Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian I)

Oleh Padma D Liman

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.     Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.

 

Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menanda tangani kesepakatan World Trade Organization (WTO) dan merati-fikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam WTO, yaitu pada lampiran 1C adalah mengenai Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang biasa disingkat dengan TRIPs[1].  Untuk itu pemerintah Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya mengenai TRIPs.  

Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs membawa pengaruh bagi Indonesia untuk mengakomodasi semua peraturan Hak Kekayaan Intelektual[2] yang diatur dalam TRIPs, termasuk undisclosed information yang terda- pat dalam  Section 7 Article 39 (2) TRIPs.   Adanya pengaturan HKI dalam TRIPs menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah me-rupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim perlindungan yang lebih adil, terjamin dan mempunyai kepastian hu kum, sehingga membawa manfaat bagi masya­rakat di seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka. Tidak dapat di-pungkiri pula bahwa berpangkal pada desakan negara-negara maju yang kuat secara ekonomi dan politik, sehingga menghasilkan kese-pakatan TRIPs yang isinya masih menunjuk berlakunya berbagai konvensi  internasional  yang  ber­kaitan  dengan perlindungan  HKI

seperti yang tercantum dalam Paragrah  3 Article 1 TRIPs, yaitu :

 

a.    Paris Convention for the Protection of Industial Property 1967 (disingkat Paris Convention), yang mengatur tentang perlindungan atas Hak Milik Perindustrian yang meliputi per-lindungan terhadap penemuan-penemuan baru, merek dagang  dan disain produk industri serta pencegahan-pencegahan terhadap persaingan curang yang berkaitan langsung dengan praktek persaingan curang dalam industri dan perdagangan bukan dalam hak-hak ekslusif. Konvensi ini merupakan Akta Stockholm tertanggal 14 Juli 1967 yang telah direvisi bebera- pa kali dan terakhir pada tahun 1979[3];  

b.    The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic 1986 (disingkat Bern Convention), yang mengatur tentang perlindungan terhadap Karya tulis dan Seni dan merupakan Akta Paris  ertanggal 24 Juli 1971;

c.    Convention for the Protection of Performers, Producers of Phono-grams and Broadcasting Organization (disingkat Rome Convention) yang mengatur tentang perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Prosedur Phonogram, Produsen Rekaman Musik dan Organisasi Siaran yang disepakati di Roma pada tangggal 26 Oktober 1961;

d.    Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (disingkat Washington Treaty) adalah traktat tentang HKI atas Integrated Circuits (IPIC Treaty) yang disepakati di Washington pada tanggal 26 Mei 1989 dan mengatur perlindungan produk  sirkuit terpadu.

 

Salah satu bagian HKI adalah Rahasia Dagang[4] yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 30 / 2000), Lembaran Negara Tahun 2000 No. 242, Tambahan Lembaran Negara No. 4044. Undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 20 Desember 2000 ini secara formal baru diatur dalam TRIPs, belum dalam konvensi-konvensi internasional yang lainnya. Perangkat perundang-undangan Indonesia yang spesifik mengenai rahasia dagang masih belum ada pada saat itu.  Sebagai negara berkembang, Indonesia  diberi waktu 5 tahun untuk menyesuaikan atau menyelaraskan perangkat  hukumnya  berupa  peraturan  perundang-undangan HKI

Indonesia dengan ketentuan yang disepakati dalam TRIPs. 

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 / 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang  adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”   Selan-jutnya Pasal 2  UU ini juga ditentukan bahwa “Lingkup perlindung- an rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Berbeda dengan HKI lainnya, hanya rahasia dagang dan hak cipta, keduanya merupakan HKI yang pengakuannya berdasar-kan prinsip non-register[5]. Pengakuan suatu rahasia dagang tidak berdasarkan pendaftaran melainkan secara otomatis diakui oleh negara sepanjang memenuhi unsur-unsur rahasia dagang.  UU No. 30 / 2000 yang terdiri dari 19 pasal, sama sekali tidak mengatur pendaftaran rahasia dagang.  Untuk melakukan pendaftaran harus dijelaskan secara detail substansi dari rahasia dagang tersebut. Ini berarti mendaftarkan rahasia dagang sama dengan mengungkapkan informasi yang harus dirahasiakan itu. Akibatnya perlidungan atas rahasia dagang tersebut akan berakhir secara otomatis pula.

Sebelum ada persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 yang salah satu isinya mengatur mengenai undisclosed information (informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang), maka peraturan informasi yang dirahasiakan ini telah dikenal di negara-negara maju dalam bentuk pengaturan yang berbeda dengan TRIPs.  Di Inggris, istilah rahasia dagang digunakan dalam terminologi confidential information[6] yang perlindungan dan pelanggaran atas informasi atau hal-hal yang dirahasiakan itu diatur dalam law of confidence[7].  Prinsip dasar dari the law of confidence dikemukakan oleh Copinger  dan Skone James, sebagai berikut: 

“There is broad and developing equitable doctrine that he who has received information in confidence shall not take unfair advantage of it or profit from the wrongful use or publication of it.  He must not make any use of it to the prejudice of him who gave it, without paying him for it …….  If, therefore, a defendant is proved to have used confidentioal informatioan, directly ot indirectly obtained from a plaintiff, without his consent, express or implied, he will be guilty of an infringement of the plaintiff’s rights”.[8]

 

Perlindungan hukum bagi pemilik informasi yang dirahasiakan bu-kan difokuskan pada informasi yang dirahasiakan tersebut sebagai property, tetapi lebih dititik beratkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik informasi dengan penerima informasi, yang mewajib kan penerima informasi tidak mengungkapkan informasi yang disampaikan kepadanya[9].

Kasus  pertama  yang  terjadi  di Inggris  pada  tahun  1817 

adalah Newberry v. James[10]. Newberry, selaku distributor, telah melakukan kesepakatan dengan James  untuk tidak membuat dan memberikan, atau mengadakan, mengambil obat reumatik yang sejenis pada orang lain atau menceritakan mengenai rahasia formula ‘paten’ obat­-obatan tersebut kepada pihak lain. Ternyata kemudian Newberry mengungkapkan rahasia obat ini kepada orang lain, sehingga James merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi pada Newberry.  Semula pengadilan menolak tuntutan ganti rugi tersebut dengan alasan bahwa  sudah menjadi kebiasaan di Inggris apabila rahasia formula yang telah diungkapkan dalam paten sudah dalu- warsa, maka rahasia formula ini dapat diungkapkan, sehingga sudah bukan rahasia lagi. James merasa bahwa keputusan pengadilan tidak memadai apabila dikaitkan dengan paten, sebab Newberry telah mempelajari lebih banyak dari apa yang telah diungkapkan dalam paten. la telah mempelajari bagian-bagian tertentu yang sifatnya rahasia dan tidak diungkapkan dalam paten, dengan cara-cara yang benar dari James. Akhirnya dengan berbagai pertim- bangan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan tuntutan James agar Newberry membayar ganti rugi, sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali karena akibat ada-nya  pelanggaran[11].  Apabila berdasarkan sistem hukum Indonesia sebelum diundangkannya UU No. 30 / 2000, maka  kasus ini hanya dikategorikan sebagai wanprestasi. 

Demikian pula kasus yang terjadi pada tahun 1849, antara Prince Albert v. Strange.[12]  Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki hobi mem­buat lukisan-lukisan pada logam untuk kese-nangan mereka yang hanya diperuntukan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekatnya.  Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir tersebut secara diam-­diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada Strange yang berniat me-mamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum dan penyelenggaraannya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pe­langgaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam suatu kontrak[13].  Kasus ini seandainya terja-di di Indonesia maka akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Di China, peniruan-peniruan sampai sedetil-detilnya  terjadi dalam kegiatan seni maupun naskah-naskah tertulis.  Akan tetapi keadaan ini dianggap sebagai penghormatan tertinggi kepada pemi- lik seni atau naskah[14] dan merupakan cara terbaik untuk mendidik serta mengasah ketrampilan seorang murid oleh gurunya. Gulungan lukisan-lukisan naga, macam, dan para filsuf yang berpose tradisi- onal ditiru berulang-ulang bahkan berabad-abad.  Adanya revolusi dalam sistem pemerintahan komunis tidak membawa pengaruh, rakyatnya tetap terikat pada tradisi masa lampau.  HKI di China dianggap sebagai “public rights”, merupakan milik bersama, sehingga penyalah gunaan HKI tidak terlalu dipermasalahkan atau apabila terjadi pelanggaran HKI maka hakim-hakim di China akan memberikan putusan yang tidak berat.[15]  Hal ini sangat berbeda dengan TRIPs yang menganggap HKI adalah “private rights”.[16]   Rahasia dagang sebagai salah satu bagian HKI, oleh masyarakat Barat dianggap adalah “private rights” karena rahasia dagang dihasilkan dari intelektualita manusia yang menggunakan pikiran, tenaga dan biaya. Pandangan sama dikemukan pula oleh beberapa pakar hukum diantaranya Saidin[17],  bahwa dasar filosofis perlin-dungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh pemiliknya dengan jerih payah dan memer­lukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, seperti perlindungan HKI lainnya. Ada kalanya suatu informasi diperoleh dengan cara yang sederhana, akan tetapi itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.    

Di  Amerika Serikat  meskipun  menggunakan  istilah trade  secret[18] untuk rahasia dagang, tetapi pada awalnya ketentuan raha-sia dagang Amerika Serikat dikembangkan dan diadopsi dari putus-an-putusan pengadilan common law. Perlindungan atas trade secret lebih difokuskan pada itikad baik dalam membina hubungan yang sudah diperjanjikan atau dipercayakan untuk menjaga kerahasiaan suatu infomasi, bukan untuk informasi yang dirahasiakan itu sen- diri.   Hal ini nampak pada kasus rahasia dagang yang pertama ter-jadi di Amerika Serikat yaitu dalam  keputusan Mahkamah Agung Massachusetts tahun 1837 pada kasus Vickey v. Welch (1837)[19] yang bertujuan untuk melindungi pelaku bisnis terhadap  situasi  bisnis yang “tidak jujur” (unfair) dan “tidak etis” (unethical).[20]  Se-cara garis besar kasus ini berawal dari kesepakatan jual beli antara Welch, selaku pemilik pabrik coklat akan menjual pabriknya kepada Vickey.  Semula Welch bersedia dan berjanji menjual pabriknya termasuk dengan rahasia pembuatan coklatnya. Namun kemudian Welch berubah pikiran dan menolak memberitahukan rahasia pem- buatan coklat tersebut kepada Vickey. Akibatnya Vickey batal mem- beli pabrik itu dan pembatalan ini menyebabkan Vickey mengalami kerugian karena ia telah memberikan janji-janji semula Welch kepa- da investornya. Oleh karena itu Vickey  menggugat ganti rugi pada Welch dan Pengadilan Massachusetts menolak argumen penjual dengan mengabulkan gugatan Vickey[21].  Apabila kasus ini didasar- kan pada sistem hukum Indonesia, maka Welch hanya dianggap wanprestasi.

Seiring dengan perkembangan dalam dunia perdagangan, maka makna informasi atau hal-hal yang dirahasiakan di Amerika Serikat juga menjadi lebih penting untuk diperhatikan agar dapat mengikuti perubahan perubahan dalam perdagangan. Perlindungan berdasarkan common law approach dirasakan kurang memadai lagi sehingga dibuatlah ketentuan perundang-undangan tentang rahasia dagang yaitu Restatement of the Law of Torts Amerika Serikat, Uniform Trade Secret Act (UTSA) dan Restatement (Third) of Unfair Competition. Secara garis besar ketiga ketentuan ini memberikan definisi rahasia dagang adalah “informasi yang bersifat rahasia dan sifat kerahasiaannya relatif, mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak informasi tersebut.”

Belanda sebagai negara sistem civil law, tidak menganggap informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang sebagai bagian dari HKI [22]. Tidak ada pengertian khusus tentang rahasia dagang dalam undang-undang maupun keputusan pengadilannya. Kasus yang terjadi di Belanda, yang dapat dipersamakan dengan  rahasia dagang dalam  negara  common law  adalah  putusan  Hoge Raad  Nederland  31 Januari 1919 pada kasus Lindenbaum v. Cohen [23].   Dalam keputusan ini, Hoge  Raad  telah  memperluas  pengertian  perumusan  perbuatan  atau  tindakan  melawan hukum dalam Pasal

1365 BW.

Di Jepang juga tidak mengenal istilah rahasia dagang.  Perlindungan diberikan hanya untuk informasi yang dirahasiakan khusus dalam bidang teknologi yang disebut dengan “know how”.  Masalah know how ini dikaitkan dalam pelaksanaan suatu kontrak lisensi dan tercantum sebagai klausula perjanjian yang berupa ketentuan untuk tetap merahasiakan teknologinya.  Jika terjadi pelanggaran, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dari perjanjian.[24]

Dalam Article 39 paragraph 2 TRIPs,  mengatur perlindungan atas informasi yang dirahasiakan sebagai berikut :

 

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent  in a manner contrary to honest  commercial practices[25] so long as such information:

a.    is secret in the sense that it is not, as a body or in

b.    the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

c.    has commercial value because it is secret; and

d.    has been subject to reasonable steps under the circumstances   by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

 

Sebelum menjadi peserta WTO, ketentuan mengenai infor- masi yang dirahasiakan di Indonesia sudah ada.  Hal ini nampak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Pasal 382 bis, 322 dan 323 sedangkan khusus terhadap rahasia negara diatur dalam Pasal  112 – 115. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia sehubungan  dengan  informasi  yang   dirahasiakan   adalah    kasus 

Susanto Sidik  v. Ali Candra Sutjipto[26]  sebagai berikut :

 Ali Candra Sutjipto, seorang agen yang sukses menyalurkan wantex merek Padi Gunting produksi Susanto Sidik.  Untuk meng-hadapi kemungkinan buruk akibat ulah karyawan atau agennya, Susanto membuat kesepakatan dengan berbagai pihak yang menge-tahui berbagai hal berkenaan dengan bisnisnya itu (dengan mereka yang mengetahui  informasi-informasi perusahaannya) termasuk Ali Candra.  Kesepakatan dengan Ali memuat klausul yang menyatakan bahwa Ali tidak akan mem­produksi zat pewarna sejenis sampai ia mendapat izin dari yang berwajib (termasuk dari Susanto).  Ali ter-nyata tidak mentaati kesepakatan itu dan memproduksi wantex merek cap Bintang Apollo dan didaftarkan pada Direktorat Paten Departemen Kehakiman RI.  Kemasan wantex merek cap Bintang Apollo ini mirip dengan cap Padi Gunting dan dijual dengan harga yang lebih murah sehingga penghasilan Susanto menurun.  Susanto kemudian mengajukan tuntutan dan melaporkan Ali kepada pihak yang berwajib[27]. Akan tetapi kemudian Hakim Pengadilan Negeri melepaskan terdakwa Ali Candra dari tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan ini kemudian dikuatkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI.[28]  Dalam kasus ini hanya mempersoalkan masalah penipuan, yang sebenarnya telah terjadi pelanggaran raha- sia dagang.  Akan tetapi karena pada waktu itu  belum ada ketentu- an rahasia dagang sebagaimana dalam UU No. 30 / 2000, maka Susanto Sidik hanya dapat menggugat Ali Chandra secara perdata berdasarkan wanprestasi dan gugatan pembayaran ganti rugi. Apabila kasus ini terjadi saat ini, maka Ali dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana, karena melakukan pelang-garan rahasia dagang yaitu pe­manfaatan informasi perusahaan oleh agen antara lain berupa teknik pembuatan wantex dan metode pe-masaran yang selama ini digunakan oleh perusahaan milik Susanto.  Penuntutan secara pidana harus diajukan Susanto sebagai pihak yang dirugikan karena pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan. Apabila Susanto  tidak mengajukan tuntutan maka pihak yang berwajib tidak mempunyai hak untuk berinisiatif melakukan penuntutan terhadap Ali Chandra. 

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal 2 (dua) macam perlindungan hukum[29], yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.  Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.  Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi[30].

Rahasia  dagang  yang diperoleh  dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak azasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat.  Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.  Hal ini nampak pada rahasia dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya.  Kondisi inilah yang membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak cipta. Demikian pula dalam hal pembatasan perlidungan atas penggunaan hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pe-megang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya.  Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. 

Pengungkapan informasi dan penerimaan informasi secara tidak sah atau penggunaan informasi secara melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian da-lam dunia perdagangan. Oleh karena itu pengaturan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HKI bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sehubungan dengan ini maka dilakukan penelitian untuk memberikan hal baru pada prinsip-prinsip hukum yang sudah ada terhadap kepemilikan hak rahasia dagang dan hubungannya dengan pihak ketiga.  Keadaan ini dimak-sudkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih menjamin kepastian hukum dan dinormatifkan secara tegas agar dapat menghindari timbulnya berbagai penafsiran. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di atas,  maka  tema sentral dan sekaligus yang menjadi pokok permasalahan da-lam penelitian yang berjudul Prinsip Hukum  Perlindungan  Rahasia

Dagang ini adalah [31]:  

1.    Apa dasar filosofi lahirnya perlindungan rahasia dagang dan prinsip hukum perlindungan  rahasia  dagang?

2.    Apa arti penting ekonomi atas perlindungan rahasia dagang dan bagaimana prinsip perlindungan rahasia dagang dalam TRIPs ?

3.    Apakah prinsip hukum perlindungan rahasia dagang pada TRIPs sudah dituangkan dalam UU No. 30 / 2000 tentang Rahasia Dagang?

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 


[1] Salah satu  instrumen hukum yang dicapai dalam kesepakatan perundingan Uruguay Round yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas Keka­yaan Intelektual yang berhubungan dengan aspek perdagangan atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan sejak tahun 1986 hingga 1994.

 

[2] Berdasarkan Point 2 Part 1 Article 1 TRIPs maka istilah Hak Keka-yaan Intelektual meliputi Hak Cipta dan Hak2 yang Terkait, Merek, In- dikasi Geografi, Disain Industri,  Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia  Dagang.

[3] Achmad  Zen  Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, h. 30.

 

[4] Dalam TRIPs diatur pada  Section 7Article 39 paragraph 2, yaitu undisclosed information.

[5] Prinsip non-register dari rahasia dagang ini sama dengan hak cipta, namun dalam hak cipta dianjurkan kepada penciptanya agar ciptaannya didaftarkan untuk memudahkan pembuktiannya.  Oleh karena itu dalam Bab IV Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta, mengatur tentang pendaftaran ciptaan.

 

[6] Rahmi Jened.  Perlindungan ‘Trade Secret’ (Rahasia Dagang) Dalam Rangka Persetujuan Trade Related Aspects Of Intellec­tual Property Rights (Trips)”, dalam Yuridika, Vol. 14, No. 1, Jan – Feb. 1999, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I),  h.16.

 

[7] Muhamad Djumhana  dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,  h. 172

 

[8] Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi. Chandra Pratama, Jakarta, 1999, (selanjutnya disebut Cita Citrawinda Priapantja I), h. 11.

 

[9] Rahmi Jened I, Loc. Cit., h. 21.  

 

[10] Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisa-si : Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi. Disertasi S3 UI, Jakarta, 1999, (selanjutnya disebut Cita Citrawinda Priapantja II), h. 11. 

[11]  Ibid., h. 12.

 

[12] Ahmad M. Ramli. H.A.K.I.  Hak Atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung. 2000, h. 32 sebagaimana mengutip dari Robert Dean, The Law of Trade Secret , the Carswell Company Ltd, Agincourt, Ontario, 1990, (Selanjutnya disebut Ahmad M. Ramli I), h. 38.

 

[13] Ibid.

 

[14] Cita Citrawinda Priapantja  II, Op. Cit. h. 23-24.

[15] Ibid., h. 24, sebagaimana mengutip dari Joshua R. Floum, “Counterfeiting in the People’s Republic of China : The Perspective of the Foreign Intellectual PropertyHolder”, Journal of World Trade; p. 35.

 

[16] Preamble Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994, yang berbunyi : “Recognizing that intellectual property rights are private rights

 

[17] H. OK Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004, h. 453.  

[18] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., .h. 172.

 

[19] Cita Citrawinda Priapantja I,  op.cit h. 48, sebagaimana mengutip dari Lee B. Burgender, Legal Aspects of Managing  Technology (Cincinati, Ohio: South Western Publishing Co., 1995), h. 149. Lihat juga John M. Tkacik, Jr. Op.cit. h. 180. Kasus Vickey v Welch, 36 Mass. 523 (1837). Melvin F. Jager, Trade Secrets Law seksi 2.02 (1991).

 

[20] Ibid.

[21] Ibid.

 

[22] Cita Citrawinda Priapantja II,  Op. Cit., h. 19, sebagaimana mengutip dari  Charles Gielen and Nicole Hagemans, Worldwide Trade Secret Law : the Nederlands, Clark Boardman Callaghan, New York, 1995 , Section B9.02, h. B9-2 – B9-3.

 

[23] Ahmad M.Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara, 2001, Mandar Maju, Bandung, h.  51-52. 

 

[24] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc. Cit., h. 174.

 

[25]  For the purpose of this provision, “a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition. (Penjelasan Article 39 paragraph 2 TRIPs).

[26] Ahmad M. Ramli II, Op. Cit. h. 19-20, sebagaimana mengutip dari  Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.335/Pid B/1985/PN SBY Tanggal 24 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1497.K/PID/1987 Tanggal 10 September 1993.

[27] Ibid., h. 19.

 

[28] Ibid., h. 20

 

[29] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

[30] Ibid.

[31] Mengaju pada tulisan Sudikno Mertokusumo dalam  Mengenal Hukum suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta 2003, h. 33-34, yang tidak membedakan azas hukum dengan prinsip hukum maka pengertian prinsip hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumus- kan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.  Pengertian ini berdasarkan pendapat Paul Scholten sebagaimana yang tertulis dalam “Refleksi Tentang Hukum”, Bruggink alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 119-120.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,772 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: