Menganaktirikan Lembaga Pendidikan Swasta

Oleh Surpiyoko

 

Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) disahkan DPR menjadi undang-undang (UU), Rabu 17 Desember 2008.

Banyak reaksi atas pengesahan UU BHP tersebut. Ada yang setuju, ada pula yang kontra. Ada yang bersyukur, ada pula yang menolak. Sejumlah mahasiswa yang ikut menghadiri sidang terang-terangan menolak pengesahan UU tersebut. Mereka meneriakkan sikap penolakan di ruang sidang, sehingga membuat sidang para wakil rakyat yang terhormat tersebut ricuh.

Sikap seperti itu sudah diduga sebelumnya. Itu ditengarai banyaknya organisasi masyarakat yang menyayangkan kesepakatan DPR dengan pemerintah beberapa hari sebelumnya untuk membawa RUU BHP untuk disahkan ke sidang paripurna DPR. Forum Rektor Indonesia (FRI), Perguruan Tamansiswa, dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) merupakan sebagian organisasi masyarakat yang dimaksud.

Condong ke Inggris
Dalam UU BHP, ada pembedaan antara badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP) yaitu BHP yang didirikan oleh pemerintah, badan hukum pendidikan pemerintah daerah (BHPPD) yaitu BHP yang didirikan pemerintah daerah, serta badan hukum pendidikan masyarakat (BHPM) yaitu BHP yang didirikan masyarakat.

Kalau kita cermati pasal demi pasal, memang tidak ada satu kalimat pun yang secara langsung mendiskriminasi pendidikan swasta yang notabene diselenggarakan BHPM, meski hal itu sangat subjektif. Namun, kalau dipahami, ketentuan tersebut terasa bahwa mendirikan lembaga pendidikan swasta semakin berat. Hal itu sangat tidak menarik masyarakat untuk berjuang mengembangkan pendidikan swasta di Indonesia.

Keadaan tersebut patut disayangkan. Masalahnya, kontribusi pendidikan swasta dalam membangun dan mengembangkan pendidikan nasional di Indonesia selama ini tidak bisa diragukan. Sangat tidak fair kalau komitmen Tamansiswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Ma’arif), pendidikan Kristen, pendidikan Katolik, dsb dalam membangun dan mengembangkan pendidikan nasional diragukan.

Bukankah sekarang banyak sekolah swasta ”ecek-ecek” yang pandai membuat janji, tapi realitasnya kosong? Bukankah akhir-akhir ini banyak PTS ”asem-kecut” yang mengelabui masyarakat dengan berbagai jurus dan kelakuannya?

Itu tentu saja tidak salah. Justru sekolah swasta dan PTS seperti itulah yang harus dibasmi. Pemerintah harus berani membasmi sekolah swasta dan PTS seperti itu secara langsung dan tanpa basa-basi, bukan dengan cara mempersulit penyelenggaraan lembaga pendidikan (formal) swasta.

Memahami pasal-pasal dalam UU BHP tersebut, terkesan bahwa kita condong ke Inggris, negara yang mengutamakan pendidikan pemerintah, bukan condong ke Amerika Serikat (AS), negara yang memberikaan kebebasan swasta untuk mengembangkan pendidikannya.

Di Inggris memang banyak sekolah yang bermutu internasional, begitu pula dengan perguruan tingginya. University of Cambridge dan University of Oxford merupakan perguruan tinggi Inggris yang masuk dalam barisan nomor wahid di dunia, belum lagi University College London, Imperial College, dan sebagainya.

Pemerintah Miskin
Mengapa di Inggris terdapat banyak sekolah dan perguruan tinggi bermutu internasional, sementara pemerintahnya mengutamakan pendidikan pemerintah? Sebab, Inggris sangat peduli terhadap pendidikan, sehingga tidak ragu-ragu membiayai pendidikan warga negaranya.

Inggris adalah negara kaya yang mampu membiayai pendidikan warga negaranya. Menurut catatan UNDP (2006), GDP mencapai USD 2.140,90 triliun dan GDP per kapita mencapai USD 35.421,29. Dengan kekayaan seperti itu, pemerintah Inggris menyediakan anggaran yang cukup, untuk tidak menyatakan berlebih, bagi penyelenggaraan pendidikan.

Apakah masyarakat Inggris tidak boleh mendirikan sekolah swasta? Boleh! Melalui mekanisme yang disebut ”registration”, masyarakat boleh mendirikan sekolah swasta. Namun, persyaratan yang dipenuhi harus serbastandar. Di antaranya, sarananya harus standar, fasilitasnya harus standar, gurunya harus standar, dsb. Persyaratan yang serbastandar itu ditujukan untuk menjamin kualitas pendidikan swasta tersebut. Masyarakat pun terlindungi dari sekolah swasta ”ecek-ecek”.

Bagaimana di Indonesia? Kalau Inggris negara kaya, Indonesia negara miskin. GDP kita hanya USD 257,64 triliun dan GDP per kapita hanya USD 1.064,75. Nilai APBN kita juga relatif kecil. Dengan demikian, meski berusaha memenuhi tuntutan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, tetap saja pemerintah tidak mampu membiayai pendidikan yang standar bagi warga negaranya.

Di sinilah permasalahannya. Di satu pihak, pemerintah belum mampu membiayai pendidikan yang standar bagi warga negaranya, sehingga masih tetap memerlukan partisipasi pihak swasta. Di sisi lain, ketentuan BHP tidak mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan. Keadaan tersebut menimbulkan reaksi negatif pihak swasta terhadap kehadiran UU BHP.

Biasa… kehadiran UU baru sangat sering menimbulkan resistansi pada kelompok masyarakat tertentu. Hal itu menimbulkan tantangan pemerintah untuk membuktikan bahwa dengan adanya BHP, warga negara mendapatkan pelayanan pendidikan yang standar sebagaimana yang terjadi di Inggris! (Sumber: Jawa Pos, 19 Desember 2008).

 

Tentang penulis:
Prof Dr Ki Supriyoko MPd, pamong Taman Siswa dan mantan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN).

 

 

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,458,564 hits
Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: