Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian V)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

4.            Kewenangan Menteri dalam RUPS

 

4.1.        Pengaturan Menteri Negara BUMN Selaku RUPS

 

Pengaturan Menteri selaku RUPS hanya berlaku untuk Persero Tertutup yang seluruh sahamnya dikuasasi negara. Menteri dalam hal ini adalah Menteri yang ditunjuk yaitu Menteri Negara BUMN.[1] Untuk itu setiap keputusan Menteri yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Dalam penelitian ditemukan bahwa judul yang digunakan dalam surat keputusan Menteri selaku RUPS adalah: “Keputusan Menteri Negara BUMN … tentang … Menteri Negara BUMN RI selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT …”.  Ketentuan tentang hal ini diatur Pasal 14 (1) UU BUMN bahwa: “Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara”.

Kedudukan Menteri Negara BUMN selaku RUPS dapat dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum. Dalam Pasal 14 (2) UU BUMN ditentukan bahwa: “Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS”. Penjelasan Pasal 14 (2) menyebutkan, perorangan dalam hal ini adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero. Berdasar penjelasan Pasal 14 (3) UU BUMN, sistem pengaturan semacam ini digunakan karena terkait dengan sifat yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero antara lain seperti diatur Pasal 14 (4) UU BUMN sebagai berikut:

(4).      Pihak yang menerima kuasa, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

a.        perubahan jumlah modal;

b.        perubahan anggaran dasar;

c.        rencana penggunaan laba;

d.        penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;

e.        investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f.         kerja sama Persero;

g.        pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;

h.        pengalihan aktiva.

Berdasar pengaturan di atas, maka Menteri Negara BUMN dapat dikatakan mempunyai kedudukan ganda. Pertama, adalah sebagai RUPS terikat UU PT, dan kedua, berkedudukan sebagai “Menteri“ atau pembantu Presiden, yang merupakan penghubung antara Persero dengan Pemerintah.

Dalam kedudukannya yang pertama keputusan Menteri Negara BUMN secara hukum sama kedudukannya dengan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS secara otomatis menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain:

1.    menyetujui rencana kerja Direksi bila ditentukan anggaran dasar.[2]

2.    menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.[3]

3.    menjadikan jaminan utang kekayaan Persero.[4]

4.    mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.[5]

5.    menetapkan jumlah dan pembagian tugas serta wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.[6]

6.    menetapkan gaji, tunjangan dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.[7]

Kedudukan Menteri Negara BUMN yang unik ini merupakan bukti bahwa beberapa hal penting cerminan dari karakterstik PT tidak dapat diterapkan untuk Persero Tertutup.

 

4.2.        Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Persero

 

Pada dasarnya pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan PT, namun demikian karena untuk hal-hal ini terdapat pengaturan khusus dalam UU BUMN jo. PP No. 45 Tahun 2005, maka ketiga pengaturan ini berlaku bersama-sama untuk Persero, asalkan tidak saling bertentangan. Akibat kedudukan Menteri Negara BUMN sebagai RUPS, dalam penelitian ditemukan tidak semua ketentuan-ketentuan tentang PT dapat diterapkan khususnya pada Persero Tertutup terkait masalah pengurusan, pengawasan dan pembubaran.

Mengenai pendirian baik pada Persero Tertutup maupun Terbuka, kewenangan Menteri Negara BUMN adalah sama. Terkait kewenangan Menteri Negara BUMN pada pendirian Persero, kedudukan Menteri Negara BUMN adalah mewakili Negara sebagai calon pemegang saham, menghadap notaris untuk memenuhi prosedur pendirian sebuah PT.

Tentang pengurusan, pada Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Sama dengan konsep dalam PT, Direksi ditentukan bertanggung jawab penuh atas pengurusan, untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan.[8] Tetapi pada Persero Tertutup terdapat beberapa kewajiban Direksi yang tidak dapat dilaksanakan seperti PT. Kewajiban ini terutama terkait saham dan RUPS, antara lain kewajiban-kewajiban Direksi:

a.    membuat daftar pemegang saham, dan risalah RUPS;

b.    kewajiban melaporkan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi untuk dicatat dalam daftar khusus.

Disamping hal-hal di atas terdapat perbedaan pengaturan pada kewajiban Direksi terkait pengurusan antara UU PT dengan UU BUMN jo. PP No. 45 Tahun 2005. Dalam UU PT, Direksi terkait pengurusan hanya mempunyai dua macam kewajiban yaitu Rencana Kerja dan Laporan Tahunan. Pada UU BUMN jo. PP No. 45 Tahun 2005, Direksi Persero mempunyai empat macam kewajiban perencanaan yaitu membuat Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta laporan keuangan. Perbedaan pengaturan tersebut dipaparkan di bawah. Perbedaan pengaturan ini menyebabkan beberapa kewajiban bertambah untuk Direksi Persero. Sebab selain harus melaksanakan ketentuan UU PT, Direksi Persero juga harus melaksanakan ketentuan PP No. 45 tahun 2005, yang khusus mengatur pengurusan.

Mengenai pengawasan Persero berdasarkan Pasal 48 PP No. 45 Tahun 2005, dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku pada PT. Pada Pasal 1 angka 13 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa, Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional. Untuk hal ini dalam Pasal 108 UU PT diatur lebih umum bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Mengenai pembubaran, diatur Pasal 80 PP No. 45 Tahun 2005 bahwa pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip PT. Pada Pasal  142 UU PT diatur bahwa alasan dan dasar hukum Perseroan bubar adalah:

a)        berdasarkan keputusan RUPS;

b)        karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah berakhir;

c)        berdasarkan penetapan pengadilan;

d)        dengan dicabutnya kepailitan, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e)        karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi;

f)         karena dicabutnya ijin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi.

Khusus untuk Persero diatur dalam Pasal 81 PP No. 45 Tahun 2005 tentang prosedur pembubaran Persero karena keputusan RUPS bahwa:

(1)      Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.

(2)      Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

(3)      Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pembubaran untuk Persero Tertutup, berdasarkan Pasal 82 PP No. 45 Tahun 2005 diputuskan oleh Menteri Negara BUMN selaku RUPS. Pembubaran Persero Tertutup karena sebab lain harus diajukan oleh Menteri Negara BUMN kepada Presiden agar diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

 

4.3.        Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan

Komisaris

 

Kewenangan Menteri Negara BUMN terkait pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, dalam penelitian ditemukan bahwa khusus terkait Direksi dan Komisaris Persero tidak sama dengan Direksi dan Komisaris PT pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa Direksi dan Komisaris Persero harus mempunyai standar khusus. Banyak persyaratan dan prosedur yang ditentukan UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 tentang hal ini.

Standar pengaturan tetap ditentukan oleh UU PT yang berlaku sebagai lex generalis. Standar pengaturan dalam UU PT bahwa Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, diikuti dan diatur sama persis oleh UU BUMN jo. PP No. 45 Tahun 2005.[9] Untuk Persero Tertutup, dimana Menteri bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.[10]

Dalam Pasal 93 (1) UU PT ditentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a.        dinyatakan pailit;

b.        menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan

c.        Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

d.        dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Selain keempat syarat umum di atas untuk Direksi Persero, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Direksi Persero harus memenuhi Pasal 16 UU BUMN antara lain tentang uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan mekanismenya, serta kontrak manajemen bagi yang lulus, seperti dikutip sebagai berikut:

(1)      Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

(2)      Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

(3)      Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(4)      Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun  dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5)      Dalam  hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Peraturan pelaksanaan sebagai standar pelaksanaan untuk uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan Kontrak Manajemen sebagai peraturan adalah  Kepmen BUMN No: Kep- 59 /Mbu/2004 Tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN, tanggal 15 Juni 2004;  dan Kepmen BUMN No: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN tanggal 31 Januari 2005.

Tentang cara yang diambil ditegaskan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri BUMN No: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bahwa, cara pengujian dan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.

Calon anggota Direksi BUMN harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, adalah syarat yang hampir sama dengan yang diatur dalam UUPT. Untuk syarat materil berdasarkan Pasal 4 (2) Keputusan Menteri BUMN No: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) adalah meliputi integritas moral; kompetensi dan psikologis. Setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan, calon anggota Direksi atau Komisaris menandatangani kontrak manajemen. Kontrak ini dalam penelitian ditemukan berupa surat pernyataan, yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No: Kep- 59 /Mbu/2004 Tentang  Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN.

Sama halnya dengan pengangkatan, mengenai pemberhentian Direksi dan Komisaris Persero juga mempunyai aturan-aturan khusus. Hal ini terkait dengan kontrak manajemen yang khusus diatur untuk Persero. Untuk Direksi Persero dalam Pasal 23  (1) PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila yang bersangkutan:

a.        tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

b.        tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c.        tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

d.        terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;

e.        dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

f.         mengundurkan diri.

Selain itu dalam Pasal 24 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.        meninggal dunia;

b.        masa jabatan berakhir;

c.        diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dan/atau

d.        tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pengaturan di atas nampak bahwa PP No. 45 Tahun 2005 sangat mengikat. Hal ini terbukti dari pengaturan Pasal 24 huruf d, bahwa Direksi yang tidak memenuhi persyaratan PP No. 45 Tahun 2005 dapat diberhentikan. Pada sisi lain berdasarkan UU PT ditentukan bahwa pengunduran diri Direksi dapat diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 


[1] Mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan berdasar Pasal 2 huruf  (a) PP No. 41 tahun 2003.

 

[2] Pasal 64 (1) UU PT.

 

[3] Pasal 69 (1) UU PT.

 

[4] Pasal 102 (1) UU PT.

 

[5] Pasal 94 (1) dan Pasal 102 (1)UU PT jo. Pasal 23 (1) dan Pasal 49 (1) UU BUMN.

 

[6] Pasal 92 (5) UU PT.

 

[7] Pasal 96 (1) dan Pasal 113 UU PT.

[8] Menurut Fred Tumbuhan, Op. Cit., bahwa tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan dilain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan (de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar bevoegdheid).

[9] Pasal 94 (1) dan Pasal 111 (1) UU PT jo. Pasal 15 (1), Pasal 17 (1), Pasal 27 (1) dan Pasal 29 (1)  UU BUMN jo Pasal 14 (1) dan Pasal 49 (1) PP No. 45 Tahun 2005.

 

[10] Pasal 15 (2) dan Pasal 27 (2) UU BUMN.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,600 hits
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: