Konsep Kerusakan Hutan

Oleh Siti Kotijah

 

Pembalakan liar pada era sekarang bukan hanya merupakan masalah internal bangsa, tetapi juga telah menjadi isu global. Hal ini sebagai dampak yang telah ditimbulkan  secara  multidemensi baik menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, politik maupun ekologi. Sehingga pada suatu titik pembalakan liar dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menyangkut semua dimensi kehidupan yang berskala besar, terorganisaasi dan mempunyai jaringan yang kuat di semua level.

 

Kendala yang ada selama ini, pada proses penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar, terjadi inkonsistensi aturan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait dalam bidang kehutanan. Namun, kalau dikaji secara mendalam esensinya pada potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

 

Pasal 1 angka 4 UU Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik  dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berlanjutan. Dengan demikian secara komprehensif kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat  merugikan secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

 

Perusakan hutan pada penjelasan pasal 50 ayat (2)  UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang yakni yang dimaksud dengan kerusakan  hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

 

Menurut Zain, istilah “kerusakan hutan“ yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku dapat ditafsirkan pada tataran perusakan  hutan yang mengandung pengertian dualisme yakni pertama perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, ini tidak dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hokum. Hal ini dapat lihat misalnya pada pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil , dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Dan pada pasal 17 PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaan Hutan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalukan melalui kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan;
  2. pemanfaatan jasa lingkungan;
  3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
  4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

 

Dengan  demikian apa yang dilakukan dalam konsep pemanfaatan hutan tersebut tidak termasuk bersifat melawan hukum karena ada izin.

 

Kedua, perusakan hutan yangn berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinaan. Dengan demikian pendapat kedua dari Zain dapat dikatakan mengarah pada perspektif administrasi pembalakan liar sebagai kegiatan penebangan tanpa ijin yang mengakibatkan kerusakan hutan atau ada izin tapi terdapat cacat yuridis, dalam hal ini ada cacat prosudur atas izin.

 

Konsep kerusakan hutan  adalah kegiatan pembalakan hutan, merupakan kegiatan yang unprediktibel  terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan yang ada dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawansan   

 

Terjadinya kerusakan hutan, apabila terjadi berubahan.yang menganggu fungsi hutan yang  berdampak negative, misalnya: adanya pembalakan liar (illegal logging) menyebabkan terjadinya hutan gundul, banjir, tanah lonsor, kehidupan masyarakat terganggu akibat hutan yang jadi tumpuhan hidup dan kehidupanya tidak berarti lagi serta kesulitan dalam memenuhi ekonominya .

 

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berlainan. Keadaaan yang demikian memperlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya pendukung yang ada dalam rangka menciptakan keselarasaran, keserasian dan keseimbangan dalam ketahanan sub sisterm.

 

Banyaknya  aturan perundang-undangan dan kebijakan yang saling bertentangan di bidang kehutanan, perlu pemahaman yang seragam dalam pembentukan undang-undang lain yang lintas sektoral, mengingat konsep kerusakan hutan tidak hanya berdasar pada Undang-undang kehutanan saja.

 

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email:
fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,352,642 hits
November 2008
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: