Peluang Hukum Sengketa Pilgub Jatim

Oleh  Muflihul Hadi

Bagi pemohon kuncinya adalah saksi. Kalau infrastruktur saksi sampai di level bawah solid dan kuat (artinya didukung dengan bukti formulir yang dibawa oleh saksi serta datanya faktual, baik di tingkat PPS maupun PPK), peluang dikabulkannya gugatan atau keberatannya ke MK sangat besar.

AKHIRNYA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jatim putaran kedua. Hasilnya, pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) unggul tipis atas pasangan Ka-ji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono).

Karsa memperoleh 7.729.944 suara, sedangkan Kaji 7.669.721, dengan selisih 60.223 suara atau hanya 0,39 persen dari total pemilih yang mencoblos (15,39 juta orang).

Hasil ini membalik prediksi beberapa lembaga survei seperti LSI, Pusdeham dan  Puskaptis, yang mengunggulkan Ka-ji dengan selisih kurang dari 1 persen.

Sesuai amanat peraturan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam waktu tiga hari paling lambat keberatan diajukan. Pada Jumat, 14 November 2008, secara resmi Ka-ji yang diwakili Tim Kuasa Hukum (tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Rakyat Jatim dan dipimpin Moh Ma’ruf  Syah), mendaftarkan gugatan keberatan ke MK. 

Merujuk pelaksanaan amanat UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 huruf c, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Mahkamah Agung (MA) dialihkan kepada MK paling lambat 18 bulan sejak UU diundangkan.
 
Apabila mengacu jangka waktu dalam pasal itu, pengalihan baru bisa dilakukan Oktober 2009. Maka pada  pertengahan Oktober 2008, secara resmi MA melimpahkan ke MK, kemudian ditindaklanjuti 23 Oktober 2008, MK menerbitkan Peraturan MK No 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Secara umum prosedur beracara di MK tidak berbeda dengan di MA. Misalnya, gugatan diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan KPU dan putusan paling lambat 14  hari sejak tercatat di kepaniteraan. Soal posita (dasar gugatan) dan petitum (permintaan pembatalan) juga sama.

Perbedaannya, antara lain pada Pasal 3 ayat (2) dimana “pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilukada”. Bukan hanya KPU menjadi para pihak, pasangan calon yang dinyatakan menang juga akan dipanggil”.

Lalu, Pasal 7 mengenai pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera yang dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi (RPK). Dalam waktu tiga hari berkas masuk, harus dalam keadaan lengkap, kalau tidak, maka tidak bisa diterima.

Pasal 9 menyebutkan adanya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti serta Pasal 11 ayat (2) berbunyi, “Mahkamah dapat memanggil saksi lain yang diperlukan antara lain, panwas, dan kepolisian”. Hal ini bertujuan membantu pemohon membuktikan dasar gugatannya.

Kuncinya Suara
Secara prinsip, gugatan sengketa pilkada kuncinya pada selisih perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. MK tidak memeriksa berkas pelanggaran, seperti politik uang dan sebagainya. MK hanya memeriksa bukti-bukti yang faktual dan saksi langsung, bukan saksi de auditu yang menunjukkan kekeliruan perhitungan baik di tingkat TPS, PPK atau KPU.
 
Gugatan keberatan harus mendalilkan adanya selisih hitungan. Ada akumulasi kekeliruan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Selisih ini karena kekeliruan atau dimanipulasi sejak tingkat PPS, PPK dan KPU Kab/Kota, yang terakumulasi di KPU Jawa Timur, sehingga muncul angka atau perhitungan yang berbeda.

Bagi pemohon kuncinya adalah saksi. Kalau infrastruktur saksi sampai di level bawah solid dan kuat (artinya didukung dengan bukti formulir yang dibawa oleh saksi serta datanya faktual, baik di tingkat PPS maupun PPK), peluang dikabulkannya gugatan atau keberatannya ke MK sangat besar.

Untuk syarat pertama (selisih hitungan suara), menurut saya, Tim Kaji harus punya data dan saksi untuk diajukan di persidangan MK. Sedangkan untuk syarat kedua, yang sulit untuk dipenuhi apakah kekeliruan itu sangat besar, sehingga mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Apakah Tim Kaji dapat membuktikan kekeliruan sampai 60.000 suara?
 
Bersifat Teknis
Dalam praktiknya, seringkali pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara KPU. Selain itu, tidak menunjukkan koreksi penghitungan yang dapat diakumulasikan dari tingkat, PPS, PPK dan berakhir pada kekeliruan penetapan KPU. 

Pengalaman di beberapa KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, para pemohon kebanyakan tidak siap dengan saksi dan alat bukti yang diajukan. Kebanyakan mendalilkan pada aspek pelanggaran money politics, kesalahan administrasi, dan mendalilkan atas dasar asumsi pelanggaran pilkada yang diatur dalam Pasal 103 dan 104 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda, yang sama sekali bukan domain kewenangan sengketa pilkada.

Gugatan sengketa pilkada memang bersifat teknis. Hanya menyangkut hitungan angka. Untuk yang berkaitan dengan aspek pelanggaran administratif, panitia pengawas (Panwas) meneruskan ke KPU. Jika ada unsur pidana, Panwas melanjutkan ke kepolisian. Ini yang sering menjadi akar dari ketidakpuasan salah satu pasangan calon yang kalah, karena ada anggapan curang seperti politik uang dan lain-lain.

Ada lagi pemahaman yang keliru, bahwa nantinya MK akan memutuskan pencoblosan ulang. Saya kira ini sangat tidak mungkin. Selain payung hukumnya tidak ada, hal ini akan sulit di lapangan dan KPU sepertinya tidak akan melaksanakan keputusan ini, seperti yang terjadi di Maluku Utara.

Yang paling mungkin adalah rekapitulasi ulang di beberapa tempat (TPS/PPK/KPU) yang dianggap (ada bukti awal) kecurangan atau manipulasi suara. Dan, apapun keputusan MK, kita berharap semua pihak legawa menerima keputusan dengan harapan pula MK memutus sengketa pilkada ini dengan “adil”. (Sumber: Surya, 19 November 2008).

Tentang penulis:
Muflihul Hadi SH, advokat Surabaya, pernah menjadi kuasa hukum KPU Bangkalan, Kota Malang, Bondowoso, Jombang dan Kabupaten Pasuruan

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,358,647 hits
November 2008
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: