Tantangan dan Hambatan Konsolidasi Tanah (Bagian VI)

Oleh Yudhi Setiawan

Pengantar redaksi:

Artikel ini ringkasan disertasi Dr Yudhi Setiawan Drs SH MSi (pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Bali) dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum administrasi di Universitas Airlangga, Kamis 27 November 2008 dengan judul disertasi “Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah”. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuatnya secara bersambung. Bagian I edisi Senin 8 Desember 2008. Bagian II edisi Senin 15 Desember 2008. Bagian III edisi 22 Desember 2008. Bagian IV edisi Senin 29 Desember 2008. Bagian V edisi Senin 5 Januari 2009. Bagian VI edisi Senin 12 Januari 2009. Bagian VII edisi Senin 19 Januari 2009. Bagian VIII edisi 26 Januari 2009. Bagian IX edisi Senin 2 Februari 2009. Bagian X edisi Senin 9 Februari 2009.                      

 

 

2.2.    Kelemahan Aturan Hukum Konsolidasi Tanah

2.2.1. Sifat Memaksa

Telah disebutkan bahwa konsolidasi tanah diatur berdasarkan regulasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tanggal 7 Desember 1991. Hirarki aturan hukum yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Secara berurutan ketentuan Pasal 7 ayat (1), hirarki aturan hukum : (a) UUDNRI 1945; (b) UU/Perpu; (c) PP; (d) Perpres; (e) Perda.

Pasal 7 ayat (4) menentukan:

“Jenis peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

 

Penjelasan pasal 7 ayat (4) :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Berdasarkan uraian di atas, regulasi konsolidasi tanah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui; pertama, penafsiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada Pasal 2, 6, dan 14; kedua, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES RI) Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 11 April 2006. Badan Pertanahan Nasional (dalam Pasal 2) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dengan demikian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 adalah regulasi dalam rangka Undang-Undang sehingga tergolong peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membedakan antara peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wewenang legislatif dan  peraturan perundang -undangan yang bersumber dari wewenang pemerintahan dalam arti bestuur. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

Peraturan perundang-undangan meliputi: semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ditentukan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Merujuk rumusan di atas, dapat diuraikan lebih rinci bahwa:

1.Peraturan yang bersifat mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah adalah peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kewenangan legislatif.

2.Keputusan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah keputusan yang berhubungan dan bersumber pada kewenangan pemerintahan (dalam arti bestuurlijke).

Merujuk uraian di atas, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional masuk pada poin 2 (dua) yang bersumber pada kewenangan pemerintahan (dalam arti bestuurlijke), dalam artian regulasi. Regulasi di atas menggunakan dua instrumen hukum yaitu Keputusan Bupati/Walikota sebagai instrumen hukum publiknya, dan perjanjian sebagai instrumen hukum privatnya. Bupati/ Walikota dalam melaksanakan konsolidasi tanah selalu berpatokan pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah dan konsolidasi tanah harus menyesuaikan diri dengan rencana-rencana di atas.  Telah disebutkan pula bahwa rencana-rencana di atas ternyata tidak mampu diatasi oleh konsolidasi tanah karena kelemahan aturan hukum sehingga mengalami hambatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Pembatasan hak atas tanah tidak bisa diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota dan tidak bisa diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pembatasan hak atas tanah sama halnya dengan pembatasan hak asasi manusia ataupun pembatasan hak dan kewajiban warga negara hanya dapat diatur atas dasar undang-undang yang masuk pada poin 1 (pertama). Penjelasan di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam  Pasal 8 yang menentukan antara lain bahwa segala sesuatu menyangkut hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara harus diperintahkan oleh undang-undang. Lebih rinci, materi muatan yang harus diatur Undang-Undang adalah:

a.mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1.hak-hak asasi manusia;

2.hak dan kewajiban warga negara;

3.pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta    pembagian kekuasaan negara;

4.wilayah negara dan pembagian daerah;

5.kewarganegaraan dan kependudukan;

6.keuangan negara,

b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan regulasi dalam konsolidasi tanah lemah dan tidak mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa hanya dipunyai atas dasar undang-undang. Dengan kata lain konsolidasi tanah harus dilaksanakan atas dasar undang-undang agar mempunyai sifat memaksa yang memberikan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan.

2.2.2.  Penegakan Hukum

Telah disebutkan, agar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif, pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa untuk menegakkan kewajiban atau larangan. Philipus M. Hadjon menjelaskan, instrumen penegakan  hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan. [1]

Penjelasan di atas sejalan dengan yang diberikan P.Nicolai:

“De bestuursrechtelijke handhavings—middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden”.[2]

(penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang‑undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan).

Analisis pengawasan dan penerapan sanksi, sebagai berikut:

2.2.2.1.   Pengawasan

Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dalam konsolidasi tanah, merupakan langkah awal sebelum sampai pada pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Philipus M. Hadjon[3] menjelaskan:

Pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena itu tata usaha negara memperkerjakan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan (disebut juga: kontrol). ….

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam praktik merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (hukum administrasi dhaving). … Lagi pula pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi ….

Bagi pengadaan pengawasan atau kontrol itu sendiri tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana.

Uraian di atas senada dengan penjelasan Siti Sundari Rangkuti[4] :

“Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan …. Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin ….”

Merujuk uraian di atas,  pengawasan dalam konsolidasi tanah tidak perlu terdapat dugaan atas terjadinya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam konsolidasi tanah. Hal tersebut disebabkan fungsi pengawasan sebagai sarana penegakan hukum preventif yang di dalamnya mengandung elemen yang bersifat aktif. Sifat aktif berkaitan dengan makna kekuasaan pemerintahan dan sesuai  dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat.

Dalam tulisan lain, Philipus M. Hadjon menjelaskan:

Istilah yang populer adalah “bestuur” yang dikaitkan dengan “sturen” atau “sturing”. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Dengan rumus ini kekuasaan pemerintahan tidaklah sekadar melaksanakan undang-undang; kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sikap aktif tersebut dalam konsep hukum administrasi secara instrinsik merupakan unsur-unsur utama dari “sturen” (besturen).[5]

Uraian di atas menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi sebagai kekuasaan yang aktif, lebih lanjut dijelaskan:

Sturen” merupakan suatu kegiatan yang kontinyu. Kekuasaan pemerintahan dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan misalnya tidaklah berhenti dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin digunakan dan ditaati. Dalam hal pelaksanaan mendirikan bangunan tidak sesuai izin yang diterbitkan, pemerintah akan menggunakan kekuasaan penegak hukum berupa penertiban yang mungkin berupa tindakan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai. … “Sturen” berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.

Konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik. Sebagai suatu konsep hukum publik, penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas-asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Berkaitan dengan asas negara hukum adalah asas “wet en rechtmatigheid van bestuur”. Dengan asas demokrasi tidaklah sekadar adanya badan perwakilan rakyat. Di samping badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintahan dan lembaga peran serta masyarakat (inspraak) dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan adalah sangat penting artinya. Asas instrumental berkaitan dengan hakikat hukum administrasi sebagai instrumen. Dalam kaitan ini asas efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan selayaknya mendapat perhatian yang memadai (doeltreffenheid dan doelmatigheid). …

Sturen” menunjukkan lapangan di luar legislatif dan yudisiil. Lapangan ini lebih luas dari sekadar lapangan eksekutif semata.

Sturen” senantiasa diarahkan kepada suatu tujuan (doelgerichte).

Dengan konsep bestuur (besturen), kekuasaan pemerintahan tidaklah semata sebagai sesuatu kekuasaan terikat tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas (vrijbestuur, Freies Ermessen, discretionary power).

Penjelasan senada disampaikan Ridwan, H.R[6], bahwa dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindak pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan kebijaksanaan terhadap tindak pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Paulus E. Lotulung menjelaskan, pengawasan ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan  kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol, dibedakan jenis kontrol intern dan kontrol  ekstern. Kontrol intern berarti pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah. Dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Kontrol a-posteriori bilamana pengawasan baru dilaksanakan sesudah dikeluarkan keputusan atau ketetapan pemerintah. Kontrol dapat pula ditinjau dari segi obyek yang diawasi, terdiri dari kontrol dari segi hukum (rechtmatigheid) dan kontrol dari segi kemanfaatan (doelmatigheid). Kontrol dari segi hukum untuk menilai segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) yaitu rechtmatigheid dari perbuatan pemerintah. Kontrol dari segi kemanfaatan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.[7] Uraian di atas menimbulkan pertanyaan apa sifat aktif dari makna kekuasaan pemerintahan dikenal dalam konsolidasi tanah.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Desember 1991 Nomor 410-4245 perihal: petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah, susunan tugas Tim dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah sebagai berikut:

Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi :

1.Gubernur Kepala Daerah       Sebagai Pembina

2.Kakanwil BPN                         Sebagai Ketua

3.Bappeda Tk I                          Sebagai Ketua merangkap anggota

4.Ka Bid PPT                             Sebagai Sekretaris merangkap anggota

5.Karo Bina Pemerintahan Tk I Sebagai Anggota

6.Kepala Dinas P.U./Cipta Karya          Sebagai Anggota

7.Ka Bid Penatagunaan Tanah  Sebagai Anggota

8.Ka Bid Hak Atas Tanah                      Sebagai Anggota

9.Ka Bid Pengukuran & PT       Sebagai Anggota

Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur dengan tugas:

1.melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah;

2.memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut;

3.memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada aparat pelaksana konsolidasi tanah di Kabupaten/Kota;

4.lain-lain yang dianggap perlu.

Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tingkat Kabupaten/Kota :

1.  Bupati / Wali kota                  Sebagai Ketua

2.  Kakantah Kabupaten / Kota  Sebagai Wakil Ketua merangkapanggota

3.  Ketua Bappeda                      Sebagai Wakil Ketua merangkapanggota

4.  Ka Bag Pemerintahan                       Sebagai Anggota

5.  Kepala Dinas P.U.                 Sebagai Anggota

6.  Kepala Dinas Pertanian         Sebagai Anggota

7.  Kepala Dinas Tata Kota        Sebagai Anggota

8.  Camat setempat                    Sebagai Anggota

9.  Kepala Seksi PGT                 Sebagai Anggota

10.  Kepala Seksi PHT               Sebagai Anggota

11.  Kepala Seksi PT                  Sebagai Anggota

12.  Lurah/Kepala Desa  setempat         Sebagai Anggota

13.  Wakil pemilik tanah              Sebagai Anggota

14.  Kepala Seksi PPT                Sebagai Sekretaris merangkap anggota

Tim Koordinasi dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan tugas:

1.mengadakan penyuluhan kepada masyarakat;

2.mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan Desain Tata Ruang;

3.mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan TPBP;

4.memecahkan/menangani masalah yang timbul dalam konsolidasi tanah;

5.lain-lain yang dianggap perlu.

Merujuk uraian di atas, terlihat bahwa tindakan pengawasan dalam konsolidasi tanah diistilahkan dengan pengendalian. Konsep pengendalian dalam konsolidasi tanah adalah tindakan untuk mengendalikan, mengevaluasi, serta memecahkan permasalahan yang timbul, serta memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada Bupati/Walikota sebagai koordinator dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dalam konsolidasi tanah. Dengan kata lain pengawasan atau pengendalian kedalam. Hal tersebut dilakukan mengingat pelaksana konsolidasi tanah adalah badan atau pejabat tata usaha negara.[8] Uraian di atas terlihat hanya menjelaskan maksud dilakukannya pengawasan atau pengendalian konsolidasi tanah oleh provinsi. Demikian pula dengan tim koordinasi yang salah satu tugasnya memecahkan/menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah mengandung makna pengawasan atau pengendalian keluar. Dengan kata lain pengawasan terhadap pemilik tanah agar tidak memindahkan patok-patok tanah[9] yang telah ditetapkan dalam penataan kembali sesuai dengan desain konsolidasi tanah misalnya. Dari konsep di atas, pengawasan atau pengendalian tidak lagi bersifat aktif. Fungsi pengawasan atau pengendalian sebagai tindakan preventif dalam menghindari terjadinya suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat mewajibkan atau bersifat larangan tidak ditemukan dalam sistem ini, sehingga tugas mengawasi tertib pelaksanaan dalam konsolidasi tanah menjadi pasif. Banyaknya kasus dalam konsolidasi tanah lebih disebabkan fungsi preventif pengawasan atau pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini berarti ada kelemahan dalam sistem pengawasan atau pengendalian. Keadaan tersebut mengakibatkan kecenderungan penyalahgunaan wewenang (de tournement de pouvoir)[10] dalam praktik.

Di Bali sebagai contoh; di kawasan Renon Denpasar, proyek LC sebagai proyek percontohan pertama kali di Indonesia yang telah 23 (dua puluh tiga) tahun dinyatakan selesai sampai saat ini masih mendapat perlawanan. Di lapangan, ternyata pemilik kaveling tanah tersebut isinya mayoritas nama-nama pejabat atau mantan pejabat. Karena merasa dibohongi Panitia LC, Ketua Forum Perjuangan Rakyat Renon I Ketut Layar Priyatna bertekad akan menelusuri lebih lanjut hal tersebut.[11]  Jika ada pejabat mendapat kaveling yang merupakan areal fasilitas umum (fasum) proyek LC hal itu merupakan pelanggaran. Untuk membuktikan duduk masalah yang sebenarnya, perlu dilakukan penyusutan tuntas.[12] Di Kabupaten Gianyar, di LC Buruan 80 (delapan puluh) orang warga Subak Celuk, Subak Getas dan Subak Parekan yang tanahnya terkena program LC nyaris mendatangi kantor DPRD Gianyar, kemarahan tersebut akibat penataan tanah dinilai tidak adil, sampai akhirnya mereka minta bertemu dengan Bupati Gianyar Tjok Gde Budhi Suryawan.[13] Di Kabupaten Tabanan, rencana Pemerintah Kabupaten untuk melanjutkan rencana LC yang sudah terkatung-katung selama 15 (lima belas) tahun di Subak Sanggulan terus saja mengalami perlawanan karena para petani pemilik tanah menolak rencana tersebut dengan alasan hanya ingin menggantungkan hidupnya  dari bertani.[14] 

Aneka masalah di atas, sekalipun dapat diatasi tidak akan menyelesaikan masalah apabila konsep pengawasan atau pengendalian dalam konsolidasi tanah tidak dilakukan perubahan. Dengan demikian kelemahan konsep ini ikut mewarnai setiap implementasi konsolidasi tanah karena tidak memiliki kewenangan ”memaksa” untuk dijalankan secara optimal. Konsekuensinya pengawasan atau pengendalian menjadi tidak efisien dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan; pertama, konsolidasi tanah harus berupa undang-undang, hal tersebut berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam  Pasal 8  menentukan antara lain bahwa segala sesuatu menyangkut hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara harus diperintahkan oleh undang-undang. Dengan kata lain konsolidasi tanah harus didasarkan atas undang-undang karena adanya pembatasan hak atas tanah; kedua, tim pengendalian konsolidasi tanah provinsi dan tim koordinasi konsolidasi tanah kabupaten/kota tidak bisa melaksanakan pengawasan atau pengendalian sebagai upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan atas dasar surat edaran tetapi harus berupa Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ’undang-undang konsolidasi tanah’. Dengan kata lain, fungsi pengawasan atau pengendalian sebagai tindakan preventif dalam menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan yang bersifat mewajibkan atau larangan hanya dimungkinkan jika didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

2.2.2.2.  Penerapan sanksi

Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.[15] Dengan demikian, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Penerapan sanksi administrasi merupakan tindak lanjut atas kegiatan pengawasan atau pengendalian dalam konsolidasi tanah. Penerapan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam konsolidasi tanah lebih ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas tindakan pengawasan atau pengendalian tersebut. Sanksi dalam hukum administrasi menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah:

”De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op nietnaleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen. [16]

(alat kekuasaan yang bersifat yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidapatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara).

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain:

a. paksaan pemerintahan (bestuursdwang);

b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). [17]

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sanksi penegakan hukum yang dimaksud adalah sanksi terhadap pemilik tanah, dan bukan sanksi terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan konsolidasi tanah. Dengan kata lain sanksi “keluar”. Keempat jenis sanksi administrasi di atas, dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon bahwa paksaan pemerintahan (bestuursdwang) merupakan tindakan-tindakan yang nyata (feitelijke handeling) dari penguasa dengan cara langsung guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum administrasi. Berbeda dengan sanksi administratif lainnya (yakni b, c, dan d) yang berperan secara tidak langsung.

… wewenang penerapan sanksi berupa paksaan pemerintahan adalah wewenang diskresi. Hakikat wewenang penerapan sanksi paksa pemerintahan sebagai wewenang diskresi sudah merupakan doktrin hukum administrasi. Dalam penerapan wewenang diskresi haruslah dipertimbangkan secara rasional, apakah wewenang tersebut digunakan atau tidak. ….

Kalau dibandingkan dengan AWB, dalam artikel 5:21 dirumuskan pengertian atau konsep bestuursdwang yang esensinya adalah: tindakan nyata, dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau menunjuk pihak ketiga yang bertindak atas nama pemerintah.[18]

Menyangkut sanksi penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk keputusan yang berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali. Tanpa suatu dasar peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan. Pada kebanyakan undang-undang modern, kewenangan penarikan kembali diatur dengan tegas. Berkenaan dengan penarikan kembali suatu keputusan (beschikking), pada kenyataannya juga merupakan perbuatan keputusan (beschikkingsdaad van de administratie). Penarikan kembali suatu keputusan tidak lain adalah suatu keputusan baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan yang terdahulu.[19] J.B.J.M. ten Berge menjelaskan, pelaksanaan penarikan kembali keputusan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan (beschikking) baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan (beschikking) sebelumnya. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak‑hak yang terdapat di dalamnya oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan (beschikking) dibuat. Dengan demikian, hak‑hak dan kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan (beschikking) menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan tersebut, sanksi ini adalah reaksi atas tindakan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig gedrag).[20] Sebab-sebab pencabutan keputusan  (beschikking) sebagai sanksi, yaitu:

a.yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan‑pembatasan, syarat‑syarat atau ketentuan peraturan perundang‑undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran;

b.yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan (misalnya, penolakan izin, dan sebagainya).[21]

Ateng Syafrudin menyebutkan empat kemungkinan suatu keputusan (beschikking) itu ditarik kembali, yaitu:

a.asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat;

b.penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan;

c.penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru;

d.penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat‑syarat atau ketentuan‑ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang menguntungkan tidak ditaati. [22]

Penarikan kembali keputusan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sehingga bagi yang merasa dirugikan demi keadilan dapat mengajukan upaya hukum administrasi yaitu keberatan atau banding administrasi, di samping upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan sanksi administrasi berikut alasan-alasan pencabutan izin merupakan ketentuan yang harus menjadi perhatian dalam akitivitas penegakan sanksi administrasi. Dalam hal pemberian sanksi administrasi terdapat keputusan yang dianggap merugikan masyarakat atau badan hukum privat, upaya hukum administrasi yang berupa banding administrasi secara mudah dapat dilakukan kepada pejabat atasan atau pihak lain yang ada di daerah. Dari sini upaya banding administrasi tidak saja berfungsi memberikan rasa keadilan bagi yang merasa dirugikan, namun sekaligus memberikan jaminan terhadap pelaksanaan sanksi yang efektif. Pengenaan denda administratif dan uang paksa, mutlak harus atas dasar peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintahan (bestuursdwang) adalah fungsi tata usaha negara yang bertugas mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyesuaikan keadaan nyata dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bila warga melalaikannya. Kewenangan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Spelt dan ten Berge menjelaskan:

Pada umumnya (dikecualikan keadaankeadaan yang membutuhkan penyelesaian cepat) organ pemerintahan sebelum melaksanakan paksaan pemerintahan secara nyata  harus mengirimkan peringatan tertulis, sehingga yang dialamatkan diberi kesempatan memperbaiki atau mengakhiri sendiri pelanggaran atas norma hukum itu. [23]

Lebih lanjut, suatu peringatan harus memenuhi syarat-syarat :

a.Peringatan harus definitif, artinya keputusan yang berisikan peringatan untuk bertindak bagi organ pemerintahan yang sudah pasti, harus nyata dari formulasi yang pasti dan penyebutan pasal-pasal yang memuat wewenang paksaan pemerintahan.

b.Organ yang berwenang harus disebut jelas dalam surat peringatan. Apabila organ yang berwenang tidak jelas, surat peringatan tidak dapat dikualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara, dan upaya banding tidak dapat diterima.

c.Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, baik yang sedang atau telah melanggar ketentuan undang‑undang, dan yang berkemampuan mengakhiri keadaan yang terlarang itu. Dengan ini orang yang secara nyata atau yuridis dapat menghapus situasi ilegal. Dengan demikian yang dimaksud tidak selalu pelanggar sendiri.

d.Ketentuan yang dilanggar harus jelas, artinya dalam surat peringatan harus menyatakan dengan jelas ketentuan yang telah atau mungkin dilanggar.

e.Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, yaitu surat peringatan harus menyatakan dengan jelas pelanggaran atau keadaan yang tidak sah dengan menyebut tempat, waktu, objek, dan sebagainya. Syarat pembeberan yang jelas ini berkaitan dengan apa yang dikemudian hari mungkin akan menjadi materi pertanggungan jawab.

f. Peringatan memuat penentuan jangka waktu, maksudnya bahwa pemberian beban (pertanggungan jawab) harus nyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban yang dimaksud. Jangka waktu harus mempunyai titik permulaan (biasanya hari diterimanya peringatan) dan titik akhir yang jelas.

g.Pemberian beban yang jelas dan seimbang, beban tidak boleh memuat kriteria yang samar, tetapi harus diformulasikan sedemikian konkrit sehingga orang yang setuju tidak perlu meraba-raba tentang apa yang tidak atau harus dilakukannya untuk mencegah upaya-upaya paksaan yang dinyatakan dalam surat peringatan. Beban harus seimbang dengan keadaan atau tingkah laku terlarang dan harus dapat dilaksanakan.

h.Pemberian beban tanpa syarat, untuk kepentingan kepastian hukum, pemberian beban (tanggung jawab) tidak boleh digantungkan pada kejadian yang tidak pasti di kemudikan hari.

i.  Beban mengandung pemberian alasannya, artinya suatu pemberian beban harus ada alasannya. Dasarnya karena peringatan sama dengan keputusan tata usaha negara yang memberatkan, sehingga harus diberi alasan yang baik. Di sini organ harus memberi alasan mengapa memilih penerapan paksaan pemerintahan, dengan menimbang kepentingan dari semua pihak termasuk kepentingan yang diberi peringatan.

j.  Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya, ini berarti bahwa apabila organ pemerintahan hendak membebankan biaya paksaan pemerintahan, maka hal ini harus dimuat dalam surat peringatan yang sifatnya bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri tetapi merupakan unsur dari surat peringatan.

Demikian pula alasan-alasan pencabutan izin menunjukkan pencabutan izin merupakan sanksi penarikan kembali keputusan (beschikking) yang menguntungkan, yang selain atas dasar pelanggaran terhadap peraturan atau syarat‑syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi terhadap pelanggaran undang‑undang yang berkaitan dengan izin oleh si pelanggar.

Dalam sanksi-sanksi hukum administrasi dikenal istilah sanksi regresif dan sanksi reparatoir. J.B.J.M. ten Berge menjelaskan, sanksi regresif (regressieve sancties), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.[24] Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula sebelum diterbitkannya ketetapan. Contoh dari sanksi regresif adalah penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan (de intrekking, de wijziging, of de schorsing van een beschikking). Adapun sanksi reparatoir adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum. Nicolai[25] menjelaskan:

“Onder reparatoire sanctie worden dan verstaan de reacties op normovertreding die strekken tot het (zo goed mogelijk) herstellen of bewerkstellingen van de legale situatie, dat wil zeggen van de toestand die zou zijn ontstaan of was blijven bestaan, wanner de overtreding niet was gepleegd”

(sanksi reparatoir diartikan (sanksi yang diterapkan sebagai) reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai hukum (legale situatie), dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran).

Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan (bestuurs dwang) dan pengenaan uang paksa (dwangsom). Selain sanksi reparatoir terdapat sanksi lain yang disebut sanksi punitif yaitu uitsluitend de sancties die ertoe strekken om een pesoon te ‘straffen’ (sanksi yang semata‑mata ditujukan untuk memberikan hukuman (straffen) pada seseorang). Contoh, pengenaan denda administrasi (besmursboete).

Ridwan H.R.[26] menjelaskan, ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut, sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan. Philipus M. Hadjon menjelaskan, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip “ne bis in idem” (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya).[27] Lebih lanjut, dalam hukum administrasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan. Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir-condemnatoir yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat condemnatoir. Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misal penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

Merujuk penjelasan di atas, pengawasan atau pengendalian “keluar” dalam konsolidasi tanah atas dasar surat edaran tidak memadai dan tidak bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam konsolidasi tanah, karena; pertama, ketika terjadi sengketa, pengujian keabsahan tindak pemerintahan oleh hakim dari sudut hukum positif hakim merujuk pada hukum materiel yang paling utama yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah; kedua,  penegakan hukum administrasi berkenaan dengan: (a) kewenangan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) dengan cara langsung guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum administrasi (sebagai sanksi reparatoir). (b) penarikan kembali atau pembatalan sertipikat hak atas tanah karena pelanggaran atas luas tanah yang telah ditetapkan sehingga terjadi kekeliruan yang mengakibatkan luas tanah melebihi luas yang seharusnya (sebagai sanksi regresif). (c) pengenaan denda administrasi sebagai hukuman (sebagai sanksi punitif) dan membayar harga tanah selebihnya yang dikuasai.  (d) pengenaan uang paksa (sebagai sanksi reparatoir).

 Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan  penegakan hukum berupa sanksi dalam konsolidasi tanah tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena aturan hukum atas dasar surat edaran tidak memadai. Penegakan hukum harus diatur atas dasar peraturan perundang-undangan. Mengingat konsolidasi tanah harus berupa undang-undang, maka sanksi dalam konsolidasi tanah didasarkan atas peraturan pemerintah.

 

Tentang penulis:

Yudhi Setiawan, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Bali. Kontak person: 081 557 17082. Email: dr_yudhisetiawan@yahoo.co.id

 

 


 

[1] Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam B.Arief Sidharta, (editors), 1996.

[2] P. Nicolai, 1994, Bestuursrecht, Amsterdam, h. 469.

[3] Philipus M. Hadjon (II), h. 248

[4] Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, h. 209-210.

[5] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 2.

[6] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2003, UII Press,h.232-233

[7] Paulus E.Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, 1983,.h.15

[8] Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 tahun 1986 adalah: ‘badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan..’ Berdasarkan penjelasan  Pasal 1 angka 1: ‘urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif’.

[9]Pemindahan patok tanah adalah usaha ‘oknum’pemilik tanah untuk memperluas ukuran penetapan kaveling hasil penataan dalam konsolidasi tanah. Penetapan kaveling membawa konsekuensi terjadi penggeseran, penggabungan, pemecahan, penghapusan dan pengubahan hak atas tanah dari lokasi tanah asal sebelum di konsolidasi.

[10] Penyalahgunaaan wewenang tindak pemerintahan dalam konsolidasi tanah menimbulkan pertanyaan sebagai tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Untuk menjawab pertanyaan di atas harus dipilah terlebih dahulu dalam hal apa suatu tindak pemerintahan menjadi tanggung jawab jabatan dan dalam hal apa menjadi tanggung jawab pribadi. Dalam hal apa menjadi kesalahan jabatan, dan dalam hal apa menjadi kesalahan pribadi.

Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service.  Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubung dengan adanya maladministrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan. Menelaah arti kata maladministrasi, kata dasar mal dalam bahasa Latin malum artinya jahat (jelek). Kata administrasi asal katanya administrare artinya melayani. Dengan demikian maladministrasi adalah pelayanan yang jelek. Dengan pengertian dasar tersebut, maladministrasi selalu dikaitkan dengan perilaku dalam pelayanan, dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dikaitkan dengan norma hukum administrasi, maladministrasi masuk kategori norma perilaku aparat dalam pelayanan publik. Lihat Philipus M. Hadjon, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi atas Tindak Pemerintahan, makalah, Fakultas Hukum Univ.Airlangga; dan dalam Lokakarya Fakultas Hukum Univ. Airlangga 28-30 Oktober 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN, istilah yang digunakan adalah perbuatan tercela Dalam laporan tahunan Komisi Ombudsman (2003) disebutkan tindakan maladministrasi adalah: (1) penundaan berlarut; (2) tindakan sewenang-wenang; (3) penyimpangan prosedur; (4) tindakan yang kurang adil; (5) penyalahgunaan wewenang; (6) permintaan imbalan; (7) melalaikan kewajiban; (8) perbuatan maladministrasi lain.

Dikatakan telah terjadi suatu faute personelle (kesalahan pribadi), jika ada kesalahan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari pemerintahan. Kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya dan kurang hati-hati atau kelalaian-kelalaiannya. Dalam kaitan dengan tanggung gugat negara, karena adanya unsur faute personelle, pegawai tersebut dapat digugat oleh seseorang yang dirugikan di pengadilan umum (Ordinary Court) selaku pribadi dan bertanggung gugat atas kesalahan sendiri. Faute de service terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan hanya berkaitan dengan pelayanan. Para pejabat public melindungi diri dengan alasan adanya prinsip separation of power yang melarang pengadilan umum untuk menerima aduan atas tindakan pemerintahan yang menyimpang. Bila terdapat pihak yang dirugikan gugatan harus di ajukan ke Peradilan Administrasi. Lihat Tatiek Sri Djatmiati, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Negara, dalam Lokakarya Fakultas Hukum Univ. Airlangga 28-30 Oktober 2008. 

[11] Denpasar Post, 11 Juni 2003

[12] Wakil Ketua Komisi A DPRD, Nengah Sumardika, Denpasar Post 12 Juni 2003

[13] Bali Post 2 Desember 1999

[14] Nusa Tenggara, 21 Desember 2000

[15] J.B.J.M. ten Berge, Loc.Cit. h.390

[16] H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, Hoodfdstukken van Administratief Recht, Vuga,s’ Gravenhage, 1995,.h.327

[17]  Philipus M. Hadjon (II), h.245

[18]Philipus M. Hadjon,2005, Mekanisme Paksaan Pemerintah (bestuursdwang) dan Uang Paksa(dwangsom) sebagai Sanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan, makalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan, FH Univ. Airlangga, 16 Juli 2005, h. 2-3.

[19] Philipus M. Hadjon (II), h. 259

[20] J.B.J.M. ten Berge, Loc. Cit., h. 410.

[21] Philipus M.Hadjon (II), h.258-259

[22] Ateng Syafrudin, Asas-Asas Pemerintahan yang Layak Pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Paulus E. Lotulung (ed), 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43-44.

[23] Spelt, N.M.dan J.B.J.M. ten Berge, dalam Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 75.

[24]J.B.J.M.ten Berge,Besturen Door de Overheid, W.E.J.Tjeenk Willink, Deventer, 1996, h. 391.

[25] P. Nicolai, Loc. Cit., h. 477.

[26] Ridwan, H.R. Loc.Cit h.236

[27] Philipus M. Hadjon (II), h.342-345

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,581 hits
Januari 2009
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: