Amandemen UU Pemilu

Oleh Hardly Stefano

Parpol yang akan menerapkan mekanisme suara terbanyak secara internal walaupun berbenturan dengan UU Pemilu, pada dasarnya adalah sebuah bentuk pembodohan politik
Adanya keinginan dari beberapa partai politik menerapkan mekanisme penentuan calon anggota DPR maupun DPRD berdasarkan suara terbanyak, merupakan fenomena yang menarik.
 Di satu sisi fenomena ini adalah wujud inkonsistensi partai politik, khususnya yang saat pembahasan dan pengesahan UU Pemilu, menolak usulan sistem suara terbanyak. Tetapi di sisi lain, fenomena ini harus diapresiasi karena wujud dari respons positif partai politik melihat dinamika perkembangan demokratisasi.
Penerapan sistem suara terbanyak untuk penetapan calon terpilih DPR maupun DPRD adalah sebuah keniscayaan perkembangan demokratisasi. Karena sistem suara terbanyak merupakan salah satu cara untuk mencegah proses pelemahan demokrasi. Baik di lingkup internal partai, dalam bentuk konflik antar kader. Maupun pada wilayah eksternal, yaitu pada masyarakat, dalam bentuk gerakan tidak memilih atau golongan putih (golput).
Penentuan calon anggota DPR / DPRD terpilih berdasarkan nomor urut, pada awalnya dapat diterima karena ada dua logika politik yang dikedepankan pada saat pembahasan UU Pemilu.

Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada parpol untuk membangun dan menata sistem internal kepartaian. Khususnya berkaitan dengan rekrutmen kader, kaderisasi, serta penugasan kader. 

Logika politik yang kedua, adalah mencegah agar demokrasi tidak terjerumus pada plutokrasi atau demokrasi para orang berduit. Karena dengan sistem nomor urut diharapkan partai politik dapat menyusun strategi dan konsep kerja pemenangan pemilu secara gotong-royong, dan yang menjadi ukuran penyusunan caleg adalah berdasarkan loyalitas, pengabdian, serta kinerja kader.

Tetapi jika melihat proses penyusunan daftar calon sementara yang telah dilakukan oleh partai politik, maka yang terlihat bahwa dua logika politik tersebut tidak lebih hanya sebagai argumen pembenar dari elit parpol, untuk menentukan susunan caleg berdasarkan kepentingan memelihara oligarki partai.

Walaupun di permukaan terlihat seakan-akan proses penyusunan caleg dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan transparan, tetapi itu hanya berlaku pada tahap penjaringan dan rekrutmen caleg. Sedangkan pada tahap penentuan nomor urut, dilakukan secara elitis dan tertutup.

Walaupun daftar calon sementara belum diumumkan KPU, dan penetapan daftar calon tetap masih jauh, tetapi sudah mulai muncul riak-riak konflik internal parpol. Penyebabnya adalah ketidakpuasan kader di beberapa parpol terhadap proses penyusunan daftar caleg.

 Ditengarai proses penyusunan sarat dengan muatan elit parpol. Baik muatan kepentingan ekonomi maupun muatan kepentingan membangun kekuatan internal parpol dengan menempatkan orang-orang dari satu faksi pada nomor urut kecil, sedangkan orang-orang dari faksi lain ditempatkan pada nomor urut besar.   

Dan riak-riak konflik yang sudah mulai muncul tersebut, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar pasca pengumuman DCS, maupun penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. Inilah mungkin yang berusaha diantisipasi oleh beberapa parpol sehingga mengumumkan akan menggunakan mekanisme suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih. Walaupun parpol tersebut pada saat pembahasan dan pengesahan UU Pemilu, adalah pengusung usul penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut.

Parpol-parpol yang sudah mengumumkan akan menggunakan mekanisme penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebaiknya berkomunikasi dan membangun aliansi di DPR melakukan amandemen terhadap UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 214. Karena jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka parpol-parpol yang akan menggunakan mekanisme suara terbanyak akan berbenturan dengan UU Pemilu.

Benturan tersebut, akan menyebabkan dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama adalah, parpol akan dianggap melakukan pembodohan dan kebohongan publik. Ini terjadi apabila setelah penetapan hasil pemilu legislatif parpol yang telah mengumumkan akan menggunakan mekanisme suara terbanyak kemudian lebih memilih untuk tunduk pada UU. Dan itu berarti penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Kemungkinan kedua adalah, apabila parpol memaksakan diri mensiasati UU Pemilu dengan memaksa calon yang memiliki nomor urut kecil tetapi kalah dalam jumlah suara untuk mengundurkan diri, demi memberi kesempatan kepada calon yang memiliki suara terbanyak. Hal ini akan merugikan dan menciderai hak calon pada nomor urut kecil. Karena calon yang bersangkutan akan kehilangan hak dan kesempatan duduk dalam lembaga legislatif selama periode 2009-2014, karena namanya telah tercoret dari daftar calon tetap.

Contoh, partai A memperoleh satu kursi. Dan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut: Calon no.1 memperoleh 10 persen; calon no 2 dapat delapan  persen,  calon nomor 3, dapat dua  persen, calon nomor 4 dapat  lima persen.

Maka apabila parpol memaksakan diri menabrak UU Pemilu, maka calon nomor 1 dan 2 harus mengundurkan diri agar calon nomor 3 dapat ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan apabila dalam perjalanan waktu, calon nomor 3 yang telah menjadi anggota DPR / DPRD meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR / DPRD, maka penggantinya adalah calon nomor urut 4. Sebab calon nomor 1 dan 2, karena telah mengundurkan diri namanya tidak lagi berada dalam daftar calon tetap.

Hal ini akan berbeda jika, telah dilakukan amandemen terhadap UU Pemilu sehingga penetapan anggota DPR dan DPRD berdasarkan suara terbanyak. Maka yang akan terpilih adalah calon nomor 3, tetapi yang membedakan adalah calon nomor 1 dan 2 tidak akan dirugikan, karena tidak harus mengundurkan diri. Apabila dikemudian hari dilakukan pergantian antar waktu, maka calon nomor 1 yang akan menggantikan.

Apapun yang akan terjadi dari dua kemungkinan bila parpol memaksakan diri mempergunakan mekanisme internal berdasarkan suara terbanyak, tanpa terlebih dahulu melakukan amandemen UU Pemilu, akan mengakibatkan konflik pascapemilu legislatif.

Dengan demikian sikap parpol yang akan menerapkan mekanisme suara terbanyak secara internal walaupun berbenturan dengan UU Pemilu, pada dasarnya adalah sebuah bentuk pembodohan politik kepada kader partai tersebut dan juga kepada masyarakat.

Sehingga bagi partai politik, hanya ada dua pilihan yaitu: tunduk pada UU Pemilu yang mengatur penetapan calon anggota DPR / DPRD terpilih adalah berdasarkan nomor urut, atau minimal memperoleh suara 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Atau pilihan sikap yang kedua, adalah: segera  mengambil langkah untuk melakukan amandemen terhadap pasal 214 UU No.10 tahun 2008. (Sumber: Surya, 6 September 2008).

Tentang penulis:
Hardly Stefano, ketua Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (LKPMM).

 

 

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,695 hits
September 2008
S S R K J S M
« Agu   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: