Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Bagian II)

Oleh Maqdir Ismail

advokat dan konsultan hukum

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini terdiri atas 3 bagian tulisan yang dimuat bersambung di GagasanHukum.WordPress.Com. Bagian I, edisi Kamis 23 Oktober 2008. Bagian II, edisi Kamis 30 Oktober 2008. Bagian III, edisi Kamis 6 November 2008.

 

 

 

 

Reformasi hukum dan penegakan hukum

Kerangka pemikiran pembangunan hukum selama masa Orde Baru  secara nyata telah mengabaikan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, bahkan Konsep  Negara hukum dikalahkan oleh para pendukung otoritarianisme Orde Baru.[1] Dalam konstitusi UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasar atas kekuasaan (machtsstaat).[2] Hukum dan  seluruh pranata pendukungnya baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan daerah adalah dasar dan kerangka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dan peraturan yang ada bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mengukuhkan kepentingan sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula alat dari suatu sistem yang cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Selama masa Pemerintahan Orde Baru, program pokok dari pemerintah  adalah membangun ekonomi yang ditopang oleh tiga jangkar yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan, akan tetapi dalam praktik pemerintah sangat menekankan stabilitas  dalam penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada setiap periodenya. Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, dikenal  sebagai Trilogi Pembangunan diusahakan pencapaiannya melalui serangkaian Repelita yang berakhir Maret 1998.[3]

 

Dalam kurun wakru 1970–1996, perekonomian meningkat rata-rata tujuh  persen per tahun.[4] Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa pemerintahan Orde Baru menyebabkan penurunan kemiskinan yang signifikan. Indonesia beralih dari Negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil ini tidak dibarengi  dengan partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi dalam pembuatan keputusan publik. Bahkan menurut Sudradjad Djiwandono,

 

“Kestabilan ini dicapai melalui cara-cara represi, menghilangkan semua unsur yang berpotensi menjadi pesaing dari penguasa dengan cara apapun, bahkan yang melanggar hak azasi. Kita melihat bahwa dalam masa itu semua organisasi; sosial, profesi, fungsional, apalagi politik, selalu mengalami ‘pembinaan’ atau ‘digarap’ oleh Pemerintah dengan berbagai cara agar menjadi tidak vokal, tidak menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan penguasa. Di dalam kehidupan politik tidak dikenal oposisi. Semua ini dikatakan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kestabilan sosial-politik yang tercapai dengan reka yasa ini merupakan kestabilan semu, dan tidak tahan lama.”[5]

Tidak banyak aturan hukum yang memihak kepada rakyat diciptakan, tetapi lebih banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha. Akibat dari politik pembangunan ini ada ketimpangan antara pemabangunan ekonomi dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum selama masa Orde Baru digunakan sebagai  alat penopang dan pengaman pembangunan nasional yang secara kasar telah direduksi hanya sebagai proses pertumbuhan ekonomi semata.[6] Pranata-pranata hukum di masa tersebut lebih banyak dibangun dengan tujuan sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, pemerintah dan aparatnya memilik kekuasaan mutlak, bukan hanya dalam mengelola dan mengarahkan tujuan pembangunan, tetapi juga memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan social, budaya dan politik bangsa Indonesia.[7] Hukum hanya dijadikan sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial.

Sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer: II/MPR/1983 tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA,  Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat: 1)   Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai; 2)   Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang beritikan keadilan; 3)   Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

Banyak ahli ekonomi dan hukum yang sering mengingatkan pemerintah tentang keadaan ekonomi yang tidak seimbang, pembangunan tidak merata dan pembangunan ekonomi yang dianggap tidak berkeadilan ini. Tetapi pemerintah dan  para ahli ekonomi dan keungan Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah selalu bertahan dengan pendapat mereka. Para ahli ekonomi terbuai dengan pertumbuhan semu dan mereka tidak mampu memberikan analisa yang akurat, bahwa ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap perubahan eksternal, dan hukum yang ada tidak akan mampu menghadapi situasi krisis. Kritik terhadap arah dan pola pembangunan ekonomi ini seperti dikatakan oleh The Kian Wie “arah dan pola pembangunan ekonomi kita pada dasarnya kurang tetap, sedikit-dikitnya tidak akan berhasil dalam memecahkan masalah-masalah nasional yang fundamental, seperti penghapusan kemiskinan absolute dan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan produktif dalam waktu yang lebih singkat dan yang masih dapat ditolerir oleh sebagian besar lapisan masyarakat?”[8]

 

Ketimpangan dan ketidak siapan hukum dalam menunjang kegiatan ekonomi ini dapat dilihat dari  hasil studi diagnostik yang dilakukan oleh Bapenas dan World Bank ditahun 1996, dari studi ini ditengarai bahwa situasi hukum Indonesia mengalami krisis, disebabkan ketidaksiapannya dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia.[9] Dikatakan pula bahwa kinerja sistem hukum dan sarjana hukum  tidak memadai, bahkan dinilai para professional hukum dianggap tidak mampu mengimbangi perubahan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, mereka tidak mampu memahami tugas utama mereka sebagai “pelayan hukum dan masyarakat”.[10] Ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuahannya semakin membaik dan diharapkan mencapai 9% pada tahun 2020. Namun studi ini menyimpulkan bahwa lembaga hukum dan sistem hukum tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi, kecuali dilakukan reformasi dibidang hukum.[11]

 

Sebagai contoh ketidak siapan hukum kita dalam menyelasikan masalah akibat dari krisis ekonomi di tahun 1997, adalah penyelesaian hutang BLBI. Ketika pemerintah sudah bersepakat dengan para pemegang saham mayoritas bank swasta yang dihentikan operasinya atau diambil alih, dengan cara membuat perjanjian yang dikenal dengan MSAA, MRNIA dan APU, maka cukup banyak kemudian orang menggugat kebijakan yang diambil pemerintah ini, dengan alasan hukum Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur perjanjian seperti itu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pembayaran oleh pemegang saham mayoritas bank dengan harta pribadi atas hutang dianggap tidak cukup, karena pemegang saham mayoritas bank dianggap melakukan korupsi. Penyelesaian masalah BLBI ini kemudian, tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi berubah menjadi masalah politik yang penyelesaiannya dilakukan dengan langkah politik.

 

Sistem hukum Indonesia oleh kalangan politisi dan ahli selama masa Orde Baru selalu disebut salah arah. Hukum dan penegakan hukum terutama dalam perkara-perkara “politik” lebih sering dianggap sebagai alat dari pemerintah mengokohkan kekuasaan.

 

Tidak ada orang yang dianggap sebagai penentang pemerintah Orde Baru dibebaskan oleh pengadilan.[12] Dalam praktik  tidak jarang hukum hanya dipergunakan sebagai alat untuk mengatur rakyat belaka, hukum digunakan hanya untuk mengancam rakyat belaka, dan jarang dijadikan acuan bagi pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya untuk mengatur kewajiban mereka kepada rakyat.

 

Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaruan yang menyeluruh  harus segera dilakukan.  Paling kurang yang harus segera dimulai adalah melaksanakan reformasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 (Propenas 2000) bahwa program induk pembangunan hukum meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum lain, penuntasan kasus-kasus korupsi dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Untuk selanjutnya reformasi hukum ini harus diperluas dengan rencana yang dinyatakan dalam pembanguan jangka panjang, sebagaiman dinyatakan dalam   Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025,[13]

“ Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global”.

 

Sebagai langkah kongkrit reformasi hukum dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem peradilan sebagai kegiatan   “pembentukan kembali” lembaga peradilan, dengan tujuan lebih dari mengoreksi praktik buruk dan kesalahan manajemen. Yang dilakukan adalah  pembaharuan fundamental terhadap lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian yang berarti membangun kembali dari awal berbagai institusi hukum yang menjadi dasar bekerjanya sistem hukum. Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan bukan terhadap masalah tehnis, sebab perubahan teknis hanya akan memperbaiki keadaan dalam keadaan jangka pendek, karena kebijakan dan peraturan tidak dapat menjamin munculnya elemen-elemen pokok bagi terbentuknya suatu sistem peradilan yang efektif,  memiliki integritas, dipercaya dan mendapatkan penghormatan serta kepercayaan publik,  dan secara tegas memelihara kode etik.[14] Unsur-unsur penting inilah yang membedakan lembaga peradilan dari berbagai lembaga pemerintahan, atau lembaga politik yang tidak jarang partisan.    

 

Membangun lembaga peradilan yang efektif, memiliki integritas, dipercaya, dihormati, dapat dilakukan  dan dimulai dengan melakukan rekruitmen Hakim Agung yang berimbang antara hakim karier dan hakim non karier, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan untuk hidup dengan sederhana. Meskipun hal ini akan mendapat rintangan yang berat  disebabkan oleh kuatnya perlawanan dari pihak yang tidak menginginkan reformasi terhadap lembaga peradilan baik dari dalam maupun luar sistem hukum, terutama dari mereka yang kepentingan dan hak-hak utamanya akan terganggu dan terusik dengan adanya reformasi dan pembahruan terhadap lembaga peradilan. Bilamana komitmen atas reformasi lembaga peradilan dari pemerintah atau lembaga peradilan tetap rendah, maka perlu pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat terhadap lembaga peradilan, seperti membentuk lembaga pemantau peradilan disetiap pengadilan, selain membentuk lembaga pengawas yang kridibel dengan kualifikasi tinggi dan tidak tercela.   

 

Upaya yang harus  ditempuh dalam merealisasikan reformasi hukum  minimal meliputi; pertama  penataan  kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan menggantikan peraturan perundang-undangan kolonial yang menurut salah satu penelitian masih ada lebih kurang 400 UU warisan kolonial yang tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi,[15] untuk mewujudkan undang-undang yang bersifat modern dan dapat dilaksanakan, dalam arti menghilangkan tumpang tindih dan inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan, merumuskan  kembali  peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan selain yang diakibatkan oleh ketiadaan peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan peraturan pelaksanaan;  kedua, melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan lembaga hukum, profesi hukum dan peradilan dengan meningkatkan profesionalisme   serta kualitas sistem peradilan yang terbuka, transparan  dan bertanggung jawab;[16] menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum  diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;  dan ketiga  peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi  didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta menghormati hak asasi manusia.[17]

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 

 

 

 


[1] Abdul Hakim G Nusantara : 2005. Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi keadaan publik dan prospek Transisi demokrasi di Indonesia, h. 2. diakses dr http://portal.komnasham.go.id/pls/portal

[2] Lihat system pemerintahan menurut penjelasan UUD 45.

[3] Masyarakat Transparansi Indonesia, Pokok Pikiran Kajian GBHN Tahun 1999 Bidang Hukum, diakses dari http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.html

[4] Anne Booth:2001, Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan, dalam Donald K. Emerson, Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, Gramedia Pustaka Utama, h. 191.

[5] Sudradjad Djiwandono: 2000, Membangun Kembali Ekonomi Indonesia dengan Paradigma Baru, h. 3, diakses http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.html.

[6] Masyarakat Transparansi Indonesia, Op. cit.

[7] Loekman Soetrisno: 1997, Beberapa Faktor Dalam dan Luar Negeri yang Berpengaruh pada kelestarian Pembangunan di Indonesia, dalam Loekman Soetrisno,Demokratisasi Ekonomi & Pertumbuhan Politik, Penerbit Kanisius, h. 172.

[8] The Kian Wie: 1983, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif, dalam The Kian Wie (Penyunting), Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif, LP3ES, h. 23.

[9] Mardjono Reksodipuro: 2003, Reformasi Menyeluruh dan Pemulihan Ekonomi, diakses dari http://www.komisihukum.go.id/article – opinion.

[10] Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim (Penyunting):  2002, Op. cit, h. 144.

[11] Ibid, h. 145.

[12] Ratusan kasus yang diputus oleh pengadilan dimana terdakwanya dihukum karena dianggap menentang pemerintah, seperti kasus Malari, Mahasiswa 77/78, Tanjung Priok (termasuk HR. Dharsono, AM Fatwa, Ir. HM Sanusi dan pengeboman BCA), Komando Jihad, Kasus  Mahaiswa ITB, kasus penghinaan terhadap Presiden oleh Mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta dan lain-lain.

[13] RUU dan naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 18 Maret 2005, Bab IV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,   h. 37.  

[14] Justice for the Poor – Wolrld Bank, diakses dari http://www.jusiticeforthrpoor.or.id, 11 Agustus 2006.

[15] Refleksi Perjalanan Bangsa 2005 dan Persfektif 2006, 4 Januari 2006, The Habibie Center, h. 7.

[16] Paul H. Brietzke: 2000, Pembeharuan Hukum di Indonesia, Ceramah yang disampaikan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tanggal 21 Februari 2000, h. 5.

[17] Bandingkan dengan naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 18 Maret 2005, Bab IV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, h. 39-40.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,167 hits
Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: