Konsep Penataan Ruang Wilayah Laut

Oleh Sherlock H Lekipiouw

Mencuatnya kasus Sipadan-Ligitan menyulut sebuah pertanyaan apakah realitas ini adalah sebuah kegagalan ataukah ketidakberdayaan pemerintah dalam mengatur dan mengelola administrasi wilayah lautnya. Ada beberapa alasan yang mendasari munculnya pertanyaan tersebut.

 

Pertama, laut belum sungguh-sungguh dimaknai sebagai ruang pemersatu dan bukan celah pemisah. Kedua, laut merupakan pilar ekonomi yang jika dikelola secara proporsional akan menjadi mesin kesejahteraan bagi rakyat. Ketiga, konsep pembangunan daerah yang berorientasi pada wilayah laut, diakui masih sangat asing dalam konsep pembangunan nasional. Keterlanjuran terhadap konsep pembangunan nasional yang berorientasi pada wilayah  daratan dan cendrung sentralistik, berdampak pada terabaikannya pembangunan di wilayah provinsi yang berkarateristik kepulauan.

 

Keempat, dari prespektif politik, kebijakan politik negara selama ini cenderung mengabaikan keberadaan wilayah provinsi yang memiliki karateristik kepulauan. Akibatnya pola pembangunan dan kebijakan kelautan tidak mampu menjawab berbagai realitas sosial kemasyarakatan terutama bagi masyarakat pesisir. Dan tidak secara tegas menggambarkan keperpihakan negara terhadap realitas wilayah propinsi kepulauan termasuk di dalamnya penataan ruang wilayah laut dalam kaitanya dengan konsep pembangunan berkelanjutan

 

Konsep penataan ruang wilayah laut, bukan dimaksudkan sebagai upaya pengkaplingan wilayah laut bagi daerah. Tetapi lebih menitikberatkan kepada pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut sebagai kosekuensi dari penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah otonom.

 

Dalam hal pengelolaan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945, provinsi kepulauan sangat dirugikan oleh kebijakan politik negara. Khususnya bertalian dengan konsep pengataan ruang wilazah laut, yang tidak mengakomodir kepentingan lokal daerah kepulauan. Sehingga memicu munculnya reaksi dari daerah-daerah yang memiliki karateristik kepulauan. Padahal pola kebijakan pembangunan daerah kepulauan dalam konsep otonomi daerah menjadi tuntutan untuk menata kembali gagasan pembangunan wilayah laut bagi provinsi kepulauan yang selaras dengan konsep wawasan nusantara.

 

Walaupun Indonesia diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) tetapi operasionalisasi pembangunan belum mencerminkan status tersebut. UUD 1945 pasal 25A menyebutkan bahwa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini berarti semua produk hukum sebagai turunan dari UUD 1945 harus in line dengan prinsip negara kepulauan (Alex Retraubun, 2007).

 

Konsep penataan ruang wilayah laut bagi provinsi kepulauan menjadi sangat penting. Karateristik provinsi kepulauan berbeda dengan provinsi lain, menuntut adanya perbaikan pengaturan tata ruang wilayah laut yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut lebih menitikberatkan kepada pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut secara sistimatis, terencana, dan didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kewenangan daerah dalam pengaturan dan perencanaan tata ruang daerah juga merupakan sebagian dari penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah otonom. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 Ayat (2), pasal 13 dan pasal 14  UU Nomor 32 Tahun 2004.

 

Dalam kaitan dengan kewenangan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, maka dapat dirincikan kewenangan-kewenagan tersebut antara lain wewenang pemerintah dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) -(6).  Wewenang pemerintah provinsi dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) – (7). Dan wewenang pemerintah kabupaten/kota terdapat dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) –  (6). Bandingkan pula ketentuan tersebut dengan pasal 13 dan pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004.

 

Berdasarkan pada pirinsip–prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diurakan diatas, maka kewenangan pengelolaan sumber daya laut yang disebutkan dalam pasal 18A UUD 1945 jo pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intepretasi terhadap makna “pemanfaatan wilayah laut”. Jika dihubungkan dengan pengaturan tata ruang wilayah laut maka sudah barang tentu aspek dan karateristik kewilayaan yang melekat pada provinsi kepulauan menjadi sangat penting.

 

Dapat dipahami bahwa wewenang penataan ruang wilayah laut pada provinsi kepulauan merupan bagian dari penjabaran lebih lanjut dari pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pembantuan. Hal itu menyangkut wewenang pengawasan, penerapan sanksi administrasi (bertalian dengan perizinan), dan wewenang penegakan hukum administrasi sebagai implikasi dari wewenang daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di laut. Atas dasar itu, wewenang yang ada pada hak pengelolaan adalah wewenang yang didasarkan pada pirinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intepretasi terhadap makna “pemanfaatan wilayah laut”. Jika tidak diatur secara baik maka tidak mungkin akan memunculkan berbagai ketimpangan dan berdampak pada permasalahan hukum.

 

Diakui memang konsep dan pengaturan mengenai tata ruang wilayah laut masih asing dan belum diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Konsep penataan dan pengaturan  tata ruang wilayah laut pada provinsi kepulauan jika  dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 UU Nomor 26 Tahun 2007 maka pengaturannya dititikberatkan pada sistim utama kawasan yang bagi provinsi kepulauan ini didasarkan pada aspek karateristik wilayah.

 

Penetapan dan pengaturan mengenai tata ruang wilayah laut bagi provinsi kepulauan seyogyanya diatur secara tegas dan spesifik dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Nomor 32 Tahun 2004.

 

Ke depan harus ada perbaikan konsep dan orentasi pembangunan berbasis kelautan. Sehingga berbagai kebijakan politik negara termasuk kebijakan otonomi daerah sesungguhnya dapat menjawab berbagai realitas.

 

Tentang penulis:

Sherlock H Lekipiouw SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 343 005224. Email: halmes_elok@yahoo.com

 

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,915 hits
Mei 2008
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: