor 10 Tahun 2004  dan pembentukan Perpu tidak dalam keadaan darurat yang merugikan kepentingan bangsa. Serta Perpu materialnya bertentangan dengan pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999.

 

Setelah  dibatalkan Pemerintah melakukan lobi-lobi politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka Perpu Nomor  1 Tahun  2004 itu diganti dengan sebutan undang-undang , dan  diundangkan  menjadi  UU Nomor  19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Sebagai Pengganti UU Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU Nomor 19 Tahun 2004 substansinya  sama  dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2004.

 

Pembentukan   UU Nomor 19 Tahun 2004, dasar filosafinya bahwa berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan, terutamabagi pemegangn izin atau perjanjian  sebelumnya berlakunya undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku.

 

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak memberi kejelasan atas status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlaku undang-undanga  tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat dalam ketentuan pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa” pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Dari kedua ketentuan pasal tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlaku undang-undang tersebut dan tidak berlakukan surut. Pada akhirnya pemerintah merasa posisinya sangat sulit dalam mengembangkan iklim investasi .

    

Seharusnya dalam pembentukan hukum, beranjak dari sistem hukum nasional itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 (tiga) sistem hukum yang eksis (living law)  di Indonesia, yaitu sistem hukum adat , Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.

 

Kedudukan hukum adat, yang mengakui keberadaan  masyarakat adat sekitar hutan  diatur dalam  Pasal 67  UU Nomor 41 Tahun 1999  Jo UU Nomor  19 Tahun 2004 , bahwa;

(1). Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan;

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya.

(2). Pengukuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah.

(3).   Ketentuan lebih lanjut sebagimana dimaksud pada ayat satu  (1) dan  ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Kemudian dalam penjelasannya  pasal 67 ayat 1 Undang-undang No 41 jo Undang-undang Nomor 19  bahwa ”Masyarakat hukum adat diakui keberadaanya jika menurut kenyataanya memenuhi unsur antara lain:

  1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyupan (Rechtsgemeenschap);
  2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3.  Ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

 

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian ijin pemanfaatan kawasan,izin pemanfaatan jasa lingkungan dan lain-lainnya, tentu  dengan keluarnya UU No. 19 Tahun 2004 dan  terbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan,  dengan demikian  kawasan hutan , terutama hutan  lindung  diijinkan  dilakukan  pertambangan dengan aturan tersebut, demi kepastian hukum dan investasi.

 

Oleh karena dari  aspek hukum, nilai-nilai yang terkandung adalam UU No.19 Tahun 2004, tidak  melindungi semua pihak yang berakibat   bencana     karena akan  mengakibatkan  pencemaran dan kerusakan lingkungan  di kawasan hutan lindung dan tersingkirnya keberadaan masyarakat sekitar hutan.

 

Di daerah-daerah sekarang lagi menui bencana lingkungan akibat diberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2004. Upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi tidak berhasil menyakinkan lembaga terhormat ini untuk menjelaskan betapa, kami masyarakat sekitar hutan sekarang lagi menuai bencana lingkungan. Apakah ini yang sebut keadilan, kepada siapa kita minta perlindungan hukum, dimana hukum.  Apakah atas nama investasi dengan berlindung  atas nama negara, kami masyarakat adat  yang tinggal, hidup dan tergantung dengan hutan dikorbankan.  

 

Ke depan. dalam pembentukan undang-undang, harus melihat kepentingan generasi yang akan datang, bukan untuk kepentingan pemodal asing.

 

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 

Masih Caleg Sudah Terlibat Kriminalitas

Oleh Prija Djatmika

Apakah begitu terhormat dan menggiurkannya jaminan sosial menjadi seorang anggota legislatif sehingga segala cara dihalalkan beberapa calon legislatif (caleg) untuk lolos menjadi anggota dewan?

Bukan saja banyak caleg yang tanpa sungkan begitu chauvinistisnya, kalau tidak boleh dikatakan bak onani, mengampanyekan diri sendiri dengan memproklamasikan diri sebagai figur jujur, profesional, antikorupsi, peduli, dan amanah dalam slogan-slogan poster diri yang dipajang di seantero penjuru kota. Tidak cukup dengan itu, bahkan ada yang nekat berbuat kriminal untuk mencari biaya kampanye agar bisa sampai ke gedung dewan.

Seorang caleg di Kabupaten Jembrana, Bali, dikabarkan nekat menebang kayu jati tanpa izin resmi untuk dijual dalam rangka mengumpulkan biaya kampanye. Sialnya, dia tertangkap razia polisi ketika sedang mengangkut kayu-kayu jati curian itu.

Tak kalah nekatnya, seorang caleg di Lampung diberitakan lewat televisi membawa berpuluh-puluh kilogram ganja kering yang diselundupkan melalui Pelabuhan Bakauheni. Sialnya juga, dia tertangkap oleh petugas. Lagi-lagi, sang caleg itu sedang berupaya keras mengumpulkan dana untuk membiayai kampanyenya menjadi anggota dewan.

Lebih nekat lagi caleg di Jayapura. Jauh hari sebelum pemilu berlangsung, dia sudah berani membagi-bagikan uang seratus ribu rupiah ke semua orang untuk menjadi konstituennya.

Langkah itu mungkin menguntungkan bagi masyarakat miskin sebagai berkah iklim “demokrasi” jual beli suara, yang diakui atau tidak tengah berlangsung di negeri ini. Sayang, uang ratusan ribu rupiah yang dibagi-bagikan itu ternyata palsu. Pelakunya saat ini tengah buron.

Semua peristiwa menyedihkan, ironis, bahkan bisa jadi satire sosial tersebut dapat Anda saksikan dan dengarkan kalau menonton Metro TV pada Rabu, 4 Maret lalu.

Penjahat Jalanan
Lazimnya, para caleg mestinya merupakan tokoh-tokoh terpilih di partai masing-masing. Baik terpilih karena kapabilitas, loyalitas, kecerdasan, kredibilitas, integritas, maupun komitmen ideologis pada partai, bangsa, dan negara. Mereka yang terpilih untuk ditawarkan kepada rakyat agar dipercaya dan dipilih sebagai anggota dewan mestinya sudah disaring sedemikian ketat atas semua komponen tersebut hingga bisa lolos.

Sayang, tak semua partai menjalankan proses seleksi ketat sedemikian rupa.

Seorang pengamat politik mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa caleg yang terpilih berdasar suara terbanyak, bukan nomor urut lagi, mengakibatkan proses seleksi di internal partai dalam memilih caleg tidak seketat dulu.

Anggota atau pengurus partai yang dinilai populer di tengah masyarakat, walaupun kapabilitas intelektual dan integritasnya meragukan, bisa jadi diloloskan untuk dicalegkan karena berpotensi meraih kursi untuk mewakili partai. Apalagi, figur itu memilki harta atau modal banyak. Sebab, dia harus membiayai kampanyenya sendiri.

Alhasil, jangan heran kalau di antara mereka yang dicalegkan itu ada yang punya mental bak penjahat jalanan, seperti menyelundupkan ganja, mencuri kayu jati, atau membuat uang palsu. Itu adalah tipe kejahatan jalanan yang pantas dilakukan oleh preman jalanan, bukan calon anggota dewan. Atau, mereka memang direkrut partainya dari jalanan? Wallahu’allam.

Mestinya, jika berasal dari kelas elite di masyarakat, punya profesi mapan (seperti pengacara, akuntan, notaris, atau pegawai bank, yang sekarang banyak juga yang tertarik mencalegkan diri), dan terpaksa berbuat kriminal untuk mencari biaya kampanye, kejahatan yang mereka lakukan akan lebih elite.

Misalnya, menjadi pelaku mafia peradilan, memalsukan akta, menggelapkan pajak, membuat laporan akuntan dobel, atau jenis-jenis kejahatan lain yang sesuai dengan ranah profesi. Itulah kejahatan kerah putih (white collar crime) yang hanya dilakukan oleh orang-orang profesional di wilayah profesi masing-masing.

Anggota-anggota DPR yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi atau gratifikasi, yang mungkin saja juga melakukan kejahatan itu untuk membiayai kempanye diri dan partainya, adalah contoh kejahatan elite. Sebenarnya, yang namanya kejahatan, ya sama saja antara korupsi anggota dewan dengan pencuri kayu jati di Kabupaten Jembrana itu. Namun, korupsi merupakan jenis kejahatan terhormat (dan dilakukan oleh orang terhormat), sedangkan satunya adalah kejahatan jalanan, yang umumnya dilakukan oleh orang jalanan juga (tapi yang dicalegkan).

Kualitas Dewan
Untung, caleg yang berbuat kriminal tersebut ditangkap polisi, belum lolos menjadi anggota dewan. Tetapi, yang jadi pertanyaan menarik, apakah di antara puluhan ribu caleg se-Indonesia ini, hanya tiga kasus itu yang terjadi dan kebetulan tertangkap?

Adakah perbuatan-perbuatan kriminal untuk tujuan serupa yang sesungguhnya dilakukan caleg lain tetapi lolos dari jeratan hukum? Jawabnya wallahu’allam lagi. Hanya Allah SWT yang tahu dan pelakunya sendiri.

Kasus-kasus ironis itu tentu membuat kita sedih saat membayangkan kualitas anggota dewan periode depan. Desas-desus mengatakan (karena bukan hasil penelitian yang kredibel dan valid), banyak di antara caleg yang pengangguran. Mereka, walaupun ditutupi dengan slogan-slogan populis dan ideologis sedemikian rupa, sesungguhnya jadi anggota dewan untuk mencari pekerjaan, jauh dari harapan ideal guna memperjuangkan aspirasi rakyat serta menyejahterakan bangsa dan negara.

Seorang pengamat politik menyatakan, kalau tidak hati-hati dan selektif, fungsi partai politik dalam iklim demokrasi kita saat ini bisa terdegradasi menjadi broker atau makelar maupun biro penyalur tenaga kerja bagi para penganggur ataupun semi pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan sebagai anggota dewan.

Sebuah koran di ibu kota mengumpulkan pendapat para ahli yang rata-rata pesimistis dengan anatomi anggota dewan mendatang, terutama dari kapabilitas intelektual, integritas, dan ideologis. Mereka yang populer di masyarakat, seperti selebriti dan pelawak beken, atau yang punya banyak uang dan sudi menjalankan money politics, berpeluang besar untuk jadi serta menggusur para caleg yang berbobot tapi kurang atau tidak populer di masyarakat dan miskin dana.

Semoga analisis itu tidak benar. Namun, tiga kasus kriminal yang dilakukan caleg di tersebut wajar untuk membuat kita khawatir, jangan-jangan lembaga legislatif periode depan akan dipenuhi para kriminal yang naik pangkat, dari penjahat kelas jalanan menjadi penjahat elite. (Sumber: Jawa Pos, 10 Maret 2009).

Tentang penulis:
Prija Djatmika, doktor hukum pidana, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

 

Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian IX)

Oleh A Djoko Sumaryanto

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr A Djoko Sumaryanto SH MH dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 5 Nopember 2008. Judul aslinya “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 15 Januari 2009, Bagian II edisi Kamis 22 Januari 2009. Bagian III edisi 29 Januari 2009. Bagian IV edisi Kamis 5 Februari 2009. Bagian V edisi Kamis 12 Februari 2009. Bagian VI edisi 19 Februari 2009. Bagian VII edisi Kamis 26 Februari 2009. Bagian VIII edisi 5 Maret 2009. Bagian IX edisi Kamis 12 Maret 2009. Bagian X edisi 19 Maret 2009.

 

 

A.   Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kaitannya dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Masa Datang

 

Abraham S. Blumberg menyebutkan suatu proses peradilan pidana selintas dapat dideskripsikan sebagai suatu ”pertarungan” atau ”combative proceeding” antara penuntut umum (public prosecutor) dengan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengejar kebenaran.[1]   Kemudian implementasi HAM tersebut dikaji ketentuan Hukum Acara Pidana bahwa dengan diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku, akan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah atau lebih tepatnya asas praduga korupsi (presumption of corruption).

 

Di satu pihak aspek acara pemeriksaan delik korupsi berorientasi terhadap anasir bagaimana tata cara prosedural terdakwa dapat membuktikan secara positif tidak melakukan tindak pidana korupsi dan di lain pihak bagaimana tolok ukur Jaksa Penuntut Umum secara negatif dapat dikategorisasikan disebut berhasil membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Pada sidang pengadilan yang bersifat terbuka diharapkan tidak terjadi adanya akses negatif timbul diterapkan pembalikan beban pembuktian. Konsekuensi logis bahwa ujung sistem peradilan pidana (SPP) dimulai lembaga kepolisian dengan melakukan penyidikan, berarti proses perkara korupsi berawal adanya pemeriksaan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya dengan proses akhir kemudian dibuatkan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada tahap pemeriksaan ini akan menimbulkan dilema apakah dalam melakukan pemeriksaan kasus korupsi dengan pembalikan beban pembuktian tersangka perlu diperiksa dan dilakukan pemberkasan perkara.  Apabila dikaji dari proses SPP terhadap perkara pidana umum, pemeriksaan terhadap tersangka maupun para saksi, ahli dan barang bukti hakikatnya mutlak diperlukan apabila tidak dilakukan pemeriksaan demikian, akan berpengaruh besar pada pembuktian nantinya di depan sidang pengadilan. Pada proses ini, pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pembuktian negatif yang akhirnya hasil pemeriksaan tersebut akan dikaji dan diperiksa hakim pada sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

 

Proses pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum ini identik ketika perkara tersebut diperiksa di sidang pengadilan ketika tersangka tersebut telah berstatus sebagai terdakwa. Sedangkan pada diri tersangka apabila akan mempergunakan haknya melakukan pembalikan beban pembuktian, dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan status pelaku sudah sebagai terdakwa. Pada sudut ini, terdakwa dan atau beserta penasehat hukumnya akan membuktikan secara negatif tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya berhasil membuktikan aspek tersebut, hakim harus menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa harus diputus bebas.

 

Penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni, secara teoritis pemeriksaan pelaku dengan status tersangka yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan sebenarnya tidaklah diperlukan. Bahkan, secara teoritis dapat dikatakan bahwa penyidik hanya menanyakan mengenai keterangan tersangka menyangkut identitas, kemudian tindak pidana yang disangkakan kepada diri pelaku dan menanyakan kebenaran atau ketidakbenaran tindak pidana korupsi tersebut. Si sisi lain, secara praktis hal itu tidak mungkin dilakukan. Apabila polarisasi demikian dilakukan, Jaksa Penuntut Umum akan sulit untuk membuktikan dalam surat dakwaan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik mengenai locus delicti dan Tempus dilicti serta barang bukti yang mendukungnya sampai terdakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut. Hal senada juga dapat dijumpai dalam Pasal 38 A UU 20/2001 mengisyaratkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan ketika pelaku sudah berstatus sebagai terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

 

Konsekuensi logis dimensi ini, bahwa dalam tahap penyidikan pada prakteknya penyidik tetap harus melakukan pemeriksan terhadap para saksi baik dengan kualifikasi saksi fakta maupun ahli dan barang bukti yang mendukung bahwa pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Konsekuensi koneks ini, Jaksa Penuntut Umum kemudian baru dapat membuat surat dakwaan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan dan juga kebalikannya merupakan dasar agar terdakwa dapat secara positif menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang ketidakterlibatan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

 

Prosedur pembuktian Penuntut Umum maupun terdakwa dan atau  Penasehat hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik saja. Pada pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahkan, dengan adanya perubahan kebijakan legislasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001), pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan hanya berorientasi kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP melainkan kepada dimensi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Penuntut Umum mempunyai banyak alternatif untuk melakukan pembuktian kepada terdakwa tindak pidana korupsi pada sidang pengadilan. [2]

 

Adanya pelbagai alternatif macam pembuktian yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana konteks di atas, pembentuk UU menginginkan adanya pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum dan dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya. Pembentuk UU menginginkan terdakwa dipidana berdasarkan sistem pembuktian negatif. Akan tetapi, pada satu sudut hukum pembuktian, pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan atau Penasehat hukumnya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya dapat melakukan pembuktian akan ketidakbersalahan terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan atau Penasehat Hukum identik dengan apa yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum, tetapi sedikit ada pembatasan.

 

a.    Ruang Lingkup Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

 

Ruang lingkup pembuktian perkara tindak pidana korupsi berorientasi kepada ketentuan UU 31/1999 jo UU 20/2001. Tentu substansi pembuktian mengacu kepada objek yang harus dibuktikan pada tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek pokok yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Tegasnya, dalam tindak pidana korupsi  terdiri dari unsur-unsur delik yang harus dibuktikan secara bersamaan. Unsur delik yang berupa perbuatan dan unsur yang melekat pada perbuatan, objek pembuktian, dan diri pelaku adalah unsur yang harus dibuktikan, untuk menentukan apakah terbukti atau tidaknya delik yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 37 A ayat (1)  yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa :

a.                   harta benda terdakwa dapat didakwakan dalam surat dakwaan, disamping mendakwakan tindak pidana korupsi ;

b.                   terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut adalah harta benda yang halal.

 

Misalnya, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi dengan bentuk dakwaan secara bersusun lapis (subsidaritas) yaitu dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) sub b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian subsidair melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena itu, pada aspek ini Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan tersebut dari mulai dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Jaksa Penuntut Umum secara imperatif akan membuktikan dakwaan subsidair.

 

Pada tahap substansi pembuktian ini Penuntut Umum akan membuktikan unsur delik dari dakwaan primair yang terdiri dari unsur ”setiap orang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dilakukan secara bersama-sama (deelneming) dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling). Pada hakikatnya, baik terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya juga relatif sama membuktikan sebagaimana apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan pembalikan beban pembuktian yang berimbang.

 

Sesuai kepustakaan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian negatif. Akan tetapi, asas ini berbanding terbalik jikalau dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik ”gratification” (pemberian) yang berkaitan dengan ”bribery” (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 12 B UU 31/1999 jo UU 20/2001 yaitu dalam melakukan asas pembalikan beban pembuktian yang murni sifatnya, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana korupsi dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

 

KUHP tidak mengatur bagaimana cara pidana dijatuhkan dan bagaimana cara hakim memilih pidana sehubungan ketentuan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimun, menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

 

Perkembangan praktik peradilan ternyata berlainan dengan kajian kepustakaan ilmu hukum. Penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan hakim pada ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada ”diktum/ammar”  tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa ”secara sah dan meyakinkan”, kelalaian  tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan ”diperbaiki” dengan penambahan kata-kata ”secara sah dan meyakinkan” dalam ”diktum/ammar” putusan. Contoh lainnya seperti dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No : 664/K/Pid/1986, tanggal 29 November 1990,[3] dengan kaidah dasar bahwa tidak dibenarkan adanya pendirian bahwa keterangan seorang saksi dengan profesi Wanita Tuna Susila (WTS) yang diberikan di depan persidangan diragukan dan tidak diyakini kebenarannya oleh hakim walaupun hakim yakin keterangan WTS tersebut tidak akan menyadari apa arti sumpah yang diucapkannya. Selain itu pula, eksistensi keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

 

Kesimpulan uraian di atas sebenarnya praktik peradilan implisit tampak menerapkan Pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif bahwa unsur ”sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen ”keyakinan hakim” hanyalah bersifat unsur pelengkap karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, praktiknya hanya ”diperbaiki” pada tingkat banding atau kasasi.

 

Akibat hukum dari apa yang telah diperoleh hasil pembuktian berbeda dengan hasil pembuktian oleh pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Apabila Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan menyatakan dakwaan telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi, apabila menurut hakim terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, pembuktian tersebut dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti. (Pasal 37 UU 31/1999 jo UU 20/2001) sehingga terdakwa harus diputus bebas (vrijspraak). Paralel dengan konteks di atas, begitu pula dalam hal pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38 B ayat (2) UU 31/1999 jo UU 20/2001).

 

Pada dasarnya, cara bekerja sistem pembuktian negatif dan sistem pembalikan beban pembuktian bersifat berimbang tersebut di atas akan berbeda jikalau dalam tindak pidana korupsi mempergunakan pembalikan beban pembuktian. Sesuai dengan yang yang diamanatkan oleh RUU Tipikor Versi Pemerintah pada Pasal 6 mengatakan bahwa:

(1)    Pejabat Publik yang dengan sengaja memperkaya diri secara melawan hukum, yaitu suatu kenaikan yang berarti kekayaannya yang dia tidak dapat menjelaskan secara masuk akal bahwa peningkatan kekayaan tersebut diperoleh secara sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ;

(2)    Kekayaan yang meningkat yang tidak dapat dijelaskan itu dapat dirampas seluruh atau sebagian.

 

Ketentuan ini tidak merupakan pembalikan beban pembuktian sepenuhnya, karena Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya peningkatan kekayaan. Peningkatan kekayaan tersebut yang dilaporkan pada waktu menerima jabatan dan kekayaan sesudah menjabat. Pembuktian yang harus dilakukan sebaliknya agar lolos dari pemidanaan ádalah  bahwa kekayaan yang meningkat itu diperoleh secara sah. Tegasnya, terdakwa membuktikan tentang objek apa yang telah diterimanya. Kemudian, terdakwa juga harus dapat membuktikan bahwa apabila menerima sesuatu, aspek ini bukanlah merupakan suatu gratifikasi atau dapat juga terdakwa membuktikan objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, melainkan orang lain. Selanjutnya, apabila terdakwa menerima sesuatu sebagai gratifikasi, objek yang diterima tersebut harus bukan pemberian yang berhubungan dengan jabatan (in zijn bediening) dan bukan pula pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (in strijd met zijn plicht). Konsekuensi logis pembuktian  yang dilakukan terdakwa bahwa apabila salah satu objek tersebut dapat dibuktikan, terdakwa akan dibebaskan dari terdakwa. Demikianlah hakikat dan dimensi serta cara bekerja pembalikan beban pembuktian yang juga mempunyai implikasi terhadap ruang lingkup substansi pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa menggunakan “haknya”, yaitu dengan membuktikan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana korupsi dan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum dan keberadaan harta kekayaan terdakwa (Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001 dapat digambarkan dalam matrik dibawah ini :

 

MATRIK PEMBUKTIAN TERBALIK YANG DILAKUKAN TERDAKWA

Perbuatan Melawan Hukum

”Terdakwa berhak..”

Harta Kekayaan

”Terdakwa wajib ..”

Keterangan

 

 

 

 

V

 

 

 

 

X

Terdakwa menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi harta benda yang diperoleh terbukti hasil tindak pidana korupsi,

 

 

 

 

X

 

 

 

V

Terdakwa menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi.

 

 

 

 

V

 

 

 

V

Terdakwa menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan tindak pidana korupsi, dan harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Terdakwa menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harta benda yang diperoleh terbukti hasil tindak pidana korupsi,

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

V

Terdakwa tidak menggunakan haknya sehingga Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan perbuatannya adalah tindak pidana korupsi sedangkan Harta bendanya bukan dari korupsi.

 

 

 

 

-

 

 

 

X

Terdakwa tidak menggunakan haknya sehingga Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan perbuatannya adalah tindak pidana korupsi dan Harta bendanya berasal dari korupsi

 

 

Catatan :

         V             : Dapat membuktikan

         X             : Tidak dapat membuktikan

          -             : Tidak menggunakan haknya

 

Matrik diatas memberikan suatu gambaran bahwa penggunaan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang mengacu pada ”hak” dan ”kewajiban” terdakwa dan peran Penuntut Umum dalam pengungkapan perbuatan dan harta kekayaan dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu : pertama, perbuatannya korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi (XX dan –X), kedua, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi (VX), ketiga, perbuatannya korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi  (XV dan –V), dan keempat perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi (VV). Berkenaan dengan matrik diatas sangat berpengaruh pada tuntutan pidana dan penerapan sanksi pidana yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.  

 

Pembalikan beban pembuktian yang berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah keterangan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian Penuntut Umum mengenai perkara pokok, apabila penuntut umum memang berhasil membuktikan tentang unsur-unsurnya dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya

 

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu adalah sah/halal, maka penuntut umum dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan itu, berarti harta benda yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan Tindak pidana yang didakwakan dan harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhkan Pidana perampasan barang) untuk negara.

 

Pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi akan berlaku efektif apabila terdakwa menyadari haknya untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi dan apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa sumber harta benda yang dimiliki/diperoleh adalah sumber yang sah/halal atau bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka akan meringankan (bukan menghapuskan) sanksi pidana yang diterima (berpengaruh pada putusan hakim). Apabila terdakwa tidak menggunakan  haknya untuk membuktikan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana korupsi (pembuktian konvensioal) sedangkan Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa dan harta bendanya tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka akan memperberat ancaman pidananya, dan pengembalian kerugian negara tidak terjadi, dan Apabila terdakwa menggunakan haknya, tetapi tidak mampu membuktikan perbuatannya bukan tindak pidana korupsi dan harta bendanya terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, maka terdakwa akan menerima sanksi yang berat (kumulatif) berupa pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda) juga pidana tambahan (berupa pidana uang pengganti). Apabila terdakwa menggunakan haknya (pembalikan beban pembuktian) dan harta bendanya bukan berasal dari korupsi, maka akan berpengaruh pada putusan hakim. 

 

Berbicara ”hak” terdakwa sampai saat ini istilah/definisi dari pada hak juga belum ada pengertian yang baku, seperti Philipus M Hadjon[4] mengatakan bahwa :

Pengertian ”hak” (Right) sendiri telah lama menjadi salah satu bahan perbebatan, baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik, maka dalam bukunya disepakati bahwa pengertian ”Hak” (Right) tidak juga didefinisikan, tetapi suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (Claim), sehingga berbicara tentang hak,  kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu ”claim” dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat  terbayang adanya suatu, ”claim” dari rakyat.

 

Menurut Loius Henkin [5]dalam tulisannya berjudul The Right of Man Today, mengatakan :

    ……human right are claims asserted recognized “as of right” not claims upon love, or grace, or brotherhoot or charity : one  does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law ….

 

Tentang penulis:

Dr A Djoko Sumaryanto SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Email: djokosumaryanto@yahoo.co.id

 

 

 

[1] Abraham S. Blumberg, The Practice of law as Comfidence Games : Organizational Cooptation of a Profession”  Vide : Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay (ed), Law and the Behavioral Sciences, The Boobs Merill Company, Indianapolis, Page 123 (dalam Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung , 2007, h. 274) 

[2] Ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 menentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a.        alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan

b.        dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara eketronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya, perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 merupakan perluasan alat bukti petunjuk dari ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf d KUHAP.

[3] Majalah Varia Peradilan, Thn. VI No. 7, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991, h.803-804

[4] Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam LingkunganPeradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, Cet I, 2007, h. 34. 

[5] Louis Kenkin (dalam Philipus M Hajon,  Ibid, h.34-35)




ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,442 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.