Negara dalam Advokasi Anti Kemiskinan

Oleh  A Muhaimin Iskandar

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 16,7 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, yang masuk dalam kategori itu adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 1,55 dolar AS per hari, atau setara dengan Rp 15.000.

Sebelumnya, Bank Dunia melansir terdapat 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan jadi miskin. Menurut Bank Dunia, kalangan ini hidup kurang dari 2 dolar AS atau Rp 19.000 per hari. Akibat krisis global saat ini, angka kemiskinan dan pengangguran potensial naik.

Kemiskinan memang menjadi masalah nasional. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk miskin di dunia terus meningkat, sejalan dengan kuatnya arus globalisasi. Ini adalah paradoks.

Di Amerika Serikat, seperti diungkapkan Dr Ravi Batra, ahli ekonomi AS keturunan India, di awal milenium ini ada 39 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal pada 1973 jumlah mereka baru 23 juta orang. Setiap tahun penduduk AS yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah satu juta orang.

Banyak ahli ekonomi yang berpendapat terus meningkatnya angka kemiskinan itu disebabkan kelemahan liberalisme atau tepatnya fundamentalisme pasar. Itu pun tak ada negara yang menerapkan liberalisme ekonomi total. Kalau liberalisme diterapkan penuh, jumlah angka kemiskinan akan jauh meningkat dan bergerak naik lebih cepat.

Islam dan Kemiskinan
Semua agama mendeklarasikan keutamaan dan kewajiban untuk peduli kepada kaum miskin dan masyarakat yang lemah atau terpinggirkan. Para nabi adalah pembela dan pendamping kaum miskin dan mereka yang tertindas.

Nabi Muhammad SAW, misalnya, hadir dengan konsep pengembangan masyarakat yang makmur, adil, dan merata dengan mengakhiri sistem sosial yang eksploitatif. Salah satu ajaran penting yang dibawa ialah anjuran untuk peduli dan menyantuni kaum miskin.

Zakat, infak, dan sadaqah juga menjadi konsep penting dalam ajaran Islam dalam menangani masalah kemiskinan. Konsep ini bertujuan agar ada keadilan dan pemerataan, sehingga uang dan modal tidak hanya berputar-putar atau dimonopoli orang kaya semata (kai la yakunu dulatan bainal aghniya’).

Zakat terutama diharuskan untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Mereka yang berada di garis kemiskinan dan di bawahnya. Merekalah kelompok yang sering mengalami kerentanan dan ketidakberdayaan sehingga terus-menerus terjebak dalam -apa yang disebut oleh Philip Kotler, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee, The Marketing of Nations: A Stretegic Approach to Building National Wealth (1997)- lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan (the vicious circle of poverty and backwardness).

Karena itu, dalam ajaran Islam kepedulian kepada kaum miskin dan upaya terus-menerus membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan merupakan ajaran amat penting.

Namun, betapapun kuatnya seruan untuk peduli kepada kaum miskin, fungsi agama tetap sebagai seruan moral yang tidak mempunyai kekuatan memaksa. Islam memang mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya, juga menganjurkan sadaqah dan lain-lain. Tetapi, itu semua tetap sebatas anjuran moral, sehingga tidak akan berdampak signifikan jika tidak ditopang oleh sistem ekonomi dan sosial yang memihak kepada kaum miskin.

Tugas membangun sistem ekonomi yang adil dan melindungi kepentingan kaum miskin bukan lagi merupakan tugas atau wilayah agama, tetapi tugas negara sebagai pemegang kekuasaan koersif. Tanpa ada keberanian dari pemimpin untuk membangun sistem demikian, konsep-konsep ekonomi seperti zakat, infak, dan sadaqah hanya bersifat karitatif. Tak akan menyelesaikan kemiskinan.

Peran Negara
Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, menurut UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Kedua, secara teoretis, seperti disebutkan Robert Chambers (1983), kemiskinan merupakan akibat dari pemusatan kekayaan dan kekuasaan.

Pemusatan kekayaan dan kekuasaan memang merupakan sesuatu yang melekat dalam sistem politik dan ekonomi liberal. Hal itu bukan saja bertentangan dengan konstitusi kita, tetapi juga bertentangan dengan inti ajaran Islam. Dengan demikian, pada dasarnya liberalisme politik dan ekonomi bertentangan dengan UUD 1945 dan ajaran Islam.

Namun, liberalisme juga tidak bisa ditolak 100 persen. Kita bisa belajar dari Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin yang menerapkan sistem “liberalisme terkontrol”. Dengan sistem seperti itu, Rusia yang sudah hancur akibat liberalisasi total di bawah Gorbachev bisa kembali bangkit sebagai kekuatam ekonomi, politik, dan militer dunia.

Oleh sebab itu, untuk aspek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara tetap harus menjamin bahwa kepentingan nasional dan rakyat secara keseluruhan benar-benar terlindungi. Jangan karena alasan jangka pendek seperti defisit anggaran, sektor strategis perekonomian nasional diprivatisasi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dan akibat lain yang buruk.

Di AS sendiri, saat ini muncul resistensi terhadap liberalisasi, yang ditandai dengan bangkitnya sentimen proteksionisme. Kita di sini juga perlu seperti itu dengan cara-cara yang tetap santun dan cerdas.

Untuk itu, diperlukan pemimpin nasional yang visioner, tegas, dan berani. Pemimpin yang berani melindungi kepentingan nasional dan -meminjam istilah Mohammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2006 dari Bangladesh- memastikan bahwa kaum miskin mempunyai tempat yang aman di jalur bebas hambatan globalisasi. Di sinilah kita melihat bahwa agama dan politik bersifat komplementer. (Sumber: Jawa Pos, 1 Desember 2008).

Tentang penulis:
A Muhaimin Iskandar, wakil ketua DPR RI
.

 

 

issn

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,458,694 hits
Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: