Kekayaan Laut di Sipadan dan Ligitan

Oleh Laode Muh Syahartian

Mahkamah Pengadilan Internasional di Denhaag Belanda, 17 Desember 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Pemerintah dan rakyat Malaysia menyambut gembira. Sebaliknya, rakyat dan pemerintah Indonesia prihatin, terutama para nelayan di sekitar perairan Bulungan, Nunukan Kalimantan Timur dan Pulau Sebatik.

TNI Angkatan Laut yang telah bertahun-tahun mengamankan perairan di sekitar Sipadan Ligitan yang dipisahkan Pulau Sebatik harus angkat kaki. Pulau kecil yang indah (pulau terindah nomor 5 di dunia) jatuh ke tangan Malaysia. Berapa trliyun rupiah per tahun akan masuk ke kocek negara Malaysia jika kekayaan dasar laut Sipadan dan Ligitan dieksplorasi.

Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional 2002 tersebut tidak serta merta menghilangkan hak-hak bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan hayati dan non hayati di dasar laut Sipadan dan Ligitan. Perairan ini menyimpan potensi kekayaan miniral dan gas bumi luar biasa. Demikian juga hak-hak tradisional fishing rights bagi masyarakat nelayan di sekitar wilayah Bulungan untuk menangkap ikan.

Teori hukum laut klasik yang berbunyi setiap negara pantai (coastal state) berhak mempunyai hak-hak berdaulat dan bersifat ekslusif (esklusive and sovereignity righs) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat didasar laut sampai dasar samudra dalam (deep ocean floor) selebar 200 mil sampai maksimal 350 mil laut. Untuk mengklaim kekayaan laut seperti ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum laut klasik maupun hukum laut moderen.

Proklamasi Presiden Truman 1945 tentang Continenental Shelf (landas kontinen) telah membuka mata dunia akan kekayaan alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat dalam dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) yang berbatasan dengan pantainya (coastal state). Dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Pengadilan Internasional atas Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 silam tidak secara otomatis menghilangkan hak-hak negara Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat didasar laut yang berbatasan dengan pantai di sepanjang pulau Sipadan dan Ligitan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Pengadilan Internasional atas Sipadan dan Ligitan didasarkan pada teori okupasi yang dianut dalam sistem hukum perdata. Yakni siapa yang menguasai benda maka dialah pemiliknya.

Praktik negara-negara di dunia untuk memanfaatkan kekayaan alam di luar batas perairan wilayahnya, telah diakui oleh hukum laut klasik maupun moderen telah tertuang dalam konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Pemerintah Indonesia telah mengikuti langkah-langkah presiden Truman untuk mengumumkan penguasaan dan yurisdiksi eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah dibawahnya pada tanggal 17 Pebruari 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia

Kekayaan di Dasar Laut Sipadan Ligitan
Pulau Sipadan adalah sebuah pulau yang terletak di sekitar wilayah perbatasan antara Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Timur (Indonesia) pada posisi 4 derajat, 7 menit dan 0 detik bujur timur dengan jarak 43 mil sebelah timur Pulau Sebatik. Pulau dengan luas sekitar 50.000 m bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi.

Pulau Ligitan terletak di sebelah Timur Pulau Sipadan di sekitar wilayah perbatasan antara Sabah dengan Kalimantan Timur dengan posisi 4 derajat, 10 menit lintang utara dan 118 derajat 52,16 bujur timur. Kedua pulau tersebut terletak di sekitar wilayah perbatasan landas kontinen kedua negara yang merupakan garis batas paling peka antara kedua Negara. Panjang garis perbatasan di wilayah daratnya sepanjang kurang lebih 600 km bujur sangkar. Asal-usul kedua pulau ini didasarkan pada suatu fakta historis, pemerintah kerajaan Inggeris merupakan pihak penguasa (penjajah) di wilayah Malaysia dan Belanda merupakan penguasa di wilayah Indonesia.

Pada 1891 Inggris dan Belanda membuat suatu perjanjian perbatasan wilayah jajahan (koloni) Treaty 1891 yang dikenal dengan Kaart Van Een Geddlte Van Borneo Met Aan Wijzing Van de Grens Tusschen Het Nederlandsch Gebied En Dat Van Het Britische Protectoraat. Isinya membagi wilayah koloni antara Sabah dan Kalimantan Timur, disepakati garis batas kedua wilayah pada posisi 4 derajat 10 menit lintang utara pantaqi timur dengan posisi paralel ke arah timur melalui pulau Sebatik yang mengakibatkan wilayah terbagi menjadi dua bagian. Di sebelah utara garis batas pada wilayah North Borneo dikuasai Inggeris dan sebelah selatan garis batas yakni pada wilayah Kalimantan Timur dikuasai oleh Belanda.

Pada 1936 pemerintah Belanda membangun mercusuar di pulau Sipadan. Dan 1969 kedua pulau ini menjadi masalah saat terjadi perundingan di Kuala Lumpur antara Malaysia dan Indonesia mengenai batas garis batas landas kontinent antara Sabah dan Kalimantan Timur. Mengenai garis batas landas kontinen kedua pulau tersebut, Indonesia tetap berpegang teguh pada artikel IV Treaty 1891 yang menetapkan garis batas kedua wilayah pada posisi 4 derajat 10 menit lintang utara pantai timur melalui pulau Sebatik. Secara otomatis pulau Sipadan dan Ligitan masuk wilayah RI. Malaysia sendiri menolak penetapan garis batas wilayah pada posisi 4 derajat 4 menit lintang utara sehingga mengakibatkan letak alas sudut lari melenceng jauh.

Tentang penulis:
Laode Muh Syahartian SH MH, dekan Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya. Kontak person: 081 331 87083 Email: laode.syahartian@yahoo.com

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,109 hits
Juni 2008
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: