Pernyataan Berbahaya Ketua MA

Oleh Njoto Prawiro

Gonjang-ganjing sidang perkara pembunuhan Mohammad Asrori alias Aldo, 21, warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang, di Pengadilan Negeri (PN) Jombang membingungkan dan menyesatkan. Ini terjadi karena proses penyidikan di Polsek Bandar Kedungmulyo dan Polres Jombang, mulai olah TKP (tempat kejadian perkara), identifikasi korban, sampai pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan tersangka, mengundang kecaman dari masing-masing keluarga tersangka serta masyarakat.Apalagi, muncul pengakuan dari Ryan (Very Idham Henyansyah), jagal manusia asal Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang, di Mabes Polri bahwa dialah sebenarnya pembunuh Asrori, satu di antara 12 orang yang dibantai dan dikubur di pekarangan rumahnya itu. Imbasnya, muncul kecaman ke penyidik bahwa polisi keliru mengidentifikasi perkara pembunuhan tersebut. Lantas, mereka menjerat Maman Sugianto alias Sugik sebagai pelaku pembunuhan yang dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Tudingan itu semakin jelas ketika Mabes Polri menyatakan bahwa Polres Jombang keliru mengidentifikasi korban pembunuhan yang dikenal Mr XX di kebun tebu Jombang. Sementara itu, ada fakta hukum baru dari hasil tes DNA (deoxyribonucleic acid) bahwa Mabes Polri mengakui korbannya bernama Fausin Suyanto asal Nganjuk, bukan Asrori yang digali di belakang pekarangan rumah Ryan.Kebakaran Jenggot
Awalnya, Polres Jombang ngotot mengaku tidak salah dalam mengidentifikasi korban pembunuhan. Sebab, ternyata dalam BAP tersangka mengaku sebagai pembunuh dengan ciri khusus yang disodorkan oleh keluarga korban. Begitu pula aparat kejaksaan (Kejati Jatim) sangat tegas menolak apabila dikatakan salah dalam melakukan tuntutan. Sebab, dalam sidang dan BAP ternyata para tersangka mengakui apa yang didakwakan tersebut.

Kemudian, setelah muncul pengakuan dari Ryan di Mabes Polri beberapa waktu lalu, mereka secara stereotip dengan lantang menolak hasil sidang itu. Sebab, ternyata BAP yang ditandatangani oleh para tersangka adalah hasil paksaan penyidik (mengutip pengakuan para tersangka melalui media massa). Begitu pula aparat pengadilan tetap menolak eksepsi yang disampaikan di PN Jombang tersebut. Bahkan, penasihat hukum terdakwa memprotes dan meminta majelis hakimnya diganti. Sebab, ternyata yang menyidangkan perkara pembunuhan dengan terdakwa lainnya adalah majelis hakim yang sama.

Seperti diketahui, dalam perkara hakim telah menjatuhkan vonis 17 tahun terhadap Imam Khambali alias Kemat, (26), dan 12 tahun untuk Devid Eko Priyanto (17) yang kini mendekam di LP Jombang. Sedangkan Sugik masih menjalani sidang. Ketiganya dituduh membunuh Mr XX di kebun tebu yang semula diidentifikasi sebagai Asrori.

Apabila diamati jeli, kesalahan berantai ini berawal dari BAP yang dibuat oleh penyidik Polri sebagai dasar perumusan dakwaan dan dasar sidang perkara. Di sini tampak sekali peran jaksa dalam proses penuntutan perkara ataupun hakim dalam pemutusan perkara hanya meng-amin-kan BAP yang dibuat kepolisian. BAP dianggap sebagai “kitab suci” (kebenaran) untuk menuntut dan menghukum orang yang diseret di depan pengadilan.

Statement yang Membahayakan
Polemik perkara tersebut makin meruncing setelah Ketua MA Bagir Manan membuat statement yang membahayakan aparat pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Statement tersebut adalah “Ketua MA minta sidang Sugik distop.” Statement itu dimuat sebagai headline oleh berbagai media massa maupun media elektronik. Jika kita kaji secara hukum, statement ketua MA itu sangatlah janggal. Membahayakan peradilan. Adakah alasan yang relevan -menurut hukum- agar PN Jombang menghentikan perkara sidang Sugik? Jawabannya tidak relevan (kecuali terdakwa meninggal dunia pada saat diadili).

Dalam hal ini, sebaiknya ketua MA dalam memberikan statement harus berpijak pada alasan hukum. Sesuai dengan pasal 16 UU No 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman ayat (1) bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Intinya, setiap perkara yang masuk ke pengadilan wajib diputuskan, benar atau salah, tidak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, tidak satu alasan yang bisa dijadikan dasar penghentian tuntutan. Mungkin, sebaiknya ketua MA itu menegaskan agar hakim PN Jombang harus menggali fakta-fakta dalam sidang untuk mengejar pembuktian materiil -termasuk mencari bukti-bukti baru dari Mabes Polri. Tidak hanya meng-amin-kan BAP yang dijadikan dasar pijakan jaksa dalam membuat dakwaaan.

Hakim harus berani memutuskan bebas atau menghukum terdakwa. Namun, sebelumnya hakim wajib mengejar dan menggali pembuktian materiil dalam sidang. Sebab, hakim tidak boleh salah menjatuhkan vonis dengan rumusan putusan “DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Dalam sistem peradilan, kita lebih mengedepankan secara manusiawi bahwa polisi dan jaksa boleh salah dalam merumuskan dakwaan, tetapi hakim sebagai “wakil Tuhan” tidak boleh salah dalam menghukum seseorang. Bukankah ada adagium lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah?

Semoga perkara tersebut menjadi pelajaran yang menarik bagi semua. Aparat pun dituntut untuk makin profesional. (Sumber: Jawa Pos, 26 September 2008).

Tentang penulis:
Njoto Prawiro SH MHum, advokat di Surabaya.

 

 

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,448,578 hits
September 2008
S S R K J S M
« Agu   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: